Connect with us

Hot Topic

Hakim Heran, Dirut AP II Tidak Tahu Proyek Pengadaan Semi BHS

Tayang

,

Channel9.id – Jakarta. Sidang  dengan terdakwa Darman Mappangara, mantan Dirut PT Inti menghadirkan sejumlah saksi,salah satunya adalah Muhammad Awaluddin, Direktur Utama PT Angkasa Pura II.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusa (13/1/2020), Muhammad Awaluddin dicecar pertanyaan oleh Jaksa Penuntut Umum, soal proyek semi Baggage Handling System ( BHS).

Kesaksian Muhammad Awaluddin sebagai Direktur Utama yang mengatakan tidak tahu pengadaan semi Baggage Handling System sempat membuat Hakim kebingungan sehingga menjadi bahan pertanyaan lagi.

Lantaran ada 6 proyek pengadaan di Lingkungan Bandara dibawah Angkasa Pura II yang menjadi tanggungjawabnya. Hakim pun mengulang lagi pertanyaan Jaksa. Namun Awaluddin tetap bersikukuh bahwa urusan teknis.

“Saya tidak tahu karena itu proses direktorat teknis. Bukan kami tak terlibat di situ,” kata Awaluddin menjawab hakim Fahzal. Kembali pada kesaksian Awaluddin. Dia mengaku persoalan proyek itu bukan berada pada kewenangannya.

“Spesifik program ini. Kemudian ada revisi anggaran kemudian harus gimana kami nggak tahu persis, karena bukan kewenangan kami,”  jelas Awaluddin.

Mendengar kesaksian Awaluddin, hakim Fahzal pun sempat agak gusar. Sangat mengherankan seorang dirut BUMN tidak tahu tentang proyek-proyek di perusahaannya itu.

“Masak nggak tahu sih? Saudara sebagai direktur utama nggak tahu itu ya ngga masuk akal!” kata hakim Fahzal.

“Program kami banyak,” sanggah Awaluddin.

“Ini bukan proyek ratusan juta. Ini miliar ini, apa segampang itu di AP II? Saudara, ini dirut,” cecar hakim Fahzal.

“Tahu nggak saudara di mana letak salahnya? Saudara sebagai Dirut. Saya ingin tahulah, gini pengelola keuangan negara ini proyek besar. BUMN kadang-kadang katanya merugi. Darimana meruginya? Manajemennya yang kadang-kadang nggak benar,” sambung hakim Fahzal. 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Menteri Sekretaris Negara: Pemerintah Mengajak Masyarakat Tidak Perlu Mudik

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan pemerintah mengajak masyarakat tidak pulang kampung atau mudik di tengah situasi pandemi Covid-19. “Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,” kata Pratikno terkait pernyataan juru bicara Presiden Fajroel Rachman tentang mudik, Kamis, 2 April 2020.

Sebelumnya Fadjroel menyatakan bahwa masyarakat diperbolehkan mudik Idul Fitri namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing.

Pratikno mengatakan pemerintah menyiapkan bantuan sosial yang diperbanyak penerima manfaatnya. “Nilainya diperbesar kepada masyarakat lapisan bawah,” kata Pratikno.

Menurut Pratikno, ajakan agar masyarakat tidak mudik ke kampung halaman itu sejalan dengan keputusan Presiden tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Jaga jarak aman dan ikuti protokol pencegahan penyebaran COVID-19.”

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pada 2019 jumlah pemudik yang pulang ke Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan daerah lain adalah 20.118.531 orang.

Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam peraturan pemerintah disebutkan untuk melakukan bejalar di rumah bagi siswa, bekerja dari rumah, menjaga jarak dan tidak melakukan pertemuan dengan mendatangkan banyak orang.

Continue Reading

Hot Topic

Cegah Wabah Corona, Jepang Menolak WNI Memasuki Wilayahnya Mulai 3 April 2020

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Pemerintah Jepang menolak masuk warga dari 49 negara, termasuk wraga negara Indonesia (WNI), untuk pencegahan penyebaran virus corona baru (Covid-19) mulai 3 Aril 2020 pukul 00.00. Semua warga negara asing yang pernah berada atau berkunjung di 49 negara, termasuk Indonesia, dalam 14 hari terakhir sebelum tiba di Jepang tidak diizinkan masuk ke Jepang kecuali dalam kondisi darurat.

“Kebijakan ini akan mulai diberlakukan pada 3 April 2020 pukul 00:00 waktu Jepang, serta berlaku juga bagi pendatang yang berangkat dari Indonesia sebelum kebijakan ini mulai diberlakukan, serta tiba di Jepang setelah kebijakan dimulai,” demikian keterangan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Kamis, 2 April 2020.

Untuk pengecualian, kebijakan ini tidak diterapkan bagi WNI dengan status penduduk tetap, memiliki suami/istri warga negara Jepang, memiliki suami/istri penduduk tetap, dan pemegang izin tinggal tetap yang meninggalkan Jepang dan mengisi izin masuk kembali (re-entry permit) sampai dengan 2 April 2020.

Namun, apabila dia keluar dari Jepang setelah 3 April 2020, maka tidak dapat masuk kembali ke Jepang. Penduduk yang memiliki status Tokubetsu Eijyuu-sha atau penduduk tetap khusus, bukan objek penolakan masuk ke Jepang.

WNI yang masuk pada kategori yang dikecualikan saat tiba di Jepang akan diminta menjalani tes PCR di bandara ketibaan, melakukan karantina mandiri di tempat yang ditunjuk oleh kepala kantor karantina selama 14 hari serta pemeriksaan kesehatan di otoritas kesehatan. Mereka juga tidak boleh menggunakan sarana transportasi umum dari bandara ke tempat karantina tersebut.

Selain kebijakan tersebut, pemerintah Jepang juga menangguhkan penerapan bebas visa (visa waiver), visa berdasarkan perjanjian yang berkaitan dengan APEC Business Travel Card (ABTC), serta seluruh visa yang diterbitkan Kedubes/Konsulat Jepang sebelum 2 April 2020.
 

Continue Reading

Hot Topic

Positif Covid-19, Satu WNI Meninggal di Singapura

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura mengkonfirmasi satu warga negara Indonesia (WNI) positif Covid-19 meninggal dunia di Singapura. Total ada dua WNI penderita infeksi virus corona yang meninggal dunia di negara tersebut.

Kedutaan menerima informasi dari Kementerian Kesehatan Singapura pada Kamis, 2 April 2020, mengenai kematian pasien Covid-19 dalam kasus 476 yang dirawat di fasilitas Pusat Penyakit Menular Nasional (National Centre for Infectious Diseases/NCID) Singapura.

Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan Singapura, pasien yang meninggal dunia pada 2 April pukul 06.43 waktu Singapura, merupakan pria WNI berusia 68 tahun pemegang izin kerja atau Singapore work pass.

Sebelumnya, pada 21 Maret 2020, seorang WNI positif COVID-19 dalam kasus nomor 212 di Singapura meninggal dunia. Kepala Fungsi Penerangan Sosial Budaya Kedutaan Besar RI Singapura Ratna Lestari Harjana menyatakan pasien tersebut sebelumnya menjalani perawatan di ruang rawat intensif. “​​​​​Ini yang di ICU, dirawat selama tujuh hari,” kata Ratna seperti dikutip Antara, Kamis, 2 April 2020.

Pasien yang sejak 26 Maret menjalani perawatan intensif itu mengalami komplikasi serius yang menyebabkan kematian setelah tujuh hari dirawat di ruang rawat intensif. Menurut keterangan Kedutaan, pasien itu memiliki riwayat sakit diabetes dan hipertensi.

Kementerian Kesehatan Singapura telah menyampaikan informasi mengenai kematian WNI tersebut kepada keluarga dan Kementerian Kesehatan Indonesia. Kedutaan Besar RI Singapura terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Singapura mengenai penanganan WNI yang terserang Covid-19 di Singapura. 


Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC