Connect with us

Hukum

ICW Gugat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Published

on

kartu prakerja

Channel9.id-Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) menggugat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait keterbukaan informasi pelaksanaan program Kartu Prakerja ke Komisi Informasi Publik (KIP).

Dalam persidangan yang berlangsung kemarin, Rabu (16/09), ICW menilai kementerian yang kini dipimpin Airlangga Hartarto dan Pelaksana Program Kartu Prakerja tak memahami keterbukaan informasi atas Program Prakerja.

“Kami berkesimpulan bahwa Kemenko Perekonomian tak paham keterbukaan informasi dan terindikasi mengulur waktu hingga menghambat hak warga untuk memperoleh informasi publik,” kata Peneliti ICW Almas Sjafrina dalam pesan tertulis, Kamis (17/09).

Baca juga: Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 6 Dibuka Siang Ini, Simak Caranya

Almas menuturkan sidang yang telah berlangsung selama tiga kali itu bermula dari tidak diberikannya dokumen terkait program Kartu Prakerja yang pihaknya ajukan pada 12 Mei 2020 lalu.

ICW menggugat agar tiga dokumen terkait program Kartu Prakerja dibuka ke publik.

Pertama, terkait notulensi rapat program Kartu Prakerja pada akhir 2019;  Kedua , soal dokumen mengenai mekanisme pendaftaran dan panduan pelaksanaan kurasi lembaga pelatihan yang mendaftar sebagai mitra program. Ketiga, perihal dokumen perjanjian kerja sama (PKS) antara manajemen pelaksana dengan delapan platform digital.

Delapan platform digital program Kartu Prakerja yang dimaksud antara lain, Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id.

Almas menyatakan hingga sidang ketiga pihak Kemenko Perekonomian masih belum menjawab masalah sengketa informasi. Selain itu, penjelasan dari pihak manajemen pelaksana Kartu Prakerja juga tak menjawab gugatan pihaknya.

“Penjelasan dari pihak manajemen pelaksana mengukuhkan ketertutupan badan publik dan menunjukkan bahwa pihak termohon tidak memahami dan memegang prinsip keterbukaan informasi,” ujarnya.

Berdasarkan penjelasan pada situs komisiinformasi.go.id, kuasa Kemenko Perekonomian selaku termohon menyatakan untuk permintaan informasi tentang notulen rapat program Kartu Prakerja akhir 2019 tidak bisa diberikan karena tidak dikuasai. Sementara, pembentukan pelaksana manajemen program yang berada di bawah Kemenko Perekonomian baru pada 17 Maret 2020.

Sedangkan informasi soal PKS antara pelaksana manajemen program Kartu Prakerja dengan delapan platform digital juga hanya bisa diperlihatkan, tetapi tidak untuk diberikan ke publik.

“Ada beberapa informasi dalam PKS yang dinyatakan oleh kedua belah pihak tidak boleh disampaikan ke publik,” kata kuasa Kemenko Perekonomian, Bobby sebagaimana dilansir dari situs KIP.

Program Kartu Prakerja menuai polemik lantaran proses penunjukan platform digital dalam program tersebut tertutup. Selain itu, program yang disediakan delapan platform digital juga banyak tersedia gratis di situs-situs lainnya, seperti kanal Youtube.

KPK pun ikut mengkaji program unggulan Presiden Joko Widodo tersebut. Dalam kajiannya, KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam empat aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program tersebut.

Empat aspek itu meliputi, proses pendaftaran peserta, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, hingga pelaksanaan program. Lembaga antirasuah itu pun sempat merekomendasikan agar program Kartu Prakerja gelombang 4 ditunda sambil dilakukan evaluasi.

Namun, kini program tersebut kembali berjalan dan sudah masuk gelombang 8. Dalam pendaftaran gelombang ke-8 tersebut, sebanyak 4,7 juta orang mendaftar, meskipun kuota yang tersedia pada gelombang ini hanya 800 ribu.Pemerintah membatasi pendaftaran Kartu Prakerja hanya sampai pada gelombang 10.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Ahok Resmi Cabut Laporan Pencemaran Nama Baik

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Basuki Tjahaya Utama atau Ahok resmi mencabut laporannya terkait pencemaran nama baik di Polda Metro Jaya. Pencabutan laporan tersebut diwakilkan oleh Ahmad Ramzy selaku kuasa hukum Ahok.

“Alhamdulillah hari ini kita secara resmi telah mencabut laporan polisi yang saya buat pada tanggal 17 Mei 2020 dan sudah saya tanda tangani pencabutan laporan polisinya,” jelas Ahmad Ramzy kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (28/09).

Kasus tersebut memang dilaporkan oleh Ahmad Ramzy selaku kuasa hukum Ahok. Dalam kasus itu, Ahok sebagai korban.

Baca juga: Polda Metro Jaya Amankan Terduga Pelaku Pencemaran Nama Baik Ahok

Ramzy melanjutkan salah satu pertimbangan pihaknya mencabut laporan tersebut adalah kedua tersangka, EJ (67) dan KS (47), sudah mengakui perbuatannya. keduanya juga sudah meminta maaf secara pribadi kepada Ahok  dan istri, Puput Nastiti Devi, serta keluarganya.

“Pertimbangannya salah satunya kedua tersangka telah mengakui dan menyesali perbuatan yang mereka lakukan dan mereka berjanji tidak akan mengulangi. Selanjutnya mereka juga menuliskan di media sosial mereka bahwa mereka menyesali perbuatannya,” jelasnya.

Di sisi lain, Ahok akhirnya mencabut laporan tersebut karena merasa iba terhadap kedua tersangka yang sudah berusia lanjut.

“Jadi yang berikutnya karena tersangka ini perempuan dan ada yang lanjut usia makanya pertimbangan Pak Ahok mencabut laporan ini. Kedua tersangka sudah saya jembatani mereka minta bertemu dengan Pak Basuki, saya pertemukan kedua tersangka di kediaman Pak Basuki,” tuturnya.

Ramzy kemudian memperlihatkan surat permohonan pencabutan laporan tersebut kepada wartawan. Berikut ini isi surat yang ditujukan ke Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya tersebut:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Ahmad Ramzy BA, Abud SH, MH

Sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/2865/V/YAN.2.5./2020/SPKT PMJ, tanggal 17 Mei 2020 yang saya buat atau laporkan ke pelayanan pengaduan SPKT Polda Metro Jaya, tentang telah terjadinya perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP telah dilakukan perdamaian diantara kedua belah pihak dengan jalan musyawarah atau kekeluargaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, saya selaku pelapor yang juga selaku korban mencabut laporan polisi yang pernah saya laporkan.

Demikian surat pencabutan laporan polisi ini saya buat sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan ataupun tekanan dari pihak lain, dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani semoga Bapak Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dapat mempertimbangkan dan mengabulkannya.

Yang Membuat,

Ahmad Ramzy BA, Abud SH MH.

IG

Continue Reading

Hukum

Aktivis Anti Korupsi Berharap Busyro Mundur Sebagai Pengacara Bambang Tri

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Koordinator Gerakan Anti Korupsi Yogyakarta (GAKY) Tri Wahyu KH berharap, Busyro Muqoddas mengundurkan diri dari tim pengacara Bambang Trihadmodjo. Putra Presiden RI ke-2, Soeharto itu menggugat Menteri Keuangan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) terkait Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri terhadap Bambang selaku Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games XIX-1997.

“Kami berharap Pak Busyro sebagai mantan Dewan Etik ICM mundur saja sebagai tim kuasa hukum Bambang Trihatmojo dan tetap fokus dalam memperjuangan keadilan bagi publik, bukan kasus privat. Apalagi sosok beliau saat ini sangat dibutuhkan rakyat Indonesia,” katanya, Minggu (27/09) dilansir CNN Indonesia.com.

Baca juga: Jadi Pengacara Bambang Tri, Busyro Muqoddas: Dia Menuntut Keadilan 

Wahyu mengaku khawatir, putra mantan penguasa Orba itu memilih Busyro tidak sekedar karena yang bersangkutan merupakan advokat profesional. Melainkan juga pertimbangan bahwa Busyro yang juga mantan ketua Komisi Yudisial (KY) RI selama ini terkenal konsisten dalam memperjuangkan hak-hak publik, dan tetap kritis pada rezim yang berkuasa.

Terlebih, lanjut Wahyu, rezim sekarang telah menjadikan KPK semakin jauh dari independensinya, pasca revisi Undang-Undang KPK. Ditambah lagi janji penegakan HAM di rezim sekarang yang juga masih menjadi pepesan kosong.

Sementara Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Trisno Raharjo berpendapat bahwa Busyro yang juga Ketua PP Muhammadiyah, secara pribadi pasti memiliki pertimbangan sendiri ketika memutuskan sebagai kuasa hukum Bambang Trihatmodjo.

Trisno mengaku paham dengan sepak terjang dan pilihan Busyro  dalam menangani suatu kasus. Sebab, sejak tahun 1993, dirinya telah mengikuti aktivitas Busyro sebagai advokat.

“Beliau (Busyro) akan mengambil sikap sama, dan menurut saya bila ada yang tidak sesuai dengan pandangan pembelaannya, maka saya meyakini beliau akan mundur dari tim,” kata Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) ini.

Sebagaimana diketahui, Putra Presiden RI ke-2 Soeharto itu sedang menggugat Keputusan Menkeu No.108/KM.6/2020 Tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri terhadap Bambang selaku Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara (KMP) SEA Games XIX-1997.

Busyro sendiri mengakui bahwa dirinya masuk dalam tim hukum Bambang Trihatmodjo. Ia memilih tetap berada dalam tim hukum tersebut lantaran kasus tersebut menurutnya bukan kasus korupsi.

Gugatan yang diajukan Bambang menurutnya lebih kepada kasus administrasi.

“Perkara klien kami bukan perkara dugaan korupsi. Dia dicegah paspornya oleh Pemerintah RI cq Menteri Keuangan RI. Perkaranya merupakan kasus administrasi dan menjadi kewenangan PTUN DKI,” kata Busyro, Sabtu (26/09).

IG

Continue Reading

Hukum

RUU Kejaksaan, Akan Ada Rebutan Kewenangan dan Hilangnya Fungsi Saling Koreksi

Published

on

By

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Kejaksaan minta perluasan kewenangan penyidikan yang diperkuat dalam naskah Rancangan Undang-Undang Kejaksaan tahun 2020 selain pada tindak pidana tertentu.

Penambahan frasa  kalimat dalam RUU Kejaksaan yang menyebutkan,  “penyidikan pada tindak pidana lainnya”. Padahal, padahal tugas utama kejaksaan semestinya berfungsi sebagai unsur utama lembaga penuntutan dan ini lazim di seluruh dunia.

Di dalam KUHAP, ada konsepsi diferensiasi fungsional guna adanya batasan, pembagian tugas dan wewenang agar ada mekanisme saling checking antar lembaga penegak hukum. Sehingga, akan terjadi saling tahu dimana terjadi hambatan untuk dapat saling mengkoreksi.  Namun jika jaksa juga masuk dalam penyelidikan, penyidikan ini bisa jadi hilangkan titik keseimbangan antar lembaga penegak hukum karena polisi  dan jaksa sama sama dalam fungsi eksekutif menjalankan kekuasaan kehakiman bila dalam konteks penegakan hukum pidana.

Meskipun demikian jika membaca RUU Kejaksaan di dalam pasal 1 ayat 1 jo penjelasan RUU  pada point 2 sangat tampak terlihat hasrat bahwa RUU Kejaksaan yang baru ditujukan untuk melakukan penyempurnaan kewenangan  khususnya  penyelidikan dan penyidikan. Maka, jika ini disetujui akan terjadi timbul keruwetan, benturan kepentingan dalam sistem peradilan pidana, saling rebut kekuasaan dan kewenangan.

RUU  Kejaksaan yang dimaksud demi menguatkan eksistensi fungsi insitusi akan hilang tujuannya jika ranah penyelidikan tanpa batas juga ditarik oleh jaksa. Hal ini akan membuat lembaga antar sesama penegak hukum dapat jalan masing masing, perang kewenangan atas nama Undang-Undang sehingga ego sektoral antar penegak hukum semakin mengerucut. Apalagi jaksa diketahui sebagai satu satunya institusi yang dapat menentukan apakah suatu perkara dapat diajukan ke tahap penuntutan atau tidak, termasuk sebagai pengendali perkara (asas dominus litis). Bila ditambah kewenangan penyelidikan dan penyidikan maka hilanglah konsep diferensiasi fungsional. Hilanglah saling kontrol antar penegak hukum karena bisa dihandle jaksa sendiri maka terjadilah kesemerawutan dalam penegakan hukum.

Agar profesional maka diharapkan semestinya dalam RUU ini  saatnya mengembalikan fungsi jaksa sebagai unsur utama dalam sistem peradilan dalam penuntutan dan pengkoreksi di tingkat tugas tugas penyidik kepolisian. Bukan pula masuk untuk  jadi berfungsi sebagai penyidik  dan tugas yang sifatnya konsultatif dan rekomendasi pada pemerintah.

*Dosen Hukum Pidana Universitas Bung Karno

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC