Connect with us

Politik

Mendagri Keluarkan Surat Edaran untuk Sukseskan Pilkada 2020

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri Prof. H. M. Tito Karnavian, Ph.D., mengeluarkan Surat Edaran Tentang Penegasan dan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Surat Edaran tersebut dengan Nomor 273/487/SJ, tertanggal 21 Januari 2020 yang ditujukan untuk Gubernur, Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

Menurut Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum yang juga Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar, edaran tersebut dikeluarkan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Hal tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka perlu ditegaskan dan dijelaskan terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020.

“Pak Mendagri telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang menegaskan penjelasan untuk menyukseskan Pilkada Serentak Tahun 2020, dari mulai dukungan Pemda, penggantian pejabat oleh Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada, pengisian kekosongan jabatan kepala daerah, sampai pada dukungan PNS pada Sekretariat KPU maupun Bawaslu,” kata Bahtiar usai menghadiri Worksop Penerapan Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 Gelombang III di Golden Tulip Galaxy Hotel Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Bahtiar mengatakan, Surat Edaran dikeluarkan sebagai upaya pencegahan dini untuk mengantisipasi potensi terjadinya pelanggaran oleh kepala daerah, pejabat negara maupun pejabat daerah dalam kewenangannya, terutama bagi petahana yang akan kembali mencalonkan dirinya di Pilkada Tahun 2020.

“Ini upaya preventif, jangan sampai di kemudian hari ada kepala daerah terutama petahana yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pergantian jabatan, mutasi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, SE ini betul-betul harus dipedomani oleh Kepala Daerah terutama yang hendak kembali mencalonkan diri di Pilkada 2020,” tegasnya.

Adapun objek larangan yang dimaksud dalam Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah, melakukan pergantian (dalam hal ini hanya dibatasi untuk mutasi dalam jabatan) pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri (pasal 71 ayat (2)).

Sementara itu dalam pasal 71 ayat (3) disebutkan larangan menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan tanggal penetapan pasangan calon terpilih.

Meski demikian, larangan itu tidak berlaku jika dilakukan pengisian jabatan dilakukan karena ada jabatan yang kosong pejabatnya, pejabat yang meninggal dunia, sakit, atau tak dapat menjalankan tugasnya dengan syarat telah melalui persetujuan Kemendagri.

Diisi agar pelayanan publik tetap berjalan. Jangan pula karena pilkada pelayanan berkurang kualitas. Kemendagri mengawal dan memastikan seluruh pelayanan publik tetap berjalan normal sebagaimana biasanya walaupun sedang berlangsung proses Pilkada.

Proses pemilihan pemimpin daerah setiap 5 (lima) tahun sekali adalah hal biasa rutin dilakukan sebagai negara demokrasi. Peradaban demokrasi Indonesia semakin berkembang lebih baik.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Nilai Anies Tak Perlu Jelaskan Revitalisasi TIM ke DPR

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua DPD Gerinda DKI Jakarta, M Taufik, menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak perlu menjelaskan masalah revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) ke DPR. Lebih baik, katanya, pihak lain yang menjelaskan.

“Dipanggil nggak apa-apa. Nggak usah Gubernur lah yang jawab, siapa kek, ngapain Gubernur jawab,” ucap M Taufik kepada wartawan, Jumat (21/2).

Tak hanya itu, ia pun menganggap tidak masalah jika Anies datang untuk menjelaskan. Menurutnya, jika ada yang bertanya maka harus dijelaskan.

“Ya jelaskan saja, Pak Anies datang, jelaskan begini loh. Orang nanya mesti dijelaskan, udah,” ucap M Taufik.

Ia juga sepakat dengan revitalisasi. Baginya, bangunan TIM harus diperbaharui.

“TIM kan sudah lama, kan nggak direnovasi-direnovasi kalau roboh, ada menimpa orang, mati, siapa yang tanggung jawab?” ucap Taufik.

Menurutnya, yang dilarang dibangun oleh Jakarta Propertindo (JakPro) selaku kontraktor adalah hotel. Pembangunan hotel sudah dilarang oleh DPRD saat pembahasan APBD 2020.

“Kan tadi saya bilang, DPRD sudah mencoret anggaran hotel, mau wisma mau hotel podo wae, udah dicoret anggarannya. Nah kalo mau dibangun pertanyaannya duit dari mana?” ucap M Taufik.

(virdika rizky utama)

Continue Reading

Politik

Gerindra Jadwalkan Panggil Sodik Mudjahid Sebagai Pengusul RUU Ketahanan Keluarga

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Fraksi Partai Gerindra DPR RI mengaku jadwalkan panggil Sodik Mudjahid yang mengusulkan RUU Ketahanan Keluarga. Diketahui Sodik Mudjahid adalah kader Partai Gerindra.

“Iya, Pak Sodik akan dimintakan keterangan untuk memberikan paparan sebagai salah satu pengusul RUU Ketahanan Keluarga,” kata Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, kepada wartawan, Jumat (21/2).

Sodik sendiri merupakan satu dari lima anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR selaku pengusul RUU Ketahanan Keluarga. RUU Ketahanan Keluarga ini merupakan inisiatif DPR.

Sebelumnya, Dasco menyebut Sodik tidak perlu mengonsultasikan keikutsertaannya sebagai pengusul RUU tersebut ke fraksi. Sebab, menurut dia, setiap anggota DPR memiliki hak perorangan untuk mengusulkan RUU.

“Jadi, kalau usulan perseorangan bisa saja diusulkan sendiri dan itu karena hak anggota DPR menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Dalam hal ini legislasi, maka tidak perlu dikonsultasikan,” kata Dasco di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2).

Draf RUU Ketahanan Keluarga sendiri terdapat sejumlah pasal kontroversial, di antaranya tentang hubungan rumah tangga suami-istri. RUU ini dianggap terlalu mencampuri urusan-urusan pribadi suami dan istri. Salah satu contohnya hanya istri yang wajib mengurus rumah tangga.

(virdika rizky utama)

Continue Reading

Politik

Salah Ketik RUU Ciptaker, Fraksi PPP: Komunikasi Internal Pemerintah Tidak Profesional

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Fraksi PPP DPR menanggapi pernyataan staf khusus Presiden, Dini Purwono, yang menyatakan Pasal 170 RUU Cipta Kerja salah konsep atau misunderstood instruction.

Pernyataan itu, dinilai Fraksi PPP menunjukkan komunikasi internal pemerintah yang tidak profesional.

“Pernyataan bahwa Pasal 170 RUU Cipta Kerja seperti salah konsep/misunderstood instruction menunjukkan tata komunikasi yang amatiran, tidak profesional,” kata Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Jumat (21/2).

“Hal tersebut menunjukkan ketidakprofesional tim pemerintah dalam menyusun draf RUU. Sejak awal kami meminta pemerintah hati-hati dan cermat dalam menyusun draf RUU,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Baidowi minta pemerintah perlu menjelaskan secara resmi perihal kekeliruan pengetikan Pasal 170 RUU Cipta Kerja kepada DPR. Lantaran DPR meragukan alasan salah ketik tersebut.

“Sekarang bolanya dilemparkan ke DPR. Maka sebaiknya pemerintah menyampaikan surat secara resmi terkait penjelasan terhadap Pasal 170. Karena kalau disebut salah ketik, kok meragukan, karena bukan hanya satu kata tapi beberapa ayat,” tutur Baidowi.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu meminta pemerintah fokus memperbaiki RUU Cipta Kerja. Politikus yang kerap disapa Awiek itu pun meminta Stafsus Presiden tidak berpolemik di publik.

“Berarti ada sesuatu yang bermasalah dalam komunikasi di internal tim pemerintah. Sebaiknya Istana fokus terhadap perbaikan draf daripada berpolemik di publik yang justru semakin menunjukkan ketidakprofesionalan stafsus Istana,” tegasnya.

(virdika rizky utama)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC