Connect with us

Hukum

Uchok Sky: OJK Sewa Kantor Ratusan Miliar, Ngawasi 7 Bank di Ambang Kebangkrutan Ogah-ogahan !

Tayang

,

Channel9.id – Jakarta. Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menilai, kinerja OJK dalam mengawasi keuangan sejumlah bank, terutama tujuh bank diambang kebangkrutan, sangat buruk. Hal itu diungkapkan berdasarkan temuan audit BPK yang menyatakan OJK lalai dalam melaksanakan tugasnya.

Namun, Uchok heran melihat sikap OJK. Meski mengetahui kinerjanya buruk, OJK tetap meminta anggaran ratusan miliar untuk menyewa kantor. Padahal, DPR sudah meminta OJK tidak lagi menyewa kantor.

“OJK boleh masa bodoh atau ogah – ogahan dalam mengawasi 7 Bank yang diambang pintu kebangkrutan. Tapi anehnya, OJK tidak pernah lalai atau masa bodoh ketika meminta gedung kantor yang serba mewah dan Lux. Nilai rupiahnya tidak tanggung tangung, bukan dalam bulatan puluhan miliar. Tapi, bisa mencapai ratusan miliar hanya buat sewa kantor OJK,” kata Uchok dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6).

Uchok menyatakan, DPR sudah meminta OJK jangan lagi menyewa kantor. Hal ini sesuai dengan hasil rapat kerja yang ke-5 antara dewan komisioner OJK dengan Komisi XI DPR RI pada 26 september 2013. Dalam rapat tersebut, diputuskan harus ada pembangunan gedung kantor pusat dalam satu lokasi, dan juga pembangunan gedung kantor di daerah dilakukan secara bertahap.

“Tapi sayang, hasil rapat antara dua lembaga ini, tidak dihormati OJK. Malahan terlihat diabaikan begitu saja usulan Komisi XI DPR tersebut. Hal ini bisa dilihat dari arahan dewan komisioner OJK pada rapat dewan komisioner tanggal 30 November 2016, yang tetap menginginkan opsi sewa untuk gedung kantor OJK. Memang dalam arahan tersebut ada dua opsi, yaitu opsi kontrak sewa dan pembelian untuk gedung kantor mereka,” kata Uchok.

Uchok menambahkan, untuk melanjutkan dua opsi ini, OJK memilih gedung Wisma Mulia 1 dan 2. Pihak pemilik gedung Wisma Mulia 1 melalui PT. Sanggarcipta Kreasitama menyampailan penawaran harga gedung Wisma mulia 1 sebesar USD. 428 juta atau sebesar Rp.5.6 Triliun.

“Tapi ternyata alokasi anggaran untuk opsi pembelian ini terlalu tinggi sehingga tidak mampu memenuhi anggaran untuk kepemilikan gedung kantor Wisma Mulia 1 tersebut,” kata Uchok.

“Dengan demikian, untuk membeli gedung kantor Wisma Mulia hanya menjadi “ngiguan” para pejabat OJK saja. Pada akhirnya, terpaksa juga OJK harus menyewa buat kantor pusat dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp.489.2 miliar. Dengan rincian untuk menyewa gedung wisma mulia 1 sebesar Rp.412.3 miliar, dan untuk sewa gedung mulia 2 sebesar Rp.76.9 miliar,” pungkasnya.

Namun, kata Uchok, anggaran sebesar Rp.489.2 miliar masih belum cukup. OJK masih harus mengeluarkan anggaran lagi untuk pekerjaan jasa kontruksi dalam rangka penyedia ruang kerja dan prakondisi ruang kerja sebesar Rp.19.7 miliar. Atau untuk angka yang lebih Riil, OJK membutuhkan anggaran sebesar Rp.34.6 miliar untuk penataan untuk keseluruhan gedung wisma 1 dan 2.

“Selain itu, yang menjadi pertanyaan berapa anggaran fee yang keluar jika realisasi sewa gedung sebesar Rp.489.2 miliar tersebut. Bila mendengar dan membaca dari agen properti yang fokus pada jual beli atau sewa menyewa akan jatuh fee berkisar antara 1 – 3 persen,” katanya.

“Asyik bukan, bila mendapat fee berkisar 1 – 3 dari realisasi anggaran sebesar Rp.489.2 miliar. Kemudian pertanyaan, ayo masuk kantong pejabat siapa fee tersebut. Itu bukan urusan rakyat tapi lebih baik meminta kepada aparat hukum untuk melakukan penyelidikan fee fee itu. Karena anggaran OJK untuk sewa menyewa Gedung kantor bukan hanya sebesar Rp.489.2 miliar,Tapi bisa sampai sebesar Rp.1.6 trilun,” ujarnya.

Dengan rincian sebagai berikut, Rencana anggaran OJK untuk sewa kantor adalah pada tahun 2016 sebesar Rp.203.2 miliar, pada tahun 2017 sebesar Rp. 188.9 miliar, pada tahun 2018 sebesar Rp. 207.7 miliar, pada tahun 2019 sebesar Rp.217.6 miliar, dan pada tahun 2020 sebesar Rp.790 Miliar.

(HY)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polda Riau Tangani 53 Kasus Karhutla Sepanjang 2020

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Riau berhasil menangani 53 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam kurun waktu Januari-Agustus 2020, yang terjadi di Bumi Lancang Kuning.

“Untuk jumlah total tersangka kebakaran lahan sejak awal Januari hingga awal Agustus ini, sebanyak 61 orang,” Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto, Selasa (4/8).

Dari 53 kasus, 4 kasus di antaranya berstatus penyidikan dan satu kasus berstatus tahap I. Kemudian 48 kasus lainnya kini memasuki tahap II.

Sejumlah kasus tersebut tersebar di berbagai kabupaten. Sunarto menjelaskan, Ditreskrimsus Polda Riau menangani 2 kasus dengan 2 tersangka yang keduanya merupakan perusahaan yang beroperasi di Riau, yakni PT DSI dan PT BMI.

Polres Indragiri Hilir menangani 8 kasus dengan 9 tersangka, Polres Indragiri Hulu kini menangani 2 kasus dengan 4 tersangka, Polres Pelalawan menangani 2 kasus dan 2 tersangka. Kasus terbanyak ditangani Polres Rokan Hilir yang mencapai 13 kasus dengan 15 tersangka.

Selanjutnya, Polres Bengkalis terdapat 12 kasus dengan 13 tersangka. Untuk Polres Siak kini menangani 3 kasus dengan 4 orang tersangka. Lalu, Polres Dumai ada 3 kasus dengan 3 orang tersangka.

Polres Meranti menangani 4 kasus karhutla dengan 4 tersangka. Terakhir, Polresta Pekanbaru menangani 4 kasus dengan 5 orang tersangka.

“Total lahan yang terbakar yang ditangani kepolisian mencapai 336,9475 hektar. Ini terbagi atas Ditreskrimsus Polda Riau menangani seluas 104,07 hektare, Polres Inhil 28 hektar, Polres Inhu 7,5 hektare, Polres Pelalawan 4,5 hektare, Polres Rohil 36,325 hektare, Polres Bengkalis 142,83 hektare, Polres Siak 3,5 hektare, Polres Dumai 7 hektare, Polres Meranti 2,0375 hektare dan Polresta Pekanbaru 1,185 hektare,” pungkasnya.

(HY)

Continue Reading

Hukum

Nadiem Makarim Dilaporkan ke Komnas HAM

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) melaporkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim, ke Komnas HAM dengan nomor agenda B2801.

“Mahasiswa menilai telah terjadi dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim,” ujar mahasiswa Unnes Franscollyn melalui keterangan tertulis, Senin (03/08).

Ia menyatakan alasan melaporkan Nadiem karena dinilai tidak responsif terhadap kondisi perekonomian di kala pandemi Covid-19. Menurut pelapor, hal ini nampak dari kewajiban membayar biaya kuliah secara penuh kendati pembelajaran dilakukan secara virtual.

Sebelum melaporkan Nadiem ke Komnas HAM, mahasiswa juga menggugat regulasi Uang Kuliah Tunggal ke Mahkamah Agung. Mahasiwa mengajukan uji materi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung

“Jika situasinya pandemi dan perkuliahan dilakukan secara daring maka ada pembiayaan langsung dari Perguruan Tinggi seperti fasilitas air, penggunaan fasilitas gedung, fasilitas wifi dan sebagainya yang tidak diterima oleh mahasiswa namun tetap harus dibayarkan secara penuh,” ujar Franscollyn, Selasa 22 Juli 2020.

Lebih lanjut, Mendikbud juga diduga melakukan tindak pembiaran terhadap perilaku represif yang acap kali dilakukan oleh kampus kepada mahasiswa. Hal ini nampak dari telah dilayangkannya beberapa surat drop out dan skorsing oleh kampus kepada mahasiswa yang menuntut keringanan biaya kuliah di masa pandemi.

Franscollyn mencontohkan ada mahasiswa Unes mendapat surat panggilan sidang etik karena melakukan demonstrasi menuntut keringanan biaya kuliah.

“Kasus lain, Universitas Nasional yang memberikan sanksi akademik berupa drop out kepada tiga mahasiswa, skorsing kepada tiga mahasiswa dan peringatan keras kepada lima belas mahasiswa yang menuntut transparansi dan keringanan biaya kuliah,” ujarnya.

Franscollyn mengungkapkan aduan ke Komnas HAM adalah tindak lanjut dari gerakan mahasiswa yang sebelumnya telah melakukan permohonan hak uji materi Permendikbud No. 25 Tahun 2020 tentang pembiayaan kuliah di masa pandemi ke Mahkamah Agung pada Selasa, 22 Juli 2020.

IG

Continue Reading

Hukum

Anita Kolopaking Mangkir dari Panggilan Polri

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pengacara Djoko Tjandra Anita Kolopaking tidak memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri, hari ini.

Anita sebelumnya dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus surat jalan untuk Djoko Tjandra.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyatakan, pihaknya telah menerima surat ketidakhadiran Anita Kolopaking pada hari ini. Dalam suratnya, Anita sedang memberikan keterangan di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

“Yang bersangkutan tidak hadir, ada suratnya karena dia sedang mengurus ke LPSK,” kata Argo saat dikonfirmasi, Selasa (4/8).

Karena itu, Argo menyatakan pihaknya akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Anita. Rencananya, Anita akan diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri pada Jumat, 7 Agustus 2020 mendatang.

“Anita tetap dilayangkan surat panggilan kedua oleh penyidik untuk hadir hari Jumat untuk didengar keterangan sebagai tersangka,” kata Argo.

(HY)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC