Connect with us

Politik

Usulan Gedung DPR Jadi RS Darurat Covid-19, PKS: Tidak Bisa, Gedung DPR Cagar Budaya

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid merespon usulan Ketua Komisi VI Faisol Riza terkait Gedung DPR dijadikan rumah sakit darurat virus corona.

Menurut Hidayat, gedung DPR tak bisa serta merta bisa dialihfungsikan. Termasuk dijadikan rumah sakit darurat virus corona. Sebab, gedung DPR merupakan cagar budaya.

“Adapun kalau menjadikan rumah sakit yang darurat maka gedung DPR bukanlah tempat yang cocok untuk dijadikan sebagai rumah sakit darurat,” kata Hidayat berdasarkan keterangan tertulis, Rabu (25/3).

“Karena harus diingat gedung DPR itu cagar budaya. Mengubahnya jelas memerlukan aturan perundang-undangan yang lain,” tambahnya.

Wakil Ketua MPR ini menegaskan, seharusnya yang lebih diprioritaskan saat ini adalah kesiapan Wisma Atlet Kemayoran. Sebab, masih banyak kekurangan di rumah sakit darurat tersebut.

Misalnya, ketersediaan kamar dan jaminan layanan secara cepat di Wisma Atlet Kemayoran. Hidayat ingin semua pihak mendorong pemerintah menyelesaikan persoalan itu.

“Pemerintah memutuskan Wisma Atlet sebagai rumah sakit darurat. Harus kita dorong agar rumah sakit darurat di Wisma Atlet betul-betul dipersiapkan pemerintah menjadi RS darurat,” ujarnya.

“Karena kan kemarin warga sudah sebagian ke sana dan bahkan antre tapi ternyata kan pemerintah belum siap. Karena ruang ICU belum disiapkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Faisol Reza mengusulkan gedung DPR menjadi rumah sakit darurat karena Wisma Atlet Kemayoran dikhawatirkan tak cukup menampung pasien.

(virdika rizky utama)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Politik

Anggota Komisi VIII Yakin Pemerintah Ambil Keputusan Bijak Terkait Mudik

Published

on

By

Channel9.id Jakarta. Pemerintah sedang merumuskan kebijakan terkait perjalanan mudik. Salah satu opsi yang muncul ialah melarang masyarakat mudik guna mencegah penyebaran virus corona.

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina menilai, pemerintah pasti mengambil keputusan bijak mengenai hal itu.

“Pemerintah sedang menghitung lewat kajian matang. Tujuan utamanya kan maslahat seluruh masyarakat” ujar Selly kepada wartawan, Jumat (27/3).

Menurutnya, ibadah Ramadan tidak akan terganggu oleh virus corona ini. Ia meyakini masyakarat bisa beribadah dengan baik, meski kondisinya tidak sama seperti dahulu.

“Poinnya ibadah selama bulan suci Ramadan tidak kehilangan makna sucinya. Masyarakat tetap bisa beribadah secara khusyuk walaupun dalam kondisi prihatin. Pemerintah harus jamin” katanya,

Oleh karena itu, ia berharap seluruh umat muslim bisa menunjukkan rasa empati dengan kondisi pandemi ini dengan tidak melaksanakan mudik. Lantaran, bisa membahayakan sanak keluarga di kampung halaman‎.

“Nuansa Lebaran kan tetap bisa dirayakan dengan bantuan teknologi. Tinggal video call atau skype. Harus sadar kita lawan corona ini itu butuh kerjasama,” katanya.

(Hendrik)

Continue Reading

Politik

Tegal Berencana Lockdown, Ketua Komisi II: Pemda Perlu Patuh dan Berkoordinasi dengan Pusat

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung meminta seluruh pemerintah daerah patuh dan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan terkait penanganan virus corona, termasuk soal lockdown lokal.

Hal itu diungkapkannya guna menanggapi Pemerintah Kota Tegal yang berencana melakukan lockdown di wilayahnya.

“Dalam menghadapi situasi seperti saat ini yang terpenting pertama adalah koordinasi antar seluruh lini. Sebaiknya seluruh kepala daerah mengikuti instruksi dan kebijakan pemerintah pusat, terutama dengan Mendagri. Jangan mengambil langkah-langkah sendiri, apalagi langkah yang terkesan panik. Kalau pemimpinnya panik, bagaimana nanti rakyatnya,” kata Doli kepada wartawan, Jumat (27/3).

Doli menilai, saat ini penting untuk bersama-sama meningkatkan kedisiplinan yang tinggi untuk mengikuti instruksi dari pemerintah.

“Disiplin untuk tetap di rumah, tidak berada di kerumunan, jaga jarak, hidup bersih, dan sehatkan badan. Oleh karena itu kita semua, khususnya pemerintah, untuk tidak bosan bosannya memberikan himbauan, ajakan, edukasi serta membangun kesadaran kepada masyarakat. Termasuk bersikap tegas kepada masyarakat yang masih melawan kebijakan pemerintah, demi kebaikan semuanya,” tutur Doli.

(virdika rizky utama)

Continue Reading

Politik

DPR Segera Bahas Penundaan Pilkada Serentak 2020

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung merespon usulan penundaan pilkada serentak 2020 dari berbagai pihak.

Ia menyatakan, dalam waktu dekat, DPR akan segera menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Di masa sidang DPR yang akan datang, kami akan langsung melakukan Rapat Kerja dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Mendagri dengan empat agenda, pertama, mendengarkan langsung situasi terakhir di lapangan terkait implementasi kebijakan KPU yang menunda empat tahapan Pilkada,” kata Doli kepada wartawan, Jumat (27/3).

Kemudian, agenda kedua, DPR akan mendengarkan penjelasan tentang simulasi yang telah dilakukan KPU, yang masih memungkinkan pencoblosan tetap dilakukan tanggal 23 September, sekalipun adanya penundaan terhadap 4 tahapan saat ini.

Agenda ketiga, DPR ingin mendengarkan hasil kajian Divisi Hukum KPU yang merekomendasikan penundaan total pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

“(Agenda keempat) menyusun langkah bersama termasuk opsi-opsi yang mungkin akan diambil oleh pemerintah, DPR, dan KPU ke depan, termasuk opsi diterbitkannya Perppu, bila akhirnya disepakati Pilkada Serentak 2020 kita tunda pelaksanaannya,” ujarnya.

Ia menegaskan, pada prinsipnya keselamatan, kesehatan, dan perlindungan rakyat harus diutamakan. Meskipun Pilkada Serentak 2020 juga merupakan agenda negara yang juga penting dan sudah lama dipersiapkan. Namun menurutnya idealnya kedua hal itu bisa berlangsung sebagaimana mestinya.

“Namun bila kedua hal itu menjadi pilihan, maka kita harus menempatkan kepentingan rakyat di atas semuanya,” tuturnya.

(virdika rizky utama)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC