Connect with us

Ekbis

Pencegahan Covid-19, Penutupan Pelabuhan Wewenang Kementerian Perhubungan

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Perhubungan menegaskan penutupan pelabuhan dalam masa darurat Covid-19 adalah wewenang Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut nomor SE 13 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembatasan Penumpang di Kapal, Angkutan Logistik dan Pelayanan Pelabuhan Selama Masa Darurat Penanggulangan Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

“Penutupan pelabuhan merupakan kewenangan dari Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Wisnu Handoko, Sabtu, 28 Maret 2020. Pemerintah Daerah yang menginisiasi penutupan akses pelabuhan guna mengantisipasi penyebaran Covid-19 harus meminta izin dan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dia menjelaskan, pelabuhan merupakan obyek vital yang tidak hanya melayani penumpang tetapi juga angkutan barang dan logistik masyarakat. Pelabuhan juga berfungsi sebagai salah satu simpul sarana prasarana penanggulangan bencana nasional seperti pengiriman obat-obatan, mobilisasi personil medis dan keamanan Negara.

Menurut dia, rencana penutupan pelabuhan harus disampaikan kepada Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk dapat dilakukan penilaian dan evaluasi. Pembatasan atau larangan bagi angkutan laut penumpang pada prinsipnya bisa dilakukan dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, namun sebaiknya perlu disosialisasikan terlebih dahulu kepada para pemangku kepentingan di bidang pelayaran maupun kepada pengguna jasa angkutan laut penumpang sebelum diberlakukan.

Berkaitan dengan pencegahan penyebaran Covid-19 di pelabuhan, Kementerian mengimbau kepada para Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP)/Syahbandar Utama/Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP)/KSOP Khusus Batam/Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), operator kapal, operator pelabuhan agar melakukan prosedur pembatasan yang telah ditetapkan.


Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Volume Lalu Lintas ke Jakarta Empat Hari Lebaran Turun 71 Persen

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT Jasa Marga (Persero) Tbk., mencatat total 298.829 kendaraan menuju ke Jakarta melalui arah Timur, arah Barat dan arah Selatan Hari kedua (H2) Lebaran hingga hari keempat sesudah Lebaran (H+4) Lebaran 2020, yakni 25-29 Mei 2020. “Volume lalu lintas (lalin) yang menuju Jakarta ini turun 71 persen, dibandingkan dengan lalin periode yang sama di Lebaran tahun 2019,” ujar Corporate Communication & Community Development Group Head Dwimawan Heru, Sabtu, 30 Mei 2020.

Heru juga menambahkan bahwa untuk distribusi lalu lintas menuju Jakarta sebesar 33,9 persen dari arah Timur, 34,7 persen dari arah Barat dan 31,4 persen dari arah Selatan.

Untuk lalu lintas kendaraan yang menuju Jakarta dari arah timur tercatat jumlah kendaraan ke arah Jakarta lewat Gerbang Tol Cikampek Utama 2 sebanyak 58.093 kendaraan, turun sebesar 85 persen dari Lebaran tahun 2019. Sedangkan, lalu lintas kendaraan yang menuju Jakarta dari arah timur melalui GT Kalihurip Utama 2 tercatat sebanyak 43.328 kendaraan, turun sebesar 83 persen dari Lebaran tahun 2019.

Lalin menuju Jakarta dari arah timur merupakan kontribusi lalin dari dua Gerbang Tol (GT) pengganti GT Cikarang Utama, yaitu GT Cikampek Utama untuk pengguna jalan yang meninggalkan Jalan Tol Trans Jawa serta GT Kalihurip Utama untuk pengguna jalan yang meninggalkan Jalan Tol Cipularang-Padaleunyi.  “Total kendaraan menuju Jakarta dari arah Timur, turun sebesar 84 persen dibandingkan dengan lalin Lebaran tahun 2019,” kata Heru.

Sedangkan jumlah kendaraan yang menuju Jakarta dari arah Barat melalui GT Cikupa Jalan Tol Merak-Tangerang adalah sebesar 103.654 kendaraan, turun sebesar 55 persen dari Lebaran tahun 2019.

Sementara itu, jumlah kendaraan yang menuju Jakarta dari arah selatan melalui GT Ciawi 2 tercatat sebanyak 93.754 kendaraan, turun sebesar 42 persen dari Lebaran tahun 2019.

Continue Reading

Ekbis

Larangan Mudik dan Balik Diperpanjang sampai 7 Juni 2020

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kementerian Perhubungan memperpanjang masa berlaku pengendalian transportasi selama masa mudik Idul Fitri 1441 H dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 menjadi hingga 7 Juni 2020. “Dengan demikian larangan mudik dan arus balik yang tadinya berlaku hingga 31 Mei 2020, diperpanjang hingga 7 Juni 2020,” kata juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, Sabtu, 30 Mei 2020.

Kementerian, kata Andita, memastikan pengawasan pengendalian transportasi di lapangan bahwa hanya orang yang memenuhi kriteria dan syarat sesuai surat edaran gugus tugas yang masih boleh bepergian.

Keputusan perpanjangan masa berlaku ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 116 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Masa Berlaku Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Menurut Andita, keputusan tersebut menindaklanjuti terbitnya Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 5 Tahun 2020 pada 25 Mei 2020 yang memperpanjang masa berlaku Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 hingga 7 Juni 2020. Menteri Perhubungan meminta kepada para Dirjen di Lingkungan Kemenhub, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Gubernur, Bupati/Walikota, tim satgas Gugus Tugas pusat serta daerah, dan para operator transportasi untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap implementasi aturan ini.

Continue Reading

Ekbis

Polri Benarkan Penangkapan Ruslan Buton

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan membenarkan, penangkapan Ruslan Buton atas tuduhan menyebarkan ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ruslan merupakan mantan anggota TNI AD yang dipecat karena terlibat kasus penganiayaan berat pada 27 Oktober 2017. Ruslan kini membentuk kelompok Serdadu Eks Trimatra Nusantara.

Pada Mei 2020 lalu, Ruslan Buton membuat sebuah video berisikan rekaman suara. Dalam rekaman tersebut, Ruslan menuntut Jokowi mundur dari jabatannya karena dianggap tidak pro rakyat. Bahkan, Ruslan menyatakan, bila Jokowi tidak mundur maka akan muncul gelombang revolusi dari seluruh elemen masyarakat.

Rekaman itu beredar dan viral di media sosial. Pihak kepolisian pun bergerak menjemput Ruslan Buton di wilayah Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

“Menindaklanjuti Laporan Polisi No. 0271 tanggal 22 Mei 2020 bahwa benar pada Kamis, 28 Mei 2020 pukul 10.30 WITA, tim Bareskrim Polri bersama Polda Sultra dan Polres Buton, telah menangkap Ruslan Buton (45),” katanya, Jumat (29/5).

Kepada polisi, Ruslan Buton mengakui rekaman yang beredar adalah suaranya. Ahmad menyatakan, Ruslan membuatnya pada 18 Mei 2020. Selain itu, Ruslan juga yang mendistribusikan rekaman tersebut ke dalam Group WhatsApp “Serdadu Ekstrimatra”.

“Kami amankan satu unit handpone yang diduga dipakai oleh Ruslan Buton merekam suara,” ujar dia.

Ruslan dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan Pasal 28 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Ancaman pidana 6 tahun dan atau Pasal 207 KUHP, dapat dipidana dengan ancaman penjara 2 tahun,” katanya.

Saat ini, Ruslan sedang diperiksa intensif di Bareskrim Polri.

“Pendalaman tentang peran RB akan dilanjutkan oleh penyidik Bareskrim Polri pasca RB tiba di Jakarta,” pungkasnya.

(Hendrik)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC