Connect with us

Hot Topic

Inilah Alasan Kenapa PK Tidak boleh Diajukan Jaksa

Tayang

,

Channel9.id – Jakarta. Jaksa KPK telah mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung, dalam kasus bebasnya Syafruddin  Temenggung.

Ketika membacakan permohonannya, Jaksa KPK mengatakan upaya hukum peninjauan kembali dalam system peradilan pidana Indonesia dimaksudkan untuk mengkoreksi putusan yang keliru terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga tidak ada pihak yang kepentingannya dirugikan baik kepentingan terpidana maupun kepentingan korban tindak pidana yang diwakili negara.

Sidang Pengajuan PK digelar di Pengadikan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat (9/1/2020), sebagai Ketua Majelis Hakim Rosmina, dengan hakim  Saifudin Zuhri dan Jul Mandapot Lumban Gaol. Sidang dihadiri oleh Tim Kuasa Hukum Syafruddin Temenggung dan Jaksa Penuntut Umum dari KPK.

Dalam sidang PK tersebut, Tim Kuasa Hukum menyampaikan pendapatnya menanggapi memori PK yang disampaikan oleh Hasbullah SH, MH. “ Pemohon PK tidak  memiliki kedudukan hukum ( legal standing) untuk mengajukan PK, karena tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif, sesuai KUHAP yang mempunyai hak mengajukan PK hanyalah terpidana atau ahli warisnya dan putusan yang dapat diajukan PK hanya putusan pemidanaan sedangkan putusan bebas lepas dari segala tuntutan tidak bisa diakukan PK,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui Syafruddin Temenggung dalam putusan kasasi MA No 1555/K/Pidsus/2019 dinyatakan bahwa termohon PK Syafruddin Temenggung dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan putusan bebas lepas, Syafruddin tidak pernah menjadi terpidana,karena tidak pernah menjalani pemidanaan. Dalam putusannya MA, juga sekaligus memulihkan harkat dan martabat Syafruddin A. Temenggung sebagai orang yang sudah terlepas dari semua tuntutan hukum.

Mengapa kuasa hukum, mengatakan Jaksa KPK tidak punya legal standing dalam pengajukan PK? Ternyata landasan hukumnya, adalah mengacu kepada Surat Edaran  MA, KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi.  

Menurut Hasbullah, dalam  Surat Edaran  MA No. 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan  Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013. Dalam lampiran hasil rapat pleno kamar pidana dijelaskan, butir 3, jaksa tidak diperbolehkan mengajukan PK.

Sebab yang berhak mengajukan PK sudah jelas diatur dalam KUHAP Pasal 263 ayat (1), untuk tidak dapat ditafsirkan sesuai dengan asas KUHAP bahwa hak-hak asasi terdakwa/terpidana lebih diutamakan. “Dalam butir  6, Majelis PK tidak dapat menjatuhkan pidana lebih berat daripada penjatuhan pidana oleh judex juris atau judex facti,” jelas Hasbullah.

Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 dengan tegas menyatakan jaksa KPK tidak bisa mengajukan PK, MK memberikan penafsiran konstitusional atas ketentuan Pasal 263 ayat 1 KUHAP, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo.

“Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana tidak mempunyai kekuatan hukum secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai lain selain yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo,” tambahnya.

Praktis dengan adanya putusan MK tersebut mengakhiri silang pendapat, baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum  tentang apakah Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan PK terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejak ada putusan MK, praktis semua dalil justifikasi dan alasan pembenar yang diajukan Jaksa KPK dalam memori PK nya menjadi daluarsa. Mengingat dalil-dalil  yang digunakan adalah suatu peristiwa hukum yang terjadi sebelum adanya putusan MK.

Dalam pertimbangan putusan MK No 33/PUU-XIV/2016, jelas menyatakan ada empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan, yaitu :1)Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 2) Peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.3) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya.4) Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Dengan adanya pertimbangan SEMA dan Putusan MK, maka dapat disimpulkan bahwa Pengajuan PK oleh Pemohon PK tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 263. Subjek yang berhak mengajuan PK adalah terpidana ataupun ahli warisnya. Objek dari Peninjauan Kembali tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. “Dengan demikian, Pemohon PK tidak memiliki kedudukan hukum melakukan upaya peninjauan kembali karena tidak memenuhi syarat formil dan materil,” jelas Hasbullah.

Lantaran bertentangan dengan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) Jo.266 ayat (2) KUHAP), menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XIV/2016 dan melanggar SEMA No 4 tahun 2014.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Menguasai Pertandingan, Barcelona Tumbang 0-2 Dikalahkan Valencia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Klub raksasa Spanyol, Barcelona, tumbang dikalahkan tuan rumah Valencia 0-2 di Stadion Mestalla, Sabtu waktu setempat, 25 Januari 2020. Barcelona yang menguasai 73 persen penguasaan bola sepanjang laga tak mampu membuahkan satu gol pun. Demikian dikutip dari laman resmi Liga Spanyol.

Kemenangan Valencia akibat gol bunuh diri Jordi Alba disusul tembakan melengkung Maxi Gomez. Hasil itu jadi kekalahan pertama Barcelona di bawah asuhan nakhoda baru Quique Setien. Dengan kekalahan ini, posisi Barcelona di puncak klasemen terancam digusur oleh Real Madrid yang baru main pada Minggu setempat (Senin WIB). Barcelona dan Real Madrid sama-sama memiliki 43 poin dan hanya dipisahkan agresivitas gol.

Sedangkan bagi Valencia kemenangan itu mengangkat posisi mereka ke lima besar klasemen dengan raihan 34 poin.

Kendati banyak menguasai bola, gawang Barcelona lebih kerap diancam oleh para pemain Valencia sepanjang babak pertama. Las Blaugranas harus bersyukur punya kiper sekelas Marc-Andre ter Stegen berjaga di bawah mistar gawang mereka.

Ter Stegen bahkan mementahkan eksekusi penalti Gomez pada menit ke-12 setelah Gerard Pique menghadiahi tuan rumah dengan pelanggaran terhadap Jose Gaya di dalam area terlarang.

Kiper asal Jerman itu juga melakukan empat penyelamatan gemilang lain untuk memastikan gawang Barcelona masih suci hingga babak pertama berakhir. Namun, tiga menit setelah sepak lanjut babak kedua Ter Stegen tak berdaya lantaran bola tembakan Gomez lebih dulu membentur Alba dan arahnya berbelok mengecoh sebelum bersarang ke dalam gawang.

Ketertinggalan membuat Barcelona lebih banyak berusaha menyelesaikan serangan mereka dengan baik dan Lionel Messi hampir menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas khasnya, tetapi kiper Jaume Domenech cermat membaca arah bola untuk menepisnya pada menit ke-74.

Tiga menit kemudian, justru Valencia berhasil menggandakan keunggulan lewat gol “kedua” Gomez. Berawal dari aksi Ferran Torres memperdaya Samuel Umtiti, bola dikirimkan menjadi umpan terobosan yang kemudian diselesaikan Gomez dengan tembakan melengkung tak terjangkau Ter Stegen.

Barcelona berusaha bangkit, tetapi tendangan bebas Messi melambung dan peluang lain yang dimilikinya pada injury time berhasil dijinakkan Domenech. Valencia menang 2-0.


Continue Reading

Hot Topic

BNPT: Perguruan Tinggi Rentan Terpapar Radikalisme

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Pol Suhardi Alius mengatakan perguruan tinggi rentan terpapar paham radikalisme sehingga perlu upaya bersama untuk mengatasi hal tersebut.

“Tidak hanya Perguruan Tinggi tertentu yang bisa terpapar, tetapi semuanya bisa, yang membedakan hanya tebal tipisnya saja. Oleh karena itu kita semua harus waspada dan harus bisa mengidentifikasi hal tersebut. Karena itu bisa saja menjangkiti anak, saudara atau lingkungan kita,” kata Suhardi seusai sarahasehan Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB), Jumat, 24 Januari 2020.

Selain Kepala BNPT, terdapat tiga pembicara lain dari berbagai disiplin ilmu yaitu Prof Dr I Bambang Sugiharto dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan dan dari ITB Prof Yasraf Amir Piliang dan Prof Tatacipta Dirgantara.

Para pembicara tersebut memaparkan berbagai macam kajian terkait filosofi Pancasila, penafsiran radikalisme serta bentuk-bentuk implementasi atas komitmen ITB yang telah secara tegas menjunjung tinggi empat pilar kebangsaan dalam tiap kebijakannya.

Mantan Kabareskrim Polri itu mengatakan, kegiatan tersebut setidaknya bisa memberikan pemahaman secara utuh tentang radikalisme. “Sehingga kami betul-betul bisa mengidentifikasi apa masalah yang ada di tengah-tengah kita dan riil itu,” kata Suhardi. “Kami identifikasi dan carikan solusinya bersama dengan melibatkan semua pihak, termasuk FGB ini. Dan kami juga lihat tadi ternyata sangat antusias di dalam karena baru menyadari demikian hebatnya permasalahan ini.”

Kepala BNPT mengharapkan kerja sama dari semua pihak dalam menanggulangi permasalahan radikalisme ini terutama dalam lingkungan perguruan tinggi. Menurut Suhardi untuk menjaga para generasi muda penerus bangsa dengan melibatkan semua pihak.

Sementara itu dalam kesempatan tersebut Ketua FGB ITB Prof Freddy Permana Zen menyampaikan apresiasinya atas kehadiran Kepala BNPT dalam rapat pleno FGB ITB tersebut. Pemaparan BNPT telah memberikan pencerahan kepada para Guru Besar ITB terkait pola penyebaran rafikalisme, cara mengidentifikasi serta upaya yang harus dilakukan jika menemukan hal tersebut di lingkungan perguruan tinggi.

“Mewakili FGB-ITB saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala BNPT yang telah bersedia memberikan ilmu dan pencerahan kepada kami semua. Jika Guru Besarnya itu tercerahkan, maka di bawahnya akan ikut tercerahkan. Banyak para Guru Besar termasuk saya sendiri jadi sadar betul bahwa ini bukan hanya kata orang,” ujarnya.

Continue Reading

Hot Topic

Saksi Ahli : Semua Lembaga Terikat Pada Putusan MK

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta.  Saksi ahli, Abdul Fickar Hadjar ahli hukum Pidana,  menyampakan semua lembaga terikat dengan putusan Mahkamah Konstitusi , karena MK –nya   Republik Indonesia, bukan MA Korea Selatan. Putusan MK bersifat final dan binding.

Hal tersebut dikatakan Abdul  Fickar Hadjar di depan persidangan Pengajuan PK   oleh KPK dalam kasus bebasnya Syafruddin  A. Temenggung . “ Tidak ada lembaga yang tidak terikat dengan putusan MK” jelasnya dalam sidang (24/1/2020). Lantaran sifatnya yang mengikat secara otomatis, mutatis mutandis maka semua lembaga mengikuti.

Menurut Hasbullah, SH, tim kuasa hukum  Syafruddin  Temenggung,  dalam pertimbangan putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 secara tegas mengatakan, rumuasan pasal 263 ayat (1)  UU no 8 tahun 1981, ada empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan dtafsirkan, yaitu :

1). Peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap keputusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,  2) Peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 3) Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, 4) Peninjuan kembali hanya dapat  diajukan terhadap putusan pemidanaan.

Karena itu menurut Hasbullah,   Jaksa KPK tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 263 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa pihak yang mengajukan PK hanyalah terpidana atau ahli warisnya. Kedua  putusan Peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dai segala tuntutan hukum.

Adanya putusan PK oleh Mahlamah Konstitusi menurut Ahli mengikat terhadap semua lembaga.  Tidak ada yang dikecualikan dalam mengikuti putusan tersebut.

Ahli juga mengatakan meski, ada dissenting opinion dalam pertimbangan putusan bebasnya Syafruddin Temenggung, namun tidak mempengaruhi putusan MA. Putusan kasasi MA tetap bersifat inkrah, “ Ujungnya tetap permufakatan,” jelasnya.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC