Uncategorized

Perlu Tim Percepatan Reformasi Hukum di Pemerintahan Baru

Oleh: Azmi Syahputra*

Channel9.id-Jakarta. Sebelum Presiden baru dilantik harus ada evaluasi reformasi percepat hukum dengan menyandingkan rekomendasi tim percepatan hukum sebelumnya. Selanjutnya telaah capaian atas hasil catatan  reformasi dan penegakan hukum era Presiden Jokowi.

Sejalan dengan peristiwa dan potret penegakan hukum selama dan menjelang masa berakhir jabatan Presiden Jokowi, termasuk rekomendasi yang telah diberikan oleh tim percepatan hukum pada September 2023 lalu, saatnya kini diperlukan mengevaluasi dan telaah hal- hal yang perlu dilakukan guna percepatan hukum bagi  pemerintahan mendatang dalam bidang hukum sekaligus diharapkan dapat jadi acuan pemerintahan baru.

Tim percepatan reformasi yang ada sebelumnya pada September tahun lalu memberikan 150 rekomendasi guna untuk mewujudkan agenda pembangunan hukum termasuk memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik.

Kini saatnya perlu dibentuk tim untuk mengkaji, menyandingkan lebih konkrit, dan detail rekomendasi mana yang harus menjadi prioritas. Termasuk bila ada penguatan atas keadaan maupun hal- hal baru serta lembaga pemerintahan baru guna memberikan dasar aktualisasi hukum menghadapi berbagai perkembangan dan kebutuhan baru termasuk pembaharuan hukum.

Ingat, Indonesia adalah negara hukum. Ini jadi pondasi utama untuk semua pihak dan bidang,  jadi mau tidak mau  bidang hukum harus jadi prioritas. Gunanya untuk segera menata sistem tata kelola negara checks and balances antara cabang kekuasaan negara terutama terkawalnya konstitusi dalam demokrasi termasuk masalah peradilan.

Kondisi ril kualitas penegakan hukum yang belum optimal dan dokumen perencanaan pembangunan hukum nasional yang tidak strategis akan menghambat sekaligus menjadikan karut marut penegakan hukum. Hal ini bisa jadi karena sebelumnya bidang hukum cendrung diabaikan dan rasa keadilan itu disingkirkan termasuk  minimnya kesadaran hukum masyarakat.

Karenanya, Mahupiki mendorong pemerintah dan elemen masyarakat untuk  segera membuat tim telaah reformasi percepatan hukum dan menyusun rekomendasi hukum untuk diberikan pada pemerintahan baru.

*Sekjen Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

6  +  1  =