Connect with us

Ekbis

Wah, Rasio Utang Pemerintah Bisa Terus Meningkat Hingga 2024

Tayang

,

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Utang pemerintah terus bertambah selama sepuluh tahun terakhir. Posisinya pada 31 Desember 2019 mencapai Rp4.779,28 triliun. Laju kenaikan posisi utang per tahun pada era Pemerintahan Jokowi I secara rata-rata meningkat dibanding era pemerintahan Megawati, SBY I dan SBY II.

Pemerintah terus menjelaskan, meski secara nominal meningkat pesat, rasionya atas Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terkendali. Rasio sebesar 30,18% pada akhir 2019 diklaim terkendali dan tidak melanggar batas yang diperbolehkan oleh Undang-undang (60%). Bagaimanapun, rasionya cenderung meningkat dari 24,68% pada akhir 2014. Pada semua era pemerintahan sebelumnya, sejak Gus Dur, rasio menurun.

Pemerintahan juga sering menjelaskan bahwa peningkatan utang dan rasionya itu dalam rangka produktif. Kerap disosialisasi tentang berbagai proyek strategis nasional. Ditampilkan antara lain tambahan dan perbaikan jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan semacamnya.

Pihak pengkritik menyampaikan beberapa sanggahan. Antara lain berupa analisis tentang belanja modal yang tidak meningkat signifikan bahkan cenderung stagnan. Sementara itu, pembayaran bunga utang justeru meningkat pesat. Kritik lain yang lebih mendasar mempertanyakan konsep produktif yang mestinya berupa dampak atas PDB (pertumbuhan ekonomi), yang ternyata tidak mengalami perbaikan. Bukankah jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik tadi harusnya meningkatkan produksi nasional secara lebih cepat.

Pandemi covid-19 memaksa Pemerintah merevisi APBN secara radikal. Bukan hanya besaran, melainkan juga prosedurnya. Jika APBN Perubahan memerlukan Undang-Undang dengan segala prosesnya, maka kini hanya dengan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres nomer 54 tanggal 3 April menjadi APBNP pertama tahun 2020. Perpres nomer 72 tanggal 24 Juni menjadi APBNP kedua.

Postur APBN 2020 menjadi berubah sangat signifikan. Belanja Negara semula direncanakan sebesar Rp2.540,42 triliun oleh APBN, direvisi menjadi Rp2.613,72 triliun oleh Perpres 54, dan diubah lagi menjadi Rp2.739,17 triliun oleh Perpres 72. Pendapatan Negara yang semula Rp2.233,20 triliun, menjadi Rp1.760,88 triliun, dan kini menjadi Rp1.699,95. Dengan demikian, defisit makin melebar, hingga mencapai Rp1.039,22 triliun.

Pembiayaan utang tahun 2020 semula direncanakan dalam APBN sebesar Rp351,85 triliun. Melonjak menjadi Rp1.760,88 triliun dalam Perpres nomer 54. Bertambah lagi menjadi Rp1.699,95 triliun dalam Perpres nomer 72. Besaran ini merupakan rencana tambahan utang secara neto melalui pengelolaan APBN.

Apakah posisi utang (outstanding) pada akhir tahun 2020 akan bertambah sebesar itu dibandingkan posisi akhir tahun 2019? Tidak demikian juga. Ada faktor tambahan, yaitu penguatan atau pelemahan kurs rupiah antara dua tanggal posisi tersebut dinyatakan. Sekitar 38 persen utang Pemerintah pada akhir 2019 merupakan utang dalam mata uang asing. Sedangkan posisi utang dinyatakan dalam nilai rupiah.

Faktor kurs ini “menguntungkan” karena rupiah menguat terhadap dolar jika dibandingkan antara 31 Desember 2019 (Rp13.901) dengan 31 Desember 2018 (Rp14.481). Tampaknya akan berbeda pada akhir 2020 nanti. Kini kurs di kisaran Rp14.500, dan Bank Indonesia menargetkan pada akhir 2020 bisa bertahan di kisaran Rp15.000. Utang akan bertambah karena faktor ini sekitar Rp195 triliun.

Dengan perhitungan demikian, maka posisi utang pemerintah setahun ini akan bertambah dari pembiayaan utang (Rp1.220,46 triliun) dan dari pelemahan kurs (RP195triliun). Faktor lain pengaruhnya sangat kecil. Posisi utang menjadi sebesar Rp6.195 triliun pada akhir 2020.

Pemerintah sendiri memprakirakan rasio utang atas PDB pada akhir 2020 berdasar Perpres 54 sebesar 36,38%. Kemudian direvisi lagi berdasar Perpres 72 menjadi 37,60%. Suatu lonjakan yang luar biasa jika dibanding akhir tahun 2019 yang hanya 30,18%.

Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2021 kepada DPR pada 12 Mei. Pembahasan KEM-PPKF merupakan bagian dari penyusunan APBN 2021. Dalam dokumen itu ada proyeksi fiskal, termasuk rasio utang atas PDB hingga tahun 2024.

Dokumen masih berdasar Perpres 54 yang memprakirakan rasio utang sebesar 36,38% pada akhir 2020. Proyeksi tahun-tahun selanjutnya berupa rentang angka, batas bawah dan atas. Jika dihitung besaran tengahnya, maka proyeksi sebagai berikut: 37,32% (2021), 37,02% (2022), 36,91% (2023), dan 36,78% (2024).

Ketika pembahasan berlangsung dalam Rapat Panja terkait di DPR tanggal 24-25 Juni, Pemerintah mempresentasikan besaran berdasar Perpres 72. Seperti yang dikemukakan di atas, prakiraan rasio akhir 2020 telah berubah menjadi 37,60%. Tidak diinformasikan proyeksi tahun-tahun setelahnya dalam paparan yang beredar di publik. Logikanya juga akan lebih besar. Akan mencapai 38% pada akhir 2024.

Tentang proyeksi hingga tahun 2024, ada baiknya kita mengingat pengalaman krisis 1997/98. Meski berbeda dan kemungkinan dampak pandemi tidak sebesar krisis dalam hal rasio utang, tetap perlu dimengerti polanya. Rasio utang terus meningkat pesat selama 4 tahun, hingga tahun 2000. Turunnya kemudian berlangsung perlahan. Setelah 16 tahun atau pada 2010 baru rasionya setara 1996.

Proyeksi rasio dari dokumen KEM-PPKF yang masih berdasar Perpres 54, mencoba mempertahankan rasio pada posisi akhir tahun 2020. Diproyeksikan hanya akan naik turun sekitar 1%. Suatu skenario yang terlampau optimis.

Satu masalah yang jelas masih akan dihadapi adalah defisit yang besar, karena pendapatan tak mudah digenjot drastis sekalipun perekonomian berangsur pulih. Sementara itu, PDB tak serta merta naik pesat, dan dimulai dari baseline yang cukup rendah akibat pandemi.

Kemampuan pemerintah membayar utang menjadi tidak terlampau besar. Laju penambahan utang memang bisa diharapkan tidak setinggi tahun 2020. Namun masih mungkin di atas rata-rata kondisi normal, atau setidaknya setara. Rata-rata kenaikan utang 2010-2019 sebesar 11,73% per tahun. Jika dilihat rata-rata kurun 2015-2019, mencapai 12,96%.

Sementara itu rata-rata kenaikan PDB nominal (harga berlaku) 2010-2019 sebesar 12,96% per tahun. Jika dilihat rata-rata kurun 2015-2019, hanya sebesar 8,48%.

Dengan demikian, kemungkinan laju pertumbuhan posisi utang masih lebih tinggi dari laju PDB nominal. Tingkat kehati-hatian bisa diperbaiki, antara lain lebih menahan diri dalam berutang dibanding era sebelumnya. Namun, ruang fiskal yang amat sempit, hanya bisa mengurangi jarak keduanya. Rasio utang tetap akan naik, meski perlahan.

Tentu realisasi masih menunggu hingga waktunya nanti. Melihat perekembangan terkini, penulis memprakirakan rasio yang lebih besar dari perhitungan Pemerintah. Defisit dan kemudian pembiayaan utang 2020 akan lebih besar dari target, sedangkan kurs rupiah berpotensi melampaui Rp15.000. Rasio utang bisa mencapai 38%. Dengan tingkat kehati-hatian yang cukup memadai pun dalam pengelolaan utang, rasio masih akan berkisar 40% pada tahun 2024.

Penulis mengakui bahwa penambahan utang memang diperlukan dalam rangka mitigasi dampak ekonomi dari pandemi. Namun tentang akan bertambah sebesar itu, dan dengan rasio yang tinggi hingga beberapa tahun ke depan, perlu penjelasan yang lebih baik. Pemerintah harusnya lebih detil dan terbuka kepada publik tentang rencana pengelolaan utangnya. Rakyat perlu mengetahui secara cukup gamblang, dan DPR mestinya menyuarakan pikiran pembanding.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Freeport Siapkan Investasi Rp 220 Triliun selama 2020-2041

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT Freeport Indonesia (PTFI) menyiapkan investasi jangka panjang sebesar US$15,1 miliar atau Rp220,46 triliun (kurs Rp14.600 per dolar AS). Alokasi investasi terhitung 22 tahun, yaitu dari 2019 hingga 2041 mendatang. Nilai investasi itu belum termasuk pembangunan smelter. Demikian laporan rencana investasi Freeport yang dirilis, Selasa, 4 Agustus 2020.

Detailnya, nilai investasi yang disiapkan pada tahun lalu sekitar US$1 miliar, pada 2020 sekitar US$1,3 miliar, dan pada 2021 turun menjadi sekitar US$1 miliar. Kemudian, investasi Freeport kembali naik pada 2024 mendatang menjadi US$1,6 miliar. Namun, nilai investasi yang disiapkan tahun-tahun selanjutnya akan lebih rendah.

Pada 2035, Freeport hanya menyiapkan investasi sebesar US$100-200 juta. Lalu, pada 2041 sebesar US$600-700 juta.

Sementara, sejak 1973 hingga 2018, Freeport tercatat hanya mengalokasikan investasi sebesar US$15,8 miliar atau Rp230 triliun. Nilai investasi tertinggi terjadi pada 2013 sebesar US$1,1-1,2 miliar.

Freeport mengklaim pemerintah mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Pada 1992-2019 manfaat langsung yang diterima pemerintah senilai US$20,5 miliar dan tidak langsung sebesar US$45,8 miliar. Manfaat langsung ini berasal dari pembayaran pajak, royalti, dividen, pembayaran lain.

Sementara, manfaat tidak langsung berasal dari pembayaran gaji karyawan, pembelian dalam negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri. Total manfaat langsung yang diterima pemerintah lebih tinggi dari Freeport McMoran Inc selaku pemegang saham Freeport sekitar 40 persen. Total yang didapat Freeport McMoran selama 1992-2018 sebesar US$13,5 miliar.

Continue Reading

Ekbis

Pemerintah Tetapkan Pajak Produk Pertanian Tertentu 1 Persen

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan  menetapkan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu tarif efektif pajak pertambahan nilai (PPN) produk pertanian tertentu turun menjadi 1 persen. Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. “Sekarang petani dapat memilih untuk menggunakan mekanisme nilai lain atau mekanisme normal,” kata Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu, Selasa, 4 Agustus 2020.

Sebelum PMK 89/2020 terbit, barang kena pajak yang berasal dari petani maupun kelompok petani dengan peredaran usaha di atas Rp4,8 miliar dikenai PPN 10 persen dari harga jual.

Febrio menuturkan melalui peraturan tersebut maka petani dapat memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu 10 persen dari harga jual sehingga tarif efektif PPN menjadi 1 persen dari harga jual. Berbagai barang hasil pertanian yang dapat menggunakan nilai lain adalah barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

“Untuk menggunakannya, petani hanya perlu memberitahukan kepada DJP terkait penggunaan mekanisme nilai lain tersebut pada saat menyampaikan SPT Masa PPN,” ujarnya.

Badan usaha industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1 persen dan tetap dapat mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan. “Pemungutan oleh badan usaha industri ini semakin meningkatkan kemudahan bagi petani dan kelompok petani,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah pernah memberikan fasilitas perpajakan bagi sektor pertanian berupa pembebasan PPN melalui PP 12 Tahun 2001 s.t.d.t.d. PP 31 tahun 2007.

Namun pada 2013 fasilitas tersebut dicabut oleh putusan Mahkamah Agung No 70 P/Hum/2013 sehingga atas penyerahan barang hasil pertanian menjadi terutang PPN.  “Sejak putusan dicabut hingga saat ini petani masih kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kemudahan yang ditawarkan PMK ini dapat menjadi penyelesaiannya,” kata Kacaribu.

Continue Reading

Ekbis

Indonesia Terancam Resesi Menyusul Sejumlah Negara Maju

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Indonesia terancam memasuki masa resesi setelah sejumlah prediksi menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua 2020 berada di zona minus atau negatif. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, di Jakarta (3/8) menyatakan, pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal II 2020 akan menyentuh nilai -6,09 secara year on year (yoy).  Jika pencapaian negatif berlanjut di kuartal III saat ini, maka Indonesia resmi  mengalami resesi.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, menduga, pertumbuhan kuartal kedua berada di kisaran -4,79 (yoy). Adapahn Kepala Ekonom Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean, menyatakan pertumbuhan Q2-2020 akan berada di posisi -5,1%. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri baru akan merilis nilai pertumbuhan Q2-2020 pada Rabu (5/8) esok.

Resesi adalah sebuah penurunan signifikan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan berlangsung selama berbulan-bulan. Sejumlah indikator menyatakan, resesi terjadi jika pertumbuhan ekonomi mengalami negatif selama dua kuartal berturut-turut secara yoy. Kendati demikian, resesi dianggap bagian tak terhindarkan dari siklus bisnis suatu negara. Pengusaha Sandiaga Uno dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Yudhoyono, juga menyatakan, kemungkinan Indonesia mengalami resesi kali ini sangatlah besar.

Penyebab resesi bisa bermacam-macam. Bisa karena utang yang berlebihan, inflasi yang terlalu besar, hingga guncangan ekonomi yang tiba-tiba karena pandemi virus Corona seperti saat ini.

Akibat pandemi virus Corona, beberapa negara maju sudah mengumumkan resesi yang mereka alami. Negara-negara itu terbentang di Asia, Eropa, dan Amerika. Berikut rangkumannya.

  1. Singapura

Singapura terjerumus dalam resesi setelah penutupan bisnis-bisnis di sana diperpanjang akibat penyebaran virus Corona.

Menyadur dari Bloomberg, dibandingkan dengan awal tahun, produk domestik bruto (PDB) Singapura turun -12,6% pada kuartal kedua. Begitu juga dengan nilai dolar Singapura. Dolar Singapura turun 0,2% menjadi S$ 1.3930 terhadap dolar Amerika Serikat.

  1. Jerman

Produk domestik bruto (PDB) Jerman menyusut turun sebesar -2,2% pada kuartal pertama. Menyadur dari DW, penurunan ini menjadi yang paling tajam sejak krisis keuangan global 2008 dan paling tajam kedua setelah reunifikasi Jerman.

Adapun resesi ini disebabkan oleh penurunan pengeluaran konsumen sebesar 3,2%, penurunan investasi perusahaan di pabrik dan peralatan sebesar 6,9%, penurunan ekspor sebesar 3,1%, dan penurunan impor sebesar 1,6%.

Menurut BBC, hal ini sangat disayangkan karena Jerman bisa dikatakan sebagai kekuatan besar dalam perdagangan global.

  1. Amerika Serikat

Melansir dari Sky News, selama periode 12 bulan terhitung dengan perhitungan bulanan, produk domestik bruto Amerika Serikat menunjukkan angka sebesar -32,9% pada kuartal kedua.

Peningkatan tingkat infeksi virus Corona membuat politisi semakin didorong untuk menyetujui datangnya bantuan-bantuan baru.

  1. Jepang

Jepang menjadi negara yang jatuh ke dalam resesi kuartal terakhir. Menyadur dari Japan Times, produk domestik bruto (PDB) Jepang menyusut menjadi -3,4% secara tahunan di kuartal 2020. Hal ini dikarenakan ekspor yang merosot dan pengeluaran konsumen yang terhambat karena social distancing.

     5-7. Italia, Spanyol, dan Perancis

Italia, Spanyol, dan Perancis masuk kedalam negara dengan penurunan ekonomi terburuk di antara negara-negara zona Eropa.

Menyadur Euractiv, tahun ini pengeluaran Italia akan turun 11,2%, sementara Spanyol akan turun sebanyak 10,9%. Sedangkan Perancis akan menjadi yang terendah dengan penurunan sebanyak 10,6%.

Kabar baiknya, telah diperkirakan bahwa ketiga negara ini akan bangkit kembali tahun depan dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 6,1% untuk Italia, 7,1% untuk Spanyol, dan 7,6% untuk Perancis.

IG/YD

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC