Connect with us

Hukum

Kasus Hukum Rizieq, Arteria Dahlan: Polisi Lebih Tahu

Published

on

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Arteria Dahlan meyakini kepolisian akan bekerja profesional dalam menindaklanjuti laporan tindak pidana dengan terduga Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.

“Untuk kasus yang dihadapi tersebut, pihak kepolisian dinilai lebih tahu mau dilanjutkan atau tidak,” kata Arteria di Jakarta, Rabu (11/11).

“Kalau masalah hukumnya itu urusan Habib Rizieq dengan aparat penegak hukum. Nah, ini kan negara Indonesia negara hukum. Jadi, tinggal dilihat ke sana,”sambungnya.

Baca juga: Henri Yosodiningrat Minta Polisi Proses Rizieq Shihab

Arteria menjelaskan polisi bertindak atas bukti-bukti yang ada sehingga jangan lagi ada pihak-pihak yang mengiring opini DPR dan juga pemerintah mengintervensi kasus hukum Rizieq Shihab.

“Tentunya kami ataupun Presiden Jokowi tidak bisa mengintervensi penegakan hukum maupun status hukumnya Habib Rizieq. Silakan ditanyakan kepada aparat penegak hukum,” ujarnya.

Selain itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu juga menuturkan bahwa polisi bergerak atas bukti-bukti yang ada sehingga jangan dipersepsikan pihak kepolisian sengaja melakukan kriminalisasi terhadap Imam Besar FPI tersebut.

“Yang penting, polisi dalam menegakkan hukum selalu mengedepankan tentang hukumnya dan percayalah polisi saat ini juga mengedepankan tentang hukumnya. Tidak ada yang namanya kriminalisasi atau politisasi penegakan hukum. Semua ini ‘kan terawasi dengan baik,” ungkapnya.

Arteria mengatakan bahwa Komisi III DPR selalu mengawasi Polri dalam bertindak sehingga tidak mungkin polisi melakukan kriminalisasi dalam mengusut kasus Rizieq Shihab.

“Kami yang di Komisi III ini ‘kan ada fraksinya sembilan serta punya pandangan dan perspektifnya sendiri-sendiri. Pastinya membuat kerja-kerja kepolisian harus lebih hati-hati lagi. Percayalah Polri serius bekerja,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat hukum Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul menilai kasus hukum yang dituduhkan kepada Rizieq tidak lantas batal hanya karena yang bersangkutan bertahun-tahun ada di negara lain. Kalaupun sudah di-SP3 atau dihentikan, kata dia, bisa dibuka kembali asalkan ada bukti-bukti baru. Jika Habib Rizieq tidak terima kasus yang menjeratnya kembali dibuka, lanjut dia, bisa mengajukan praperadilan.‎

Sebagaimana diketahui, Rizieq meninggalkan Indonesia saat kasus dugaan chat pornografinya bersama Firza Husein menyeruak. Saat itu, Rizieq ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Namun, kemudian dihentikan atau SP3.

IG

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Bukan Lagi Terperiksa, Polri Secara Resmi Menahan Munarman

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan Polri resmi menahan mantan sekretaris umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana terorisme.

Menurut dia, Munarman tidak lagi berstatus terperiksa, tetapi resmi ditahan sejak 7 Mei 2021.

“Terhitung mulai 7 Mei 2021 statusnya sudah ditahan,” kata Argo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/5).

Sebelumnya, penyidik Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri telah mengirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kasus dugaan tindak pidana terorisme atas nama tersangka Munarman ke Kejaksaan Agung.

Baca juga: Densus 88 Tangkap 3 Eks Petinggi FPI, Diduga Terkait Kasus Munarman

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap mantan sekretaris umum Organisasi Front Pembela Islam (FPI) Munarman pada Selasa (27/4) di rumahnya, di Pamulang, Tangerang Selatan.

Penangkapan Munarman terkait kegiatan pembaiatan yang dilakukan di Makassar, Jakarta, dan Medan.

Munarman diduga menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat untuk melakukan tindakan terorisme, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Setelah penangkapan Munarman, Tim Densus 88 Antiteror menangkap tiga mantan petinggi FPI di Kota Makassar, Selasa (4/5). Selain itu, Desus 88 Antiteror Mabes Polri bersama tim Polda Sulsel juga menggeledah bekas markas organisasi FPI di Jalan Sungai Limboto, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulsel, Selasa (4/5).

Sejumlah barang-barang diamankan petugas, seperti satu kardus berwarna cokelat, papan nama, dan sebuah bungkusan plastik warna merah, termasuk spanduk bertuliskan logo dan nama FPI. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan jaringan peledakan bom bunuh diri yang dilakukan pasangan suami istri di Gereja Katedral Makassar pada Ahad, 28 Maret 2021.

Pelaku bom bunuh diri diketahui terlibat dalam kelompok kajian di Vila Mutiara Biru yang berafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

IG

Continue Reading

Hot Topic

Rizieq Shihab Dituntut 10 Bulan Penjara

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut 10 bulan penjara terhadap Muhammad Rizieq Shihab dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan dan menghalang-halangi petugas Covid-19 saat mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor. Eks pentolan FPI itu dinilai jaksa telah terbukti melakukan kedua hal tersebut.

“Menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan, tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat,” kata jaksa saat membacakan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (17/5).

Rizieq dkk diyakini bersalah melanggar pasal berlapis, yakni:

  1. Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau
  2. Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, atau
  3. Pasal 216 ayat (1) KUHP.

“Menjatuhkan pidana penjara para terdakwa Muhammad Rizieq bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq berupa dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan. Membebankan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,” ujar jaksa.

Baca juga: Rizieq Shihab Ajukan Penangguhan Penahanan 

Jaksa menyebut Rizieq diyakini datang menghadiri acara yang digelar di pondok pesantren miliknya tanpa memperoleh izin dari satuan tugas COVID-19. Habib Rizieq juga disebut melanggar masa karantina mandiri yang seharusnya dijalankannya selama 14 hari.

“Terdakwa dengan tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari satuan tugas COVID-19 Kabupaten Bogor dan melanggar masa karantina mandiri 14 hari, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 terdakwa tetap saja mengagendakan untuk hadir melaksanakan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan masjid dan peresmian Stadion Markaz Syariah TV di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah miliknya yang ada di Kp Babakan Pakancilan Desa Kuta Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor,” kata jaksa.

Jaksa mengatakan kedatangan Habib Rizieq ke Megamendung disambut oleh kurang lebih 3 ribu orang. Masyarakat yang datang, disebut jaksa tidak hanya berasal dari lingkungan pondok pesantren melainkan juga luar pondok pesantren.

“Setibanya terdakwa di Simpang Gadog Kabupaten Bogor hingga ke pondok pesantren miliknya tersebut terdakwa telah disambut oleh lebih kurang 3.000 orang yang hadir, baik yang datang dari lingkungan pondok pesantren itu sendiri maupun dari luar lingkungan pondok pesantren,” kata Jaksa.

Menurut jaksa, Habib Rizieq tidak berupaya mengimbau agar masyarkat tidak berkerumun. Namun Habib Rizieq disebut justru ikut bergabung dalam kerumunan dan membiarkan acara yang dihadirikan berlangsung selama 3 jam.

Jaksa menilai perbuatan Habib Rizieq melanggar keputusan Bupati Bogor. Keputusan tersebut terkait perpanjangan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

“Sehingga perbuatan terdakwa telah melanggar keputusan Bupati tentang perpanjangan kelima pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar adaptasi Kebiasaan Baru menuju masyarakat sehat aman dan produktif di kota Bogor,” pungkasnya.

IG

Continue Reading

Hukum

Polda Sumut Buru Lima Tahanan BNNP yang Kabur

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Polda Sumatera Utara (Sumut) memburu lima tahanan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumut yang kabur. Diketahui, Kelima tahanan tersebut kabur setelah menyiram petugas menggunakan air cabai.

Kabid Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi menyampaikan, Polda Sumut melalui Ditres Narkoba sudah berkoordinasi dengan BNNP Sumut untuk mengejar kelima tahanan tersebut.

“BNN dengan Ditres Narkoba sudah berkoordinasi untuk menindaklanjuti pengejaran,” kata Hadi, Senin 17 Mei 2021.

Sebelumbnya, enam tahanan BNNP Sumut kabur dari penjara, Minggu 17 Mei 2021 dini hari sekitar pukul 01.30 WIB. Para tahanan narkoba tersebut berhasil kabur setelah salah seorang di antaranya menyiram air cabai ke wajah petugas jaga

Baca juga: Tahanan Kasus Narkoba Kabur, DPR Minta Kemenkumham Evaluasi Pengawasan Lapas

Kabid Pemberantasan BNNP Sumut, Kombes Sempana Sitepu menyatakan, peristiwa kaburnya enam tahanan itu terjadi saat seorang tahanan laki-laki dari Blok B kamar 01 berteriak minta air minum.

Saat petugas jaga yang membawa satu galon air minum ke dalam sel, tiba-tiba wajahnya disiram air cabai oleh tahanan.

“Selanjutnya tahanan tadi mendorong dan memukul petugas. Tidak ingin tahanan kabur, petugas jaga sempat melakukan perlawanan,” ujar Sempana Sitepu.

Sempana menyatakan, petugas jaga itu kembali dipukuli dan ditarik oleh tahanan masuk ke lorong sel. Adanya perlawanan tersebut membuat enam tahanan bernama Rahmat Hidayatulloh, Zulfikar, Muhammad Junaidi, Irwanda, Marzuki Ahmad dan Salim Saragih berhasil kabur.

“Ketika dilakukan pengejaran, satu tahanan bernama Salim Saragih berhasil ditangkap petugas piket di Jalan Balai POM,” kata Sempana.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC