Connect with us

Hukum

Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Dijebloskan ke Lapas Sukamiskin

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung. Irwandi merupakan terpidana perkara suap proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

“Jaksa Eksekusi KPK pada hari ini telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk terpidana Irwandi Yusuf (Gubernur Provinsi Aceh periode 2007–2012 dan 2017-2018) di Lapas Sukamiskin Bandung,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 14 Februari 2020.

Adapun, kata dia, putusan MA Nomor: 444K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 Februari 2020 pada pokoknya sebagai berikut. Pertama, menolak permohonan kasasi dari penuntut umum KPK maupun terdakwa Irwandi Yusuf. Kedua, memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI tanggal 8 Agustus 2019 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 97/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 8 April 2019 mengenai pidana yang dijatuhkan, menjadi.

a. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

b. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana.

c. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Irwandi menjadi 8 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan karena terbukti menerima suap sebesar Rp1,05 miliar dan gratifikasi sejumlah Rp8,717 miliar.

Putusan itu lebih tinggi dibanding vonis pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta pada 8 April 2019 yang menjatuhkan vonis 7 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Atas putusan itu, Irwandi dan jaksa penuntut umum (JPU) KPK sama-sama menyatakan banding.

Namun, vonis tersebut masih lebih rendah dibanding tuntutan jaksa penuntut umum KPK yang meminta agar Irwandi divonis 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, KPK pada Kamis, 13 Februari 2020, juga telah mengeksekusi Hendri Yuzal, staf khusus Irwandi.

“Jaksa Eksekusi KPK pada Kamis (13/2) telah melaksanakan putusan Mahkamah Agung untuk terpidana Hendri Yuzal di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Cipinang dengan hukuman pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan dan biaya perkara sebesar Rp7.500,” kata Ali.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Forum Aktivis Kota Sejabodetabek Minta KPK Segera Panggil Cak Imin Terkait Suap Kemen PUPR

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Forum Aktivis Kota Sejabodetabek akan melakukan unjuk rasa di Gedung KPK, Jumat (7/8).

Unjuk rasa tersebut menuntut KPK segera memeriksa dan mendalami dugaan aliran dana ke Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, alias Cak Imin, terkait suap proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).

Diketahui, adanya aliran uang ke Cak Imin mulanya terungkap dalam surat permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan mantan politikus PKB, Musa Zainuddin, yang telah menjadi terpidana perkara suap tersebut.

“Mendesak KPK RI Segera Tangkap Muhaimin Iskandar karena teduga Korupsi,” kata anggota Forum Aktivis Kota Sejabodetabek, Irfan Maftuh, Rabu, (5/8).

Forum Aktivis tersebut juga meminta KPK berantas koruptor yang bernaung di Partai PKB. Forum menduga Partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar menjadi Ladang para Koruptor. Pun, KPK dan Polri jangan kalah licin dengan Cak Imin.

“Desakan ini kami sampaikan karena kami menduga Muhaimin Iskandar selalu hadir di beberapa kasus korupsi besar, namun nyatanya beliau terlalu licin sehingga KPK RI lemah jika berhadapan dengan Muhaimin Iskandar. Semoga kali ini KPK berhasil dalam memberantas Korupsi yang diduga dilakukan oleh Cak imin,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hukum

Polda Riau Tangani 53 Kasus Karhutla Sepanjang 2020

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Riau berhasil menangani 53 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam kurun waktu Januari-Agustus 2020, yang terjadi di Bumi Lancang Kuning.

“Untuk jumlah total tersangka kebakaran lahan sejak awal Januari hingga awal Agustus ini, sebanyak 61 orang,” Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto, Selasa (4/8).

Dari 53 kasus, 4 kasus di antaranya berstatus penyidikan dan satu kasus berstatus tahap I. Kemudian 48 kasus lainnya kini memasuki tahap II.

Sejumlah kasus tersebut tersebar di berbagai kabupaten. Sunarto menjelaskan, Ditreskrimsus Polda Riau menangani 2 kasus dengan 2 tersangka yang keduanya merupakan perusahaan yang beroperasi di Riau, yakni PT DSI dan PT BMI.

Polres Indragiri Hilir menangani 8 kasus dengan 9 tersangka, Polres Indragiri Hulu kini menangani 2 kasus dengan 4 tersangka, Polres Pelalawan menangani 2 kasus dan 2 tersangka. Kasus terbanyak ditangani Polres Rokan Hilir yang mencapai 13 kasus dengan 15 tersangka.

Selanjutnya, Polres Bengkalis terdapat 12 kasus dengan 13 tersangka. Untuk Polres Siak kini menangani 3 kasus dengan 4 orang tersangka. Lalu, Polres Dumai ada 3 kasus dengan 3 orang tersangka.

Polres Meranti menangani 4 kasus karhutla dengan 4 tersangka. Terakhir, Polresta Pekanbaru menangani 4 kasus dengan 5 orang tersangka.

“Total lahan yang terbakar yang ditangani kepolisian mencapai 336,9475 hektar. Ini terbagi atas Ditreskrimsus Polda Riau menangani seluas 104,07 hektare, Polres Inhil 28 hektar, Polres Inhu 7,5 hektare, Polres Pelalawan 4,5 hektare, Polres Rohil 36,325 hektare, Polres Bengkalis 142,83 hektare, Polres Siak 3,5 hektare, Polres Dumai 7 hektare, Polres Meranti 2,0375 hektare dan Polresta Pekanbaru 1,185 hektare,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hukum

Nadiem Makarim Dilaporkan ke Komnas HAM

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) melaporkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, ke Komnas HAM dengan nomor agenda B2801.

“Mahasiswa menilai telah terjadi dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim,” ujar mahasiswa Unnes Franscollyn melalui keterangan tertulis, Senin (03/08).

Ia menyatakan alasan melaporkan Nadiem karena dinilai tidak responsif terhadap kondisi perekonomian di kala pandemi Covid-19. Menurut pelapor, hal ini nampak dari kewajiban membayar biaya kuliah secara penuh kendati pembelajaran dilakukan secara virtual.

Sebelum melaporkan Nadiem ke Komnas HAM, mahasiswa juga menggugat regulasi Uang Kuliah Tunggal ke Mahkamah Agung. Mahasiwa mengajukan uji materi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung

“Jika situasinya pandemi dan perkuliahan dilakukan secara daring maka ada pembiayaan langsung dari Perguruan Tinggi seperti fasilitas air, penggunaan fasilitas gedung, fasilitas wifi dan sebagainya yang tidak diterima oleh mahasiswa namun tetap harus dibayarkan secara penuh,” ujar Franscollyn, Selasa 22 Juli 2020.

Lebih lanjut, Mendikbud juga diduga melakukan tindak pembiaran terhadap perilaku represif yang acap kali dilakukan oleh kampus kepada mahasiswa. Hal ini nampak dari telah dilayangkannya beberapa surat drop out dan skorsing oleh kampus kepada mahasiswa yang menuntut keringanan biaya kuliah di masa pandemi.

Franscollyn mencontohkan ada mahasiswa Unes mendapat surat panggilan sidang etik karena melakukan demonstrasi menuntut keringanan biaya kuliah.

“Kasus lain, Universitas Nasional yang memberikan sanksi akademik berupa drop out kepada tiga mahasiswa, skorsing kepada tiga mahasiswa dan peringatan keras kepada lima belas mahasiswa yang menuntut transparansi dan keringanan biaya kuliah,” ujarnya.

Franscollyn mengungkapkan aduan ke Komnas HAM adalah tindak lanjut dari gerakan mahasiswa yang sebelumnya telah melakukan permohonan hak uji materi Permendikbud No. 25 Tahun 2020 tentang pembiayaan kuliah di masa pandemi ke Mahkamah Agung pada Selasa, 22 Juli 2020.

IG

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC