Connect with us

Hukum

PK Syafruddin Temenggung: Antara Kepastian Hukum dan Bangkitnya Zombie Ekonomi

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. Hingga Jumat petang kemarin (14/2/20) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyidangkan kasus Peninjauan Kembali (PK) putusan Mahkamah Agung yang membebaskan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang banyak ditentang para ahli hukum, termasuk mantan Ketua KPK sendiri. Ini lantaran PK, secara filosofinya adalah hak terpidana untuk mendapatkan keringan hukuman, bukan hak jaksa untuk memberatkan hukuman bebas terdakwa.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menjadi salah satu ahli yang dihadirkan oleh Tim Pembela Hukum SAT, menyebutkan. Bahwa Jaksa tidak memiliki legal standing karena Komisi Yudisial (KY) sudah memutuskan bahwa PK hanya boleh dilakukan oleh terpidana, keluarga atau ahli warisnya.

“Sesuai putusan MK Nomor 133 intinya sesuai Pasal 263 ayat 1 yang boleh mengajukan PK adalah terpidana dan ahli warisnya,” ujar Hamdan Zoelva di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hamdan menguraikan putusan MK itu sejalan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

“SEMA ini sejalan dengan putusan MK. Artinya ketika keluar SEMA masih ada yang mengajukan PK sehingga mengacu kepada MK. MK akhirnya memberikan kepastian jaksa tidak boleh mengajukan PK sesuai ketentuan SEMA,” kata Hamdan.

Hamdan menyebutkan bahwa upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada penegak hukum adalah kasasi demi kepentingan umum. Sementara PK didesain untuk terpidana mengoreksi putusan kasasi.

Sedangkan ahli hukum pidana Chairul Huda menilai putusan MK tentang pasal 263 ayat 1 KUHAP sudah tepat. Menurut dia, putusan itu menegaskan norma yang tersurat di pasal tersebut.

Jaksa Penuntut Umum KPK yang tidak terima dengan putusan Kasasi MA tanggal 9 Juli 2019 yang membebaskan SAT dan melakukan PK. Saat membacakan memori PK Jaksa KPK, Haerudin mengatakan PK diajukan untuk mengoreksi putusan yang keliru terhadap terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Ketika putusan Kasasi MA, membebaskan SAT. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun berkomentar agar baiknya KPK berhati-hati menangani perkara lama, apalagi baru kali ini KPK kalah di MA.

“Kasus ini penting jadi peringatan ke KPK untuk betul-betul memenuhi segala ketentuan dan hati-hati memenuhi syarat itu. Walau benar juga MA tidak 100 persen hakim sama pendapatnya, beda pendapatnya,” kata JK kepada media (10/7/19).

“Kasusnya, kan, dibilang perdata, jadi kalau perdata ada jalan yang lain. Mesti ada yang nuntut (kalau berlanjut),” kata mantan Wakil Presiden itu.

Tidak hanya datang dari JK, bahkan mantan Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji pun menyoroti langkah hukum yang aneh oleh KPK ini.

Menurut Indriyanto, dalam paparan tertulisnya kepada media massa pada 7 Februari lalu, mengatakan, “Pengajuan PK oleh KPK terkait kasus Syafrudin Temanggung, dari  Sisi Regulasi, KPK sewajarnya memperhatikan legitimasi Subyek Pemohon PK yang limitatif, yaitu Terpidana dan Ahli Waris, bukan Hak dari Penegak Hukum, walaupun yurisprudensi tidak konstan peradilan pernah memberikan tempat penegak hukum sebagai subjek pemohon PK,” katanya.

Yurisprudensi yang tidak konstan, yang dimaksud Indriyanto adalah dalam kasus aktivis buruh Muchtar Pakpahan, di mana Jaksa Kejaksaan Agung di zaman Orde Baru itu melakukan PK atas Muchtar.

Tetapi, setelah ada putusan MK di zaman reformasi ini, bahkan Profesor Ahli Hukum Pidana dari Universitas Gajah Mada Eddy OS Hiariej menyebut kasus Muchtar Pakpahan yang menjadi yurisprudensi KPK adalah sebuah noda hitam dalam sejarah praktek hukum pidana di Indonesia. Di mana saat itu Jaksa bisa dikontrol oleh penguasa Orde Baru, untuk berbuat apa saja atas nama hukum.

Jika para ahli hukum sudah bersepakat soal kaidah PK ini, lalu apa sebenarnya yang akan dicari KPK dengan ngotot dan menabrak tatanan hukum ini? Dan jika itu terjadi, maka tidak ada kepastian hukum.

Dan, ada yang dilupakan bahwa BPPN di mana SAT pernah menjadi pimpinannya adalah lembaga superbody bidang ekonomi untuk menangani krisis ekonomi 1997-1998. Di tangan BPPN ada 2000 lebih akun perusahaan yang terpaksa dilikuidasi, diambil alih negara, dengan cara-cara yang ekstra pula.

Jika kasus hukum mantan Ketua BPPN masih diotak-atik lagi, bisa jadi muncul gugatan hukum dari para pemilih ribuan perusahaan-perusahaan yang dulu diambil alih negara lewat BPPN. Mereka menganggap pengambil alihan mereka tidak sah. Wahh bisa hidup lagi zombie-zombie ekonomi.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polda Metro Jaya Tetap Serahkan Berkas Kasus Ke Kejaksaan Agung

Published

on

By

Chanel9.idJakarta. Polda Metro Jaya tetap melakukan tugas menyerahkan berkas kasus-kasus yang sudah diselidiki ke Kejaksaan Agung di tengah wabah pandemi Covid-19.

“Penyerahannya tetap jalan, kita menghitung hari, tetap kita serahkan berkas misalnya yang P21,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Kamis (2/4).

Kendati situasi wabah corona, ia menegaskan, pihaknya tetap menyerahkan berkas-berkas kasus ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Lantaran, pada suatu kasus ada massa tenggat yang harus diselesaikan oleh penyidik.

“Proses hukum tetap berjalan kan ada waktu 20 hari penahanan, biasanya tahanan dititipkan di sini dan berkas sama seperti biasa,” ungkapnya.

Yusri menegaskan pula, proses penyerahan berkas perkara maupun tersangka tidak menjadi masalah. Namun, Yusri menyatakan, pihak kejaksaan lebih sering menitipkan tersangka ke rutan milik polisi, meski penyidik sudah menyerahkannya.

“Yang jadi permasalahannya tahananya ini yang diharapkan dari kejaksaan saat mau menyerahkan dia minta titip dulu di sini, kenapa, karena takut terkontaminasi sama yang ada ditempatnya. Ini masih kita koordinasikan dengan teman-teman JPU,” katanya.

Adapun dalam persidangan, Yusri mengaku tidak ada hambatan. Lantaran, sidang bisa menggunakan teleconference.

“Sidang tidak ada masalah, tetap berjalan sidang. Kemarin sidang narkoba, sidang melalui telekonference,” ujar Yusri.

  • (Hendrik)
Continue Reading

Hukum

Jaksa Ungkap Peran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap Harun Masiku

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Jaksa menjelaskan peran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR Harun Masiku yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto memerintahkan kuasa hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan terkait PAW Harun Masiku ke KPU RI.

Hal itu diungkapkan jaksa KPK dalam sidang pembacaan dakwaan dengan terdakwa Saeful di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Awalnya, Jaksa menyatakan persoalan kasus suap PAW ini bermula dari DPP PDIP memberitahu kepada KPU RI bahwa Caleg DPR PDIP dapil 1 Sumatera Selatan atas nama Nazarudin Kiemas telah meninggal dunia pada 26 Maret 2019.

“Bahwa pada tanggal 11 April 2019 berdasarkan Surat Nomor: 2334/EXDPP/IV/2019, DPP PDIP memberitahukan kepada KPU RI bahwa H Nazarudin Kiemas yang merupakan calon anggota Legislatif DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel I yang meliputi Palembang, Lubuklinggau, Banyuasin, Musi Rawas serta Musi Rawas Utara telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019,” kata jaksa KPK.

KPU kemudian merespons dengan mengeluarkan Keputusan KPU RI Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang perubahan keenam atas keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam keputusan KPU itu, nama Nazarudin Kiemas dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT), namun nama yang bersangkutan masih tetap tercantum dalam surat suara pemilu.

Jaksa melanjutkan, pada 21 Mei 2019, KPU RI melakukan rekapitulasi perolehan suara PDIP untuk Dapil Sumsel 1 dengan perolehan suara sebanyak 145.752 suara. Nama Nazarudin Kiemas memperoleh suara 0, Riezky Aprilia memperoleh suara 44.402 sedangkan Harun Masiku memperoleh suara 5.878. Kemudian PDIP menggelar rapat pleno memutuskan Harun Masiku sebagai caleg terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazarudin Keimas, yang meski sudah dicoret namun sebenarnya disebut memperoleh suara 34.276.

“Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP meminta Donny Tri Istiqomah selaku Penasihat Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI,” kata jaksa.

Jaksa menyatakan PDIP kemudian mengirimkan surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 kepada KPU RI, yang pada pokoknya meminta suara Nazarudin Kiemas dialihkan ke Harun Masiku. Bahkan, kata jaksa, Harun Masiku langsung menemui Ketua KPU Arief Budiman agar permohonan PDIP itu bisa diakomodir. Namun permohonan PDIP itu ditolak KPU.

(virdika rizky utama)

Continue Reading

Hukum

Kejaksaan Agung Terus Berupaya Lengkapi Berkas Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Published

on

By

Channel9.id Jakarta. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung terus berupaya melengkapi berkas tiga tersangka kasus Jiwasraya. Dalam hal ini, penyidik memeriksa satu saksi ahli yang merupakan ahli bidang asuransi bernama Irvan Rahardjo. Pemeriksaan itu sesuai petunjuk jaksa pada Rabu (1/4).

“Kemarin sudah diperiksa Irvan Rahardjo dari Badan Mediasi dan Arbitase Asuransi Indonesia. Dia ahli bidang asuransi,” ucap Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono kepada wartawan, Kamis (2/4).

Selain itu, jaksa penyidik memeriksa enam saksi. Hari menjelaskan, pemeriksaan itu adalah pemeriksaan tambahan lantaran pemeriksaan sebelumnya dianggap belum cukup.

“Terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan kembali berdasarkan petunjuk penuntut umum. Keterangan mereka juga digunakan untuk pembuktian berkas pada tiga tersangka, BT, HH dan JHT yang masih proses pemberkasan,” ungkap Hari.

Pemeriksaan tambahan pada para saksi itu, kata Hari, tetap memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan virus corona. Pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab tertulis kemudian dituangkan ke dalam BAP dan pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan jarak aman, mengenakan masker.‎

Untuk diketahui Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, yakni Hendrisman Rahim, Harry Prasetyo dan Syahmirwan karena belum lengkap.

Berkas tersebut pertama dilimpahkan pada 11 Maret 2020 ke jaksa penuntut umum. Lalu dikembalikan karena belum lengkap pada 17 Maret 2020. Kemudian disusul dengan petunjuk Penuntut umum pada 21 Maret 2020.

Dalam perkara ini Kejagung menjerat enam tersangka. Tiga tersangka yang lain ialah Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Joko Hartono. Keenam tersangka dinilai paling bertanggung jawab atas kerugian negara Rp 16,81 triliun dalam dugaan korupsi serta pencucian uang di Jiwasraya.

(Hendrik)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC