Connect with us

Opini

Bahaya! Deindustrialisasi Masih Berlanjut

Tayang

,

Oleh: Awalil Rizky*

Kinerja sektor industri pengolahan memburuk pada tahun 2019. Melanjutkan gejala deindustrialisasi yang telah berlangsung satu dekade. Deindustrialisasi yang bersifat prematur menjadi salah satu akar permasalahan perekonomian secara keseluruhan. Seperti stagnannya pertumbuhan ekonomi dan defisit transaksi berjalan.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan hanya sebesar 3,8%, dan lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,02% pada tahun 2019. Terendah sejak tahun 2011. Pada 2011-2019 rata-rata sektor ini tumbuh 4,56% per tahun, lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi yang sebesar 5,43%.

Sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 0,8% pada tahun 2019, yang juga capaian terendah. Kontribusinya cenderung turun selama beberapa tahun terakhir, selalu di bawah 1%. Dahulu selalu di atas 1%.

Bagaimanapun, sektor industri masih penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi dibandingkan sektor lainnya dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Hal itu disebabkan porsinya dalam PDB masih yang terbesar hingga kini.

Porsinya dalam struktur PDB itu sendiri sebenarnya terus mengalami penurunan secara perlahan. Dari 21,76% pada tahun 2011 menjadi 19,7% pada tahun 2019.

Kinerja industri pengolahan tampak menurun selama satu dekade terakhir. Beberapa subsektor memang masih tumbuh cukup tinggi dan bahkan potensial untuk menjadi andalan pada tahun-tahun mendatang. Akan tetapi, secara umum telah terjadi deindustrialisasi.

Deindustrialisasi tidak selalu berarti jelek. Dalam beberapa kasus negara maju dan berpendapatan tinggi, deindustrialisasi bisa dikatakan sebagai tahap lanjutan. Sektor-sektor jasa modern berkembang untuk mendukung sektor industri, dan sebagian cukup besarnya bersifat dapat dijual ke luar negeri (tradeable). Meski porsinya dalam PDB menurun, sektor industrinya masih besar dan kuat, serta bisa menjadikan   fundamental ekonomi tetap kokoh. 

Deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia bersifat prematur. Belum saatnya terjadi, karena porsi industri belum sempat melampaui 30 persen, dan tingkat pendapatan per kapita masih belum cukup tinggi. Sebagian cukup besar dari sektor jasa yang tumbuh menggantikan posisi industri pun bersifat “nonmodern”. Tidak berkembang dalam kerangka memperkuat industri, tidak bisa diperdagangkan ke luar negeri, dan berproduktifitas rendah. Akibatnya, fundamental dan struktur ekonomi menjadi lebih rapuh dari sebelumnya.

Penurunan kinerja industri pengolahan dapat dicermati pula dari dampak langsungnya pada beberapa aspek perekonomian. Diantaranya adalah pada penurunan serapan tenaga kerja sektor industri, dampak pada keuangan negara dan dampak pada sektor keuangan.

Pada 2012-2019, jumlah pekerjanya hanya bertambah 2,79 juta orang. Secara persentase, hanya naik dari 14,34% menjadi 14,96%. Dikaitkan dengan porsinya atas PDB yang turun pada saat bersamaan, maka nilai tambah per pekerja pun turun. Fakta ini memberi indikasi bahwa sektor industri yang masih tumbuh pesat dan menyerap tenaga kerja adalah yang tergolong berteknologi rendah atau yang lebih padat karya.

Dampak pada keuangan negara terlihat dari sumbangan sektor industri pada penerimaan pajak selama beberapa tahun terakhir cenderung stagnan atau hanya mengalami peningkatan kecil secara nominal. Secara porsi, terjadi penurunan dari 31,15% (2013) menjadi 28,38% (2018).

Dampak pada sektor finansial antara lain berupa turunnya porsi penyerapan kredit industri di perbankan. Porsinya hanya mencapai 16,5% pada tahun 2018. Sebelum deindustrialisasi, porsinya di atas 30%.

Permasalahan kredit perbankan itu juga menciptakan kondisi yang makin rumit. Kalangan pelaku usaha mengeluhkan tingginya bunga untuk kredit industri sehingga menyebabkan sulitnya pembiayaan untuk pengembangan industri. Di sisi lain pelemahan industri menjadikan pihak bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit pada sektor tersebut.

Bagaimanapun, deindustrialisasi yang prematur masih belum dapat dihentikan atau dibalik arahnya. Tentu fenomenanya perlu dikaji secara lebih mendalam, tak sekadar pandangan selintas seperti tulisan ini. Juga bukan berupa klaim Indonesia sedang transformasi menuju “negara jasa”. Salah satu pertanyaan yang harus dijawab oleh kajian adalah apakah diakibatkan kapasitas produksi yang kecil dan hanya meningkat perlahan, ataukah lebih disebabkan faktor permintaan yang menurun.

Secara hipotetis, jawaban atas pertanyaan itu bersifat resiprokal. Permintaan akan tumbuh pesat jika terjadi gairah perekonomian atau pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan membutuhkan perbaikan struktur ekonomi yang mensyaratkan industrialisasi. Kondisi demikian memmungkinkan perbaikan imbal hasil pada tenaga kerja, yang nantinya memacu permintaan berupa kekuatan konsumsi domestik.

Oleh karenanya, pendekatan untuk mengembangkan kembali industri perlu dilaksanakan dengan strategi yang komprehensif. Upaya memperbaiki kemampuan produksi sektor industri dilakukan bersamaan dengan mendorong tumbuhnya daya beli masyarakat agar permintaan tumbuh lebih agresif.

Harus diingat bahwa sebagai negara dengan jumlah penduduk yang amat besar dan wilayah yang luas, maka peran sektor industri pengolahan yang besar adalah keniscayaan. Industrilialisasi masih harus terus didorong. Industrialisasi nya pun mesti didahului dan tetap berkait erat dengan pengembangan sektor pertanian. Opini tentang kita sedang transformasi menjadi negara jasa tidak memiliki argumen yang jelas, kecuali ngeles. 

*Chief Economist Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Polri dan Radikalisme di Media Sosial

Published

on

By

Oleh : Brigjen Pol. Drs. H Budi Setiiawan, MM*

Channel9.id-Jakarta. Kampanye kelompok Radikalis dan Intoleran  saat ini terjadi begitu massif. Mereka sangat memanfaatkan multimedia di era digital sekarang.  Berbagai produk propaganda bertebaran di sana. Tema yang paling sering dilakukan adalah mendeskreditkan Pemerintah lalu mengusung isu khilafah.

Kelompok prokhilafah tersebut kerap menjadikan HOAX (informasi bohong dan manipulatif) sebagai strategi yang dinilai efektif. Mereka seolah merasa  sedang berperang sehingga boleh melakukan tipu daya apapun dan tipu muslihat termasuk penyebaran berita bohong alias hoax.

Kemudian ada yang namanya ujaran kebencian (hate speech). Ujaran-ujaran melalui forum-forum dan media sosial yang isinya hujatan, hinaan, dan provokasi. Celakanha lagi, semua ujaran benci itu juga bersumber dari hoax tadi.

Tak ayal, masyarakat pun menjadi marah, takut, dan gelisah sehingga mudah digerakkan untuk kepentingan kelompok tadi.

Setelah orang menjadi benci akibat terpapar hoax dan Hate Speech, dia akan menjadi intoleran menjadi rasis, menjadi radikalis, merasa benar sendiri. Mereka melihat orang yang tidak sepaham adalah lawan yang harus diserang atau dimusnahkan. Tidak lagi ada rasa damai dalam hatinya. Kebencian mereka terus menjadi, menjadi penyakit yang membutakan mata kemanusiaan.

Kalau sudah begitu, Polri sebagai penanggung jawab Pemelihaaraan Keamanan dan ketertibam Masyarakat (harkamtibmas), perlu melakukan pencegahan dan menangkal kampanye pro khilafah di berbagai media, termasuk media sosial.

Upaya Polri itu dilakukan dengan:

1. Upaya pencegahan, dengan melakukan patroli siber, penyuluhan/sosialisasi, pelatihan dan kampanye pemanfaatan internet dengan bijak.

Melakukan edukasi dan komunikasi ke pegiat medsos, para netizen, kampus (Go to Campus),  lembaga-lembaga pers, provider, untuk ikut serta menjaga, mengelola dan kampanye anti hoax. Baik pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan yang sama untuk menjaga ruang publik internet agar sehat.

2. Upaya pembendungan, bekerjama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatikan (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan patroli siber, kemudian memblokir dan menonaktifkan akun-akun penyebar kampanye pro khilafah dan penyebar hoax.

3. Upaya Penegakkan Hukum, dengan cara menangkap dan memproses hukum pelaku.

Untuk itu, peran serta masyarakat dalam upaya Polri tersebut penting artinya, masyarakat menolak hoax, tidak menyebarkan, meneruskan apalagi memproduksi.  Masyarakat juga diminta melaporkan segera jika menemukan adanya sebaran berita bohong dan kampanye pro khilafah di media sosial. Dan yang terpenting, menjalankan fungsi kontrol saling mengingatkan kepada orang terdekat untuk bijak dalam mengelola informasi.

*Kepala Biro Multimedia  Divisi Humas Polri

Continue Reading

Opini

Yamin, Kediri dan Sang Merah Putih

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Pernyataan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung tentang “larangan” kehadiran Presiden Joko Widodo di Kediri berbuah kontroversi. Mitos yang selama ini tersimpan di kalangan terbatas, tersiar luas. Bahwa siapapun Presiden Republik Indonesia yang menginjakkan kaki di Kediri, bakal hilang marwah dan lengser keprabon. Muncul nama Presiden Sukarno, Presiden BJ Habibie, dan Presiden Abdurrahman Wahid yang pernah datang ke Kediri. Publik tidak banyak tahu, kapan dan dalam rangka apa saja ketiga presiden itu berkunjung. Belakangan, informasi mulai menyeruak.

Yang luar biasa, muncul sanggahan betapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berkunjung ke Kediri, tatkala Gunung Kelud meletus. Toh, Pak SBY berhasil melewati dua periode kepresidenan. Otomatis, hanya tiga presiden yang tidak berkunjung ke Kediri, tatkala menjabat, yakni Presiden Soeharto, Presiden Megawati Sukarnoputri, dan Presiden Joko Widodo.

Apakah kehebohan ini bakal berbuah kepada kehadiran Presiden Joko Widodo di Kediri? Waktu yang bakal membuktikan. Dari sisi apapun, Presiden Joko Widodo sangat kuat. Survei mutakhir dari Indo Barometer menyebut 70% rakyat Indonesia puas akan kinerja Presiden Joko Widodo. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbilang tinggi, di bawah Bangladesh, India dan China. Virus novel coronapun tak terdengar masuk Indonesia. Walau jumlah likes atau retweet atas akun twitter @jokowi terlihat melorot, sama sekali tak ada tanda-tanda antipati kepadanya. Partai-partai politik yang bergabung dalam koalisi pemerintahanpun tambun. Hanya Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional yang tak ikut serta.

Lalu, kenapa Kediri menjadi seolah misteri dan teka-teki? Tanggal 21 Februari 1949, Tan Malaka tewas ditembak di Sela Panggung, Kediri. Terdapat intersep alias rantai komando yang putus dari pihak militer. Dalam masa perang gerilya yang tengah berkecamuk, apalagi setelah peristiwa Madiun, keterputusan rantai komando itu bisa saja terjadi. Kawan dan lawan yang bertemu di hutan rimba, sulit dibedakan. Akibat kematian Tan yang dikuburkan tanpa nisan, kelompok Sutan Sjahrir dan Mohammad Hatta saling melemparkan tuduhan. Padahal, baik Sjahrir, Hatta, ataupun Tan, berasal dari daerah yang sama, Minangkabau. Tan dan Hatta menyelesaikan pendidikan menengah di tempat yang sama, Sekolah Radja Bukittinggi.

Jenazah Tan pernah hendak dibawa ke Payakumbuh. Tidak jadi. Hanya tanah pekuburan Tan yang ambil, dibawa ke Payakumbuh. Penulis termasuk yang tidak setuju dengan rencana pemindahan kuburan Tan itu. Sebab, banyak sekali pahlawan nasional asal Sumatera Barat yang terkubur di daerah lain di Indonesia. Sebagai pahlawan nasional, di bagian manapun jasad terkubur, tetaplah tanah air Indonesia. Terkecuali pahlawan nasional itu dikuburkan di negara lain. Bolehlah mereka dikembalikan ke tanah leluhur.

Tanggal 15 November 1944, Panitia Sang Merah Putih yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara selesai bertugas. Sang Merah Putih sudah ditasbihkan sebagai bendera nasional. Dari sisi pemerintahan Hindia Belanda, Sang Merah Putih hanyalah sobekan dari triwarna: merah-putih-biru. Ketika warna biru dibuang, tinggallah merah putih. Ki Hadjar Dewantara ditugaskan untuk menelusuri lebih jauh riwayat yang tertuang dalam jahitan bendera Ibu Fatmawati dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 itu. Keseluruhan bahan yang didapatkan oleh Tim Ki Hadjar Dewantara, diserahkan kepada Muhammad Yamin untuk ditulis.

Pada tanggal 10 Januari 1951, hampir dua tahun setelah kematian Tan Malaka, Yamin memberikan Kata Pengantar untuk buku “6000 Tahun Sang Merah Putih, yaitu Hasil Penyelidikan Sejarah dan Arti yang Dikandung Sang Merah Putih sebagai Warna Kebangsaan dan Bendera Negara Republik Indonesia”. Penulis mendapatkan edisi pertamanya, yakni tahun 1953, lewat Percetakan Dharma dan Penerbitan Siguntang. Artinya, buku penting itu baru dicetak dua tahun setelah kata pengantarnya ditulis Yamin di Jenewa, Swiss.

Sekalipun berjudul dahsyat, yakni 6000 tahun alias 6 millenium, atau 4000 tahun sebelum Masehi, sulit mendapatkan bukti-bukti arkeologis terkait Sang Merah Putih. Kepandaian Yamin, piawai dalam merangkai pena. Yamin menguasai ilmu sastra, bahasa, budaya, sejarah, termasuk bahasa Jawa dan Jawa Kuno, serta tentu ilmu hukum. Dalam lustrum Jong Sumatranen Bond tahun 1923, Yamin membawakan pidato – yang diperbanyak menjadi makalah — dengan judul “De Maleische Taal in het verleden, heden en in de toekomst” (Bahasa Melayu di Masa Lampau, Sekarang, dan Masa Depan). Yamin juga menjadi pembicara kunci dalam Kongres Pemuda I tahun 1926. Di luar itu, Yamin adalah aktor intelektual utama dalam menerjemahkan pemikiran-pemikiran Sukarno.

Yaminlah yang menjadi jembatan antara Sukarno dengan tokoh-tokoh pemikir yang rata-rata kritis, terutama yang berasal dari Sumatera Barat.  Termasuk dengan kelompok yang anti-Sukarno. Tan Malaka adalah sosok yang paling meragukan kemampuan intelektual Sukarno. Sikap Tan ini berimbas kepada kalangan muda terpelajar, termasuk kelompok radikal yang berada di sekitar Sjahrir, dalam gemuruh pergerkan menjelang proklamasi. Pemahaman Yamin yang dalam dan luas tentang bahasa Jawa dan Jawa Kuno, mampu memberikan pendapat-pendapat yang kokoh atas pemikiran Sukarno. Sayangnya, Yamin tidak selalu berada di sisi Sukarno. Yamin mendapat penugasan di luar negeri, terutama dalam organisasi antar negara, sebelum dipanggil pulang. Jejak Yamin ini diikuti oleh Soedjatmoko di kemudian hari.

Sekalipun bertajuk “6000 Tahun Sang Merah Putih”, Yamin tak sanggup memberikan pembuktian. Ia hanya sampai pada abad ke-13, alias 600 tahun di belakang. Berhenti disana. 5400 tahun sama sekali tak tuntas digali. Padahal, banyak sekali nashkah-naskah kuno yang bisa ditelusuri dewasa ini. Manuskrip-manuskrip yang dituliskan oleh anak-anak bangsa sendiri. Belum lagi sumber-sumber berbahasa asing, dari tulisan para petualang dan penjelajah dunia. Yamin seolah memahatkan Sang Merah Putih dalam prasasti yang penuh darah: pertarungan antara raja dan kawula. Temuan, plus doktrin terpenting itu, muncul dalam tulisan Yamin dalam Kata Pengantar:

“Akhirul kalam, maka dengan mengingat kalimat Piagam Gunung Butak pada penghabisan abad ke-XIII yang berbunyi hana ta tunggul layu-layu katon bang lawan putih warnanya (adalah kelihatan bendera melambai-lambai berwarna Merah Putih), dan dengan memandang kepada bendera Sang Nerah Putih yang berkibar dengan megahnya di hadapan pemandangan Rakyat Indonesia yang berjuang dalam abad ke-XX, serta nanti terus-menerus, maka ikut pulalah penulis memekikkan suara Merdeka! Merdeka!”

Merdeka! Tentu dalam nada yang disebumnyikan untuk Merdeka 100% versi Tan Malaka. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 memang menjadi lembaran baru bagi Indonesia, setelah pengakuan kedaulatan. Indonesia harus meratifikasi sekitar 500 perjanjian internasional Hindia Belanda, baik sebagai modal, ataupun sebagai hutang yang harus dibayar bagi Republik Indonesia yang masih muda. Yamin salah satu yang terlibat dalam proses adaptasi Indonesia di mata (hukum) internasional itu.

Sebagaimana diketahui, Prasasti Gunung Butak yang berangka tahun 1294 ditemukan pada tahun 1929. Isinya, perang antara Kediri di bawah pimpinan Djajakatong melawan Negara Singasari di bawah pimpinan Prabu Kertanegara. Kediri mengibarkan bendera Merah Putih (tunggul bang lawan putih). Kediri menang. Singasari runtuh. Kertanegara tewas. Djajakatong berkuasa. Padahal, Singasari adalah sebuah imperium maritim yang mengirimkan Ekspedisi Pamalayu ke Sumatera. Hanya berkat kepiawaian Raden Widjaja yang memanfaatkan kedatangan balatentara Mongol, berikut pasukan muda Ekspedisi Pamalayu yang kembali. Pasukan yang lahir dari ayah Singosari, ibu Dharmasraya. Pasukan yang dikirim Kartanegara sudah tak berusia tua, hingga memutuskan menetap di Sumatera. Djajakatong berhasil ditumbangkan. Kediri tak berusia lama. Seumur jagung saja usianya. Balatentara Mongol yang membantu pun dipaksa kembali ke Daratan China yang mereka duduki. Majapahit berdiri.

Kenapa Kediri sampai abad ke-XXI ini tetap menyimpan misteri?

Penulis menduga, pekerjaan Ki Hadjar Dewantara, Sultan Hamid II, dan Muhammad Yamin belumlah selesai. Apa memang Yamin sengaja menyimpan kisah Sang Merah Putih berhenti dalam Prasasti Gunung Butak saja? Ia tak mencoba lagi menelusuri bukti-bukti arkeologis lain terkait Merah Putih. Jika memang 6000 tahun usianya, pelenusuran tentu sampai ke abad-abad yang terkait dengan peradaban di Lembah Mesopotania di Timur Tengah, Mesir dan India, sampai Peradaban Lembah Sungai Kuning di China? Bisa jadi Yamin mencoba berjarak dengan negaranya sendiri, ketika memutuskan untuk menyelesaikan tugas penyelidikan yang ia emban. Prasasti Gunung Butak lebih otentik, ketimbang mencari lagi warna bendera ratusan kerajaan lain yang pernah menggunakannya.

Atau, Sela Panggung tempat makam Tan Malaka di Kediri-lah yang membuat Yamin yakin, betapa gerilya politik dan ekonomi yang dilakukan tokoh yang disegani itu tak bakal berhenti, sekalipun terkubur tanpa nisan? Sekalipun mendapatkan kepercayaan terus sebagai menteri hingga akhir hayat, dengan jabatan terakhir sebagai Menteri Penerangan Indonesia ke-14 (6 Maret 1962 – 17 Oktober 1962),  Yamin sudah menanamkan pilar-pilar yang kuat bagi bangsa dan negara.

Yamin meninggal tanggal 17 Oktober 1962, dalam posisi sebagai menteri. Ia bergerilya dalam turbulensi zaman, paling tidak sebagai “ahli tafsir” yang paling bisa menjelaskan pemikiran Sukarno. Sebagai Menteri Penerangan, tentu Yamin tak ditugaskan bicara kepada kawulo alit yang sudah bisa langsung dihipnotis dengan pidato-pidato radio Sukarno. Yamin memberikan penerangan kepada tokoh-tokoh di luar Jawa (terutama diluar Jawa Tengah dan  Jawa Timur) yang silih-berganti tak ingin lagi berada di bawah naungan Sang Merah Putih. Tahun 1950an dipenuhi dengan beragam kisah pemberontakan, dari tokoh-tokoh yang bahkan sama-sama berguru kepada HOS Tjokroaminoto seperti Kartosuwiryo dan Alimin.

Di samping sebagai Menteri Penerangan, Yamin juga menjabat sebagai Ketua Dewan Perancangan Nasional ke-4 sejak tanggal 23 Oktober 1958, menggantikan Ali Budiardjo. Sukarno baru melantik Soeharto Sastrosoeyoso sebagai Menteri Koordinator Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tanggal 13 November 1963.

Bab yang belum selesai. Tapi tak sobek. Baik seputar Sang Merah Putih ataupun Rancangan Pembangunan Nasional. Yamin terus bergulat dengan kata-kata. Namun, tak berhasil menyelesaikannya. Semua upayanya kembali terpulang ke dalam dirinya sendiri. Ke-diri-nya sendiri sebagai intelektual berpengaruh, dua dekade sebelum Indonesia merdeka. Manakala ucapan Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung disalah-pahami publik, hanya ziarah pemikiran terhadap tokoh-tokoh masa lalu yang barangkali bisa menjadi si tawar dan si dingin…

*Ketua Umum Perhimpunan Sangga Nusantara

Continue Reading

Opini

Kisah Tentang Heroisme Buku (3)

Published

on

By

Oleh: Soffa Ihsan*

Literasi Kitab Kuning

Channel9.id-Jakarta. Sebenarnya, konsep tentang jihad telah lama dikaji oleh umat Islam di Indonesia. Pembahasan tentang jihad bisa ditemukan dalam berbagai kitab kuning yang membahas masalah fikih, seperti Fathul Qarib, Fathul Mu’in, Fathul Wahhab, Bidayatul Mujtahid, al-Muwafaqot,  serta kitab ushul fikih seperti al-Waroqot, Lahoiful Isyarot, Al Mustasfa dan masih banyak lainnya. Kitab-kitab ini menjadi materi kajian wajib di pesantren-pesantren yang dipandang selama ini tradisional (salafiyah). Pada umumnya, pembahasan tentang jihad tersebut lebih banyak berupa kajian pada tataran wacana daripada dalam bentuk aksi. Pengecualian terjadi pada kasus naskah-naskah Hikayat Perang Sabil yang merupakan buku pengobar semangat dalam perang Aceh.

Mengapa kitab kuning?  Tentu ya, karena kitab kuning berisi pandangan para pemikir Islam yang heterogen dengan beragam perdebatan yang terjadi di dalamnya. Hal ini membuat wawasan keagamaan masyarakat pesantren tidak hanya terbelenggu oleh satu doktrin pemahaman tunggal. Mereka mendapati bahwa tafsir keagamaan sebagaimana yang mereka temukan dalam kitab kuning, sungguh kaya akan perbedaan. Justru karena perbedaan itulah, setiap muslim memiliki keleluasaan untuk memilih pandangan yang paling diyakininya benar, dengan tetap menghormati pandangan yang lain. Dalam tradisi penulisan kitab kuning, selalu ada apa yang disebut nadhom, matan, syarah, hasyiyah, serta  selalu diselipi di dalamnya seperti  tanbih, qaul mu’tamad. qila wa qila, qaul arjah, dan lainnya. Hal ini tentu tidak akan kita jumpai dalam pemahaman keagamaan kelompok skriptural yang cenderung mereduksi kebenaran ke dalam satu pandangan.

Nah, fenomena industri penerbitan yang digerakkan secara militan dan disebar secara meluas, hingga melahirkan banyaknya rekrutan radikal membuktikan tidak maksimalnya fungsi–meminjam bahasa Bourdieu (1977)–, reproduksi sosial dan budaya dari lembaga-lembaga sosial seperti sekolah, keluarga, institusi keagamaan dan seterusnya. Ujung-ujungnya, ruang kosong reproduksi nilai tersebut diambil alih oleh kelompok takfiri radikal untuk memproduksi nilai-nilai ‘baru’ yang berporos dari pemahaman keagamaan skriptural dan eksklusif.

*Penulis hanyalah seorang Marbot Lembaga Daulat Bangsa (LDB) dan Rumah Daulat Buku (Rudalku)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC