Connect with us

Opini

Jokowi, Covid-19, dan Senior Citizen

Tayang

,

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Jakarta lebih sigap, namun teduh, dalam bertindak menghadapi pandemi Virus Covid-19. Pemerintahan nasional, dalam arti kabinet yang dikomandoi Presiden Jokowi, terlambat beberapa jeda. Tak ada kepanikan warga Jakarta, jika ukuran yang dipakai adalah rilis demi rilis Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan. Publik nasional pun tenang. Yang bergerak bukan figur, tapi sistem.

Jakarta lebih sistematis dan terorganisir. Sama sekali tak ada nuansa “persaingan”, apalagi “perebutan” ketokohan antara Anies versus Jokowi. Anies sangat sadar, Panglima Perang Nasional tetap berada di tangan Jokowi.  Skala perang tak bersifat nasional, tapi multinasional. Panglima Perang Nasional pun tak punya induk pasukan. Perserikatan Bangsa-Bangsa sudah memberi mandat kepada World Health Organization (WHO) guna mengatasi kesehatan publik internasional. WHO sudah mengirimkan surat yang bisa dibaca dan diketahui publik.

Tingkat kematian yang lebih tinggi dari kesembuhan, langsung menempatkan Indonesia pada posisi rentan. Bagi warga yang sudah langsung melakukan isolasi diri, terdapat waktu yang lebih untuk berkomunikasi. Berbeda dengan isu-isu politik yang bisa memecah-belah Whats App Grup (WAG), terdapat saling kerjasama yang memadai antara anggota. Persepsi politik tak bisa dihindari. Objektivitas kinerja para pemimpin terus dipantau warga.

Walau terjadi perang yang tak diundang, pun tanpa pernyataan perang, sungguh organisasi penanganan virus Covid-19 ini sama sekali tak bernuansa perang. Kabinet bukanlah kabinet perang. Istana tak tampak sedang berperang. Badan Intelijen Negara (BIN) yang tiba-tiba tampil ke depan, makin membuat bias ketakutan yang dihadapi. Sebab BIN bertugas menghadapi pihak (intelijen) asing, bukan tiba-tiba ahli tentang epidemi virus. Operasi senyap yang diharapkan, ternyata memicu dinamika pendapat yang lebih serius.

Sejumlah WAG seakan muncul sebagai bagian dari “operasi politik”, baik dalam menjatuhkan atau mempertahankan seseorang. Sound bite dan frase khas politik Jakarta 2017 dan Indonesia 2019 kembali mencuat. Virus yang paling mematikan inipun tak membuat orang-orang saling bekerjasama dan sama-sama kerja.  Karakter bangsa kepiting yang saling menjatuhkan terus-menerus terasa.

Indonesia beruntung. Warga sudah sangat kuat. Terutama pada level keluarga. Saling jaga. Saling sapa. Bersiap menunggu keadaan terburuk. Justru ketika statistik korban Covid19 di seluruh dunia sedang menurun. Virus bergerak ke negara-negara Afrika. Berpetualang mencari korban. Tak menunggu agama, warna kulit, kondisi ekonomi. Dalam masa “karantina” kolektif atas kesadaran pribadi, warga memandangi layar smartphone. Info apapun dicerna, tak mudah lagi ditelan mentah. Rasionalitas menguat. Objektivitas meningkat.

Dimana Jokowi?

Jelas sudah, kabinet sama sekali tak siap dengan turbulensi kesehatan publik ini. Walau tak kekurangan orang, Jokowi memilih dari yang sudah tersedia. Jabatan ganda. Sesuatu yang memang sudah mesti dipikirkan matang dalam periode kedua. Tumpang tindih organisasi begitu terasa. Peraturan-peraturan presiden yang memuat jabatan wakil menteri, tetapi tak segera diisi. Penambahan nomenklatur baru pada kementerian-kementerian yang sudah mapan. Barisan staf-staf khusus yang berasal dari perwakilan pemodal. Seperti borjuasi politik kapitalis di Amerika Serikat.

Padahal, virus sudah mengirimkan pesan penting. Kapitalisme klasik yang disangga capital flight sudah terancam kalah. Modal mau lari kemana lagi guna meraih untung, ketika virus tak bisa diterka kemana terbangnya. Sistem sosialisme pasar yang digunakan Cina terbukti lebih efektif. Gabungan antara pemaksaan negara, warga terlatih, dan penggelontoran uang yang begitu besar kepada riset-riset dasar. Partai Komunis Tiongkok (PKC) tidak hanya membangun 40 universitas guna mendidik kader-kadernya. PKC pun membangun laboratorium ilmu kedokteran sejak serangan virus-virus terdahulu.

Udara yang bertuba akibat polusi, langsung segar ketika virus datang. Seakan menyuruh mesin-mesin berteknologi tinggi istirahat sejenak.

Cina langsung meraih “untung” raksasa, ketika pulih dalam waktu cepat. Indonesia? Seakan tetap menjadi negara yang super kaya. Insentif demi insentif disuntikkan. Baik, para pekerja kesehatan layak dijadikan pahlawan. Mereka berada di zona peperangan yang penuh mesiu, darah, dan korban. Sejumlah dokter terbaik, bahkan satu keluarga, tewas di medan perang itu. Mereka sangat layak dapat insentif. Bahkan bagi seluruh anggota keluarga mereka.

Insentif buat yang lain? Tunggu dulu. Apalagi bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintahan sudah hampir satu semester bekerja. Namun apa yang sudah dilakukan? Capaian yang nyata dari hasil keringat mereka? Bukankah hari libur yang ditambah? Belum lagi liburan akibat bencana alam yang datang beberapa pekan. Ketika pihak swasta kehilangan pekerjaan, tak bisa bekerja, kenapa meritokrasi tak lantas berdiri? Birokrasi yang terlalu dimanjakan malahan memunculkan kelembaman.

Sejumlah usulan sempat dipikirkan, yakni pengurangan total jumlah ASN. Titik tuju tahun 2045 adalah peralihan generasi. Bonus demografi yang berarti kelebihan angkatan kerja. Hampir tak ada kerangka guna mencapai itu. Terkecuali, semantik. Jumlah kata millenial yang menggurita berita dan cerita. Jajaran menteri dan wakil menteri berusia muda. Staf-staf khusus dari istana, hingga kantor-kantor kementerian. Seakan, esok adalah tahun 2045 itu. Satu Abad Indonesia merdeka.

Padahal, jauh panggang dari api. Kesadaran yang tak diwujudkan dalam pelembagaan sistem. Ketika Corvid-19 datang, traktat dari langit sudah hadir. Mereka yang senior, paling tidak berada pada usia 50-70 tahun, sudah seyogianya dipensiunkan lebih cepat. Istirahat sebagai senior citizen. Mereka yang kesulitan menggunakan smartphone terbaru. Pejabat yang butuh sejumlah asisten, tim, hingga satuan tugas guna menggunakan teknologi.

Orang-orang tua yang minta semua paham: tidak ada hukum yang dilanggar, ketika anak, menantu, ataupun kerabat dekat bekerja di kantor dan bahkan ruang yang sama. Satu atas nama jabatan, satu lagi disebut magang. Rakyat Indonesia sudah sangat paham, dengan kearifan yang menumpuk. Virus? Tak bakal mau paham.

Dunia sedang melambat jalannya. Sudah saatnya Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara tangkap momentum langka ini. Potong satu generasi jabatan, bukan lagi mengutak-atik eselonisasi, tapi memasukkan sejumlah nomenklatur dan jabatan baru kepada sejumlah kementerian, badan, atau lembaga. Vladimir Putih pernah lakukan itu, memangkas jumlah birokrasinya. Sembari memangkas, Jokowi bisa lakukan penghematan lagi, yakni tak lagi memberikan gaji ke13 atau gaji ke14 bagi mereka yang sudah untung tak dipangkas. Teknokrat-teknokrat Orde Baru yang dibenci itu, sangat kikir dalam menambah jumlah birokrasi.

Berilah ASN yang baru masuk harapan. Bahwa mereka tak bakal lama antri, guna mendapatkan reward and achievement. Yakni, mereka menyaksikan orang-orang seumuran paman, bapak, atau kakek mereka sudah membersihkan meja kerja. Generasi yang segera undur diri dari penyelenggara negara. Mereka yang mulai menyusun kalender wisata, ketika uban sudah datang, kerut tak bisa berdusta. Lapisan ASN itu akan bekerja dua kali-lipat lebih keras, guna membuat nyaman para pensiunan yang datang dari pihak keluarga terdekat itu.

Atau yang kita dapat dari Covid-19 hanya statistik demi statistik? Sebagaimana setiap pemilu juga sama?

*Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional RI 2015-2019

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Virus Corona Mencipta Revolusi

Published

on

By

Oleh: Soffa Ihsan

Channel9.id – Jakarta. Wabah bisa membuat ‘revolusi’?. Apa iya? Jangan bayangkan dulu seperti revolusi ala Che Guevera, atau revolusi Iran yang merontokkan sistem lama dan membangun sistem baru. Ini wilayah revolusi politik. Tapi revolusi bisa juga menyentuh aspek non politik semisal adanya ‘momentum’ bisa berupa ‘aset baru’ yang terbangun atau—pinjam istilah Karl Mannhem adanya ‘determinasi situasional’ yang merekahkan warsa baru, yaitu perubahan.

Yuk kita tengok-tengok fakta sejnarah. Beberapa pagebluk yang tercatat oleh sejarah memiliki dampak revolusioner, seperti jatuhnya sebuah dinasti hingga meluasnya kolonialisme. Sambil contoh skala epidemi yang menghantam Eropa abad pertengahan yang dikenal dengan nama ‘maut hitam’ (black death) yang sangat mengerikan dan menewaskan sepertiga penduduk. Wabah ini berdampak pada runtuhnya sistem feodalisme lama dimana orang dipaksa bekerja untuk membayar sewa terhadap tanah yang mereka tinggali. Hal ini mendorong Eropa Barat menuju komersialisasi dan menjadi lebih modern dengan mengembangkan sistem ekonomi berdasar uang kontan. Bahkan ada pandangan bahwa wabah ini mendorong terjadinya imperialisme yang dilakukan negara-negara Eropa.

Saat Yang Tak Kasat Mata Meneror
Saat covid-19 mendera, kontan ada kebijakan untuk physical distancing dan juga dengan work from home (WFH. Masyarakat yang sudah biasa ngobrol di dunia maya kali saja menjadi tak kaget dengan ketetapan itu. Di negeri kita, sebelum munculnya tehnologi android lewat wujud smartphone canggih, masyarakat cukup pakai ‘getok tular’ untuk berkomunikasi saat ada keperluan.

Tapi begitu ‘alat ajaib’ ini ada, masyarakat cukup rebahan untuk berkomunikasi dan juga menyesap berbagai informasi tentang dunia seisinya. Mau pesan makanan, pijat atau lainnya, atau mau diskusi serius atau sekedar alay-alay cukup melototi gadget. Ketika covid-19 menjadi pandemi global, maka ramailah dunia medsos dengan berbagai opini dan wejangan. Tentu ini positif. Beragam ‘resep’ yang diluapkan di medsos akan menjadi pemandu bagi masyarakat agar bisa menghindari virus begajul ini. Sisi lain, lewat medsos pula tersingkap solidaritas sosial untuk saling membantu. Seremoni, perayaan untuk meluapkan rasa iba, empati, bantuan bertalu-talu. Tentu ini wajah indah bagi sebuah negeri yang tengah dilanda teror non-tradisional ini.

Nah, dunia gadge telah melahirkan revolusi. Masyarakat semakin terhubung secara dekat. World is flat, begitu tulis Thomas Friedman, dunia makin mendatar dan mengkerut yang tak terbayang sama sekali sebelum globalisasi yang membawaserta kecanggihan tehnologi. Ya, World Wide Web (WWW) atau kemudian disebut Web mengubah internet menjadi dunia maya ajaib.

Dan kini, begitu ada semburan covid-19, revolusi semakin nyata. Masyarakat seperti dicelikkan dengan situasi adanya ‘musuh bersama’ yang bisa memunculkan panik dan ketakutan, namun juga kesiapsiagaan, opitimisme, solidaritas dan kohesitas sosial yang menggumpal-gumpal. Seremoni yang sepanjang ini digaungkan dan diejawantahkan dalam berbagai kegiatan entah itu kemasyarakatan atau keagamaan, sekarang harus ditunda dan dihentikan. Bahkan untuk sebuah ritual wajib keagamaan seperti shalat jumat perlu berbesar hati untuk mengikuti perintah demi menghalau covid-19. Untuk ramadan tahun ini bisa saja kebijakan untuk meliburkan shalat tarawih dan mungkin juga shalat Id serta mudik lebaran. Bisa saja haji tahun ini akan ditiadakan sementara bilamana ‘virus transnasional’ ini masih menggila. Baru kali ini, ada ‘revolusi’ sedemikian menyolok dan menyentuh pada wilayah yang selama ini ini dianggap ‘sakral’. Saya seumur-umur baru mengalami fakta ini.

Di negeri kita, dengan kian mengganasnya covid-19, telah pula merubah kebijakan pemerintah semisal Ujian Nasional (UN) untuk SD, SMP dan SMA tidak diberlakukan. Ini berarti dipercepat yang tadinya hendak diwujudkan 2021. Apalagi buat warga Jakarta yang paling banyak terpapar corona baik pada level Orang Dalam Pemantauan (ODP) maupun Pasien Dalam Pengawasan (PDP) akan mendapat perhatian khusus. Kalau warga Jakarta mudik, bisa-bisa masyarakat daerah akan tertular. Karenanya bisa jadi masyarakat daerah akan resistensi terhadap siapapun khususnya warga Jakarta yang mudik ke daerahnya.

Teror Virus Idiologi
Serangan virus yang hanya berdiameter antara 120 hingga 160 nanometer dan hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron ini telah mencipta revolusi. Katakanlah semacam ‘bioterorisme’ yang tengah memporakporandakan segala aspek kehidupan berskala mondial. Sekarang, mari kita nisbahkan dengan kasus lain. Saat terjadi bom pesawat melantakkan WTC di New York pada 11 September, masyarakat dunia tetiba harus berpanik-panik. Lalu melahirkan slogan ‘perang melawan terorisme. Ini memang serangan teror terbesar sepanjang masa. Terorisme memang sudah semenjak lama terjadi. Tapi serangan teror yang satu ini bersifat spektakular telah membuat masyarakat dunia harus mengubah taktik dan strategi dalam menghadapinya.

Yah, dengan serangan ini telah mencipta revolusi. Pandangan terhadap teror berubah serentak. Teror tak lagi berskala kecil, tapi mereka yang menerjuni dunia teror itu telah semakin canggih. Secanggih tehnologi yang mampu ‘ mendigitalisasi’ manusia yang merubah banyak hal. Terorisme kemudian telah bermetamorfosa menjadi sebuah ‘network’ yang rapi jali dan mewujud dalam bentuk ‘francise’. Al-Qaeda yang menjadi pemain utama dalam teror besar ini telah membentuk sebuah ‘korporasi multinasional’ yang melebarkan sayap perusahaannya di berbagai belahan dunia. Tak terkecuali di Indonesia yang melahirkan jaringan dan sel-sel al-Qaeda melalui Jamaah Islamiyah (JI) dan terbukti telah menularkan ‘virus’ idiologinya serta melakukan amaliyat teror yang menggegerkan.

Tak pelak, fakta teror ini telah meluapkan perubahan cara pandang dan tindakan dalam menanggulangi terorisme. Hingga kinipun disaat corona merajai teror, di Batang, Jawa Tengah barusan berselang ada penangkapan dan penembakan terhadap 3 terduga teroris. Penangkapan itu menyertakan beberapa bukti 4 dus berisi bahan peledak, paralon, samurai dan beberapa buku keagamaan. Entah apa yang ada di benak terduga teroris ini, apa mau melakukan aksinya ditengah suasana berkabung masyarakat melawan corona.

Sebagaimana pula gegeran munculnya ‘kekhalifahan ISIS’ yang dideklarasi 2014. Ini juga telah mencipta revolusi. Dengan hipnosa yang dibalut keagamaan yang kental, ISIS telah menaklukkan banyak muslim di berbagai belahan dunia. Nyaris banyak negara yang kecolongan warga negaranya datang dengan penuh militan ke Suriah demi berperang atau hasrat hidup dalam suasana kekhalifahan yang apolaptik ini. Paska terbongkarnya borok kekhalifahan abal-abal ini, banyak negara yang memikul beban oleh kedatangan eks Suriah ke negaranya masing-masing. Pada masyarakat masing-masing negara yang terlimpahi eks Suriah menjadi cemas akan menularnya ‘ virus ekstrimisme’ ke masyarakat. Para eks Suriah ini bisa jadi adalah ‘carrier’ yang membawa kuman ekstrimisme dan lalu menyuntikkan pahamnya di tengah masyarakat. Ini persis dengan fakta satu daerah di negeri kita yang satu warganya terkena covid-19, masyarakat menjadi was-was dan Pemda pun bertindak mengkarantina. Wajar ada ketakutan seperti ini ditengah situasi pandemi global covid-19 maupun ISIS yang telah banyak bikin kalang kabut warga dunia.

Ya, revolusi yang terlahir dari kekhalifahan ISIS ini makin membuat banyak muslim yang terpagut oleh mimpi tentang ‘Bumi Syam’. Revolusi juga telah merubah cara pandang tentang terorisme global yang ternyata tak hanya alasan ‘politik’ belaka, tetapi juga akibat pemahaman keagamaan. Agama telah menjadi ‘pemicu’ untuk melakukan tindakan diluar kewarasan. Agama yang mengajarkan kebaikan dan kasih sayang ‘direvolusi’ oleh para pemabuk teror untuk menjadi kekuatan yang menumpulkan nalar masyarakat demi mesianisme dan utopia.

Hadirnya ISIS yang hingga kini masih bergerak serta terus menularkan idiologi serta aksinya ke masyarakat dunia, telah juga ’merevolusi’ cara pandang terhadap terorisme. Terorisme ternyata tak hanya ‘isapan jempol’. Ia nyata dan telah banyak bukti aksi-aksi brutalnya sebagaimana dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Paham ISIS dan juga kelompok-kelompok ekstrim lainnya yang masih bercokol di negeri kita masih menjadi ‘wabah’ yang setiap saat bisa menjangkitkan pahamnya ke masyarakat serta beraksi kembali. Yang sulit didetek ketika virus ekstrem itu ditularkan secara diam-diam lewat berbagai cara. Kebijakan apa yang bisa dilakuakan apakah lockdown atau physical distancing, atau penyemprotan disinfektan?

Virus ekstremisme ini sama saja dengan corona dalam penularannya. Bila tertular corona, seseorang tiba-tiba jatuh sakit dan terkapar. Tapi ternyata tidak semua dengan indikasi itu. Bisa saja terlihat sehat bugar, namun setelah diperiksa secara medis terbukti terpapar covid-19. Begitupun dengan ‘virus ídiologi’ berwujud ekstrimisme ini. Secara fisik tampak tidak menunjukkan terpapar.

Namun mendadak dia melakukan aksi baik berupa ujaran kebencian dan bahkan tindakan brutal. Kasus seperti ini sudah sering terjadi. Seperti seorang remaja yang dikenal baik-baik, tak dinyana dia melakukan serangan ke kantor polisi. Atau seorang deportan yang sudah dikarantina selama satu bulan untuk direhabilitasi, sekeluarnya malah menjadi bomber di sebuah gereja di Jolo, Filipina.

Menyikapi secara Seimbang
Covid-19 maupun ISIS adalah dua wabah yang tengah meneror dunia. Saat ini, pemerintah dan masyarakat lebih fokus dalam penanganan covid-19 yang memang sangat krusial. Hal-hal yang berkait ekstrimisme ‘dibungkus’ dulu. Namun ini tentu tidak dilupakan dan diwaspadai. Aparat dan pihak terkait dengan penanggulangan ekstrimisme tetap siaga untuk menghadapi aksi-aksi ekstrim.

Ditengah teror corona, ada persoalan yang masih mengganjal, yaitu bagaimana dengan WNI eks Suriah yang kini sudah kembali di negeri kita. Sebagian besar sudah menyadari kekhilafannya. Mereka silap atas kekhalifahan semu yang sempat menyirap-nyirap benak mereka. Ratusan WNI eks Suriah yang kini tersebar di Depok, Bogor, Bekasi, dan beberapa daerah lainnya. Ada memang yang ‘mengisolasi diri’, tapi untuk sementara. Ada yang menyibukkan diri dengan bisnis, kuliah dan juga menganggur.

Mereka sepatutnya tidak mutlak-mutlakan diperlakukan selayak ‘corona’ yang bisa menginfeksi pada orang lain. Memberlakukan pasien corona nyaris mirip dengan para returnis ini. Ketika mereka pulang ke bumi pertiwi, mereka sudah ‘dilockdown’ di sebuah tempat khusus untuk tujuan deradikalisasi. Setelah dipandang ‘sembuh’ mereka dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Dan juga mereka masih terus dalam pengawasan dan pemantauan.

Terhadap pasien covid-19 masyarakat diminta untuk bersikap wajar, dengan tidak bersikap semena-mena, karena yang terpenting pencegahan individu masing-masing. Demikian halnya sikap terhadap para eks WNI eks Suriah yang sudah kembali hidup di Bumi Pertiwi ini selayaknya masyarakat juga dituntut untuk adil dan tidak lalim. Tak syak lagi, disinilah perlunya ‘sikap revolusioner’ yang elok nan apik untuk tetap mampu membangun keharmonisan sosial ditengah amuk dua wabah imporan tersebut.

Penulis adalah Marbot di Lembaga Daulat Bangsa (LDB) dan Rumah Daulat Buku (Rudalku).

Continue Reading

Opini

Sikap Kita dalam Wabah Virus Corona-19

Published

on

By

Oleh: Mohammad Subkhi R*

Channel9.id-Jakarta. Merebaknya virus corona sejak dua bulan lalu membuat ekonomi dunia seakan lumpuh. Awalnya virus corona 19 (Covid-19) ini muncul di Wuhan, salah satu kota di Cina sejak jelang akhir Januari 2020. Tidak kurang dari 82ribu warga Cina di kota Wuhan terjangkiti Covid-19. Aktivitas warga lantas dibatasi, kumpul-kumpul warga yang melibatkan puluhan tidak lagi diperkenankan oleh otoritas kota maupun negara. Hal ini menyebabkan kelumpuhan ekonomi di beberapa kota maupun negara makin terasa setelah dikeluarkannya kebijakan dikunci (lockdown).

Istilah lockdown saat ini digunakan pada masa pandemi Covid-19, yang dimaknai sebagai penutupan akses masuk maupun keluar suatu daerah yang terdampak. Cina memberlakukan kebijakan lockdown untuk kota Wuhan sejak terjadi peningkatan kasus signifikan pada mereka yang positif terinfeksi Covid-19.

Pada minggu keempat Februari pertumbuhan ekonomi Cina dapat terkoreksi hingga 2%, di Indonesia sendiri terkoreksi hingga 0,3%, demikian dikatakan oleh Airlangga Hartarto, selaku Menko Perekonomian 2019-2024. Di Indonesia awalnya tidak muncul suspect Covid-19, situasi berubah sejak Juru Bicara Pemerintah Khusus penanganan virus corona, Achmad Yurianto  menyatakan adanya 2 pasien positif Covid-19 pada Senin, 2 Maret 2020, dan berselang empat hari kemudian pada 6 Maret 2020 bertambah menjadi 6 pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta dan sekitarnya. Seiring waktu jumlah suspect bertambah hingga 450, dengan korban jiwa 38 orang update pada 22 Maret 2020. Persebaranan terbanyak tiga besar yaitu di DKI Jakarta, Jabar, dan Banten.   

Hal tersebut wajar adanya karena merupakan wilayah yang ditempati dan disinggahi oleh beragam orang dari belahan dunia manapun. DKI Jakarta sebagai pusaran ekonomi menjadi area pertemuan bisnis setiap individu dari berbagai perusahaan multinasional. Selain itu, Jakarta sekaligus pusat politik menjadikan perjumpaan orang tidak terhindarkan. Belum lagi ditambah dengan tingkat kepadatan penduduk di luar batas kewajaran kesepuluh dunia, setelah Bengaluru, Manila, Bogota, Mumbai, Pune, Moscow, Lima, New Delhi, Istanbul, dan Jakarta (https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/ diakses 22 Maret 2020) mengakibatkan mudahnya Covid-19 menjangkiti warga yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Masalah kepadatan penduduk DKI Jakarta ini sudah lama mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan: ahli demografi, elite-elite politik, dan belakangan oleh Presiden Jokowi, sehingga melahirkan ide perpindahan ibukota ke luar Jakarta.  

Situasi yang Berubah

Ketenangan sikap yang awalnya ditunjukkan oleh dr. Terawan Agus Putranto selaku Menteri Kesehatan RI pada akhir Januari 2020, belakangan agak berubah manakala pasien positif Covid-19 sudah mendekati lima ratusan. Hingga muncul tagar #Menkesmundur pada 16 Maret 2020 di media sosial dan desakan dari masyarakat yang mengataskan Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) di Jakarta, yang dianggap kurang peka dan memahami masalah kesehatan.

Ketenangan sikap dan tidak panikan patut dimiliki oleh seorang pejabat negara, karena ia bertanggungjawab pada kemaslahatan warganya. Hal tersebut penting bagi publik sehingga tidak membuat gaduh suasana kebatinan  politik masyarakat dalam merespon sebuah kebijakan.  Namun itu saja tidak cukup, seyogyanya diiringi dengan kesiapan sarana dan prasana maupun fasilitas lainnya, khususnya untuk mencegah persebaran virus Covid-19 meluas ke daerah-daerah lainnya.

Situasi semakin mengkhawatirkan sejak Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi disebut positif Covid-19 pada 14 Maret 2020. Sehari setelahnya, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh Menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk melakukan pengecekan kesehatan terkait Covid-19.  Apa yang dialami Menhub, juga dialami oleh pejabat-pejabat di negara lain, misalnya Menteri Dalam Negeri Australia, Peter Dutton; Menteri Kebudayaan Prancis, Franck Riester; Istri PM Kanada, Sophie Trudeau; Menteri Kesehatan Junior Inggris, Nadine Dorries; Masoumeh Ebtekar, Wakil Presiden Iran; Kepala Staf Angkatan Darat Italia, Salvatore Farina; Wakil Menteri Kesehatan Iran, Iraj Harrichi. Ini semua orang-orang penting di negaranya masing-masing, yang sebagian tanggungjawab negara berada di pundak mereka, juga dapat terdampak langsung oleh Covid-19. Artinya virus Corona-19 dapat langsung menjangkiti siapa saja tanpa pandang bulu.

Kesiapan Pemerintah (?)

Belakangan paska rapat terbatas yang dilakukan oleh Presiden Jokowi  Bersama kabinetnya secara daring pada 16 Maret 2020, barulah publik cukup mengetahui secara pasti hal-hal apa saja yang mesti diindahkan oleh setiap individu. Dari hasil rapat secara daring pun diketahui langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh tiap-tiap kementerian, misalnya kebijakan dari Kemenkeu yaitu melakukan realokasi dan reprograming aggaran tiap-tiap kementerian, dan menerbitkan peraturan Menteri yang dapat digunakan oleh seluruh pemerintah daerah dalam penyesuaian penggunaan anggaran bagi penanganan dan pencegahan Covid-19. Dari sini pun lantas kita ketahui masing-masing gubernur maupun bupati/walikota mengeluarkan peraturan gubernur atau peraturan bupati dalam penanganan dan pencegahan Covid-19 di daerah-daerah.

Kebijakan yang mendapat perhatian tinggi dari warganet khususnya yakni masalah jaga jarak (social distance), yang dampaknya yaitu bekerja, sekolah, dan beribadah dihimbau untuk dilakukan dari rumah masing-masing. Tepat sepekan ‘jaga jarak’ dilakukan di banyak daerah di Indonesia. Kebijakan jaga jarak dalam pencegahan Covid-19 ini oleh para ahli kesehatan dianggap yang paling taktis dilakukan oleh siapa pun untuk meminimalisir penyebaran yang lebih masif. Dari ketiga kegiatan di atas, yang paling mendapat reaksi negatif dari masyarakat -sekelompok kecil yang bersuara nyaring– yakni masalah beribadah di rumah, khususnya di masalah ibadah shalat Jumat misalnya. Bahkan saking negatifnya respon tersebut, menganggap bahwa anjuran tersebut bentuk dari sikap menjauhkan umat dari masjid, sebagai tempat ibadah umat Muslim.      

Bagaimana Sikap Kita?

Indonesia sebagai negara besar dan memiliki kontur geografis sangat berbeda dengan negara-negara maju lainnya, tentu memerlukan kajian maupun analisis yang komprehensif dalam setiap menyelesaikan masalah-masalahnya, juga penanganan dan pencegahan Covid-19. Memerlukan kekuatan pertimbangan dan masukan-masukan dari para pakarnya masing-masing, tidak gegabah, dan asal  mengeluarkan kebijakan, apalagi sekadar coba-coba. Membuat kebijakan coba-coba hanya membuat panik warga dan dampaknya akan  lebih buruk daripada masalah utamanya.

Di sinilah hemat saya pentingnya setiap warga negara untuk mengindahkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat, maupun oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang untuk membuat keamananan dan kenyamanan publik terjamin, misalnya dari TNI-Polri. Ada kekurangan itu pasti, di situlah perlunya masing-masing dari kita berkontribusi secara aktif sesuai dengan kemampuan diri masing-masing. Bergandengan tangan memecahkan sebuah masalah merupakan ikhtiar positif, ketimbang sekadar menggerutu. Menyitir dunia sepak bola, membuat komentar terhadap pemain bola memang lebih mudah ketimbang bermain di lapangan bola itu sendiri.       

*Pemerhati Keamanan Publik, peneliti di Indoplus Jakarta

Continue Reading

Opini

Manajemen Krisis Mesti Diterapkan Segera

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Utang Pemerintah? aman, rasionya atas PDB masih kecil. Defisit APBN? bisa dikendalikan dikisaran 2%. Beban utang luar negeri? aman, naiknya terkendali. Posisi cadangan devisa? aman, cukup untuk 7,5 bulan impor dan pembayaran utang pemerintah. Perbankan? aman, CAR di atas 20%. Kondisi UMKM? membaik, KUR akan digenjot. IHSG? bagus, pembelian neto asing cenderung positif. Industri? makanan dan pariwisata sedang berkembang pesat. DST. Negara lain banyak yang sudah resesi, kita masih baik, masih akan tumbuh di atas 5%.

Itu jawaban hingga sebulan lalu. Saya sejak awal mengingatkan bahwa sepintas aman dan terkendali, sebenarnya kita “rawan” jika ada guncangan eksternal. Fundamental ekonomi kita rapuh. Rapuh itu ya tak selalu tampak buruk, hanya ketahuan jika ada kejadian tertentu. Ibarat bangunan, baru diketahui jika ada gempa.

Gempa itu datang, berupa wabah COVID-19. Dengan peringatan ancaman tsunami.

Apakah kita akan hancur. Bangunan ekonomi kita roboh? Masih bisa dicegah, sekurangnya agar tidak roboh. Gempanya pasti, dan ada gempa susulan. Tsunami, belum tentu. Bergantung fenomena covid-19 dan hiruk pasar keuangan dan ekonomi global karenanya. Ataupun memang sudah terjadi sebelumnya. Ingat perang dagang, perang harga minyak, the Fed dan Trump, dan seterusnya. Ditambah ancaman rumor, Cina akan membeli apa saja dengan “uang cash” yang mereka miliki, sementara banyak yang jual murah.

Dan yang paling utama adalah antisipasi dan mitigasi kita sendiri. Terutama otoritas ekonomi (Pemerintah, BI, OJK).

Sebagaimana gempa dan tsunami, prioritas utama kita adalah KESELAMATAN RAKYAT INDONESIA. Bangunan bisa diperbaiki atau dibangun ulang nantinya. Nyawa dan hidup rakyat tak bisa ditawar.

Jika saya yang diminta masukan pada otoritas ekonomi dan juga pemerintah daerah. Fokusnya adalah itu. Gunakan seluruh sumber daya untuk penyelamatan dari Covid-19. Kemudian siapkan semua jaring pengaman sosial.

Secara anggaran: tunda semua pembelian tanah, pembangunan fisik gedung, perjalanan dinas dan konsinyering, kurangi tunjangan bagi pejabat (tukin), dan seterusnya. Semua dihitung ulang dengan orientasi baru. Kurs rupiah, IHSG, Pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan lain-lain menjadi urusan kesekian.

Cara pandang demikian berarti pengelolaan ekonomi (negara) adalah dengan MANAJEMEN KRISIS, bukan as usually atau tindakan sporadis.

Jika DPR, DPRD atau siapapun masih ngeyel dengan prosedur dan lain-lain, maka mereka adalah common enemy.

APAKAH MASIH BISA? Bisa. Gempa susulan yang lebih besar dan tsunami belum terjadi. Otoritas masih dapat menyiapkan dan memulai manajemen krisis.

Rakyat Indonesia ini sepintas kurang pintar, namun cukup patuh dan bisa diberi pengertian. Ini juga momen agar semua perpecahan tidak mutu sebelum ini dilupakan.

Jika kita bisa melalui kondisi ini dengan baik. Setidaknya dengan dampak buruk minimal. Maka kita berpotensi reborn (secara semangat dan solidaritas) sebagai NKRI layaknya baru merdeka.

Jika kita masih memaki (siapapun dari pihak manapun), menyebar gambar kurs dan IHSG seolah gembira, dan semacamnya, maka kita berpeluang menjadi bagian dari yang ikut memperparah kondisi.

*Chief Economist Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC