Connect with us

Opini

Sebelum Omnibus Bill Menjadi Omnibus Law

Tayang

,

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Trending topik terjadi tatkala aksi massa #GejayanMemanggilLagi terjadi. Padahal, hari yang dipilih adalah Senin, 9 Maret 2020. Lokasi aksi, Simpang Tiga Gejayan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, lumayan apik.  Pilihan hari Senin tidak terlepas dari aksi #GejayanMemanggil, pada tanggal 23 September 2019. Dua kali – sebetulnya lebih – aksi ini, baik #GejayanMemanggil atau #GejayanMemanggilLagi menakar sejumlah Rancangan Undang-Undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pertahanan, Farmasi, Cipta Kerja, hingga Ibukota Negara.

Bisa dikatakan, aksi ini paling elite dari pilihan isu yang diambil. Isu-isu yang masih bertebaran di langit pengambilan keputusan politik di Indonesia.

Walau tagar #GejayanMemanggilLagi menghadapi perlawanan dari tagar lain, sama sekali tak berimbas banyak. Para penggiat media sosial sudah memetakan kelompok-kelompok yang menyuarakan tagar berbeda. Kelompok yang menjadi penyokong utama kebijakan-kebijakan pemerintah. Tidak bisa juga dikatakan bahwa kelompok yang menaikkan tagar berbeda ini sebagai BuzzerRp. Walau mereka melakukan koordinasi, sama sekali pemberian tuduhan yang diluar substansi yang dibicarakan tentulah bersifat repetisi.

Betul, para petarung di kedua-belah pihak mayoritas berasal dari kelompok yang itu-itu saja. Fenomena #GejayanMemanggilLagi malah memperlihatkan betapa kelompok pendukung pemerintah semakin berkurang jumlahnya. Akun-akun militan yang semula berada di balik tameng dan baju zirrah Jokowi pada periode pertama, satu demi satu berpindah haluan.

Walau belum ada sambutan berarti dari pihak yang selama ini berseberangan, migrasi akun-akun “kelas berat” itu tentu menarik untuk diamati. Menuduh mereka sebagai pihak yang tak diajak, tak dilibatkan, apalagi tak dapat proyek lagi, tentulah menghina akal sehat. Framing yang sesungguhnya tak bisa dipakai kedua belah pihak.

Sedemikian banyaknya rancangan undang-undang yang dikritisi, tentulah menyulitkan dalam membuat peta isu. Baiklah, penulis lebih memilih satu isu saja, yakni Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang dikenal sebagai Omnibus Law. Dari sisi bahasa saja, pilihan nama omnibus law sangat tidak tepat. Dalam wikipedia kita membaca, istilah yang dipakai adalah Omnibus Bill. Omnibus Bill adalah rancangan undang-undang yang meliputi sejumlah topik yang tak berkaitan satu sama lain. Omnibus Bill ibarat buah-buahan yang berisi apel, pisang, salak, manggis, hingga bunga matahari, lalu ditaruh dalam keranjang yang sama.

Amerika Serikat dan Kanada berpengalaman dengan Omnibus Bill ini, terutama dalam rekonsiliasi anggaran, aturan perbudakan, hingga perubahan pasal-pasal kriminal.

Bill tentu berbeda dengan law. Dalam sistem politik Amerika Serikat, bill biasanya dilekatkan kepada nama senator yang mengajukan rancangan undang-undang. Bill menjadi legacy atau warisan nilai-nilai dan perjuangan politik dari sang senator. Indonesia sama sekali belum mengenal pengajuan bill berdasarkan nama legislator pendukungnya, ataupun partai politik (fraksi) yang mengajukan pertama kali. Bill biasanya berasal dari pemerintah.

Padahal, dari sudut konstitusi, parlemen jauh lebih kuat (legislative heavy) dalam fungsi anggaran, fungsi legislasi, hingga fungsi pengawasan. Sekalipun kewenangan demi kewenangan lembaga kepresidenan dipreteli sejak tahun 1999, tetap saja persepsi yang terdepan adalah lembaga kepresidenan jauh lebih hebat dibandingkan dengan lembaga legislatif.

Watak feodal Indonesia belum hilang. Konsep dewa raja, sabdo pandita ratu, hingga manunggaling kawulo gusti masih terasa dalam alam pikiran manusia Indonesia moderen. Yang tunggal lebih dianggap punya kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan yang majemuk. Bahwa lembaga kepresidenan itu bersifat individualistik, sementara lembaga legislatif itu bersifat komunalistik, sama sekali dilupakan.

Ketika seorang putri Indonesia asal Sumatera Barat tergagap dalam melafaz sila keempat dan sila kelima dari Pancasila, banyak pihak memaki. Padahal, kegagapan bangsa ini jauh lebih kolektif. Sebab, Pancasila sama sekali tidak menganut paham individualistik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan adalah wujud dari kolektivitas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak sama dengan keadilan individual bagi segelintir orang saja. Ketika pancasila berubah menjadi ekasila, namanyapun gotong royong, bukan gotong tahta.

Sifat kegotongroyongan lembaga legislatif itulah yang menjadi dasar betapa lembaga legislatif lebih tinggi satu derajat dibandingkan dengan lembaga kepresidenan. Sehingga, tidak menjadi masalah dalam zaman yang makin digital ini, apabila rancangan undang-undang disebut berdasarkan nama-nama kelompok legislator yang mengajukan, baik yang hanya berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau gabungan keduanya. Terus-menerus mengunyah-ngunyah seolah DPD RI lebih rendah dari DPR RI juga sebentuk kebebalan dalam waktu yang terus maju dan melaju.

Penulis bakal menggunakan istilah Omnibus Bill, ketimbang Omnibus Law yang sudah telanjur terkenal itu. Walau sejumlah dokumen sudah muncul, hingga kini belum sama sekali terdapat penanggungjawab atas keberadaan rancangan undang-undang penting ini. Siapa bapaknya, siapa ibunya, sama sekali tidak diketahui. Walau sudah dikuliti, disambiti, hingga didemoi disana-sini, Omnibus Bill ini masih tampak seperti naskah yang disusun oleh para anonim. Tak heran juga, jika para penggiat media sosial yang mendukung Omnibus Bill ini juga menggunakan akun-akun anonim. Anonimisme dalam bill, tentu berujung kepada anonimisme dalam law.

Guna mengakhiri silang-sengkarut ini, alangkah baiknya jika mulai muncul sekelompok legislator, baik DPR, DPD atau gabungan keduanya, menyatakan klaim atas naskah Omnibus Bill yang beredar. Atau, setidaknya, melakukan kompilasi sendiri atas dokumen yang muncul. Jadi, terdapat versi yang benar-benar sudah mendapatkan tanda-tangan dukungan dari sejumlah legislator pemberani, lalu diajukan ke dalam persidangan.

Bukankah dulu terdapat nama-nama pemberani itu, tetapi dalam bentuk yang masih menyimpan luka hingga kini, yakni interpelasi, angket, hingga pelengseran sejumlah presiden?

Alangkah lebih baik jika keberanian itu berwujud legislasi. Berikut tentu anggaran yang bakal disematkan ke dalam legislasi itu. Omnibus Bill yang berisi Omnibus Budget. Bill yang benar-benar bill, setiap kali makan selesai di satu restoran. Harga yang harus dibayar atas terbitnya sebuah legislasi. Harga itu termasuk pamor dari nama-nama legislator yang minimal berani melakukan klaim atas dokumen yang paling absah menurut mereka.

Jika berharap kepada para menteri yang berani, tentu lagi-lagi tergantung kepada pemberian kewenangan oleh presiden. Menteri yang mewakili lembaga kepresidenan. Tidak perlu banyak analisis, penulis bisa sebut nama Airlangga Hartarto sebagai menteri yang paling sering berbicara terkait Omnibus Bill ini. Dengan cara tersendiri, Airlangga melakukan roadshow kepada tokoh-tokoh pimpinan partai politik, termasuk dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera, serta dalam waktu dekat Partai Amanat Nasional.

Airlangga tentu bisa melakukan lobby kepada masing-masing ketua umum partai politik, agar mengirimkan nama-nama legislator yang menjadi tim resmi dalam menggawangi perdebatan-perdebatan di parlemen. Namun, sebelum nama-nama itu mencuat, penulis lebih melihat agar inisiatif itu muncul dari masing-masing anggota legislatif, baik DPR atau DPD. Insiatif yang lebih alami, ketimbang struktural.

Pada sisi yang lain, sebaiknya para penggiat #GejayanMemanggilLagi juga menyusun nama-nama orang yang menjadi perwakilan masyarakat sipil atau masyarakat aksi dalam mengawal Omnibus Bill ini. Komunitas 212 bisa melakukan itu, tentu #GejayanMemanggilLagi lebih mudah lagi dalam mengumpulkan orang. Para tokoh, aktivis, ilmuwan, hingga perwakilan-perwakilan pihak-pihak yang paling mendapatkan dampak dari Omnibus Bill ini ketika menjadi Omnibus Law. Pertarungan antara perwakilan dari pemerintah, parlemen, plus masyarakat aksi ini bakal menjadi trisula maut dalam kepemimpinan Indonesia moderen. Suatu bentuk kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan.

Ataukah, percikan pemikiran seperti di atas masih terlalu pagi? Entahlah…

*Ketua Umum Perhimpunan Sangga Nusantara

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Pelaku Usaha Mikro Juga Kompeten Kok

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Wacana pandemi covid-19 mulai bergeser dari korban jiwa dan yang terinfeksi ke dampak ekonomi. Terutama mengenai kondisi kehidupan rakyat kebanyakan. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) termasuk yang paling sering disebut.

Presiden Jokowi merasa perlu menyampaikannya secara khusus pada Rapat Terbatas melalui Video Conference pada tanggal 29 April lalu. Dijelaskan beberapa program yang diyakini telah dan akan menjangkau pelaku UKM yang terdampak.

Kementerian Keuangan belum lama ini juga menjelaskan adanya program subsidi bunga bagi kredit ultra mikro dan kredit UMKM, sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Alokasi dananya sebesar Rp34,15 triliun, dengan perhitungan penerima subsidi sebanyak 60,66 juta rekening kredit dengan nilai outstanding sebesar Rp1.601,75 triliun.

Selain subsidi bunga, beberapa kebijakan dan program PEN diyakini Pemerintah akan membantu pelaku UMKM. Terlepas dari maksud baiknya, kebijakan Pemerintah terkait UMKM selama ini mengindikasikan suatu kelemahan utama. Yaitu kurang difahaminya aspek perilaku UMKM, terutama usaha mikro, serta stereotype seolah soalan utama adalah kekurangan modal.

Tulisan ini tidak bermaksud menyampaikan kritik atas berbagai kebijakan masa lalu dan program PEN tentang UMKM. Hal tersebut akan ditulis secara terpisah. Saya ingin berefleksi dari pengalaman pribadi di masa lalu.

Ketika menjadi pedagang telur ayam ras pada 28 tahun lalu, saya belajar beberapa hal teknis. Prosesnya butuh waktu dan kesungguhan hati agar dikuasai secara memadai.

Saya menjadi mengerti bahwa telur yang diambil dari peternak bobotnya berkurang dalam sehari. Bahkan akan susut dalam beberapa jam, jika mengambilnya saat benar-benar baru keluar dari ayam. Padahal di beberapa daerah, jual beli telur eceran dilakukan dalam ukuran berat.

Pembeli yang peruntukkan akhirnya membikin kue bolu atau kue sejenis, butuh telur yang cukup baru. Jikapun mereka terlanjur beli, maka mereka akan kecewa dan beli ke tempat lain pada esok hari.

Pembeli yang tak mementingkan kualitas justru lebih senang dengan telur yang sekilonya berisi banyak. Artinya berumur lebih lama.

Pedagang mesti cermat mengatur persediaan telur, agar tahu “umur” masing-masingnya. Perlu waspada pula dengan adanya telur yang secara tak sengaja (mungkin jatuh) di peternak cukup lama. Telur itu tercampur dengan yang baru, karena pedagang sering menandai dari waktu pengambilan dari peternak.

Ada perlakuan khusus atas telur yang pecah selama perjalanan atau penjualan, karena masih memilki nilai untuk dijual. Selalu ada pembeli yang mencarinya jika ditawarkan dengan harga yang lebih murah.

Salah satu aspek yang musti dikuasai oleh pedagang telur adalah pemahaman akan kecenderungan naik turunnya harga. Dalam kasus penulis di Yogyakarta, kenaikan terutama pada musim permintaan telur ras meningkat pesat. Selain hari raya atau natal, ada musim ewuh (terutama acara pernikahan).

Karena umur telur dan aspek penyusutan, tak bisa serta merta menimbun telur begitu saja sebelum musim itu. Begitu pula harus peka akan laju penurunan harganya kembali. Bagi pelaku kecil, teknis menimbun persediaan nyaris tak dimungkinkan, bukan karena soal modal uang saja, melainkan akses kepada peternak. Peternak biasa melakukan “quota” pembelian pada tiap pedagangnya. Sebagian peternak bahkan memiliki kemampuan mengatur persediaan telur yang dijual, atau tak bisa sepenuhnya didikte oleh pedagang. Terutama oleh pedagang eceran berskala kecil.

Diluar soal musiman, kadang ada “manuver” pasar oleh beberapa pelaku. Dari hari ke hari, bahkan dari malam ke pagi atau siang. Ketika penulis mengambil telur sekitar 100 kg di peternak tiap hari (moda sepeda motor, setelah sebulan sempat memakai sepeda dengan daya angkut 70 kg), biasa terjadi komunikasi. Baik antar pedagang, maupun dengan para peternak dalam suatu daerah sentra produksi. Terbentuklah semacam harga acuan.

Namun, sesampainya di pasar, harga kadang tidak sesuai informasi awal, dan sering merugikan penulis sebagai pedagang skala terkecil. Kadang ada yang “ngebom” pasar, karena memiliki persediaan berlebih sebelumnya. Atau kedatangan telur tambahan dari luar kota, diluar kebiasaannya. Padahal, permintaan lokal cenderung terukur dan sudah tercukupi. Dan berbagai aspek teknis dan detil dari perkembangan harga telur ras eceran ini di Jogja, 28 tahun lalu.

Tentu dengan adanya kemajuan teknologi informasi (smartphone), yang terjangkau oleh pedagang telur kini, pola pembentukan harga eceran mengalami perubahan. Namun pada dasarnya tetap ada volatilitas harga yang membutuhkan “feeling” dari pedagang.

Seorang pedagang eceran telur ayam ras sejatinya seperti para broker saham. Untuk berhasil, setidaknya memperoleh untung, mesti memiliki kemampuan membaca pasar jangka pendek. Rajin mencari serta mengolah informasi, dan kadang mesti berspekulasi secara tepat. Bagi yang telah berpengalaman, biasanya tidak terburu bereaksi, jika ada pergerakan harga yang aneh.

Pelajaran yang saya dapat, pekerjaan sebagai pedagang telur ras eceran yang mengambil di peternak saja membutuhkan kerja keras. Butuh kemauan dan kemampuan belajar, serta kesabaran dalam hal-hal detil. Banyak aspek teknis lainnya yang butuh waktu dan ketekunan agar dikuasai. Sebelum itu, mereka akan cenderung tidak untung, bahkan dapat merugi.

Itu hanya salah satu contoh kecil bahwa pelaku usaha mikro di bidang perdagangan eceran saja butuh kompetensi. Apalagi jika bergelut pada sektor produksi. Yang berarti butuh dua kompetensi sekaligus, yaitu berproduksi dan berdagang. Kegiatan produksi mencakup banyak hal detil yang lebih kompleks, termasuk pasokan bahan dan teknologi berproduksi.

Kita dapat menambahkan unsur risiko yang amat besar, dan nyaris tanpa “bantal pengaman” dalam berbagai jenis risiko.

Cerita penulis ini bermaksud mengingatkan bahwa rakyat Indonesia yang menjadi pelaku usaha mikro bukan lah orang bodoh. Salah besar jika mengira usaha mikro tidak membutuhkan SDM berkualitas. Kebanyakan mereka mampu beradaftasi, mereaksi, dan mengambil keputusan yang optimal dengan posisi kurang bagus sekalipun.

Dilihat dari sisi pengambilan kebijakan ekonomi, mestinya mereka bisa dikembangkan serta menjadi sejahtera. Bakat dan pengalaman mereka hanya butuh “lingkungan bisnis yang kondusif”. Pelaku UMKM yang telah bertahun-tahun berjalan dapat dipastikan bukan pemalas dan terbukti mampu belajar dan kemudian kompeten. Kemampuan tersebut mudah saja diubah bentuk teknisnya, semacam pergantian jenis usaha.

Kini saya seorang ekonom jalanan, yang sering “bawa perasaan” jika ada pihak (terutama para pengambil kebijakan) yang perspektifnya dimulai dari “rasa iba”. Kemudian terus menerus mengemukakan “stereotype” usaha mikro itu terutama bermasalah kekurangan modal, serta SDM nya dianggap tak memiliki kompetensi.

Kadang saya ingin berteriak, “kalian belum pernah dilempari telur busuk”.

Pemerintah harus berupaya ekstra keras, lebih dari biasanya, untuk “membantu” mereka pada era pandemi. Namun jangan keliru cara, yang dimulai dari kesalahan asumsi. Dan alokasi subsidi bunga program PEN terindikasi demikian.

Semangat lah para pelaku usaha mikro Indonesia. Kalian bukan hanya berjuang untuk diri dan keluarga, melainkan penyelamat ekonomi negeri. Doa saya selalu teriring bagi kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan kalian.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading

Opini

Refleksi Hari Kebangkitan Nasional: Pandemi dan Transformasi Menuju The New Normal

Published

on

By

Hari Setianto

President, Institute of Internal Auditors (IIA) Indonesia
Advisor – Governance, Risk Management dan Compliance
Direktur dan Komisaris pada perusahaan terbuka

 

Menutup bulan Mei 2020, kita beruntung dapat mengambil beberapa pelajaran. Bulan Mei adalah bulan kesadaran budaya bangsa Indonesia. Pada bulan ini, kita memperingati dua hari nasional yang penting, yaitu Hari Pendidikan Nasional – tanggal 2 Mei, dan Hari Kebangkitan Nasional – tanggal 20 Mei.

Bulan Mei tahun 2020 ini menjadi lebih spesial lagi, karena kita pada bulan ini sedang berada di tengah-tengah kejadian luar biasa, pandemic Covid-19. Pada bulan Mei 2020 ini juga, kita merayakan kemenangan kembali ke suci, Iedul Fitri, dan melaksanakan sebagian besar ibadah puasa.

Secara hakikat, dua hari bersejarah di bulan Mei adalah sebuah peristiwa transformasi atau perubahan, dari peradaban yang kurang maju menjadi peradaban yang lebih baik. Pada zaman modern sekarang ini, perubahan dan transformasi semakin menjadi imperatif (keharusan), antara lain karena perubahan lingkungan, sosial, disrupsi, dan kemajuan teknologi.

Namun pada kenyataannya, selama ini kita sangat enggan untuk berubah. Resistensi terhadap perubahan sangatlah kuat. Covid-19 sepertinya mempercepat semua inovasi. Resistensi untuk melakukan perubahan dan inovasi lenyap seketika setelah pandemic Covid-19. Keharusan work from home dan kerja jarak jauh telah menghilangkan keengganan kita untuk mencoba cara baru, termasuk menggunakan berbagai teknologi yang terkait dengan remote working.

Covid-19 juga telah melenyapkan resistensi terhadap digitalisasi. Hampir lima tahun terkahir ini, digitalisasi sering sekali menjadi slogan dalam peringatan hari jadi suatu perusahaan. Namun jarang yang berhasil mewujudkannya, karena resistensi dan ketakutan yang besar.

Semangat Transformasi Nasional

Hari Pendidikan Nasional dicanangkan untuk memperingati hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara. Meskipun lahir dari keluarga yang berada (kaya), Ki Hadjar memprotes kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda, yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan.

Pendirian perguruan Taman Siswa pada tahun 1922 oleh Ki Hadjar Dewantara (sekembalinya beliau dari pengasingan) merupakan tonggak dibukanya kesetaraan dalam pendidikan untuk semua orang. Pada saat bersamaan juga dicanangkan Patrap Triloka sebagai panduan pendidikan, yakni: Ing ngarsa sung tulada (yang – di depan memberi teladan), Ing madya mangun karsa (yang – di tengah membangun kemauan/inisiatif), dan Tut wuri handayani (dari belakang mendukung/memberdayakan).

Hari Kebangkitan Nasional merupakan tonggak kesadaran berbangsa yang tidak kalah pentingnya. Tanggal 20 Mei 1908 adalah hari didirikannya perkumpulan Boedi Oetomo, sebuah organisasi yang didirikan oleh kaum pelajar dan priyayi pada masa itu dengan tujuan untuk ‘memajukan hindia belanda (Indonesia)’. Meskipun awalnya didirikan oleh kaum pelajar, Boedi Oetomo dalam pergerakannya memikirkan dan merangkul seluruh lapisan masyarakat.

Sebelum Boedi Oetomo, kesadaran bahwa kita adalah sebuah bangsa sangat rendah. Hampir semua aspek kehidupan saat itu dalam kungkungan sistem kolonial, dari aspek perdagangan, pertanian, ekonomi, keuangan, pendidikan, budaya, sampai dengan politik. Tentu saja pada saat itu, sebagian besar masyarakat menganggap sistem kolonial yang dijalaninya sebagai seuatu yang normal, bukan sesuatu yang harus dirubah.

Perkumpulan Boedi Oetomo membuka mata masyarakat bahwa kita ini adalah sebuah bangsa, yang harus bangkit melakukan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan kita, agar kita bisa mengatur sendiri dan maju.

Yang menarik untuk digaris-bawahi dalam dua hari penting di bulan Mei ini adalah semangat kebangkitan, komitmen untuk berubah. Para pendiri dan penggiat perkumpulan Boedi Oetomo dan perguruan Taman Siswa adalah orang-orang yang sudah mapan, yang hidupnya relatif aman dan berkecukupan meskipun dalam sistem kolonial. Namun mereka memiliki visi yang lebih jauh, memikirkan kemajuan dan kesejahteraan bangsanya, dan tidak mementingkan diri sendiri.

Mereka memimpin kaumnya untuk memiliki semangat transformasi, semangat perubahan, dari kondisi yang terbelakang, kurang beradab menuju kondisi yang lebih maju dan lebih beradab.

Perjalanan bangsa ini selanjutnya diwarnai dengan berbagai momentum perubahan yang berkesinambungan. Peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan 1945, Orde Baru 1966, dan Reformasi 1998 adalah momen-momen perubahan yang secara kumulatif telah membentuk bangsa kita menjadi seperti sekarang ini.

Semuanya berakar dari kesadaran untuk berubah dari kondisi yang tidak benar/baik menuju kondisi yang lebih benar dan baik.

Perubahan yang terjadi dalam Sumpah Pemuda 1928 berakar dari ketidak-puasan para pemuda dengan cara perjuangan yang sifatnya kedaerahan yang dianggap tidak efektif. Pada Konggres Pemoeda ke-2, pemuda utusan dari seluruh pelosok Indonesia mengkristalkan semangat perubahan untuk berjuang dalam wadah satu anah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia.

Sudah barang tentu, Proklamasi Kemerdekaan 1945, juga memiliki akar yang sejenis, yakni ketidak-puasan dengan kondisi bangsa terjajah. Pada masa proklamasi ini, ketidak-puasan yang terjadi tentunya bersifat multi-facet (pada berbagai aspek), yakni ketidak-puasan terhadap administrasi pemerintahan, pengelolaan ekonomi, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kebudayaan, dan sebagainya.

Mengelola Perubahan

Pada jaman sekarang dimana lingkungan terus berubah secara dinamis, sudah pasti transformasi lebih menjadi prioritas atau malah wajib (imperatif) untuk dilakukan. Perubahan lingkungan bisa terjadi karena perubahan teknologi, ekonomi, lingkungan alam, sosial, politik nasional maupun geopolitik, dan disrupsi lainnya.

Pada tahun 1908, 1922, ataupun 1928 dapat kita bayangkan bahwa perubahan saat itu tentunya sangat lambat, mobilitas tidak secepat saat ini, teknologi belum berkembang, informasi sangat terbatas penyebarannya. Pada masa itu, transformasi barangkali bisa dibaratkan sunah hukumnya.

Para pemimpin pada saat itu bisa saja bersikap slow, atau bahasa milenialnya, woles, untuk melakukan perubahan. Coba bayangkan kalau pemimpin kita saat itu bersikap woles, tidak melakukan transformasi? Mungkin kita tidak pernah merasakan arti sebagai bangsa, pendidikan kita terbelakang, kita berjuang sendiri-sendiri kedaerahan, dan mungkin kita tidak mendapat rintisan jalan menuju merdeka.

Sebagai refleksi Hari Kebangkitan Nasional, kita perlu mengambil pelajaran dari pemimpin kita terdahulu. Jangan sampai pada zaman dimana transformasi adalah hukumnya wajib, kita justru gagal untuk melakukan transformasi.

Change equation model dari Beckhard and Harris , menyimpulkan bahwa transformasi dan perubahan akan berhasil jika terdapat: (i) ketidak-puasan dengan kondisi saat ini (dissatisfaction with the present), (ii) visi masa depan yang jelas (vision of the future), (iii) langkah pertama yang praktis (practical first step), dan (iv) dukungan dari pimpinan (leadership support).

Ketidak-puasan dengan kondisi yang ada (dissatisfaction with the present) terlihat pada momen Kebangkitan Nasional. Dr. Soetomo dan kawan-kawan saat itu tidak puas dengan kondisi masyarakat kita yang terbelakang dan hanya menjalankan apa yang ada. Saat itu belum ada kesadaran bahwa kita ini adalah sebuah bangsa, yang bisa merdeka dan mengatur diri sendiri. Ki Hadjar dan kawan-kawannya tidak puas dengan keterbatasan akses pendidikan untuk sebagian besar masyarakatnya.

Yang harus kita teladani dari dua peristiwa tersebut adalah bahwa para leader pada saat itu lebih memikirkan kondisi masyarakatnya dari pada kepentingan diri sendiri. Mereka semua adalah orang-orang yang mapan dan berkecukupan, namun mereka tetap memimpin transformasi karena mereka tidak puas kondisi masyarakatnya.

Sebagai refleksi, saat ini seharusnya kita lebih mempunyai komitmen untuk melakukan perubahan. Perubahan lingkungan yang cepat dan dinamis, serta disrupsi yang terus-menerus, seharusnya menimbulkan lebih banyak alasan bagi kita untuk tidak-puas dengan kondisi yang ada.

Sayang sekali, anggota organisasi saat ini banyak yang bersikap complacent, terlalu cepat puas dengan apa yang sudah dicapai, meskipun kinerjanya tidak bagus. Mereka resisten atau enggan berubah, karena merasa berkerja seperti sekarang saja toh tidak ada masalah, hidup jalan terus.

Pemimpin organisasi saat ini harus bisa mendobrak keengganan (resistensi) untuk berubah. Pemimpin harus bisa mengkomunikasikan risiko dan krisis yang (sebenarnya) sedang dihadapi atau akan dihadapi. Pemimpin harus bisa ‘menciptakan’ krisis.

Organisasi yang saat ini berkinerja dengan baik maupun yang saat ini tertatih-tatih mencapai targetnya, sama-sama berhadapan dengan krisis. Semuanya menghadapi risiko-risiko baru yang terus menerus muncul karena perkembangan lingkungan dan kompetisi yang sangat cepat. Justru kinerja yang baik sering membuat organisasi ‘tertidur’, dan tidak sempat merespon perubahan lingkungan tepat waktu.

Selain ketidak-puasan dengan masa kini, keberhasilan transformasi juga harus didukung dengan adanya visi atas masa depan (vision of the future) yang jelas. Para pemimpin pergerakan pada masa lalu juga menunjukkan hal ini.

 

Continue Reading

Opini

Pemerintah Jangan Menyia-nyiakan SDM Mumpuni yang Ada 

Published

on

By

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Mantan Menteri Kesehatan RI era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Siti Fadilah kembali ke Rutan Pondok Bambu pada 22 Mei 2020 lalu, pasca dirawat di RSPAD Gatot Subroto sejak 20 Mei 2020 lalu. Pengembalian Siti Fadilah oleh Kementrian Hukum dan HAM kurang dapat di rasa manfaatnya jika hanya sekedar  menghabiskan masa hukuman.

Beliau ini Ilmuwan dan kaya pengalaman di birokrasi sebagai Menteri di pemerintahan. Secara keilmuwan, ada 150 karya ilmiah beliau yang dipublish di jurnal nasional maupun internasional. Ia juga  Dokter ahli jantung pembuluh darah, ini aset yang dapat  dimanfaatkan pemerintah.

Sikap yang kurang bijak ini menunjukkan bahwa penguasa di negeri ini banyak, gak cuma satu orang, bisa saja ada kepentingan  yang berbeda dari kekuasaan tersebut.

Semestinya  di usianya  yang sudah 71 tahun dan dengan kompetensi keilmuwan  yang mumpuni, serta kaya pengalaman  dapat dimanfaatkan untuk  kepentingan bangsa yang lebih besar. Karena beliau telah nyata sudah membaktikan  diri dan ilmunya pada bangsa apalagi diperkuat dengan pengalaman empiris pada penanganan kasus flu burung (virus SARS) pada tahun 2004 .

Masalah hukum yang menimpanya  menunjukkan bahwa menjadi orang idealis dan mumpuni tidak cukup punya tempat di negeri ini, karena ada kalanya terbentur dengan “kepentingan kekuasaan”, bila frekwensinya tidak sama. Karenanya bisa jadi beliau jadi korban atau dikorbankan atas nama sebuah kepentingan yang tersembunyi.

Maka seharusnya sangat bijak dan layaklah untuk dipertimbangkan oleh pemerintah  secara kasuistik (pengecualian)  tidak semata an-sich  dari segi yuridis, melainkan juga aspek melihat sisi humanis dan penghargaan atas pengabdian dan jasa baiknya.  Bagi orang orang tertentu yang memiliki kompetensi dan jejak rekam yang baik untuk dikemas dengan semangat gotong royong buat bangsa semua potensi anak bangsa agar disinergikan.

Beliau jangan disia-siakan. Pemerintah semestinya merangkul sebagai bagian dari tim guna membantu  memberikan ide ide, pengalaman, gagasan untuk menghadapi situasi  Covid-19 saat ini.

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan semestinya  dapat ambil peran optimal memanfaatkan dan bisa menggali  pemikiran, ide maupun solusi dari beliau guna dapat dielabor, dikonkritkan dalam mempercepat solusi penanganan situasi pandemi ini. Jadi sangat disayangkan, tidak ada manfaatnya bagi pemerintah bila  dijebloskan kembali  ke rutan cuma sekedar untuk menghabiskan masa hukuman.  Beliau harus dijebloskan pada sirkuit keilmuwan. Sirkuit ambil peran mengabdikan diri dalam kajian strategis ilmu kesehatan .

*Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha).

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC