Connect with us

Opini

Sinyal Buruk dari Rasio Utang dan Rasio Pajak

Tayang

,

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Rasio utang atas Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir 2019 sempat diumumkan Pemerintah sebesar 29,8 persen pada awal Januari lalu. Sangat aman jika merujuk pandangan Pemerintah yang berulang kali mengatakan batas aman adalah 60 persen. Rizal Ramli mengatakan sebaliknya, karena batas aman saat ini menurutnya adalah 22 persen.

Argumen Pemerintah merujuk pada Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Batas rasio aman sebesar 60 persen sebenarnya merupakan tafsiran Kementerian Keuangan saat ini. Undang-Undang dimaksud tidak ada sama sekali menyebut kata aman. Lebih sebagai batas yang tak boleh dilanggar.

Pasal 12 ayat 3 menyatakan ”dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-undang tentang APBN.” Pada bagian penjelasannya disebutkan bahwa defisit anggaran dimaksud dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto. Jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto.

Sedangkan Rizal Ramli berpendapat bahwa sejarah rasio aman dalam UU itu berdasarkan dua kali rasio pajak negara-negara OECD. Karena rasio pajak negara-negara OECD rata-rata 30 persen, maka ditetapkan rasio utang yang aman sebesar 60 persen. Anthony Budiawan pernah menjelaskan hal serupa bahwa rasio itu terkait Maastricht Treaty tahun 1992 dalam rangka menyelaraskan fiskal negara-negara Uni Eropa.

Berdasar pengalaman Indonesia sendiri, rasio utang pemerintah pada tahun 1996 hanya sebesar 24%. Artinya, sebelum terjadi krisis terlihat sangat aman. Ketika krisis mulai terjadi, rasionya meningkat menjadi 38%. Baru kemudian melonjak menjadi 58% tatkala krisis telah berlangsung lebih dari setahun.

Rasio yang melampaui 60% justru terjadi selama lima tahun, dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Tahun 2003 ketika UU tadi ditetapkan, rasionya telah turun menjadi 61%. Dan sejak tahun 2004, rasio cenderung terus turun hingga mencapai 24,74% pada tahun 2014. Mulai tahun 2015, rasionya perlahan meningkat kembali hingga mencapai hingga mencapai 29,85% pada akhir 2019.

Dapat dikatakan bukan tingginya rasio utang yang menyebabkan krisis 1997/1998. Bahkan secara urutan kejadian, krisis dan upaya pemulihan krisis lah yang melonjakan posisi utang dan rasio utang.

Tentu saja ada kontribusi besar dari kondisi utang pemerintah terhadap krisis. Diantaranya adalah struktur utang yang rentan dan tekanananya pada kemampuan fiskal sehingga membatasi upaya antisipasi krisis.

Struktur utang mencakup antara lain: jenis utang, sebaran kreditur, denominasi, waktu pelunasan, dan biaya utang. Porsi kreditur asing yang besar, apalagi jika terkonsentrasi hanya dari beberapa negara, dianggap lebih rentan. Begitu pula dengan denominasi utang dalam valuta asing akan lebih memberi tekanan dibanding dalam rupiah.

Adapun mengenai jangka waktu pelunasan dan biaya utang (bunga), memiliki akibat langsung pada APBN. Dalam konteks beban APBN inilah istilah rasio pajak (tax ratio) memiliki relevansi kuat.

Tak mengapa utang bertambah, jika pendapatan nasional (PDB) naik lebih pesat atau setidaknya setara. PDB merupakan pendapatan semua pelaku di wilayah negara Indonesia. PDB yang bertumbuh akan menaikan pendapatan negara, terutama pajak. Dengan demikian, beban pelunasan dan bunga dapat ditanggung tanpa menyulitkan keuangan pemerintah.

Tax ratio artinya rasio pajak atas PDB, namun pengertian atau cara penghitungan besaran pajaknya sempat berubah beberapa kali di Indonesia. Pernah, pajak dimaksud adalah pajak yang diurusi oleh ditjen, seperti Pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Ada istilah penerimaan perpajakan yang menambahkan pengertian sebelumnya dengan pendapatan cukai dan pendapatan bea masuk dan keluar, yang diurusi ditjen Bea dan Cukai. Kemudian ada penghitungan yang menambahkannya lagi dengan penerimaan Sumber Daya Alam (SDA).

Definisi terakhir yang kini dipakai sebagai dasar perhitungan, yaitu seluruh penerimaan perpajakan ditambah penerimaan SDA. Dari realisasi sementara APBN 2019 berarti penerimaan perpajakan (Rp1.545,3 triliun) ditambah penerimaan SDA (Rp154,1 triliun) atau sebesar Rp1.699,1 triliun.

BPS mengumumkan kemaren bahwa PDB atas dasar harga berlaku tahun 2019 mencapai Rp15.838,9 triliun.

Berdasar data PDB terbaru ini, maka rasio utang lebih tinggi sedikit dari yang sempat dikemukakan Pemerintah sebulan lalu. Rasio utang tahun 2019 menjadi sebesar 30,17%, dari perbandingan utang sebesar Rp4.778 dengan PDB tersebut.

Jika kita memakai rasio utang atas PDB sebagai ukuran aman, maka sebaiknya memeriksa pula trennya. Tampak bahwa besarannya cenderung meningkat pada periode 2015-2019.

Pada saat bersamaan, tax ratio justru cenderung menurun. Sempat meningkat tahun 2018 karena kebijakan tax amnesty, sehingga mencapai 11,53%. Merosot drastis pada 2019 menjadi sebesar 10,73%.

Secara sederhana dapat dikatakan kondisi utang sepintas masih tampak aman. Namun, jelas sulit untuk dikatakan berkondisi baik. Rasionya atas PDB terus meningkat, padahal tax ratio menurun.

Kondisi kurang baik terindikasi pula dari struktur utang. Antara lain berupa: 40 persennya merupakan kreditur asing, 40 persen berdenominasi valuta asing, dan tingkat bunga yang masih tinggi.

Jika perekonomian 2020 tumbuh sesuai harapan Pemerintah, atau setidaknya tak terjadi resesi, maka kondisi utang masih aman. Jika resesi terjadi, apalagi tanpa kesiapan mitigasi memadai, maka utang akan memperparah kondisi perekonomian. Tak mustahil akan mendorong krisis pada tahun 2020 atau 2021.

Semoga tidak terjadi yang demikian.

*Chief Economist Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Keppres Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, Bukti Demokrasi Masih Ada dan Berfungsi

Published

on

By

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa, 31 Maret 2020 mengumumkan akan menggelontorkan dana sebesar Rp.405,1 Triliun untuk menanggulangi dampak penyebaran virus korona di Indonesia melalui Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Total anggaran tersebut akan dialokasikan untuk bidang kesehatan, keamanan sosial, insentif perpajakan, hingga kredit usaha rakyat.

 Langkah tersebut patut diapresiasi—dan juga diawasi—, di tengah banyaknya kritik terhadap pemerintah yang dinilai lamban dan tak punya konsep dalam menangani pagebluk ini. Tak hanya itu, situasi makin runyam, setelah sehari sebelumnya, pemerintah akan mengambil langkah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengarah pada darurat sipil, bukan menerapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Terlepas dari pro dan kontra pemerintah dalam menangani penyebaran virus korona, langkah pemerintah dalam memberlakukan Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ini juga dapat dianggap sebagai salah satu kemenangan masyarakat dalam menuntut dan memperjuangkan hak kebebasan dan kesejahteraan kepada negara. Daron Acemoglu dan James A. Robinson (2019) menyebut langkah keberhasilan dalam memperjuangkan dua hal itu sebagai sebuah bentuk belenggu negara Leviathan (Shackled Leviathan State).

Musababnya, dalam memperjuangkan  hak kebebasan dan kesejahteraan itu mengharuskan adanya keseimbangan kekuatan antara negara dan masyarakat. Berpijak pada Thomas Hobbes (1651), Acemoglo dan Robinson menyepakati bahwa manusia adalah serigala di antara sesamanya. Oleh sebab itu, diperlukan negara (Hobbes membahasakan Leviathan) untuk mengatur masyarakat, memperkuat hukum, menangani konflik, menjamin kebebasan, dan menciptakan kesejahteraan.

Akan tetapi, negara sebagai representasi kelas dominan yang menguasai modal kapital dan sosial juga memiliki langkah dan tujuannya dalam mewujudkan hal-hal yang disebutkan di atas. Maka, acap kali dengan semua aparatus yang dimilikinya, negara cenderung sangat kuat dan hanya mementingkan kelompoknya.

Akibatnya, kepentingan dan kebutuhan masyarakat sering kali ditidakacuhkan. Acemoglo dan Robinson menyebut hal itu sebagai sebuah Despotic Leviathan State. Dengan kata lain, negara dapat berubah menjadi monster yang amat kuat, sedangkan masyarakat menjadi sangat lemah.

Oleh sebab itu, untuk mengimbangi negara yang semakin kuat, diperlukan masyarakat yang kuat pula. Dalam konteks ini, masyarakat dapat melakukan kontrol terbuka terhadap pemerintah. Salah satu senjata yang dimiliki oleh masyarakat adalah krtitik. Tentu saja, kritik pun harus dijamin sebagai hak dasar manusia dalam rangka kebebasan berekspresi, yang juga diatur dalam konstitusi Indonesia.

Mengkritisi langkah pemerintah untuk memberlakukan UU Kekarantinaan Kesehatan melalui PSBB, terlihat kuatnya peran masyarakat dalam mengisi perdebatan di ruang publik—terutama di media sosial. Hal itu sangat layak diapresiasi. Sebab, perdebatan sebagian besar pada substansi permasalahan. Meski, tak sedikit juga perdebatan yang didasari sentimen politik atau polarisasi masyarakat yang terjadi sejak pemilu 2014; pendukung atau pembenci Presiden Jokowi.

Jika saja, perdebatan yang menguat adalah berdasarkan sentimen politik. Maka, kekuatan masyarakat ini akan menjadi sia-sia. Sebab, dua kelompok tersebut hanya akan saling menguatkan kelompoknya dan merendahkan kelompok lainnya. Apa bila itu terjadi, maka yang terjadi adalah Absent Leviathan State.

Oleh sebab itu, perjuangan dalam mewujudkan kebebasan dan kesejahteraan sangat tipis batasannya. Acemoglu dan Robinson bahkan menganalogikan perjuangan mewujudkan kebebasan dan kesejahteraan bagaiakan koridor yang sangat sempit. Bila negara, sedikit lebih dominan, maka yang terjadi adalah negara despotik. Sebaliknya, jika yang kuat adalah masyarakat, maka dalam hal ini negara bisa dianggap tidak ada.

Tentu, PSBB bukan kemenangan segalanya baik masyarakat. Akan tetapi, sebagai modal awal yang sangat baik untuk membangun optimisme dalam memperjuangkan hak kebebasan dan kesejahteraan. Sebab, seperti yang kita tahu, negara selalu kuat dan selalu punya celah untuk mendominasi masyarakat. Dari hal itu kita mengingat bahwa perjuangan memperjuangkan hak kebebasan dan kesejahteraan adalah perjuangan abadi. Tak hanya itu, keberhasilan masyarakat mendesak pemerintah untuk memberlakukan PSBB juga menujukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih ada dan berfungsi.

Virdika Rizky Utama

Penulis Buku Menjerat Gus Dur

Continue Reading

Opini

Slagorde Alternatif Atasi COVID-19

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Baik. Lupakan angka tidak-percaya rakyat terhadap pemerintah dalam menghadapi virus COVID-19. Kabar yang wajar, tentu. Bukan hanya rakyat Indonesia mencibir pemerintahnya. Rakyat Turki, Jepang, Thailand, Brazil, Amerika Serikat hingga Russia tidak-percaya kemampuan pemerintahan mereka. Jumlah yang menyatakan tidak percaya itu, termasuk Indonesia, berkisar di atas angka 60%. Survei cepat dengan dua pertanyaan kunci: percaya atau tidak percaya itu tentu sulit dipaparkan di Indonesia oleh surveyor kontestasi politik. Dalam mengais isu sepenting COVID-19, terdapat lembaga survei internasional yang bekerjasama dengan surveyor dalam negeri. Seperti juga kasus-kasus yang mendapat perhatian dunia lainnya atau demi alasan ilmu pengetahuan.

Angka 60% sangat riskan. Andai sistem parlementer berlaku, peluang oposisi mengajukan mosi tidak percaya sangat besar. Ingat saja kasus Inggris yang keluar dari Uni Eropa (Brexit), berdasarkan hasil survei yang bertemu dalam bilik suara. Beruntung, pemerintahan Indonesia belum satu semester bekerja. Sama halnya dengan Brazil yang memasuki tahun kedua, dari jatah empat tahunnya. Jepang dan Thailand berbentuk kerajaan. Russia dipimpin tokoh sangat kuat, Vladimir Putin, begitu pula Turki. Walau tak dipercaya rakyatnya sendiri, terbaca dari cuitan-cuitan di media sosial, baik Russia atau Turki masih “koar-koar” mau membantu negara lain, seperti juga Indonesia waktu awal. Amerika Serikat, baru hendak menggelar pemilu.

Sistem presidensial berbeda dengan sistem parlementer. Presidensialisme lebih terkait dengan fixed term alias waktu yang beku atau periodesasi. Tanpa mengubah konstitusi, Indonesia tak bakal bernasib seperti Malaysia yang baru berganti Perdana Menteri. Terkecuali, terjadi proses impeachment atau pemakzulan. Sesuatu yang masih terasa jauh, paling tidak sampai pikiran dalam tulisan ini ditulis. Hanya kumpulan buzzer-buzzer pandir saja yang begitu bersemangat menuduh ada pihak yang ingin menjatuhkan presiden dan wakil presiden dengan isu COVID-19. Atau untuk itulah buzzer-buzzer bekerja? Entahlah.

Sedari awal persoalan virus Novel Corona merebak, penulis sengaja memperhatikan informasi yang keluar dari mulut dan pikiran pejabat-pejabat terkait. Jakarta yang pertama kali mendapatkan sorotan. Jakarta juga yang nanti paling berpengalaman. Apabila pandemi di Jakarta bisa diatasi, sebagaimana Wuhan berhasil dinolkan, bakal muncul begitu banyak tenaga berpengalaman dalam menghalau COVID-19 di nusantara ini. Bagaimanapun, pengalaman ini sama sekali belum pernah dihadapi pemerintahan manapun di dunia, apalagi di Indonesia. Tak terduga. Sulit dipahami. Tapi bisa dipelajari dari sisi penanganan oleh pemerintahan negara lain. Informasi yang begitu banyak terhidang di dunia. Lagipula, kalangan ilmuwan kedokteran, khususnya, dan ilmuwan kesehatan masyarakat, umumnya, sangat mudah berbagi informasi. Selain jumlah mereka sedikit, mereka pun sangat menjaga jurnal-jurnal ilmiah dengan informasi terbaru.

Tak ada dokter yang tak siap dengan serangan virus semacam COVID-19. Dokter adalah perwujudan Dewa Asclepius yang membawa tongkat pengobatan kemana-mana. Tongkat yang dipanjat seekor ular yang melingkar. Ular, selain lambang kematian, pun juga obat dari anti serum (antibody) yang bisa dibuat dari bisa atau racun-nya. Sampai hari ini, pelbagai jenis ular masih menjadi hidangan sedap di kalangan pemburu kuliner. Termasuk darah ular hidup. Begitu juga empedunya. Racun ular itu yang membunuh Socrates di bawah majelis Academia. Tentu, atas “kehendak” Dewa Asclepius. Sayangnya, COVID-19 berasal dari “racun” atau “bisa” kelelawar yang terbang malam di segala cuaca.

Setiap dokter tentu sudah siap dengan kematian dan kehidupan, ketika “bala tentara” COVID-19 datang. Mau dokter umum atau dokter spesialis, sudah pasti bersiap dengan tongkat Asclepius dalam berhadapan dengan resiko penyakit apapun. Spesialis apa saja, tak terkecuali dokter gigi atau penyakit wasir. Pada barisan terdepan itulah dokter – dan perawat – menjadi kelompok yang paling rentan. Tak heran, kalau jumlah kematian dokter dan perawat begitu tinggi, dibandingkan dengan profesi manapun, ketika pandemi COVID-19 menyelimuti planet bumi. Tatkala politisi masih beradu jurus lihai dan licik, satu demi satu dokter dan petugas kesehatan ini bertumbangan, terjangkit, hingga tewas.

Kebetulan juga, dokter adalah profesi numero uno alias paling puncak di Indonesia. Profesi yang berpengaruh sejak usia kanak-kanak. Kalau ada yang finalis tetap, tentu profesi insinyur. Dokter dan insinyur semacam dua sisi dalam satu mata uang yang sama. Penulis yang bukan dokter dan gagal menjadi insinyur tentu wajib akui ini. Silakan saja survei di kalangan dunia kanak-kanak, dua profesi ini masih bakal tetap merajai.

Sejarawan, apalagi sastrawan?

Bahkan kalangan artis yang viral-viral kinipun mungkin tidak tahu apa beda sejarawan dengan sastrawan. Sebagaimana sejarawan tak tahu beda antara buzzer dengan influencer. Barangkali, akibat kesadaran diri kalangan sejarawan dan sastrawan begitu tinggi atas nama humanisme universal, tak ada masalah ketika puncak-puncak kuasa tak dihuni “profesi” mereka. Itupun kalau sejarawan dan sastrawan dianggap sebagai profesi. Seberdaulat dan serutin apapun Seminar Sejarah dan Kolokium Sastra diadakan, bahkan sejak sebelum kemerdekaan, tak penting lagi.

Untuk bicara kepada para pengambil keputusan, tidak sulit lagi sekarang. Tinggal ribut saja di media sosial, atau mention akun-akun para pejabat beserta staf mereka. Begitu pula dengan mengirimkan pesan langsung ke nomor smartphone yang mereka punya. Beruntung, penulis punya puluhan ribu nomor smartphone. Tentu, hasil dari kerja bertahun dalam membaca piramida kekuasaan dan orang-orang berkuasa, dalam mata rantai keyman (orang-orang kunci). Mau dibaca atau diblokir, hendak ditindaklanjuti atau masuk recycle bin, tidak ada masalah. Apalagi penulis sengaja menggunakan bahasa-bahasa yang khas, sesuai dengan signature dalam komunikasi. Penulis percaya, untaian kalimat di dalam media sosial, ataupun chat dalam kanal-kanal komunikasi, punya genetikanya juga.

Sampai hari ini, tidak ada yang luar biasa. Dokter dan insinyur masih berada di barisan depan, dalam menghadapi serbuan paling mematikan ini. Sejak pemetaan terduga (suspect), penanganan pasien, pengorganisasian orang, hingga penyiapan tempat dan peralatan perang (amunisi) yang sesuai dengan standar yang sudah disusun oleh World Health Organization.

Tentu terdapat sejumlah jenderal dalam rantai komando, misalnya Doni Monardo. Tour of duty Doni banyak bertugas pada posisi-posisi non militer yang langsung bersentuhan dengan publik. Kebetulan, penulis pernah aktif dalam Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) sebelum era Doni menjadi Sekretaris Jenderalnya. Wantannas terbiasa diskusi tema-tema yang out of the box, misalnya pembangkit nuklir. Yang diundang adalah pemikir-pemikir paling liar sekalipun dari kalangan sipil, bersama perwira-perwira militer, polisi, pun intelijen yang berpikiran terbuka Doni tak lagi sekadar combatan yang bertugas di bagian infanteri. Plusnya lagi, sebagai jenderal berdarah Minang, Doni tentu tahu raso jo pareso, alue jo patuik, serta ereng jo gendeang. Jenderal pemikir yang berhati-hati bicara.

Dokter, insinyur dan tentara. Trisula yang tak bakal lengkap tanpa ada aparat kepolisian yang menjaga rust en orde, hukum dan ketenteraman. Begitupula aparatur sipil negara yang terlihat kesulitan dalam mengambil posisi. Justru yang berada dalam arus deras adalah para jurnalis. Mereka berada di garis batas yang hampir sama dengan para dokter. Ketika mendapatkan informasi yang kontroversial dan belum tentu layak hidang, hati nurani yang multidimensi yang bicara. Freedom of the press tak bisa diterapkan begitu saja keadaan darurat kesehatan yang berdimensi global bagi manusia seperti sekarang. Manusia yang punya segalanya guna membela diri, atau melawan, dari rasionalitas, irrasionalitas, hantu hingga Tuhan.

Hingga hari ini, Presiden baru mengeluarkan Keppres Nomor 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) beserta revisinya. Keppres masih berada di bawah konstitusi dan undang-undang. Belum ada undang-undang baru, termasuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Biasa-biasa saja. Polisi pun menggunakan maklumat, walau tetap bersandar kepada undang-undang terkait bencana. Sehingga, sejumlah penggiat kesehatan percaya bahwa Indonesia sedang menghapi pembiaran jumlah orang yang menular, hingga mencapai angka populasi tertinggi. Ada istilah-istilah teknis yang dipakai. Sebagai aktivis kelompok studi mahasiswa dan berkiprah dalam sejumlah lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri, jika terdapat istilah yang bikin puyeng itu, penulis langsung menghubungi sejumlah kawan yang punya keahlian di bidang itu.

Dr Dono Widiatmoko, kawan dan sekaligus big boss bagi aktivis mahasiswa UI era 1990an, dosen bidang kesehatan masyarakat di Univercity of Derby, Inggris, adalah salah satu yang sering mendapatkan pertanyaan itu dalam grup-grup percakapan alumni mahasiswa UI. Diskusi yang terjadi masih pakai istilah-istilah kampus, serasa berada di Pusat Kegiatan Mahasiswa UI dalam pelbagai bentuk acara, siang maupun malam. Diskusi terbatas hingga mimbar bebas. Dono tahu sedang berhadapan dengan aktivis sayap kanan, sayap kiri atau sayap tengah, atau pelempar bola. Soalnya, ada nama Budi Arie Setiadi yang kini menjadi Wakil Menteri dan Fadli Zon yang kini menjadi anggota DPR RI, dalam grup percakapan kami. Pun sebarisan profesional, aparatur sipil negara, militer, dosen dan profesional lain.

Komponen masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terlibat dalam menghadapi ancaman COVID-19 ini. Dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah dan desa. Kalaulah grup-grup alumni kampus dikasih kesempatan untuk memberikan masukan, sekaranglah saatnya. Zulkieflimansyah yang kini menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat adalah mantan Ketua Senat Mahasiswa UI periode 1994-1995. Bukan hanya Anies Baswedan yang pernah menjadi Ketua Senat Mahasiswa UGM.

Generasi yang pertama sekali menikmati kelonggaran, pascanormalisasi kehidupan kampus era 1980an yang menghasilkan banyak demonstran dan kelompok pemberang. Sesama alumni tentu bisa bicara dengan suara tenang, karena sudah tahu juga siapa yang bisa berbuat lantang. Gemeinschaft dan gesellschaft dalam diri masih sangat berimbang. Guyup, tapi tetap profesional. Argumentatif, walau punya kepentingan berdasarkan posisi hari ini. Solid dalam tindakan yang disetujui bersama dalam panggung demokrasi. Besok? Bisa berubah lagi.

Kini sudah terdapat sejumlah desa yang melakukan karantina, selain kabupaten, kota ataupun provinsi. Inisiatif-inisiatif dalam bentuk donasi dan relawan, sudah dilakukan komponen masyarakat. Namun belum masif. Pelibatan organisasi yang sama sekali kuat dari sisi perkawanan, seperti alumni sekolah, ikatan keilmuan sejak mahasiswa, organisasi cendekiawan atau ilmuwan, hingga alumnus kampus, bisa jadi mampu menjangkau kalangan yang lebih plural, lalu saling kenal mengenal. Tak perlu lagi mencari jarum di dalam jerami, jika ada nama yang ingin diketahui riwayat dan kiprahnya.

Slagorde alternatif, diluar gugus tugas resmi, dari kalangan Generasi X. Dalam simulasi dan hasil studi, Generasi X ini termasuk kelompok yang setengah rentan dan setengah kebal dalam menghadapi COVID-19. Berbeda dengan Generasi Z dan Y yang positif sebagai pembawa, namun tingkat kesembuhan yang tinggi pula. Bisa jadi, Generasi Z dan Y lebih imun, akibat sering makan junk food sambil mendengarkan musik. Bisa jadi makanan yang mengandung timbal dan mercury. Sementara Generasi X lebih banyak makan dari sumber-sumber alami.

Begitupun alumnus unit-unit kegiatan mahasiswa, seperti mahasiswa pencinta alam, resimen mahasiswa, pramuka, pers kampus, seni bela diri, pelukis, penari, hingga klub penonton film. Tentu, ketimbang pelibatan kalangan pengusaha saja, ataupun selebritas saja, pemanfaatan kelompok seperti ini lebih managable dan organisasional. Walau followers sedikit, tapi jelas lebih intim dan lekat, tanpa perlu saling hujat.

Silakan, bagi pihak-pihak yang memang ingin mencari pasukan yang sudah terlatih dalam hubungan antar manusia, manfaatkanlah. Slagorde dari mereka yang pernah berkecimpung dalam saat-saat rawan, minimal dalam suasana kampus atau organisasi kala muda. Mulailah daftarkan nama-nama organisasi itu!

*Ketua Umum Perhimpunan Sangga Nusantara

Continue Reading

Opini

Virus Corona Mencipta Revolusi

Published

on

By

Oleh: Soffa Ihsan

Channel9.id – Jakarta. Wabah bisa membuat ‘revolusi’?. Apa iya? Jangan bayangkan dulu seperti revolusi ala Che Guevera, atau revolusi Iran yang merontokkan sistem lama dan membangun sistem baru. Ini wilayah revolusi politik. Tapi revolusi bisa juga menyentuh aspek non politik semisal adanya ‘momentum’ bisa berupa ‘aset baru’ yang terbangun atau—pinjam istilah Karl Mannhem adanya ‘determinasi situasional’ yang merekahkan warsa baru, yaitu perubahan.

Yuk kita tengok-tengok fakta sejnarah. Beberapa pagebluk yang tercatat oleh sejarah memiliki dampak revolusioner, seperti jatuhnya sebuah dinasti hingga meluasnya kolonialisme. Sambil contoh skala epidemi yang menghantam Eropa abad pertengahan yang dikenal dengan nama ‘maut hitam’ (black death) yang sangat mengerikan dan menewaskan sepertiga penduduk. Wabah ini berdampak pada runtuhnya sistem feodalisme lama dimana orang dipaksa bekerja untuk membayar sewa terhadap tanah yang mereka tinggali. Hal ini mendorong Eropa Barat menuju komersialisasi dan menjadi lebih modern dengan mengembangkan sistem ekonomi berdasar uang kontan. Bahkan ada pandangan bahwa wabah ini mendorong terjadinya imperialisme yang dilakukan negara-negara Eropa.

Saat Yang Tak Kasat Mata Meneror
Saat covid-19 mendera, kontan ada kebijakan untuk physical distancing dan juga dengan work from home (WFH. Masyarakat yang sudah biasa ngobrol di dunia maya kali saja menjadi tak kaget dengan ketetapan itu. Di negeri kita, sebelum munculnya tehnologi android lewat wujud smartphone canggih, masyarakat cukup pakai ‘getok tular’ untuk berkomunikasi saat ada keperluan.

Tapi begitu ‘alat ajaib’ ini ada, masyarakat cukup rebahan untuk berkomunikasi dan juga menyesap berbagai informasi tentang dunia seisinya. Mau pesan makanan, pijat atau lainnya, atau mau diskusi serius atau sekedar alay-alay cukup melototi gadget. Ketika covid-19 menjadi pandemi global, maka ramailah dunia medsos dengan berbagai opini dan wejangan. Tentu ini positif. Beragam ‘resep’ yang diluapkan di medsos akan menjadi pemandu bagi masyarakat agar bisa menghindari virus begajul ini. Sisi lain, lewat medsos pula tersingkap solidaritas sosial untuk saling membantu. Seremoni, perayaan untuk meluapkan rasa iba, empati, bantuan bertalu-talu. Tentu ini wajah indah bagi sebuah negeri yang tengah dilanda teror non-tradisional ini.

Nah, dunia gadge telah melahirkan revolusi. Masyarakat semakin terhubung secara dekat. World is flat, begitu tulis Thomas Friedman, dunia makin mendatar dan mengkerut yang tak terbayang sama sekali sebelum globalisasi yang membawaserta kecanggihan tehnologi. Ya, World Wide Web (WWW) atau kemudian disebut Web mengubah internet menjadi dunia maya ajaib.

Dan kini, begitu ada semburan covid-19, revolusi semakin nyata. Masyarakat seperti dicelikkan dengan situasi adanya ‘musuh bersama’ yang bisa memunculkan panik dan ketakutan, namun juga kesiapsiagaan, opitimisme, solidaritas dan kohesitas sosial yang menggumpal-gumpal. Seremoni yang sepanjang ini digaungkan dan diejawantahkan dalam berbagai kegiatan entah itu kemasyarakatan atau keagamaan, sekarang harus ditunda dan dihentikan. Bahkan untuk sebuah ritual wajib keagamaan seperti shalat jumat perlu berbesar hati untuk mengikuti perintah demi menghalau covid-19. Untuk ramadan tahun ini bisa saja kebijakan untuk meliburkan shalat tarawih dan mungkin juga shalat Id serta mudik lebaran. Bisa saja haji tahun ini akan ditiadakan sementara bilamana ‘virus transnasional’ ini masih menggila. Baru kali ini, ada ‘revolusi’ sedemikian menyolok dan menyentuh pada wilayah yang selama ini ini dianggap ‘sakral’. Saya seumur-umur baru mengalami fakta ini.

Di negeri kita, dengan kian mengganasnya covid-19, telah pula merubah kebijakan pemerintah semisal Ujian Nasional (UN) untuk SD, SMP dan SMA tidak diberlakukan. Ini berarti dipercepat yang tadinya hendak diwujudkan 2021. Apalagi buat warga Jakarta yang paling banyak terpapar corona baik pada level Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) akan mendapat perhatian khusus. Kalau warga Jakarta mudik, bisa-bisa masyarakat daerah akan tertular. Karenanya bisa jadi masyarakat daerah akan resistensi terhadap siapapun khususnya warga Jakarta yang mudik ke daerahnya.

Teror Virus Idiologi
Serangan virus yang hanya berdiameter antara 120 hingga 160 nanometer dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron ini telah mencipta revolusi. Katakanlah semacam ‘bioterorisme’ yang tengah memporakporandakan segala aspek kehidupan berskala mondial. Sekarang, mari kita nisbahkan dengan kasus lain. Saat terjadi bom pesawat melantakkan WTC di New York pada 11 September, masyarakat dunia tetiba harus berpanik-panik. Lalu melahirkan slogan ‘perang melawan terorisme. Ini memang serangan teror terbesar sepanjang masa. Terorisme memang sudah semenjak lama terjadi. Tapi serangan teror yang satu ini bersifat spektakular telah membuat masyarakat dunia harus mengubah taktik dan strategi dalam menghadapinya.

Yah, dengan serangan ini telah mencipta revolusi. Pandangan terhadap teror berubah serentak. Teror tak lagi berskala kecil, tapi mereka yang menerjuni dunia teror itu telah semakin canggih. Secanggih tehnologi yang mampu ‘ mendigitalisasi’ manusia yang merubah banyak hal. Terorisme kemudian telah bermetamorfosa menjadi sebuah ‘network’ yang rapi jali dan mewujud dalam bentuk ‘francise’. Al-Qaeda yang menjadi pemain utama dalam teror besar ini telah membentuk sebuah ‘korporasi multinasional’ yang melebarkan sayap perusahaannya di berbagai belahan dunia. Tak terkecuali di Indonesia yang melahirkan jaringan dan sel-sel al-Qaeda melalui Jamaah Islamiyah (JI) dan terbukti telah menularkan ‘virus’ idiologinya serta melakukan amaliyat teror yang menggegerkan.

Tak pelak, fakta teror ini telah meluapkan perubahan cara pandang dan tindakan dalam menanggulangi terorisme. Hingga kinipun disaat corona merajai teror, di Batang, Jawa Tengah barusan berselang ada penangkapan dan penembakan terhadap 3 terduga teroris. Penangkapan itu menyertakan beberapa bukti 4 dus berisi bahan peledak, paralon, samurai dan beberapa buku keagamaan. Entah apa yang ada di benak terduga teroris ini, apa mau melakukan aksinya ditengah suasana berkabung masyarakat melawan corona.

Sebagaimana pula gegeran munculnya ‘kekhalifahan ISIS’ yang dideklarasi 2014. Ini juga telah mencipta revolusi. Dengan hipnosa yang dibalut keagamaan yang kental, ISIS telah menaklukkan banyak muslim di berbagai belahan dunia. Nyaris banyak negara yang kecolongan warga negaranya datang dengan penuh militan ke Suriah demi berperang atau hasrat hidup dalam suasana kekhalifahan yang apolaptik ini. Paska terbongkarnya borok kekhalifahan abal-abal ini, banyak negara yang memikul beban oleh kedatangan eks Suriah ke negaranya masing-masing. Pada masyarakat masing-masing negara yang terlimpahi eks Suriah menjadi cemas akan menularnya ‘ virus ekstrimisme’ ke masyarakat. Para eks Suriah ini bisa jadi adalah ‘carrier’ yang membawa kuman ekstrimisme dan lalu menyuntikkan pahamnya di tengah masyarakat. Ini persis dengan fakta satu daerah di negeri kita yang satu warganya terkena covid-19, masyarakat menjadi was-was dan Pemda pun bertindak mengkarantina. Wajar ada ketakutan seperti ini ditengah situasi pandemi global covid-19 maupun ISIS yang telah banyak bikin kalang kabut warga dunia.

Ya, revolusi yang terlahir dari kekhalifahan ISIS ini makin membuat banyak muslim yang terpagut oleh mimpi tentang ‘Bumi Syam’. Revolusi juga telah merubah cara pandang tentang terorisme global yang ternyata tak hanya alasan ‘politik’ belaka, tetapi juga akibat pemahaman keagamaan. Agama telah menjadi ‘pemicu’ untuk melakukan tindakan diluar kewarasan. Agama yang mengajarkan kebaikan dan kasih sayang ‘direvolusi’ oleh para pemabuk teror untuk menjadi kekuatan yang menumpulkan nalar masyarakat demi mesianisme dan utopia.

Hadirnya ISIS yang hingga kini masih bergerak serta terus menularkan idiologi serta aksinya ke masyarakat dunia, telah juga ’merevolusi’ cara pandang terhadap terorisme. Terorisme ternyata tak hanya ‘isapan jempol’. Ia nyata dan telah banyak bukti aksi-aksi brutalnya sebagaimana dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Paham ISIS dan juga kelompok-kelompok ekstrim lainnya yang masih bercokol di negeri kita masih menjadi ‘wabah’ yang setiap saat bisa menjangkitkan pahamnya ke masyarakat serta beraksi kembali. Yang sulit didetek ketika virus ekstrem itu ditularkan secara diam-diam lewat berbagai cara. Kebijakan apa yang bisa dilakuakan apakah lockdown atau physical distancing, atau penyemprotan disinfektan?

Virus ekstremisme ini sama saja dengan corona dalam penularannya. Bila tertular corona, seseorang tiba-tiba jatuh sakit dan terkapar. Tapi ternyata tidak semua dengan indikasi itu. Bisa saja terlihat sehat bugar, namun setelah diperiksa secara medis terbukti terpapar covid-19. Begitupun dengan ‘virus ídiologi’ berwujud ekstrimisme ini. Secara fisik tampak tidak menunjukkan terpapar.

Namun mendadak dia melakukan aksi baik berupa ujaran kebencian dan bahkan tindakan brutal. Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Seperti seorang remaja yang dikenal baik-baik, tak dinyana dia melakukan serangan ke kantor polisi. Atau seorang deportan yang sudah dikarantina selama satu bulan untuk direhabilitasi, sekeluarnya malah menjadi bomber di sebuah gereja di Jolo, Filipina.

Menyikapi secara Seimbang
Covid-19 maupun ISIS adalah dua wabah yang tengah meneror dunia. Saat ini, pemerintah dan masyarakat lebih fokus dalam penanganan covid-19 yang memang sangat krusial. Hal-hal yang berkait ekstrimisme ‘dibungkus’ dulu. Namun ini tentu tidak dilupakan dan diwaspadai. Aparat dan pihak terkait dengan penanggulangan ekstrimisme tetap siaga untuk menghadapi aksi-aksi ekstrim.

Ditengah teror corona, ada persoalan yang masih mengganjal, yaitu bagaimana dengan WNI eks Suriah yang kini sudah kembali di negeri kita. Sebagian besar sudah menyadari kekhilafannya. Mereka silap atas kekhalifahan semu yang sempat menyirap-nyirap benak mereka. Ratusan WNI eks Suriah yang kini tersebar di Depok, Bogor, Bekasi, dan beberapa daerah lainnya. Ada memang yang ‘mengisolasi diri’, tapi untuk sementara. Ada yang menyibukkan diri dengan bisnis, kuliah dan juga menganggur.

Mereka sepatutnya tidak mutlak-mutlakan diperlakukan selayak ‘corona’ yang bisa menginfeksi pada orang lain. Memberlakukan pasien corona nyaris mirip dengan para returnis ini. Ketika mereka pulang ke bumi pertiwi, mereka sudah ‘dilockdown’ di sebuah tempat khusus untuk tujuan deradikalisasi. Setelah dipandang ‘sembuh’ mereka dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Dan juga mereka masih terus dalam pengawasan dan pemantauan.

Terhadap pasien covid-19 masyarakat diminta untuk bersikap wajar, dengan tidak bersikap semena-mena, karena yang terpenting pencegahan individu masing-masing. Demikian halnya sikap terhadap para eks WNI eks Suriah yang sudah kembali hidup di Bumi Pertiwi ini selayaknya masyarakat juga dituntut untuk adil dan tidak lalim. Tak syak lagi, disinilah perlunya ‘sikap revolusioner’ yang elok nan apik untuk tetap mampu membangun keharmonisan sosial ditengah amuk dua wabah imporan tersebut.

Penulis adalah Marbot di Lembaga Daulat Bangsa (LDB) dan Rumah Daulat Buku (Rudalku).

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC