Connect with us

Hot Topic

Chairul Huda : Mekanisme PK Dalam KUHAP diatur Untuk Terpidana dan Ahli Warisnya

Tayang

,

Channel9.id – Jakarta. Ahli hukum pidana  Dr. Chairul Huda, SH, MH  yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang  Perkara  Peninjauan Kembali  ( PK)  yang diajukan oleh KPK terhadap  Syafruddin A. Temenggung menyampaikan,  “Lembaga PK sebenarnya diadakan untuk mengkoreksi kekeliruan negara melalui aparaturnya yang telah menjatuhkan hukuman berkekuatan hukum tetap, namun karena adanya keadaan baru yang jika diketahui sejak awal putusan menjadi lain, maksudnya putusan bisa berisi pembebasan,lepas ataupun pemidanaan yang lebih ringan,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan,  Peninjauan kembali diadakan untuk mengkoreksi putusan yang berisi pemidaanaan, bukan mengkoreksi putusan di luar pemidanaan.

 Jika putusan bukan pemidanaan, misalnya bebas atau lepas dari tuntutan hukum maka pada dasarnya perkara tersebut sudah selesai. “ Sesuai dengan asas KUHAP,  untuk melindungi individu yang disebut tersangka, terdakwa dan terpidana dari kemungkinan kesewenang-wenangan aparat negara, baik aparatur penegak hukum maupun aparat peradilan,”jelasnya di depan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat, Jum’at/ 15/2/2020.  

Jadi kalau putusan yang tidak berisi pemidanaan, misalnya bebas atau lepas kemudian diajukan peninjauan kembali, maka justru prinsip dasar KUHAP tidak akan tercapai.

Akademisi dari Universitas Muhammadiyah ini juga menyampaikan, seseorang  dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, kemudian dinyatakan bebas , melalui proses panjang, dimana negara hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dihadapkan ke pengadilan diberi label tersangka, terdakwa, terpidana, lalu diputus di tingkat pertama, banding dan kasasi sampai memiliki kekuatan hukum tetap. “Kalau dianggap ada kekeliruan karena keadaan yang sebelumnya  belum terungkap, nah itulah yang menjadi tujuan PK. Namun kalau seseorang dibebaskan, pada tingkat  pertama dibebaskan, pada tingkat banding dibebaskan, maka kemudian persoalan dianggap selesai,” tambahnya.

Asal muasal adanya PK oleh Jaksa  menurut  Chariul Huda ,berasal dari zaman orde dimana  saat itu indepedensi peradilan masih terkooptasi oleh kekuasaan eksekutif. “Sepanjang pengetahuan saya  kasus PK oleh jaksa terhadap Muchtar Pakpahan diputuskan  dalam sidang kabinet pada zaman Pak Harto yang memerintahkan Jaksa Agung melakukan peninjauan kembali. Jadi jelas ada ketidakindependensian kekuasaan yudikatif,” terang nya.  

Tentu suasana berubah setelah reformasi , kekuasaan kehakiman dalam hal ini MA benar-benar independen, merdeka dan mandiri. Maka kemudian sikap Mahkamah Agung juga berbeda, mereka mengeluarkan SEMA No 4 tahun 2014 yang dengan tegas mengatakan bahwa yang berhak mengajukan PK adalah hanya terpidana dan ahli warisnya. Kemudian diperkuat dengan  putusan Mahkamah Konstitusi No 133 yang memberikan tafsir terhadap pasal 263 ayat 1. “ Jadi situasinya sudah berubah, dulu adanya PK oleh penuntut umum  terjadi karena adanya intervensi kekuasaan kehakiman oleh eksekutif dalam penyelenggaraan peradilan,” jelasnya.

Didalam KUHAP sangat jelas pengaturan mengenai PK , ada  empat hal  yang diatur mulai dari pasal 263 sampai dengan pasal 269, pertama adalah berkenaan dengan siapa yang berhak mengajukan PK, subyek pengajuan PK, ketiga adalah obyeknya dan keempat terkait dengan prosedur.  Empat hal tersebut diatur dipersiapkan untuk PK yang diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, tidak dimaksudkan untuk diajukan oleh pihak-pihak lain.  Pihak lain tersebut bukan hanya penuntut umum,namun juga penyidik, saksi ataupun pihak-pihak berkepentingan.

Lebih lanjut ia menjelaskan, soal jaksa mengajukan PK, terkait dengan subyek siapa yang berhak mengajukan PK, dalam pasal 263 ayat 1 jelas terpidana dan ahli warisnya, tidak pernah ada ketentuan yang secara eksplisit menyatakan kewenangan itu ada pada jaksa. Kemudian obyeknya dalam pasal 263 juga disebutkan yang bisa diajukan PK adalah putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kecuali adalah putusan bebas atau putusan lepas. “ Terlepas dari Jaksa boleh atau tidak terhadap putusan bebas atau lepas tidak boleh diajukan PK,” tegasnya.

Baru setelah itu apa alasannya meninjau adanya kekeliruan pemidanaan,  untuk itulah novum  hanya bisa dikeluarkan pada tingkat PK.  Jadi harus ada pemidanaan, bukan putusan bebas. Menjadi tidak logis jika terpidana dan ahli warisnya setelah putusan bebas mengajukan Peninjauan Kembali. 

Ditambah dengan prosedur yang diatur dalam pasal 265 KUHAP yang menentukan bahwa dalam pemeriksaan permohonan dihadiri oleh pemohon dan jaksa. “ Jadi tidak mungkin jaksa adalah pemohon karena mekanisme nya dipersiapkan untuk terpidana yaitu pemohon dan ahli warisnnya, baik subyek, obyek,prosedur  semuanya disiapkan bagi terpidana atau ahli warisnya,” tuntas Chairul Huda, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Muhammadiyah.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Wakapolri: Polri Akan Lakukan Penyemprotan Disinfektan Serentak di Seluruh Indonesia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan perintah penyemprotan disinfektan di seluruh Indonesia secara massal pada 31 Maret 2020.

Perintah tersebut melalui Telegram bernomor ST/1008/III/KES.7/2020 tertanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Gatot menjelaskan, hal ini untuk menindaklanjuti maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) dan Telegram Kapolri bernomor ST/868/III/KEP./2020 tentang antisipasi perkembangan pandemik virus corona.

“Dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat diperlukan gerakan preventif secara masif dan serentak untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus corona (Covid-19),” kata Wakapolri dalam surat Telegram, Minggu (29/3).

Gatot menambahan, selanjutnya diperintahkan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil), para Kapolres dan Kapolda se Indonesia beserta seluruh jajaran fungsionalnya seperti Brimob, Sabhara dan Lantas untuk melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan secara serempak.

Kegiatan ini, lanjut Gatot, dilakukan bersama-sama dengan Rekan-rekan TNI dan Pemda setempat serta instansi lainnya.

“Bersama dan bersinergi kita minimalisasi penyebaran virus corona, dan dengan menggunakan seluruh kendaraan dinas Polri seperti kendaraan watercanon dan KBR, atau memanfaatkan kendaraan dinas lain seperti mobil pemadam kebakaran dan sarana pendukung lainnya,” jelas Gatot.

Adapun pelaksanaan penyemprotan secara massal dan serentak ini bakal dilakukan pada Selasa 31 Maret 2020 mulai pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA atau 11.00 WIT.

Continue Reading

Hot Topic

Karantina Kota Tegal, Wali Kota: Melindungi Warga dari Virus Corona

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Dedi Yon Supriyono, mengatakan kebijakan memberlakukan karantina wilayah atau lockdown untuk melindungi warga dari virus corona baru (Covid-19). “Kami melihat dari kaca mata kemanusiaan, saya melakukan untuk melindungi warga saya,” ujarnya dalam diskusi, Sabtu, 28 Maret 2020.

Dedi menjelaskan Kota Tegal yang berada di jalur utara adalah daerah transit bagi daerah-daerah tetangga seperti Brebes dan Pemalang. Pelintas dari Jakarta juga melewati Kota Tegal sebelum melintasi wilayah lain di Jawa Tengah.

Dedi juga menyinggung status Jakarta yang sudah ditetapkan sebagai zona merah penyebaran virus corona. Apalagi banyak warga Tegal yang merantau di DKI Jakarta. Dengan isolasi wilayah, Tegal akan memasang pembatas dan membuat sistem satu pintu untuk orang yang keluar masuk kota tersebut.

Dedi mengatakan, orang-orang yang berlalu lintas di daerahnya akan dicek suhu tubuh serta diminta menunjukkan identitas diri. Pemerintah Kota Tegal mulai memberlakukan penutupan akses pada Senin, 30 Maret hingga Jumat, 30 Juli 2020.

Continue Reading

Hot Topic

Diduga Positif Covid-19, Anggota DPRD Jawa Barat Gatot Tjahjono Meninggal Dunia

Published

on

By

Channel9.id-Bandung. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Gatot Tjahjono meninggal dunia usai berjuang melawan virus corona atau Covid-19 di Rumah Sakit Umum Pemerintah Hasan Sadikin Bandung, pukul 22.20 WIB, Jumat, 27 Maret 2020. Gatot juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Barat.

Jenazah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sirnaraga, Cicendo, Kota Bandung, pada Sabtu, 28 Maret 2020, pukul 05.00 WIB.

Informasi Gatot Tjahjono meninggal beredar grup WhatsApp. Berikut isi pesan yang mengabarkan bahwa Gatot Tjahjono telah berpulang ke rahmatullah, “Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke hadirat Allah SWT, Ayahanda kami tercinta, Ir. H Gatot Tjahyono , MM pada hari ini, Jumat 27 Maret 2020, pada pukul 22.20 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena sakit yang dihadapinya.”

Pesan yang disampaikan Adyesa Kevindra Albari, anak almarhum mewakili Keluarga Gatot Tjahjono itu menjelaskan, almarhum sakit sejak Senin 16 Maret 2020 yang sebelumnya diduga adalah DBD/Tipes dan dirawat di RS Borromeus. Almarhum sempat  berangsur membaik dengan trombosit naik, nafsu makan membaik walaupun demamnya tidak turun-turun sehingga dilakukan CT Scan.

Hasil CT Scan, dokter mendiagnosa bahwa kemungkinan almarhum terkena Covid-19 sehingga perawatan dipindahkan ke RS Hasan Sadikin Bandung. Almarhum juga sempat jantungnya 2 kali terhenti dan 2 kali pula keluarga menerima berita kepulangannya ke rahmatullah.

Atas bantuan dari Bapak Gubernur Jawa Barat dan berbagai pihak keluarga almarhum sudah melakukan tes Covid-19 melalui dinas kesehatan.Hasilnya sebagian keluarga ada yang positif Covid-19, ada yang negatif sehingga dilakukan isolasi mandiri. Sampai saat ini tidak ada keluarga almarhum yang menunjukkan gejala terjangkit Covid-19.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC