Connect with us

Ekbis

YLKI Nyatakan Pinjaman Online Meminta Pinjaman di Luar Aturan

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendapatkan banyak pengaduan masalah terkait bisnis pinjaman online di dalam negeri. Masalah utama yang ditemukan terkait tata cara penagihan pinjaman ke nasabah yang menurut mereka banyak tak sesuai dengan aturan.

Anggota Tim Pengaduan YLKI Rio Priambodo menyatakan masalah itu bisa dilihat dari jumlah pengaduan konsumen pinjaman online yang masuk ke YLKI. Dari data aduan yang masuk, 39,5 persen di antaranya melaporkan keluhan soal cara penagihan.

“Memang waktu kami survei, banyak konsumen yang mengeluhkan masalah tata cara penagihan tidak sesuai dengan prosedur,” kata Rio kepada wartawan, Jakarta, Selasa (14/1).

Rio pula menyatakan mayoritas penyedia layanan jasa pinjaman online melakukan penagihan yang melanggar aturan. Salah satunya, menggunakan pihak ketiga sebagai penagih utang konsumen yang langsung menyita ataupun mengambil.

“Jadi kebanyakan dari mereka (bisnis pinjaman online) menggunakan pihak ketiga untuk menagih, dan langsung mengambil aset ataupun menyita item konsumen yang berutang,” ungkapnya.

Padahal, kebanyakan dari kasus yang diterima, penagihan tersebut menimpa kepada kerabat ataupun penanggung jawab dari konsumen yang berutang.

Diketahui, Rio mengaku kebanyakan kasus tersebut adalah akibat dari kesalahan konsumen, dan juga kelalaian pinjaman online dalam mendeteksi nama penanggung jawab yang dituliskan dalam perjanjian tersebut.

Rio menyatakan letak permasalahan tersebut terdapat pada tingkat literasi konsumen yang masih rendah dalam membaca ketentuan pinjaman online.

“Tata cara penagihan yang benar sendiri, adalah dengan menginformasikan ketentuan pinjaman dengan konsumen secara jelas, dan memiliki data lengkap atas konsumen yang terdaftar, serta penanggungnya. Kebanyakan Fintech yang belum (terdaftar OJK) ini tidak menggunakan itu. Sayangnya konsumen juga memiliki tingkat literasi yang kurang saat mendaftarkan diri,” imbuhnya.

YLKI pula merilis jumlah pengaduan konsumen yang masuk selama tahun 2019 dengan jumlah total sebesar 1.871 pengaduan. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi memaparkan bahwa terdapat dua kategori dari jumlah aduan.

Pertama, pengaduan kategori individual sebanyak 563 kasus. Kedua, pengaduan kategori kelompok atau kolektif sebanyak 1.308 kasus.

Dari total kasus, masalah mengenai pinjaman online memiliki porsi besar, dengan jumlah pengaduan sebanyak 96 kasus.

“Jika dielaborasi dalam 10 besar pengaduan konsumen, berikut ini urutan pengaduan konsumen per komoditas, yakni; perbankan 106 kasus, pinjaman online 96 kasus, perumahan 81 kasus, belanja online 34 kasus, leasing 32 kasus, transportasi 26 kasus, kelistrikan 24 kasus, telekomunikasi 23 kasus, asuransi 21 kasus, dan pelayanan publik 15 kasus,” ungkap Tulus.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pengaduan konsumen produk jasa finansial memiliki nilai sangat dominan, yakni sebesar 46,9 persen dengan lima komoditas, yaitu bank, uang elektronik, asuransi, leasing, dan pinjaman online.

“Menarik dicermati adalah pengaduan produk jasa keuangan, yang sejak 2012 menduduki rating yang sangat dominan dalam pengaduan di YLKI, selalu pada rating pertama,” tutur Tulus.

Mengenai permasalahan pinjaman online sendiri, YLKI mencatat pengaduan mengenai cara penagihan sebesar 39,5 persen, lalu pengalihan kontak dan permohonan reschedule 14,5 persen, suku bunga 13,5 persen, administrasi 11,4 persen dan penagihan oleh pihak ketiga 6,2 persen.

(LH)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Netflix Siap Bayar Pajak, Tapi Indonesia Belum Punya Regulasi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Netflix kini siap membayar pajak di Indonesia. Hal itu sebagaimana disampaikan Kementerian Komunikasi & Informatika (Kemkominfo).

Kendati begitu, Netflix masih bingung menuntaskan pembayaran itu. Pasalnya, belum ada regulasi untuk memungut pajak perusahaan asal luar negeri yang beroperasi di Indonesia.

Pemerintah saat ini masih bersikeras mengejar pajak dari pembentukan Badan Usaha Tetap (BUT).

Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) mewajibkan Netflix memiliki BUT di Indonesia. Sayangnya, Netflix masih belum memiliki BUT.

“Saya sudah ketemu, dia [Netflix] mau bayar pajak, tapi bayar pajaknya ke mana? Belum ada aturannya. Yang menerima pajak siapa? Nanti ditangkap KPK,” kata Semuel di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (22/1).

Semuel menyebut bahwa Netflix belum memiliki NPWP. Sebab, Netflix tidak memiliki kantor di Indonesia, masih berdomisili di luar negeri. Oleh karenanya, lanjut dia, pemerintah tengah mencari cara untuk menarik pajak dari Netflix.

Peraturan pemerintah akan mengatur omnibus law perpajakan untuk menarik pajak seluruh perusahaan yang menjalankan usaha di Indonesia, termasuk yang berdomisili di luar negeri. Aturan ini disesuaikan dengan era digital. “Jadi misalnya mereka perusahaan di luar, katakan Singapura atau Vietnam ingin beroperasi di Indonesia, mereka harus mendaftarkan diri untuk nanti dikenakan PPn-nya,” sambung Semuel.

Jika omnibus laws rampung tahun ini, maka kemungkinan implementasinya baru di 2021 mendatang. “Saya sampaikan kita sedang menyusun omnibus law perpajakan, termasuk kegiatan perekonomian digital, termasuk Netflix itu sedang diatur,” katanya.

(LH)

Continue Reading

Ekbis

Selama 2019, Bank Mandiri Cetak Laba Rp 27,5 Triliun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk membukukan laba bersih sebesar Rp27,5 triliun pada 2019, tumbuh 9,9 persen dibandingkan akhir 2018 yang sebesar Rp25 triliun. Direktur Utama Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, konsistensi untuk mengutamakan prinsip pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan dalam ekspansi serta inovasi layanan yang berkelanjutan. Dia menambahkan otomatisasi ataupun digitalisasi menjadi kunci keberhasilan perseroan dalam melewati 2019 yang diwarnai dengan persaingan ketat industri perbankan serta maraknya usaha pembiayaan berbasis digital.

Royke mengatakan dalam penyaluran kredit, Mandiri senantiasa berpatokan pada kajian sektor “guideline” dan “assessment” karakter perusahaan yang ketat untuk memastikan pemenuhan kewajiban oleh calon debitur. “Kami juga berusaha menjaga komposisi portofolio segmen wholesale dan retail (bank only) yang saat ini di kisaran 65 persen dan 35 persen agar dapat memberikan return yang optimal,” ujarnya, Jumat, 24 Januari 2020.


Kredit konsolidasi Bank Mandiri pada 2019 mencapai Rp907,5 triliun, tumbuh 10,7 persen (year on year) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari kucuran tersebut, perseroan berhasil mencatat pendapatan bunga bersih sebesar Rp59,4 triliun, naik 8,8 persen (yoy) dibanding tahun sebelumnya.

Dia menjelaskan, portofolio perseroan (bank only) di segmen wholesale sampai dengan kuartal IV 2019 mencapai Rp516,4 triliun atau tumbuh 9,3 persen (yoy). Sedangkan segmen ritel sebesar Rp275,9 triliun, tumbuh 11,9 persen secara tahunan.

Jika kredit korporasi menjadi penopang utama segmen wholesale dengan capaian Rp329,8 triliun, maka kredit mikro dan kredit konsumer menjadi andalan segmen ritel dengan capaian masing-masing Rp123 triliun dan Rp94,3 triliun.

Kredit korporasi Mandiri tumbuh 7,7 persen (yoy) dibanding tahun sebelumnya, sedangkan penyaluran kredit mikro naik 20,1 persen (yoy). Sementara kredit konsumer akhir 2019 tumbuh 7,9 persen (yoy) dimana bisnis kartu kredit dan kredit kendaraan bermotor (auto loan) menjadi penyumbang terbesar dengan laju ekspansi masing-masing 20,1 persen (yoy) menjadi Rp13,8 triliun dan 9,6 persen (yoy) menjadi Rp34,6 triliun.

“Seiring keinginan perseroan mengoptimalkan fungsi intermediasi, Bank Mandiri juga menjaga komposisi kredit produktif seperti kredit investasi dan modal kerja, dalam porsi yang signifikan, yakni 77,4 persen dari total portofolio,” ujar Royke.

Pada akhir tahun lalu, penyaluran kredit investasi tercatat mencapai Rp282,6 triliun dan kredit modal kerja sebesar Rp330,3 triliun. Bank Mandiri juga berhasil memperbaiki kualitas kredit yang disalurkan sehingga rasio NPL gross turun 42 basis poin menjadi 2,33 persen dibandingkan Desember tahun lalu. Dampaknya, biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) ikut melandai sebesar minus 14,9 persen (yoy) menjadi Rp12,1 triliun.

Penyaluran kredit sektor infrastruktur yang mencapai Rp208,9 triliun dengan tingkat pertumbuhan mencapai 14,6 persen (yoy). Kredit tersebut disalurkan kepada berbagai sektor seperti tenaga listrik, transportasi, migas, energi terbarukan, dan lain-lain.

Untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR), pada sepanjang 2019, total KUR yang disalurkan mencapai Rp25,02 triliun, tumbuh 42,3 persen (yoy) atau mencapai 100,09 persen dari target 2019 dengan jumlah penerima sebanyak 310.987 debitur. Dari jumlah tersebut, sebesar 50,1 persen disalurkan kepada sektor produksi, yakni pertanian, perikanan, industri pengolahan dan jasa produksi.


Continue Reading

Ekbis

Kemenparekraf Melihat Potensi Startup Indonesia Raih Status Hectocorn

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyatakan pihaknya melihat ada potensi untuk mencetak perusahaan rintisan (startup) asal Indonesia yang bakal mendapat status hectocorn.

Meskipun begitu, menurut Deputi Akses Permodalan Kemenparekraf Fadjar Hutomo, untuk mencapai hectacorn itu perlu pembinaan yang baik.

“Kita punya potensi [untuk cetak startup hectocorn, tapi kita harus mulai dari perjalanan paling pendeknya seperti pembinaan. Kita harus punya cita-cita yang tinggi, daripada tidak punya cita-cita,” kata Fadjar kepada wartawan, Kamis (23/1).

Hal itu ia sampaikan merespon pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate usai dilantik menggantikan Rudiantara sebagai Menkominfo yang baru pada Oktober 2019.

Johhny mengatakan dirinya optimis Indonesia berambisi bakal melahirkan startup berstatus hectocorn di era kepemimpinannya. Ia pun menyebut bakal ada lebih banyak startup unicorn tumbuh nantinya.

“Mampu menghasilkan lebih banyak unicorn lebih banyak decacorn dan kalo bisa kita punya startup dengan skala US$100 miliar,” kata dia.

Fadjar pun mencontohkan salah satu startup besutan Tanah Air seperti Gojek yang sudah mendapat status decacorn. Dia melihat ada potensi perusahaan ride-hailing itu akan terus berkembang dan makin dilirik para investor.

“Sederhana saja, kalau kita punya potensi, uang-uang asing [pendanaan dari investor asing] akan masuk ke sini [startup Indonesia]. Ngapain mereka repot-repot investasi ke Gojek? Karena mereka melihat ada potensi itu,” pungkas Fadjar.

(LH)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC