Connect with us

Hukum

Koalisi Minta Kekerasan Penggusuran Taman Sari Bandung Diusut Tuntas

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Polda Jawa Barat dan Polres Bandung untuk mengusut tuntas tindakan kekerasan yang dialami korban penggusuran paksa di Tamansari, Kota Bandung, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.

Diketahui sebelumnya, warga korban penggusuran paksa Taman Sari, Bandung, yang sedang berjuang mempertahankan hak tempat tinggalnya diserang orang tidak dikenal berpakaian preman pada Kamis 11 Februari 2021.

Sekelompok orang tidak dikenal tersebut melakukan penyerangan dengan membawa senjata tajam dan tumpul, seperti kayu balok, besi, linggis.

Direktur Eksekutif Institute of Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menduga kekerasan itu dilakukan preman yang merupakan pekerja proyek rumah deret PT Sartonia Agung.

“Mendesak Kepolisian untuk mengusut tindak kejahatan kekerasan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Orang Tak Dikenal yang sebagian diduga kuat pekerja proyek rumah deret PT Sartonia Agung,” kata Erasmus Napitupulu dalam keterangannya, Senin 15 Februari 2021.

Selain membawa senjata tajam, penyerangan itu disertai dengan tindakan mengancam dan mengintimidasi warga, pembela HAM dan jurnalis yang bertugas.

Eramus menyatakan, tindakan orang tidak dikenal yang melakukan penyerangan yaitu dengan merusak tanaman pangan yang menjadi sumber makanan sehari-hari warga korban penggusuran paksa.

Termasuk, mengusir paksa warga korban dan menutup akses tempat tinggal warga dengan membuat pagar dari seng dan menyerang warga dan para Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang tengah mendampingi bertugas.

“Tindakan barbar penuh kekerasan yang orang tak dikenal tersebut menyebabkan warga luka-luka hingga mengakibatkan lebam pada wajah dan badan,” kata Eramus.

Berdasarkan keterangan warga di lokasi ketika kejadian penyerangan berlangsung terdapat beberapa petugas keamanan yang berjaga, namun membiarkan tindak kekerasan yang terjadi.

“Pembiaran ini mengindikasikan adanya kerjasama yang terorganisir dari pihak yang berkepentingan atas proyek rumah deret PT Sartonia Agung. Bentuk serangan seperti ini juga turut menambah panjang daftar kasus serangan terhadap Pembela HAM dan Paralegal yang mengalami peningkatan setiap tahunnya,” katanya.

Atas serangan tersebut, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak polisi mengusut tuntas tindakan kekerasan yang dialami korban penggusuran di Tamansari.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Aksi Koboi di Cengkareng, IPW: Hukum Oknum Polisi Diduga Pelaku Penembakan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Aksi penembakan yang diduga dilakukan oknum polisi di Cengkareng mengakibatkan 3 orang tewas dan 1 luka, menunjukkan Jakarta semakin tidak aman.

Peristiwa itu terjadi sekira jam 04.30 WIB di RM Kafe RT.12/04 Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Kamis, 25 Februari 2021,

Ind Police Watch (IPW) mendesak, oknum polisi yang diduga sebagai pelaku penembakan itu dijatuhi hukuman. Pun Kapolres Jakarta Barat harus segera dicopot dari jabatannya.

“Ada dua alasan kenapa Kapolres Jakarta Barat harus dicopot. Pertama, sebagai penanggungjawab keamanan wilayah dia membiarkan ada kafe yang buka hingga pukul 04.00, padahal saat ini tengah pandemi Covid 19,” kata Ketua Presidium Ind Police Watch Neta S Pane, Kamis 25 Februari 2021.

“Kedua, Kapolres kurang memperhatikan prilaku anak buahnya hingga terjadi peristiwa brutal yang diduga dilakukan anak buahnya di wilayah hukumnya,” lanjutnya.

Pelaku diduga berinisial CS anggota Polsek Kalideres Jakarta Barat. Sedangkan ketiga korban tewas adalah, SINURAT (Anggota TNI AD /Keamanan RM kafe), FERI SAUT SIMANJUNTAK (Bar Boy), dan MANIK (Kasir RM Kafe). Yang luka HUTAPEA (Manager RM kafe).

Dalam peristiwa penembakan itu ada tiga saksi. RUSTAM EFFENDI (Bartender RM kafe), SAMSUL BAHRI (Keamanan RM kafe), dan YAKUB MALIK (Keamanan RM kafe).

Aksi brutal ini berawal, saat pelaku datang sekira jam 02.00 WIB bersama temannya yang bernama PEGI dan langsung memesan minuman. Karena kafe hendak tutup dan pelanggan lain sudah membubarkan diri, pelaku ditagih bill pembayaran minuman sebesar Rp.3.335.000. Namun korban tidak mau membayar.

Selanjutnya korban SINURAT selaku keamanan menegur pelaku dan terjadi cekcok mulut. Tiba-tiba pelaku mengeluarkan senjata api dan ditembakkan kepada ketiga korban secara bergantian. Kemudian pelaku keluar kafe sambil menenteng senjata api di tangan kanannya dan di jemput temannya dengan menggunakan mobil. Namun saat ini pelaku sudah diamankan di Polsek Kalideres Jakarta Barat.

“Aksi brutal polisi koboi ini sangat memprihatinkan. Sebab kasus tembak mati enam laskar FPI di Km 50 tol Cikampek saja belum beres, kini Polda Metro Jaya masih harus menghadapi kasus tembak mati tiga orang di Cengkareng. Parahnya lagi korban yang ditembak oknum polisi itu adalah anggota TNI. Untuk itu Polda Metro Jaya perlu bertindak cepat dan segera copot Kapolres Jakarta Barat yang bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut,” pungkasnya.

HY

Continue Reading

Hukum

7 Pegawai Positif Covid-19, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tutup

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menutup operasional gedung mulai Kamis ini hingga Jumat 26 Februari 2021. Penutupan ini karena adanya temuan kasus positif Covid-19 baru sebanyak tujuh kasus.

“Awalnya ada satu hakim, dua panitera pengganti dan satu orang juru sita telah positif terpapar Covid-19 berdasarkan tes usap PCR. Lalu, pada Selasa 23 Februari kami tes usap antigen kepada semua hakim dan pegawai PN Jakarta Pusat. Hasilnya ada tiga orang lagi terpapar Covid-19,” kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono, Kamis 25 Februari 2021.

Karena hal itu, diputuskan kegiatan di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dialihkan dan para pegawai diarahkan untuk menjalani kerja dari rumah (work from home/WFH).

“Pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat dan hal-hal yang telah terjadwal tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Bambang.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga menyediakan lima nomor WhatsApp untuk pengajuan upaya hukum dengan daftar nomor sebagai berikut:

1. Pidana: Esron Mulatua (087786604832)
2. Perdata: Herlina (081770722011)
3. Niaga: Ninik Rukmini (085883169217)
4. Tipikor: A.Mustafa Fahmi (08559900123)
5. PHI: Agus Suryawan (087877599845)

Selama penutupan gedung berlangsung, penyemprotan disinfektan akan dilakukan untuk melakukan sterilisasi Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu.

“Selanjutnya kegiatan PN Jakarta Pusat kembali normal seperti biasa, terhitung mulai Senin, 1 Maret 2021,” kata Bambang.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah pernah ditutup tiga kali akibat adanya temuan kasus Covid-19 pada 2020.

Penutupan pertama dilakukan pada akhir Agustus tepatnya dilakukan dalam waktu satu minggu sejak Selasa (25/8) hingga Selasa (1/9).

Penutupan kedua dilakukan pada Oktober 2020, selama tiga hari mulai Rabu (7/10) hingga Jumat (9/10) karena dua aparatur sipil negara (ASN) di kantor tersebut terpapar Covid-19.

Terakhir yang ketiga penutupan berlangsung pada Senin (21/12) hingga Rabu (23/12).

HY

Continue Reading

Hukum

Bersama Polri dan KPK, Kejagung Bakal Usut Korupsi Dana Otsus

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI bakal berkoordinasi dalam mengusut dugaan penyelewengan anggaran otonomi khusus (otsus) Papua dan Papua Barat.

“Nanti akan ada semacam pengarahan dari beliau (Mahfud MD), bahwa pengusutan korupsi terkait otsus harus dijalankan oleh tiga lembaga: Polri, kita (Kejagung) sama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” kata Jampidsus Kejagung, Ali Mukartono di Jakarta, Kamis (25/02).

Baca juga: Polri Duga Ada Penyimpangan Pengelolaan Dana Otsus Papua 

Ali mengungkapkan, tak hanya di Papua, pengusutan juga akan dilakukan di Aceh. Penyelidikan di Aceh ini dilakukan atas permintaan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) saat rapat dengar pendapat (RDP).

Namun, kata Ali, pihaknya masih menunggu arahan Mahfud. Menkopolhukam disebut akan mengoordinasikan langkah-langkah yang akan dilakukan tiga APH tersebut. “Kita nanti menilai apakah betul itu korupsi atau kesalahan administrasi kita belum tahu,” ujar Ali.

Sebelumnya, Kepala Biro Analis Badan Intelijen Keamanan (Kabaintelkam) Polri Brigjen Achmad Kartiko menyebut dugaan penyimpangan pengelolaan dana Otonomi Khusus Papua (dana otsus Papua).

“Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pemborosan dan penggunaan tidak efektif dalam pengelolaan anggaran,” kata Achmad saat presentasi dalam Rapat Pimpinan 2021 di Gedung Rupatama Mabes Polri, Rabu (17/02).

Sebagai informasi, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 93 triliun untuk Papua dan Rp 33 triliun untuk Papua Barat. Namun, ada permasalahan penyimpangan anggaran.

 

Continue Reading
Vaksin Corona

HOT TOPIC