Connect with us

Hot Topic

Inilah Alasan Kenapa PK Tidak boleh Diajukan Jaksa

Tayang

,

Channel9.id – Jakarta. Jaksa KPK telah mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung, dalam kasus bebasnya Syafruddin  Temenggung.

Ketika membacakan permohonannya, Jaksa KPK mengatakan upaya hukum peninjauan kembali dalam system peradilan pidana Indonesia dimaksudkan untuk mengkoreksi putusan yang keliru terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga tidak ada pihak yang kepentingannya dirugikan baik kepentingan terpidana maupun kepentingan korban tindak pidana yang diwakili negara.

Sidang Pengajuan PK digelar di Pengadikan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat (9/1/2020), sebagai Ketua Majelis Hakim Rosmina, dengan hakim  Saifudin Zuhri dan Jul Mandapot Lumban Gaol. Sidang dihadiri oleh Tim Kuasa Hukum Syafruddin Temenggung dan Jaksa Penuntut Umum dari KPK.

Dalam sidang PK tersebut, Tim Kuasa Hukum menyampaikan pendapatnya menanggapi memori PK yang disampaikan oleh Hasbullah SH, MH. “ Pemohon PK tidak  memiliki kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan PK, karena tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, sesuai KUHAP yang mempunyai hak mengajukan PK hanyalah terpidana atau ahli warisnya dan putusan yang dapat diajukan PK hanya putusan pemidanaan sedangkan putusan bebas lepas dari segala tuntutan tidak bisa diakukan PK,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui Syafruddin Temenggung dalam putusan kasasi MA No 1555/K/Pidsus/2019 dinyatakan bahwa termohon PK Syafruddin Temenggung dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan putusan bebas lepas, Syafruddin tidak pernah menjadi terpidana,karena tidak pernah menjalani pemidanaan. Dalam putusannya MA, juga sekaligus memulihkan harkat dan martabat Syafruddin A. Temenggung sebagai orang yang sudah terlepas dari semua tuntutan hukum.

Mengapa kuasa hukum, mengatakan Jaksa KPK tidak punya legal standing dalam pengajukan PK? Ternyata landasan hukumnya, adalah mengacu kepada Surat Edaran  MA, KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi.  

Menurut Hasbullah, dalam  Surat Edaran  MA No. 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan  Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013. Dalam lampiran hasil rapat pleno kamar pidana dijelaskan, butir 3, jaksa tidak diperbolehkan mengajukan PK.

Sebab yang berhak mengajukan PK sudah jelas diatur dalam KUHAP Pasal 263 ayat (1), untuk tidak dapat ditafsirkan sesuai dengan asas KUHAP bahwa hak-hak asasi terdakwa/terpidana lebih diutamakan. “Dalam butir  6, Majelis PK tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat daripada penjatuhan pidana oleh judex juris atau judex facti,” jelas Hasbullah.

Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 dengan tegas menyatakan jaksa KPK tidak bisa mengajukan PK, MK memberikan penafsiran konstitusional atas ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHAP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo.

“Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo,” tambahnya.

Praktis dengan adanya putusan MK tersebut mengakhiri silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum  tentang apakah Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan PK terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejak ada putusan MK, praktis semua dalil justifikasi dan alasan pembenar yang diajukan Jaksa KPK dalam memori PK nya menjadi daluarsa. Mengingat dalil-dalil  yang digunakan adalah suatu peristiwa hukum yang terjadi sebelum adanya putusan MK.

Dalam pertimbangan putusan MK No 33/PUU-XIV/2016, jelas menyatakan ada empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan, yaitu :1)Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2) Peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.3) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.4) Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Dengan adanya pertimbangan SEMA dan Putusan MK, maka dapat disimpulkan bahwa Pengajuan PK oleh Pemohon PK tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 263. Subjek yang berhak mengajuan PK adalah terpidana ataupun ahli warisnya. Objek dari Peninjauan Kembali tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. “Dengan demikian, Pemohon PK tidak memiliki kedudukan hukum melakukan upaya peninjauan kembali karena tidak memenuhi syarat formil dan materil,” jelas Hasbullah.

Lantaran bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) Jo.266 ayat (2) KUHAP), menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XIV/2016 dan melanggar SEMA No 4 tahun 2014.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

KBRI: Warga Negara Indonesia di Libanon Aman

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Beirut memastikan seluruh WNI dalam keadaan aman dan selamat menyusul ledakan dahsyat yang mengguncang ibu kota Libanon, Selasa, 4 Agustus 2020. “Berdasarkan pengecekan terakhir seluruh WNI dalam keadaan aman dan selamat. Dalam catatan KBRI, terdapat 1.447 WNI, 1.234 diantaranya adalah Kontingen Garuda dan 213 merupakan WNI sipil termasuk keluarga KBRI dan mahasiswa,” kata Duta Besar RI untuk Libanon, Hajriyanto Y Tohari, Rabu, 5 Agustus 2020,

KBRI telah menyampaikan imbauan melalui grup aplikasi percakapan WhatsApp dan melalui simpul-simpul WNI, serta mengimbau agar segera melapor apabila berada dalam situasi tidak aman. “Sejauh ini WNI terpantau aman. Seorang WNI yang sedang menjalani karantina di RS Rafiq Hariri, yang tidak jauh dari lokasi ledakan, juga sudah terkonfirmasi aman,” kata Hajriyanto.

KBRI juga telah melakukan komunikasi dengan pihak kepolisian setempat dan meminta laporan segera apabila ada informasi terbaru mengenai WNI dan sepakat akan segera menyampaikan informasi kepada KBRI.

Ledakan sangat besar terjadi di Port of Beirut pada Selasa pukul 18.02 waktu setempat. Lokasi pelabuhan berdekatan dengan pusat Kota Beirut.Tingkat kehancuran dan kerusakan properti terjadi dalam radius beberapa kilometer dari pusat ledakan. Sejauh ini, sedikitnya 78 orang dilaporkan tewas akibat ledakan, sementara sekitar 4.000 orang lainnya luka-luka.

Presiden Libanon Michel Aoun mengatakan ledakan tersebut berkaitan dengan 2.750 ton amonium nitrat yang ditimbun selama enam tahun di gudang pelabuhan. Aoun menyebut penimbunan zat kimia bersifat eksplosif tersebut “tidak dapat diterima”, karena dilakukan secara serampangan tanpa memperhatikan aspek keamanan.

Amonium nitrat adalah senyawa kimia yang biasa digunakan untuk pupuk dan menjadi campuran zat dalam konstruksi pertambangan.

Continue Reading

Hot Topic

Komisi X DPR Segera Panggil Nadiem Makarim Terkait Dana Kuota

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Komisi X DPR segera memanggil Mendikbud Nadiem Makarim terkait pemberitaan dana BOS dialihkan kuota internet bagi peserta didik dan guru.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf memastikan, pemanggilan tersebut akan dilakukan usai masa reses.

“Jadi teknis buat kuota dan bagaimana pembagiannya dengan pembayaran honorer belum tahu pasti. Lalu apakah (sekolah) swasta juga dapat bantuan kuota tadi, ini perlu dijelaskan juga. Yang jelas dana BOS itu sekitar Rp 54 triliun tahun ini, dan di dalamnya ada komponen honor bagi guru honorer,” kata Dede Yusuf dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8).

Dalam hal ini, dia menyatakan, KPK dan BPK tetap mengawasi dana BOS sebesar Rp 54 triliun tersebut.

“Semua mengawasi, termasuk Disdik. Tapi kadang pelaksanaan memang suka tidak tepat. Karena pembayaran sering telat berbulan-bulan,” kata Dede Yusuf.

Dede Yusuf pun mengaku akan mencari solusi supaya polemik tersebut tidak terus terjadi. Hal ini akan dirumuskan dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Mendikbud Nadiem Makarim usai masa reses.

“Kita sedang pikirkan. Skema selain per siswa, bisa dengan per komponen biaya pendidikan bagi unit pendidikan, atau lainnya. Harus duduk panjang terkait ini,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Ekbis

BPS: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2020 Minus 4,19 Persen

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia para kuartal II 2020 sebesar -4,9 persen. Pertumbuhan tersebut mengalami kontraksi sebesar 1,26 dibandingkan semester I tahun lalu.

Kontraksi pertumbuhan ekonomi terjadi karena pandemi Covid-19. Hal itu tidak hanya dialami Indonesia, tapi seluruh negara di dunia.

Dalam hal ini, sejumlah kebijakan guna menekan penyebaran Covid-19 seperti penutupan sekolah, bisnis, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga lockdown mengakibatkan penurunan tingkat konsumsi dan investasi.

“Pandemi Covid-19 telah menciptakan efek domino dari masalah sosial dan ekonomi, dan dampaknya menghantam seluruh lapisan masyarakat mulai dari rumah tangga, UMKM hingga korporasi,” kata Kepala BPS Suhariyanto melalui konferensi pers, Rabu (5/8).

Dia menyampaikan, pandemi Covid-19 membuat harga komoditas anjlok. Misalnya, harga minyak Indonesia atau ICP (Indonesia Crude Price) anjlok 57,9 persen secara year on year. Harga komoditas hasil tambang di pasar internasional seperti timah, aluminium, tembaga juga mengalami penurunan baik quartal to quartal (q-to-q) dan year on year (y-o-y).

“Sementara harga komoditas makanan seperti gandum, minyak kelapa sawit dan kedelai mengalami penurunan q-to-q, tetapi meningkat secara y-o-y,” kata Suhariyanto.

Kemudian, penjualan mobil turun 85,02 persen y-o-y, sepeda motor secara wholesale juga turun 79,70 persen, produksi semen minus 9,08 persen dan pengadaan semen turun 7,69 persen.

“Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia juga turun 81,49 persen q-to-q dan 87,81 persen y-o-y,” kata Suhariyanto.

Lalu, negara-negara mitra dagang Indonesia juga mengalami kontraksi ekonomi di kuartal II 2020, seperti Amerika Serikat yang minus 9,5 persen y-o-y, Singapura minus 12,6 persen, Korea Selatan minus 2,9 persen, Hong Kong minus 9 persen dan Uni Eropa minus 14,4 persen.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC