Connect with us

Ekbis

Dampak Virus Corona, Pemerintah Melarang Impor Binatang Hidup dari Cina

Tayang

,

Channel9.id-Washington DC. Kementerian Perdagangan  menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Larangan Impor Sementara Binatang Hidup dari China sebagai upaya mengantisipasi masuknya virus corona dari Wuhan, Cina. Penghentian impor sementara itu hanya khusus binatang hidup dan bukan produk barang lainnya.

“Menyikapi merebaknya wabah virus corona di Cina tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan pelarangan untuk impor jenis binatang hidup yang berasal dari Cina atau transit di Cina ke dalam wilayah Indonesia,” kata Menteri Perdagangan Agus Suparmanto dalam keterangan tertulis di Washington DC, Kamis waktu setempat, 13 Februari 2020. “Namun pelarangan tersebut sifatnya sementara (temporary) sampai wabah virus corona mereda.”

Permendag itu merupakan tindakan tegas dalam merespons kondisi darurat kesehatan publik secara global akibat penyebaran wabah virus corona yang berasal dari Wuhan, Cina. Agus meminta penghentian impor sementara ini tidak disalahtafsirkan ke semua produk yang berasal dari Cina. Ada pun Permendag Nomor 10 Tahun 2020 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 7 Februari 2020.

Sementara itu, jenis binatang yang dilarang importasinya terdiri dari 53 pos tarif barang, antara lain kuda, keledai, bagal, dan hinnie hidup; binatang hidup jenis lembu; babi hidup; biri-biri dan kambing, hidup; unggas hidup, yaitu ayam dari spesies gallus domesticus, bebek, angsa, kalkun dan ayam guinea; serta binatang hidup lainnya yang menyusui.

Selain itu, larangan impor juga termasuk pada binatang hidup yang ada pada komedi putar, ayunan, galeri tembak dan permainan taman hiburan lainnya; dan binatang hidup pada sirkus keliling dan travelling menagerie; serta teater keliling.

Agus menegaskan, importir wajib mengekspor kembali ke negara asal atau memusnahkan binatang hidup yang dilarang tersebut yang tiba di pelabuhan Indonesia saat Permendag ini berlaku.

Waktu ketibaan binatang hidup di pelabuhan Indonesia ini dibuktikan dengan tanggal pengajuan dokumen pemberitahuan pabean dalam rangka impor berupa dokumen BC 1.1, BC 2.0, BC 2.1, BC 2.2, BC 2.3, BC 1.6, PPFTZ-01, atau consignment note. “Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan adalah tanggung jawab Importir,” kata Agus.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Pengusaha Meminta Omnibus Law Hapus Kewenangan KPPU sebagai Hakim

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono meminta Omnibus Law Rancangan Undang-UndangCipta Kerja menghapus kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai hakim. Pengusaha menginginkan KPPU hanya memiliki kewenangan sebagai pelapor, pemeriksa, dan penuntut.

“Sebenarnya muatan penting yang seharusnya dapat diluruskan adalah kewenangan KPPU yang terintegrasi antara sebagai pelapor, pemeriksa, penuntut sekaligus hakim. Kewenangan ini yang selalu menjadi perdebatan selama ini,” kata Iwantono, Sabtu, 22 Februari 2020.

Dia mengatakan dengan kewenangan KPPU saat ini, banyak pihak yang menjadi terlapor di Komisi merasa tidak diperlakukan secara adil. “Kami mengusulkan KPPU punya fungsi sebagai pelapor, pemeriksa, dan penuntut. Sedangkan fungsi sebagai hakim harus dipisahkan dan berada di dalam sistem peradilan biasa atau adanya hakim khusus misalnya di pengadilan niaga,” ujarnya.

Iwantono mengatakan, pengadilan khusus persaingan usaha diperlukan, sebab substansi hukum persaingan usaha sangat pelik, rumit dan memerlukan keahlian khusus di bidang bisnis, ekonomi, dan hukum. Dia juga mengingatkan sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi, KPPU adalah lembaga administratif independen terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Komisi melakukan penegakan hukum dalam wilayah hukum administrasi.

“Dengan demikian, sekiranya KPPU tetap punya kewenangan membuat putusan, maka putusan KPPU bersifat penuntutan,” kata Iwantono.

Dia juga meluruskan mengenai kekhawatiran penghapusan pasal substantif mengenai pidana monopoli dagang di dalam omnibus law. “Pemahaman ini tidak benar, menurut draf omnibus lawtidak menghapus substansi tersebut dan tetap berlaku,” katanya.

Demikian juga denda pidana juga tidak dihapus. “Yang ditiadakan adalah pidana tambahan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana menurut saya pasal ini juga sebenarnya tidak terlalu penting karena dalam praktiknya jarang diterapkan,” kata Iwantono.

Continue Reading

Ekbis

Garap Proyek Pemerintah, Adhi Karya Ajukan Penyertaan Modal Rp 3 Triliun

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. BUMN konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan mengajukan permohonan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp3 triliun untuk tahun anggaran 2021.
Corporate Secretary Adhi Karya Parwanto Noegroho mengatakan secara total perseroan membutuhkan ekuitas sekitar Rp6 triliun untuk pengembangan sejumlah proyek infrastruktur.

Menurut Parwanto pengajuan permohonan PMN sebesar Rp3 triliun untuk tahun anggaran 2021 dalam rangka mempertahankan kepemilikan saham Pemerintah RI sebagai pengendali perseroan. “Adapun sisa kebutuhan sekitar Rp2,9 trilliun akan berasal dari dana publik,”kata dia, Jumat, 21 Februari 2020.

Perseroan berencana menerbitkan saham baru atau rights issue guna menambah ekuitas yang dibutuhkan itu. “Untuk memenuhi pendanaan tersebut, Adhi berencana untuk melakukan penambahan ekuitas dengan skema rights issue.”

Pada periode 2020-2024 ini, Adhi Karya merencanakan beberapa investasi dalam bidang infrastruktur. Tidak hanya sebagai bentuk pengembangan peluang bisnis, tetapi juga sebagai partisipasi pada program pemerintah yang berfokus pada pembangunan infrastruktur nasional dan investasi sebagai pembuka kesempatan.

Dari beberapa rencana proyek investasi, Adhi Karya merupakan pemrakarsa beberapa proyek diantaranya, Tol Solo-Yogyakarta; Jalan Tol Solo-Bawen; Tol 6 Ruas Dalam Kota Jakarta; Tol JORR Elevated; Prasarana Kereta Api Loop Line Jakarta; Pengadaan Air Bersih dari Bendungan Karian untuk Jakarta Barat dan Tangerang Selatan; serta pengolahan limbah.


Continue Reading

Ekbis

Percepat Proyek Kereta Cepat, Kontraktor Relokasi Sungai sampai Saluran Listrik

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) akan merelokasi 460 titik lokasi termasuk sungai, saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), saluran listrik tegangan menengah hingga pipa air PDAM untuk merampungkan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. “Jadi PR (pekerjaan rumah) ke depan adalah relokasi, di mana relokasi SUTET saja 32 perlintasan. Yang kami kerjakan baru 20-an,” kata Direktur Utama KCIC Chandra Dwiputra, Jumat, 21 Februari 2020.

Chandra menjelaskan target relokasi akan dikebut setelah proses pembebasan lahan selesai. Pembebasan lahan sendiri disebutnya hampir rampung 100 persen. Menurut dia proses relokasi membutuhkan waktu karena harus ada lokasi pengganti.

“Kami harus mencari penggantinya dulu. Tapi pengganti ini tidak bisa (dipercepat) dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah. Jadi tetap business to business. Tapi mau selesai berapa lama, apalagi kalau nilainya besar-besar,” ujar Chansdra.

Khusus untuk relokasi sungai Sunter, Chandra menyebut trasenya tidak bisa ditempatkan sejajar sehingga harus dilakukan pergeseran. Hal hal tersebut terjadi di banyak titik sehingga cukup rumit.

Ada pun terkait kemajuan pembangunan, saat ini telah mencapai sekitar 43-45 persen. Namun, Chandra menekankan yang terpenting dalam proses pembangunan adalah tersambungnya jalur-jalur yang dibangun. “Jadi PR kami sekarang adalah bagaimana menyambung, jangan berhenti.”

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC