Connect with us

Internasional

PM Sudan Capai Kesepakatan dengan Junta, Hamdok Kembali Menjabat

Published

on

PM Sudan Capai Kesepakatan dengan Junta, Hamdok Kembali Menjabat

Channel9.id-Sudan. Junta militer Sudan mengembalikan Abdalla Hamdok kembali menjabat sebagai Perdana Menteri dan berjanji akan membebaskan seluruh tahanan politik setelah kudeta yang terjadi beberapa minggu lalu, Senin (22/11/2021). Walaupun begitu, para warga masih turun ke jalan untuk menolak segala bentuk kesepakatan dengan pihak militer.

Dalam kesepakatan yang ditandangani bersama dengan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, Hamdok, akan kembali memimpin kepemerintahan teknokrat selama periode transisi.

Baca juga: Militer Sudan Tembak Mati 15 Pengunjuk Rasa

Kesepakatan itu mendapatkan protes dari kelompok pro-demokrasi yang mendesak kepemimpinan rakyat yang totalitas sejak digulingkannya Bashir. Selain itu mereka juga marah dengan puluhan orang yang harus meregang nyawanya sejak kudeta 25 Oktober.

Hamdok yang awalnya dianggap seorang pahlawan, kini berubah menjadi penjahat di mata beberapa warga Sudan.

“Hamdok telah menjual revolusi kami,” seru para pengunjuk rasa setelah kesepakatan tersebut diumumkan. Sebuah grup yang memimpin unjuk rasa di Sudan, Sudanese Professionals Association (SPA), menyebutkan kesepakatan tersebut sebagai tindakan “pengkhianatan”.

Puluhan ribu orang bergabung dalam unjuk rasa yang dijadwalkan di Khartoum, Omdurman, dan Bahri. Pasukan keamanan menembakkan tembakan dan melemparkan gas air mata kepada para pengunjuk rasa. Seorang pengunjuk rasa yang masih berusia 16 tahun dilaporkan meninggal karena tertembak, ungkap Komite Pusat Dokter Sudan.

Kudeta itu telah memicu unjuk rasa besar terhadap junta Sudan, dan para medis yang membantu para pengunjuk rasa menyebutkan kalau pasukan keamanan telah membunuh sekitar 41 warga yang sedang berunjuk rasa.

“Hamdok telah mengecewakan kita. Jalan satu-satunya adalah turun ke jalanan,” ujar Omar Ibrahim, pengunjuk rasa berusia 26 tahun di Khartoum.

Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, Uni Eropa, Kanada dan Switzerland menyambut baik dikembalikannya jabatan Hamdok dan dalam pernyataan bersamanya, mereka mendesak untuk tahanan politik lainnya untuk segera dibebaskan.

Hamdok menyebutkan kalau ia menyetujui kesepakatan tersebut untuk mencegah adanya korban yang jatuh lagi.

“Darah para warga Sudan itu sangat berharga. Mari kita hentikan pertumpahan darah ini dan arahkan semangat muda ini untuk membangun dan memajukan negeri ini,” ujarnya dalam upacara penandatanganan yang disiarkan di televisi nasional.

Burhan menyebutkan kalau kesepakatan itu akan bersifat terbuka. “Kami ingin menerima siapapun yang ingin terlibat kecuali, seperti yang sudah kita sepakati, Partai Kongres Nasional,” ujarnya yang mereferensikan bekas partai Bashir.

(RAG)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Internasional

India Harap Omicron Tak Sebabkan Penyakit Parah

Published

on

By

India Harap Omicron Tak Sebabkan Penyakit Parah

Channe9.id-India. India berharap kalau varian Omicron tidak akan menyebabkan penyakit parah, ujar Kementerian Kesehatan India pada hari Jumat (3/12/2021). Hal ini disampaikan karena sebagian besar warga India sudah divaksin dan sekitar 70% populasinya sudah pernah terpapar varian Delta pada bulan Juli lalu.

Dokter-dokter junior mendesak kalau para pekerja kesehatan diberikan dosis tambahan karena khawatir varian baru ini akan membuat rumah sakit kelabakan lagi, walaupun sudah setengah dari 944 juta populasi orang dewasa India sudah divaksin penuh.

Hampir sebanyak 84% populasi India sudah menerima dosis pertamanya, dengan 125 juta lainnya akan menerima dosis kedua pada awal Desember ini. Pemerintah terus mendorong warganya untuk divaksin sebagai perlindungan minimum terhadap varian Omicron.

“Dengan melihat cepatnya vaksinasi di India dan paparan tinggi terhadap varian Delta … tingkat ancaman penyakit Omicron ini diantisipasikan kecil. Namun, bukti saintifik masih dikembangkan sampai saat ini,” ujar pernyataan Kemenkes.

Kedua pasien pertama Omicron dilaporkan hanya menunjukkan gejala ringan.

Namun ketakutan terhadap adanya kemungkinan gelombang ketiga kian meningkat setelah varian tersebut ditemukan pada seorang warga di negara bagian Karnataka yang sama sekali tak bepergian.

Kemenkes mengatakan kepada parlemen kalau para ahli imunisasi sedang mempertimbangkan dosis tambahan setelah banyak anggota dewan meminta diberikannya dosis ketiga kepada para pekerja kesehatan dan mereka yang rentan penyakit.

Kasus baru Covid-19 rata-rata mencapai 10,000 dalam beberapa minggu ini. Pada hari Jumat, India mencatat ada 9,216 kasus karena beberapa dokter lokal mogok kerja untuk mendesak adanya tambahan tenaga kerja kesehatan dari mahasiswa pascasarjana.

“Kami ingin keadilan,” seru unjuk rasa beberapa mahasiswa di luar Rumah Sakit Dr. Ram Manohar Lohia sambil mengangkat-angkat papan bertuliskan “Kami manusia, bukan robot”.

“Institusi kesehatan di seluruh penjuru negeri sedang krisis nakes yang kompeten. Dengan adanya kemungkinan gelombang ketiga Covid-19, situasi kedepannya bisa menjadi sangat buruk,” kutip surat kepada Kemenkes.

(RAG)

Continue Reading

Internasional

Amerika Serikat dan Uni Eropa Semakin Khawatir Dengan Cina

Published

on

By

Amerika Serikat dan Uni Eropa Semakin Khawatir Dengan Cina

Channel9.id-Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Uni Eropa (UE) menyuarakan kekhawatirannya terhadap aksi problematik dan unilateral Cina di Laut Cina Selatan dan menekankan perlunya diskusi untuk mengatur “kompetisi dan rivalitas sistemik dengan Beijing, Jumat (3/12/2021).

Pernyataan bersama ini merupakan buntu dari diskusi antara Wakil Menlu AS Wendy Sherman dan Sekretaris Jenderal Layanan Tindakan Eksternal Eropa, Stefano Sannino.

Baca juga: Kemenlu Cina Panggil Duta Jepang Karena Komentar Shinzo Abe

Pernyataan ini juga menyatakan kalau mereka mendiskusikan pelanggaran HAM oleh Cina, termasuk penindasan terhadap kaum minoritas Xinjian dan Tibet, juga menurunnya kekuasaan otonomi di Hong Kong. Selain itu, mereka mengungkapkan kesediannya untuk memperdalam pertukaran informasi AS-UE mengenai berita-berita bohong yang dilakukan atau didukung oleh Cina.

“Mereka mengekspresikan kekhawatirannya terhadap aksi Cina yang problematik dan unilateral di daerah Laut Cina Selatan dan Timur dan juga di Selat Taiwan telah mengacaukan perdamaian dan keamanan di daerah tersebut dan memberikan dampak langsung terhadap keamanan dan kemakmuran AS dan Uni Eropa,” lanjut pernyataan tersebut.

Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah pertemuan kedua AS-UE terhadap perkembangan Cina tahun ini. Sherman dan Sannino dijadwalkan akan melanjutkan diskusi pembahasan Cina dengan konsultasi tingkat tinggi di Indo-Pasifik.

Presiden Amerika Joe Biden menekankan pentingnya terus bekerja sama dengan aliansi untuk memukul mundur perkembangan kekuatan dan meningkatnya sikap agresif Cina di seluruh dunia.

Di lain tempat, Wakil Laksamana Herve Blejean, menyebutkan kalau masih ada ruang dalam mengembangkan kerja sama mereka. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan keinginan kuat mereka yang ingin melindungi hukum internasional di lautan terhadap kebijakan de facto yang terjadi di Laut Cina Selatan.

“Kita harus memperhatikan bagaimana pesan ini disampaikan, karena kalau kita bersatu, pesan itu menjadi lebih kuat. Selain itu kita juga harus memperhatikan bagaimana kita berinteraksi dengan negara-negara yang sepemikiran seperti Australia, Amerika Serikat, Jepang, negara-negara ASEAN dan lainnya,” serunya.

(RAG)

Continue Reading

Internasional

Afghanistan Rilis Dekrit Perihal Hak Perempuan

Published

on

By

Afghanistan Rilis Dekrit Perihal Hak Perempuan

Channel9.id-Afghanistan. Pemerintah Taliban mengeluarkan dekrit terhadap hak perempuan yang menyatakan kalau perempuan tidak boleh dianggap sebagai sebuah “properti” dan tidak boleh dipaksa menikah, Jumat (3/12/2021). Namun dekrit tersebut masih belum membahas mengenai akses edukasi dan bekerja.

Taliban tengah ditekan oleh komunitas Internasional untuk mau menjunjung tinggi hak perempuan sejak kelompok tersebut kembali menguasai Afghanistan pada tanggal 15 Agustus. Komunitas Internasional kebanyakan membekukan aset dana Afghanistan yang menyebabkan adanya krisis kemanusiaan di sana.

“Seorang perempuan bukanlah properti, mereka adalah manusia yang terhormat dan bebas; tidak ada yang dapat memaksa mereka untuk melakukan pernikahan agar tercapainya kedamaian,” kutip dekrit Taliban yang disampaikan oleh juru bicara Zabihillah Muhajid.

Dekrit itu mengatur perihal pernikahan dan kepemilikan properti perempuan dengan menyebutkan kalau perempuan tidak boleh dipaksa menikah dan para janda akan mendapatkan bagian dari warisan mantan suaminya.

Pengadilan harus memperhatikan kebijakan ini saat akan menentukan keputusan, begitupun kantor urusan agama dan kementerian informasi juga harus mempromosikan hak-hak mereka, kutip dekrit tersebut.

Namun, dekrit tersebut tidak menyebutkan apakah perempuan akan diberikan akses bekerja, menggunakan fasilitas umum diluar rumah atau mengenyam pendidikan, yang mana juga menjadi salah satu perhatian besar dari komunitas internasional.

Selama kekuasaan mereka dari tahun 1996 sampai 2001,Taliban melarang perempuan untuk keluar rumah tanpa ditemani oleh laki-laki dari keluarganya, harus mengenakan hijab dan niqab dan tidak dapat mengenyam pendidikan.

Saat kembali menguasai Afghanistan, Taliban menyerukan kalau mereka sudah berubah dan SMA untuk para perempuan di beberapa daerah sudah dibuka. Namun masih banyak perempuan dan aktivis yang ragu dengan Taliban.

Komunitas Internasional, yang telah membekukan miliaran dana bank sentral dan pengeluaran pembangunan, telah membuat isu hak perempuan menjadi elemen kunci sebelum berhubungan langsung dengan Taliban di masa depan nanti.

(RAG)

Continue Reading

HOT TOPIC