Connect with us

Politik

PDI-P Ingin Ambang Batas DPR Jadi 5 Persen, Bambang Soesatyo Tawarkan Angka Lain

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. PDI-P ingin meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) menjadi 5 persen.

Menanggapi hal itu, Politikus Golkar Bambang Soesatyo alias Bamsoet menyatakan usulan itu bagus, namun dia menyarankan angka lain.

“Jadi kalau 4 persen saya mengusulkan 6-7 persen ke depan, saya. Itu usulan yang sangat bagus menurut saya. Bahkan kalau saya akan mengusulkan kepada Golkar nanti perlu 7 persen untuk ambang batas Pemilu 2024 mendatang,” kata Bamsoet di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).

Bamsoet menilai ambang batas parlemen sudah seharusnya meningkat dari waktu ke waktu.

Selain itu, ia menyatakan peningkatan ambang batas parlemen untuk mencegah terjadinya ledakan partai yang melenggang ke Senayan.

Bagi Bamsoet, banyaknya partai di parlemen tidak efektif untuk pengambilan keputusan. Lantaran itu ia mendukung usulan peningkatan ambang batas parlemen.

“Kalau PT 0 persen maka akan puluhan partai yang ada di parlemen ini, maka tidak efektif mencapai suatu keputusan untuk kepentingan rakyat juga. Beda loh dengan pilpres ini ambang batas parlemen threshold ya,” kata Bamsoet.

Sebelumnya, PDIP merekomendasikan sembilan poin rekomendasi untuk eksternal partai. Rekomendasi itu salah satunya berkaitan dengan revisi UU Pemilu dan peningkatan ambang batas parlemen menjadi 5 persen. (vru)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

New Normal, BURT DPR: Pelaksanaan Protokol di Bandara Jangan Bertele-tele

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, A Bakri menginginkan pelaksanaan protokol kesehatan di bandara, tidak bertele-tele di masa penerapan New Normal. Terutama di bandara Soekarno-Hatta.

“Kami ingin melihat situasi dan kondisi bandara Soekarno-Hatta termasuk layanan bandara. Kami dari DPR menyarankan kepada pemerintah supaya melakukan protokoler yang singkat tidak terlalu bertele-tele, sehingga masyarakat juga tidak merasa terbebani,” kata Bakri dalam rilis di Jakarta, Jumat (3/7).

Bakri bersama-sama delegasi Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, 2 Juli.

Dia pun mengapresiasi kini telah ada layanan tes cepat bagi calon penumpang pesawat yang bisa dilakukan di bandara.

“Rapid test itu dulu (membuat) orang mikir, ternyata lebih mahal tesnya daripada tiketnya. Alhamdulillah hari ini cuma Rp200 ribu rapid test-nya mereka sudah bisa terbang. Kalau tidak bisa ke rumah sakit, di bandara ada. Apalagi sekarang ada maskapai swasta yang menyedialan rapid test tidak lebih dari Rp100 ribu,” ucapnya.

Bakrie pun menyoroti kondisi bandara yang masih relatif sepi dibandingkan sebelum pandemi. Dia berharap, adanya perbaikan yang bisa membuat masyarakat bisa kembali menggunakan transportasi udara.

Sementara itu, Anggota Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Indah Kurnia menyatakan, warga yang ingin bepergian dengan memanfaatkan jasa transportasi udara atau pesawat terbang sudah bisa dilakukan dengan aman.

Menurut Indah Kurnia, PT. Angkasa Pura II (Persero) yang mengoperasikan Bandara Soekarno-Hatta sudah bisa memastikan keamanan bandara dan pesawat dari bahaya Covid-19.

“Setelah mendapat penjelasan dari pejabat AP II dan Garuda, maka saya merasa aman setelah selama empat bulan tidak menginjakkan kaki di bandara karena sangat khawatir dengan kondisi bandara dan kesehatan kami. Sekarang saya merasa confident. Bandara ini sudah melakukan protokol Covid-19 yang sangat ketat dan akurat,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Politik

Politisi Golkar: Data Kemiskinan Tak Valid, Bansos Jadi Percuma

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily kembali menegaskan kepada Pemerintah untuk terus memperbaiki data bagi calon penerima bantuan sosial. Ia menyebut data yang tak valid akan membuat uang negara terbuang percuma.

Hal itu disampaikan Ace pada rapat gabungan antara Komisi VIII dengan Kemensos, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri dan Kemenkeu, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (02/07).

“Pertama saya ingin menyampaikan bahwa negara kita sedang diuji mewujudkan cita-citanya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cerminan dari cita-cita keadilan sosial itu dilihat dari sejauh mana negara hadir di tengah masyarakat dan itu ditunjukan dengan kesiapan negara sendiri untuk bisa hadir dengan berbagai macam solusi-solusi yang tepat di tengah pandemi Covid 19 ini,” ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pihaknya melihat penyaluran bansos yang terjadi di lapangan masih banyak catatan-catatan serius, terutama untuk Kemensos dan Kemendes. Padahal di sisi lain keterangan Kemenkeu menyebutkan sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk bantuan perlindungan sosial.

Menurutnya, jika uang tersebut dikeluarkan untuk menunjukkan kehadiran negara tapi sasarannya tidak tepat, maka uang itu menjadi percuma.

“Oleh karena itu maka, sistem menjadi sangat penting bahkan wajib hukumnya sama dengan menciptakan keadilan itu sendiri”, jelas Ace.

Untuk itu menurutnya diperlukan sistem yang baik untuk mengelola data kemiskinan. Dengan mengutip kaidah ushul fiqh, ia menegaskan pentingnya sistem pendataan itu demi terwujudnya keadilan.

Ma la yatimmul wujub illa biha fauwa wajibun (kalau kita ingin mencapai satu tujuan, ada caranya, caranya itu menjadi sesuatu yang wajib juga). Jadi kalau negara wajib hadir di tengah masyarakat tapi kitanya sendiri salah dalam membuat sistem di dalam masyarakat itu sendiri, maka itu akan percuma. Oleh karena itu, penting keberadaan dari pendataan ini,” terang Ace.

Lebih lanjut Ace mengatakan, Komisi VIII DPR RI masih banyak menemukan bansos yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran. Ia meminta kementerian yang mengelola data kemiskinan untuk saling bersinergi.

“Kami baru selesai kunjungan ke Bandung kemarin Pak, untuk memastikan betul enggak sih masih ditemukan adanya masalah. Ternyata diakui juga seperti yang disampaikan teman-teman,” pungkasnya.

 

Continue Reading

Politik

Anggota Komisi IX DPR Kritik Lambannya Serapan Anggaran Kemenkes

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi kritikan Presiden Joko Widodo terkait lambannya penyerapan anggaran di bidang kesehatan  dalam Sidang Paripurna Kabinet. Pasalnya hal tersebut juga menjadi perhatian di Komisi IX DPR RI yang notabene merupakan mitra kerja Kementerian Kesehatan.

“Apa yang disampaikan Pak Presiden itu juga menjadi perhatian Komisi IX DPR RI. Setidaknya dalam dua kali rapat kerja terakhir dengan Menteri Kesehatan, masalah lambannya penyerapan menjadi pembicaraan hangat saat itu,” ujar Saleh dalam acara Dialektika Demokrasi bertajuk Kemarahan Presiden Berujung Reshuffle Kabinet?, Kamis (07/02).

Saleh mengatakan, dalam paparan saat rapat di Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan menyampaikan bahwa tingkat penyerapan anggaran masih 47 persen, masih tersisa 53 persen lagi. Dari 47 persen itu justru terserap oleh BPJS bidang kesehatan. Artinya masih banyak pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Kementerian Kesehatan.

Pada kesempatan itu politisi Fraksi PAN itun mengaku insentif tenaga medis umntuk Covid-19 belum diselesaikan secara keseluruhan. Bahkan sejauh ini baru dibayarkan sebanyak 40 persen, sementara 60 persennya masih menunggu proses verifikasi data dari daerah.

Meski demikian, Saleh mengaku bahwa penyerapan anggaran Kemenkes memang rendah, namun masih jauh di atas data yang beredar di masyarakat, yakni 1,53 persen. (IG)

 

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC