Connect with us

Opini

Mewaspadai Delusi Megalomania Dalam Relasi Kekuasaan

Published

on

Oleh: Dr. Syaifuddin, M.Si., CICS.

Channel9.id – Jakarta. Dalam dunia medis dikenal suatu penyakit yang biasa disebut “delusi megalomania”. Ini salah satu jenis penyakit kejiwaan pada orang tertentu, umumnya pada pemangku kekuasaan di berbagai organisasi atau institusi pemerintah maupun swasta pada setiap level. Mewaspadai keberadaan pemimpin yang mengidap penyakit ini adalah keniscayaan karena penyakit ini memiliki daya rusak cukup tinggi bagi orang sekitar.

Pada sebuah portal kesehatan, Dessy Diniyanti (2020) mengatakan – setelah melalui tinjauan seorang dokter, Anandika Pawitri – megalomania (delusions of grandeur) adalah gangguan kejiwaan yang berhubungan dengan kekuasaan. Penderitanya tidak dapat membedakan antara apa yang nyata dan tidak sehingga membuatnya merasa memiliki kekuasaan dan sulit untuk berpikir secara kritis.

Megalomania adalah penyakit mental yang membuat si penderita merasa haus kekuasaan (thirsty of power). Penyakit ini merupakan gangguan mental yang serius. Pemimpin yang mengidap penyakit ini menganggap dirinya memiliki kekuasaan, kecerdasan, dan kekayaan yang tidak sesuai dengan keadaannya. Efek domino tingkat pertama dari si penderita yakni menyalah-gunakan kekuasaan (abuse of power) yang ada di tangannya itu.

Karena itu, pola prilaku si penderita biasanya cenderung membenarkan diri sendiri, egosentris dan tidak tahan stress. Sehingga dalam proses manajemen kepemimpinan organisasi atau institusi tidak ada yang berani menegur/mengoreksi jika terdapat kesalahan yang dilakukan olehnya. Si penderita umumnya bertindak semaunya sendiri, tidak suka dikontrol oleh pihak lain. Orang-orang di sekelilingnya menjadi enggan mengingatkan. Jika ada kritik terhadap dirinya (si penderita) maka biasanya sering berbuah menjadi konflik karena sifat si penderita yang suka melawan, lalu menyerang tanpa kendali terhadap siapapun di sekelilingnya.

Karena si penderita tidak dapat membedakan antara apa yang nyata dan tidak nyata, maka sering membuat ia membesar-besarkan suatu kejadian, dan sering kali menganggap tinggi dirinya sendiri. Contoh yang diungkap oleh Diniyanti, si penderita delusions of grandeur akan menganggap dirinya sosok yang kaya raya, seorang penemu yang hebat, atau artis terkenal. Dapat dikatakan bahwa megalomania adalah penyakit seseorang yang self-centered atau selalu memprioritaskan diri mereka dan menganggap rendah orang di sekelilingnya yang mengarah kepada eksploitasi.

Penyakit kejiwaan ini jika diidap oleh seorang pemimpin dalam suatu organisasi atau institusi, biasanya membuat si penderita merasa memiliki suatu bentuk fantasi tentang kekuatan, kekayaan dan kemaha-besaran di dalam dirinya. Penyakit ini diderita seseorang karena disebabkan oleh pribadi yang berwatak ambisius serta obsesi hidupnya akan suatu kebesaran dan kemuliaan, baik itu dalam pemikiran atau perbuatan namun tidak tercapai.

Para pengidap delusi megalomania seperti yang dialami oleh beberapa pemimpin dunia, memiliki kecenderungan mempertahankan keyakinannya walau hal itu telah terbukti bertolak belakang dengan kenyataan. Tujuan mereka adalah memenuhi hasrat ambisiusitas atau obsesi berlebihan mereka dalam bentuk fantasi tadi.

Pada taraf kritis, delusi megalomania dapat membahayakan si penderita yang disebabkan oleh keyakinan dirinya yang merasa super mampu melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kebanyakan manusia biasa yang normal.

Menurut Sigmund Freud, delusi megalomania adalah jenis penyakit yang timbul akibat dari sebuah “narsisisme kedua” yang muncul pada seseorang yang mengidap penyakit mental akut. Berbeda dari “narsisisme utama” yang biasa muncul pada bentuk narsistis kebanyakan. Narsistis kedua ini bersifat patologis karena mengarahkan pada skizofrenia dengan jalan mendorong harapan dan impian dari belakang libido sehingga terpisah dari obyeknya di dunia nyata dan pada akhirnya menghasilkan megalomania.

Narsisisme kedua yang ada pada bentuk penyakit mental ini, menurut Freud, berbentuk membesar-besarkan diri sendiri yang merupakan hasil dari manifestasi ekstrem dari narsisisme utama yang biasa terdapat dalam diri setiap individu.

Dari pendapat Freud di atas, dapat kita fahami bahwa akar dari delusi megalomania adalah sifat narsistik akut yang sakit pada jiwa seseorang, si penderita memiliki keyakinan diri yang dibesar-besarkan, berbentuk delusi atau paham yang diyakini secara absolut oleh dirinya sendiri. Dalam setiap performanya si penderita seringkali tampak tebal muka (no shame), tanpa mempertimbangkan kemungkinan adanya berbagai kesan atau citra buruk tentang dirinya pada orang lain.

Sikap tidak mau menerima kritik walau salah sekalipun, dan tetap percaya terhadap apa yang sebenarnya telah terbukti salah adalah sifat dari kepribadian orang yang mengidap penyakit ini. Walau kecenderungan irasionalitas merupakan kenyataan, namun jika keadaan ini ada pada seseorang pemimpin yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial/politik, maka resikonya sangat berbahaya karena pasti menimbulkan masalah besar, antara lain, pertama, watak kepemimpinan ini akan memberikan pengaruh peniruan (imitation) yang buruk pada orang-orang yang ia pimpin atau lingkungan sekitar.

Dua ahli psikologi, Neil Miller dan John Dollard (1941) mengatakan, peniruan (imitation) merupakan hasil proses pembelajaran yang ditiru dari orang lain. Proses belajar tersebut dinamakan social learning (pembelajaran sosial) yakni sebagai pengaruh permanen atas perilaku, pengetahuan, dan keterampilan berpikir, yang diperoleh melalui pengalaman. Cakupan belajar itu luas, tidak hanya belajar melibatkan perilaku akademik saja melainkan non-akademik juga. Albert Bandura (1986) menyatakan, belajar itu didasarkan dengan proses mental yang ia kembangkan melalui teori belajar sosial (social learning theory) dan teori belajar sosial kognitif (cognitive social learning theory). Asumsi kedua teori ini memiliki benang merah untuk menjadi pisau analisis dalam menelusuri kemungkinan adanya akibat buruk atas kekuasaan itu.

Menyangkut peniruan manusia atas pengalamannya, dapat dibongkar melalui tesis Tarde (1903) dengan teori peniruan (imitation theory). Asumsinya, manusia cenderung untuk meniru perbuatan orang lain, semata-mata karena hal itu merupakan bagian dari sifat biologis mereka untuk melakukan hal tersebut. Semua orang memiliki kecenderungan yang kuat untuk menandingi (menyamai atau melebihi) tindakan di sekitarnya. Imitasi memainkan peranan yang sentral dalam transmisi kebudayaan dan pengetahuan dari satu generasi ke generasi yang berikutnya. Karena itu, efek domino tingkat kedua dari kekuasaan buruk ini adalah bisa merusak kebudayaan masyarakat lebih luas sebagai bagian relasi kekuasaan.

Artinya, kita bisa memperkirakan apa yang mungkin terjadi sebagai resiko buruk apabila suatu bentuk kekuasaan jika dilandasi oleh keputusan megalomania dari para pemimpin yang mengidap penyakit ini. Apapun itu, suatu bentuk kekuasaan adalah pengetahuan bagi orang lain sebagai cognitive effect (efek pengetahuan). Ini menunjukkan ada relasi kekuasaan antara si penderita dengan pengikut. Sebagaimana logika seorang sosiolog Francis, Paul Michel.Foucault dalam teori relasi kuasa, bahwa kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Cognitive effect (efek pengetahuan) yang buruk itu kemudian bisa berkembang ke bentuk efek buruk yang lain yakni affective effect (efek perubahan sikap) dan bahkan sampai ke conative effect (efek tindakan/prilaku) sebagai efek domino tingkat yang lain. Sehingga eskalasi pengetahuan buruk tentang kekuasaan yang buruk pula akhirnya semakin sulit dihindari di tengah masyarakat.

Dalam kontek relasi kuasa, tidak mungkin pengetahuan itu netral dan murni. Kekuasaan yang buruk akan menularkan pengetahuan buruk dalam konteks waktu dan lingkungan yang sama dan juga berbeda. Karena bagi Foucault, kekuasaan bukan sesuatu yang diraih lalu berhenti, melainkan dijalankan dalam berbagai relasi dan terus bergerak. Kekuasaan tidak dipahami sebagai sebuah kepemilikan layaknya properti atau posisi, melainkan dipahami sebagai sebuah strategi dalam masyarakat yang melibatkan relasi-relasi yang beragam.

Yang pasti kondisi mental kekuasaan buruk akan mengarahkan roda organisasi atau institusi menuju kehancuran, baik cepat atau lambat. Karena keputusan yang diambil bertujuan hanya untuk memenuhi hasrat kebesaran yang dimiliki oleh sang pemimpin megalomania itu tidak berpihak kepada para pengikut, bahkan sama sekali tidak berdasarkan pada realitas sosial di sekitarnya. Organisasi atau institusi apapun, skala besar/kecil, di level daerah/negara pada akhirnya akan mengalami komplikasi, kemudian hancur, atau minimal menjadi semacam menara gading yang cukup hanya bisa dibanggakan tanpa manfaat.

Sebagai akhir, jika “delusi megalomania” diketahui sebagai suatu kondisi buruk dalam kekuasaan suatu organisasi atau institusi, maka Foucault telah berpesan, dalam masyarakat modern, bentuk kekuasaan bukanlah sovereign power melainkan disciplinary power. Disciplinary power bukan konsep kekuasaan berdasarkan otoritas untuk melakukan penghukuman dan kontrol secara represif seperti dalam sovereign power, melainkan bekerja untuk menormalisasi kelakuan di berbagai relasi sosial.

Proses normalisasi ini akan diendapkan dan diinternalisasikan melalui proses pembiasaan dalam tubuh untuk kemudian memengaruhi sikap dan perilaku subjek, sehingga posisi subjek ketika telah dinormalisasi adalah sebagai kendaraan bagi kekuasaan (vehicle of power). Dengan demikian, mungkin kekuasaan itu akan memiliki manfaat yang lebih baik bagi pengikut dan lingkungan yang lebih luas. Sekian.

 

Penulis adalah Pengamat Komunikasi Politik P2CS.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

OTT Bupati Nganjuk, Jabatan Bisa Buat Idealisme Hilang

Published

on

By

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ditetapkan sebagai tersangka jual beli jabatan, setelah sebelumnya tertangkap operasi tangkap tangan atau OTT gabungan pada Senin(10/5), yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.

Tertangkapnya Bupati Nganjuk ini, walaupun diketahui punya rekam jejak yang baik begitu, berada dalam lingkar kekuasaan politik, sikap idealisme seseorang pun bisa jadi hilang lantaran mengikuti pola praktik kekuasaan yang  selama ini terjadi. Dari OTT ini terlihat, perkembangan tipologi klasik bahwa menu cepat dan  segar bagi pejabat untuk dapat uang  adalah melalui kemasan suap  salah satunya yaitu dengan cara  jual beli jabatan di “pasar jual beli jabatan”.

Dari OTT ini menunjukkan bukti nyata, masalah sentral utama terdapat dalam kebijakan legislasi yang  mengakibatkan perilaku pimpinan daerah untuk  jual-beli jabatan. Diketahui, melalui pasal 53 UU  Nomor  5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara( ASN)  yang memberikan kebijakan factual berupa kewenangan kepada pejabat politik untuk penetapan, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN. Disinilah letak muara pintu penyalahgunaan kekuasaan dan berpotensi melakukan kejahatan dalam jabatan. Oleh Bupati dijadikan celah dan ruang untuk menyalahgunakan wewenangnya  kesempatan atau sarana yang melekat padanya atas jabatan atau kedudukannya untuk keuntungan pribadi dan disinilah peristiwa dan jerat tindak pidana korupsi berlaku bagi pejabat tersebut.

Masalah lainnya, karena jabatan yang dipegang oleh kepala daerah sebagai  pejabat politik  juga melekat fungsi ex officio sebagai pejabat pembina kepegawaian itulah yang diduga sebagai sarana menyalahgunakan kewenangan. Dan juga sekaligus jadi dorongan pemicu peluang sekaligus masalah yang bisa timbul dari dalam dirinya atau  dorongan oleh organ sekitar jabatannya tersebut.

Maka, sepanjang regulasi ini tidak dievaluasi atau diganti maka stimulan pejabat untuk menyalahgunakan kekuasaan sangat terbuka dan sebagai cara mudah bagi pejabat  untuk dapat uang dan janji rayuan jebakan dari orang atau organ kekuasaan sekitar pada bupati atau gubernur. Termasuk kementrian lembaga dengan segala cara modusnya dan pada akhirnya  para pejabat politik ini akan tertangkap OTT oleh penegak hukum terutama dari KPK.

*Ketua Asosiasi ilmuan Praktisi Hukum Indoneisa (alpha) & Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti

Continue Reading

Opini

Seputar Seleksi CPNS KPK RI (Part 3)

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Tahun 2019, pemerintah membuka penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebanyak 150.371 formasi disediakan, baik bagi instansi pemerintahan pusat, mapupun pemerintahan daerah. Dari sekitar 4.197.218 pendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019, sekitar 1,9 Juta mengikuti ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan metode Computer Assisted Test (CAT). Hanya 336.487 yang dinyatakan berhak mengikuti tahap kedua, yakni Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

Secara akumulatif, jumlah yang langsung dinyatakan lulus sebanyak 129.825 peserta. Setelah melewati proses optimalisasi, yakni peserta yang melamar formasi lain, tetapi memiliki kualifikasi pendidikan pada unit penempatan yang sama. Final, pemerintah menerbitkan Nomor Induk Pegawai untuk 138.791 nama. Formasi kosong dibiarkan terjadi pada 11.580 jabatan.

Lalu, bagaimana dengan seleksi CPNS KPK RI?

Proses yang terjadi sama sekali berbeda. KPK RI tidak membuka jalur umum, yakni semua warga negara Republin Indonesia yang memenuhi syarat dapat mengajukan lamaran. Yang terjadi bukan penerimaan (baru) CPNS, melainkan peralihan status pegawai KPK menjadi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentu saja peralihan status itu diberikan kepada pegawai yang bersedia.

Berapa jumlah pegawai KPK?

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI pada 10 Maret 2021, Ketua KPK Firli Bahuri menyebut angka 1.362. Dengan berbagai sebab dan alasan, proses seleksi diberlakukan kepada 1.351 pegawai.

Dibandingkan dengan seleksi yang pernah digelar, baik untuk umum atau sektoral, tingkat kelolosan SKD CPNS KPK RI termasuk terbaik. Dari 1.351 peserta, hanya 75 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Artinya, terdapat 1.276 orang yang Memenuhi Syarat (MS), sehingga berhak mengikuti tahapan SKB.

Kehebohan terjadi, ketika SKD terhadap CPNS KPK ini ternyata berbeda dalam metode ujian. Bukan 100 soal TWK, TIU dan TKP yang diberikan dalam waktu satu setengah jam secara virtual.

Dalam menjalankan ujian TWK, proses yang terjadi lebih menyerupai prosedur seleksi terbuka (lelang jabatan) Pejabat Tinggi Pratama (Eselon Dua) dan Pejabat Tinggi Madya (Eselon Satu). Bukan saja aktivasi assesment center, tetapi juga wawancara dilakukan secara tatap muka. Guna menghindari subjektivitas, sejumlah pihak di luar Badan Kepagawaian Negara (BKN) dilibatkan sebagai Panitia Seleksi, assesor, sekaligus interviewer.

Prof Dr Jasman J Ma’ruf, MBA jelas-jelas menulis judul buku yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2018, yakni “Assesment Center: Pedoman Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi”. Dua orang akademisi mumpuni memberikan kata pengantar, yakni Prof Dr Sofian Effendi dan Prof Prijono Tjiptoherijanto. Selain makan biaya mahal, pihak yang ditunjuk Pansel sebagai pelaksana Assesment Center terlebih dulu memiliki reputasi yang mumpuni dan teruji. Di luar perguruan tinggi, pihak swasta berupa perusahaan yang khusus menangani assesment center bisa juga dilibatkan sebagai pihak eksternal dari Pansel.

Percampur-bauran metode penerimaan CPNS dengan lelang jabatan ini membuat bias yang jauh. Sebagai contoh, posisi Pejabat Tinggi Madya bisa diikuti oleh Non ASN. Bukan hanya kaum profesional, akademisi, atau tokoh masyarakat sipil yang bisa mendaftar, bahkan juga anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sejumlah syarat tambahan tentu diberlakukan, berdasarkan keputusan Pansel. Bagi kalangan masyarakat sipil, misalnya, pernah mengelola uang dalam jumlah puluhan milyar sampai ratusan milyar, dihitung dari jumlah anggaran yang dikelola oleh unit yang dituju. Tentu saja jumlah yang ditetapkan bagi pelamat itu puluhan kali lipat lebih kecil dibanding anggaran tahun berjalan. Bagi TNI dan POLRI, salah satunya adalah izin dari atasan tertinggi atau yang diberikan delegasi.

Sehingga, taruhlah terdapat sejumlah nama pesohor dan senior yang dinyatakan tidak lolos TWK, tetap saja mereka masih bisa mengajukan lamaran ketika posisi jabatan itu dibuka kembali oleh KPK untuk lelang jabatan nanti. Apalagi, hasil assesment center tidak berlaku selamanya.

Penyebutan Badan Intelijen Negara dalam proses assesment center yang dilakukan terhadap CPNS KPK RI juga mengandung pertanyaan. Bukankah BIN secara langsung atau tidak langsung berada pada posisi Tim Penilai Akhir, terkhusus untuk Jabatan Tinggi Madya? Presiden langsung menjadi Ketua Tim Penilai Akhir ini. Di luar Presiden, terdapat Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, Menteri Sekretaris Kabinet sebagai Sekretaris. Anggota tetap Tim Penilai Akhir adalah Menteri Sekretaris Negara, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Anggota tidak tetap adalah Menteri Teknis atau Pimpinan Instansi Pengusul.

Dalam rapat Tim Penilai Akhir, salah satu dokumen “wajib” yang disediakan berasal dari Kepala Badan Intelijen Negara. Ketika Pansel bekerja, dokumen yang disediakan berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta badan atau lembaga sejenis atau terkait. Pansel secara bersama, baik lewat tatap muka atau virtual, bisa melakukan verifikasi kepada peserta, apabila terdapat “keganjilan” atau “kejanggalan” tertentu berdasarkan dokumen-dokumen dimaksud.

Baca juga: Seputar Seleksi CPNS KPK RI Part-2

Bukankah penyediaan dokumen-dokumen itu yang dinamakan sebagai pekerjaan ‘senyap’ atau rahasia Badan Intelijen Negara?

Bukan kapasitas saya memberikan pertanyaan sejenis terhadap pelibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) atau Badan Intelijen Strategis (BAIS) dalam proses seleksi CPNS KPK RI ini. Api sudah membakar halaman-halaman pemberitaan media massa. Penjelasan blak-blakan yang diberikan, ternyata memunculkan sejumlah pertanyaan lanjutan, seperti nomenklatur masing-masing badan yang “sangar” itu.

Ketika TWK “dikeluarkan” dari SKD, jumlah akumulatif nilai yang diberikan tentu berkurang dengan sendirinya. Dibandingkan dengan penerimaan CPNS tahun 2019, passing grade yang wajib dicapai adalah 266. Yang paling kecil adalah passing grade TWK dengan jumlah total 65, atau sekitar 25% dari keseluruhan nilai.

Semakin dilogikakan secara matematis, persoalan TWK ini malah kian berkembang tanpa arah. Bagi kalangan akademisi, tentu paham betapa metodologi penelian terbagi dua, yakni kuantitatif dan kualitatif. Dalam penerimaan CPNS di luar KPK, sudah jelas kalau TKD berarti kuantitatif atau keluar berupa angka-angka. Bukan kualitatif yang masih bisa dianggap berupa fenomena saja, tentu didukung teori yang kuat. Bukan spekulatif.

Baiklah. Jauh lebih banyak pertanyaan, ketimbang uraian atas persoalan yang saya tuliskan dalam bagian ketiga ini. Sehingga saya berpikir, kalau tulisan yang semula bersifat responsif ini, ternyata berkembang sedemikian rupa menjadi studi kasus (case study) yang menarik. Tentu guna perbaikan di masa datang. Bukan dalam ranah aplogia, apalagi alibi semata.

Ketika sejumlah pihak menilai bahwa metode TWK yang digunakan ini seperti kembali ke masa Orde Baru, ingatan saya melayang seperempat abad. Ketika diberikan mandat sebagai peserta Penataran P-4 Pola 144 Jam yang diadakan di Cibubur oleh Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dan Kementerian Pemuda dan Olahraga oleh Universitas Indonesia, saya diwajibkan mengurus satu lembar surat. Yakni, Surat Keterangan Kelakuan Baik. Sungguh, bingung saya mengurusnya. Sedikit sekali pihak yang tahu.

Singkat kata, saya datang ke kawasan Senen, sebuah kantor yang lebih berupa rumah. Tak terlihat aktivitas seperti perkantoran hari ini, baik sipil atau militer. Saya masuk. Dari ruang depan, tengah, hingga berakhir pada ruangan paling sudut. Saya diperintahkan masuk, duduk di kursi. Tak lama, seseorang mengajukan pertanyaan. Saya tidak bisa melihat muka orang itu, sebab lampu diarahkan ke mata saya. Tapi saya kagum kepada orang itu. Cara bertanyanya, ketenangannya, intonasinya, dan informasinya yang detil tentang saya.

Saya tentu dapat surat yang dimaksud. Bukan dikirimkan kepada saya, tetapi langsung tertuju kepada Rektor Universitas Indonesia. Dan saya lulus dalam penataran itu, bahkan menjadi salah satu lulusan terbaik yang disambut pekikan sejumlah peserta lain dari unsur kampus dan organisasi kepemudaan. Saya menangis, sesengukan, ketika mendapat pelukan dari peserta lain. Itu terjadi tahun 1995.

Saya tidak tahu persis, bagaimana peristiwa yang sebenarnya, ketika berserakan di media massa tentang pertanyaan-pertanyaan “nyeremin” seperti istri kedua atau doa qunut. Siapa yang bertanya, wakil dari instansi atau badan mana, tentu bakal menjadi pisau analisis berikut. Tetapi menyebut bahwa metode yang dipakai sama dengan Orde Baru, tentulah bentuk dari propaganda yang ajaib. Kebebasan menyatakan bahwa metode itu sama dengan Orde Baru menunjukkan kondisi sebaliknya. Mana ada kebebasan seperti itu dalam masa yang sudah lebih dari dua dekade selesai itu.

*Anggota Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional RI Periode 2015-2019

Continue Reading

Opini

Pegawai KPK yang MS dan TMS, Selanjutnya Diperlakukan Sesuai UU

Published

on

By

Pegawai KPK yang MS dan TMS, selanjutnya Diperlakukan Sesuai UU

Oleh: Emrus Sihombing*

Channel9.id-Jakarta. Diberitakan hasil test Wawasan Kebangsaan (WK) pegawai KPK telah diumumkan. Pegawai yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 1274 orang. Pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 75 orang, dan pegawai yang tidak hadir wawancara sebanyak 2 orang.

Bagi mereka yang MS maupun yang TMS pasti akan diberlakukan sesuai UU. Yang pasti, mereka yang MS akan mendapat surat pengangkatan sebagai ASN dan terus mengabdi di KPK. Selamat buat yang MS.

Bagi teman-teman yang TMS, saya menyarankan agar tetap mengabdikan dirinya sebagai aktor sosial anti korusi di tengah masyarakat sekalipun kelak boleh jadi berada di luar KPK. Juga selamat kepada teman-teman yang TMS.

Menurut wacana di ruang publik, mereka yang TMS bukanlah pencari kerja tetapi sosok pengabdi pemberantasan dan pencegahan korupsi yang militan. Karena itu, sekalipun mereka kelak di luar KPK, dengan pengalaman dan pengetahuan mereka yang sangat banyak dan luar biasa, dapat membentuk organisasi kemasyarakan sebagai pergerakan sosial anti korupsi untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Sebagai “alumni” KPK, mereka sangat mumpuni mengambil peran semacam “check and balances” bagi Dewas, Komisioner dan organisasi KORPRI unit KPK – boleh jadi Wadah Pegawai (WP) KPK kelak tidak ada. Tawaran nama organisasinya bisa saja Wadah “Alumni” Pegawai (WAP) KPK, atau Wadah Mantan Pegawai (WMP) KPK.

Sebab, bila bicara utk kepentingan rakyat, melakukan aktivitas anti korupsi di luar institusi KPK, tidak kalah nilainya dengan para ASN yang mengabdi di KPK.

Untuk itu, saya mengajak kita semua agar lebih nengedepankan wacana peran dan fungsi kita masing-masing dalam memberantas dan terutama mencegah terjadinya korupsi di semua bidang dan semua lini daripada mempersoalkan proses test yang sudah sesuai UU.

*Komunikolog Indonesia

Continue Reading

HOT TOPIC