Connect with us

Nasional

Stafsus Menkes Keluarkan Pakar Sosiologi Bencana NTU Singapura di Clubhouse

Published

on

Channel9.id – Jakarta. Stafsus Menteri Kesehatan (Menkes) dikabarkan mengeluarkan atau mengkick pemilik akun @sociotalker dalam sebuah forum diskusi online di aplikasi Clubhouse.

Pembuat room sekaligus moderator forum, Dokter Tirta Mandiri Hudi, menyampaikan pemilik akun @sociotalker adalah Prof Sulfikar Amir, pakar sosiologi bencana Nanyang Technological University (NTU), Singapura.

Sulfikar dikenal kerap memberikan kritik kepada pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19. Salah satunya terkait program vaksinasi corona secara mandiri.

Tirta menyampaikan, forum tersebut membahas tentang pariwisata di masa pandemi covid-19.

Forum itu mengundang Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menparekraf Sandiaga Uno dan sejumlah pejabat yang terkait dengan sektor pariwisata. Adapun sebanyak 3.500 orang berpartisipasi dalam forum itu.

Tirta menyampaikan, saat Prof Sulfikar sedang bertanya kepada Menkes Budi, tiba-tiba dia menghilang dari daftar speakers. Setelah dicari tahu, salah satu stafsus Menkes yang menjadi host room itu, mengeluarkan atau mengkick Prof Sulfikar.

Tirta pun selaku pembuat room merasa keberatan dan meminta maaf kepada orang yang dikeluarkan itu.

“Saya atas nama pembuat room Clubhouse tadi, meminta maaf kepada @sociotalker. Ketika kesempatan beliau bertanya, tiba-tiba beliau hilang dari daftar speakers. Ternyata di-kick oleh salah satu stafsus Menkes yang jadi host,” kata Tirta dalam cuitannya Twitter, Selasa 23 Februari 2021.

“Saya sudah jadikan nota keberatan atas hal ini ke yang bersangkutan yang kick,” lanjutnya.

Tirta menyampaikan, stafus itu mengeluarkan Prof Sulfikar atas inisiatif pribadi, bukan diperintah Menkes. Stafsus itu menyatakan, alasan mengeluarkan akun Prof Sulfikar karena ngomong terlalu lama.

“Langsung saya tanya karena yang bisa kick hanya moderator yaitu saya, Pandemictalks, stafsus Menkes. Saya tanya ke stafsus Menkes ini inisiatif siapa, (katanya) karena menteri nunggu, inisiatif sendiri tanpa alesan dia kesel karena @sociotalker ngomong terlalu lama,” kata Tirta.

Padahal, kata Tirta, Sulfikar mengapresiasi kinerja Menkes Budi yang dinilai transparan dan terbuka dengan kritik.

“Prof Sul memuji Menkes, baru mengkritik cuma satu. Kenapa positivity 40 persen dan 3T. Akhirnya pertanyaan itu disampaikan Pak Ainun Najib dan dijawab Pak Menteri,” kata Tirta.

“Kalau stafsus terganggu, langsung raise hand, langsung interupsi, saya kasih kebijakan jadi momod (moderator) bukan untuk kick orang, supaya bijak mencatat kritik,” ujar Tirta.

Tirta menyatakan, tiga hari sebelum forum di clubhouse ini, stafsus tersebut sempat berdebat soal vaksinasi mandiri dengan Sulfikar di acara yang diadakan oleh Kawal Covid19. Namun, Tirta tidak tahu situasi seperti apa yang terjadi dalam diskusi tersebut.

“Karena Prof Sul sendiri yang bilang, kemungkinan besar akibat perdebatan panas soal vaksin mandiri di Indonesia yang dibawakan Kawal Covid,” pungkasnya.

HY

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Nasional

HUT Satpol PP dan Satlinmas, Momentum Perbaikan Kualitas

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Satpol PP ke-71 dan Satlinmas ke-59 Tahun 2021 mesti menjadi momentum perbaikan kualitas. Hal itu menjadi amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian pada saat memberikan sambutan dalam rangka syukuran HUT Satpol PP ke -71 dan Rapat Koordinasi Nasional Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (3/3/21).

“Saya tekankan betul, titip kepada rekan-rekan masalah kualitas ini, jangan berhenti untuk berlatih, baik berlatih tentang hal-hal attitude yang dasar seperti masalah sikap, penampilan yang bagus dan rapi, memiliki kemampuan profesional yang baik, tidak kasar seperti yang viral-viral itu,” kata Mendagri.

Membangun kualitas organisasi dan SDM sangat penting dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan dan legitimasi dari publik. Untuk itu, pengembangan diri perlu dilakukan melalui berbagai cara, misalnya saja dengan melakukan studi kasus.

“Latihan-latihan yang di luar, outdoor, lakukan juga yang indoor dalam bentuk case study, studi kasus dalam bentuk kelompok, itu harus rajin dilakukan, mungkin mingguan, itu akan membangun kualitas yang lebih baik, profesionalisme,” ujarnya.

Di samping itu, para pimpinan organisasi juga dipandang perlu untuk membangun kapasitas SDM. Pasalnya, kualitas SDM menjadi kunci dalam memperkuat organisasi.

“Para pimpinan harus punya konsep untuk memperkuat organisasi, memperkuat sarana prasarana, memperkuat kemampuan perorangan baik kuantitatif jumlah yang kurang, kemudian kualitatif, kualitas. Buat konsep untuk membesarkan organisasi baik lembaganya, sarana prasarana, kemampuan apa yang diperlukan,” beber Mendagri.

Satpol PP dan Satlinmas, selain menjadi mitra aparat keamanan, dan mengemban fungsi pelaksanaaan penegakan Peraturan Daerah (Perda) juga memiliki peranan untuk melindungi dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karenanya, Mendagri juga menekankan agar pengetahuan dan kemampuan khusus perlu dikembangkan untuk mewujudkan organisasi yang berkualitas dan dipercayai publik.

 

Continue Reading

Nasional

Setahun Pandemi,  Perkembangan Grafik Menjadi Refleksi Kualitas Penanganan

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia telah berlangsung genap setahun, sejak kasus pertama dilaporkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020 lalu. Masa awal pandemi, grafik perkembangan kasus aktif dan kematian di Indonesia menunjukkan peningkatan tajam.

Upaya percepatan penanganan oleh pemerintah, berupaya melandaikan grafiknya, hingga kini berangsur menurun. Sebaliknya, pada sisi kesembuhan grafiknya perlahan terus mengalami peningkatan. Dan dibandingkan dunia, rata-rata perkembangan Covid-19 di Indonesia lebih baik.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyampaikan perbandingan dengan melihat secara angka persentase. Metode persentase kasus untuk melihat perbandingan antara satu lingkup dengan lingkup lainnya, dalam hal ini Indonesia dengan tingkat dunia. Penggunaan persentase ini lebih baik, dikarenakan jika menggunakan angka absolut, tidak akan mendapatkan hasil yang diharapkan, mengingat ruang lingkupnya pun berbeda.

“Sebagai contoh, jumlah kasus di dunia tentunya akan selalu lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Karena kasus dunia terdiri dari berbagai kasus di seluruh negara-negara yang terdampak Covid-19, sedangkan kasus di Indonesia terdiri dari satu negara saja,” ia memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (2/3/2021) yang juga disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Secara rincian pada perkembangan kasus aktif di Indonesia, awalnya meningkat tajam, namun terus menunjukkan penurunan yang konsisten, bahkan cukup drastis hingga Oktober 2020. Dan sejak November 2020 hingga saat ini, trennya terlihat fluktuatif dan cenderung melandai, serta tidak setajam dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Dibandingkan kasus aktif dunia, pada Maret 2020 naik tajam, kemudian trennya melandai hingga awal Oktober 2020. Tren ini menunjukkan peningkatan selama Oktober dan cenderung kembali melandai hingga saat ini.

“Data per 1 Maret 2021, perbandingan kasus aktif di Indonesia sebesar 11,41% dan dunia 19,05%,” imbuhnya.

Sedikit berbeda dengan kasus aktif, kasus kematian di Indonesia cenderung fluktuatif meningkat sejak awal April 2020. Bulan-bulan selanjutnya, persentase kematian cenderung melandai. Pada kasus kematian dunia, juga meningkat tajam pada Maret – April 2020. Kemudian sejalan dengan Indonesia, trennya melandai hingga saat ini. Dan per 1 Maret 2021, persentase Indonesia sebesar 2,71%, dan dunia 2,22% dengan selisih 0,5%.

Lalu, pada kesembuhan di Indonesia, persentasenya menunjukkan kenaikan yang tajam hingga Agustus 2020, kemudian cenderung melandai meskipun terus menunjukkan peningkatan hingga saat ini. Sedangkan kesembuhan dunia sempat mengalami penurunan drastis selama Maret 2020, dan kemudian terus meningkat hingga saat ini. Per 1 Maret 2021, persentase kesembuhan di Indonesia sebesar 85,88%. Sedangkan di dunia sebesar 78,74%.

Melihat perkembangan ini menunjukkan, bahwa Indonesia memiliki persentase kasus aktif yang lebih rendah dari dunia, dan persentase kesembuhan yang lebih tinggi dari dunia.

“Ini adalah hal yang perlu terus dipertahankan, dan tentunya tidak hanya berpatokan pada persentase saja, namun bagaimana memastikan bahwa kasus aktif dapat ditekan hingga 0 kasus, dan tidak ada sama sekali,” lanjutnya.

Selain itu angka kematian di Indonesia yang lebih tinggi dari dunia, juga menjadi hal yang harus segera diperbaiki. Tidak hanya persentasenya saja, namun jumlah kematian di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 36 ribu orang, adalah hal yang tidak bisa ditoleransi.

Karena angka tersebut melambangkan nyawa yang penambahannya harus ditekan semaksimal mungkin hingga tidak ada kematian sama sekali. Untuk itu, kualitas penanganan adalah kunci menekan kasus aktif dan kematian, serta meningkatkan kesembuhan.

“Untuk itu, saya mohon kepada seluruh kepala daerah, mulai desa dan kelurahan, kabupaten/kota, hingga provinsi untuk melakukan refleksi dari grafik ini dan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi seluruh lapisan masyarakat agar tercapai kualitas penananganan Covid-19 yang sebaik mungkin untuk menekan penularan,” pungkas Wiku.

 

Continue Reading

Nasional

IPW Minta Jokowi Tegur Kapolri Izinkan Piala Menpora Digelar

Published

on

By

Channel9.id – Jakarta.  Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) Neta S Pane meminta Menpora dan Kapolri bersiap-siap bertanggungjawab, jika di even Piala Menpora muncul klaster baru Covid-19 yang menyebabkan korban menderita sakit dan meninggal dunia.

“Tanggungjawabnya, jika korban meninggal dunia, istri dan anak korban menjadi tanggungjawab Menpora dan Kapolri, termasuk pendidikannya. Selain itu, jika ada klub yang tidak mampu membayar gaji dan officialnya selama even, Menpora dan Kapolri harus bertanggungjawab membayar gaji mereka,” ujar Neta dalam keterangan tertulis yang diterima Channel9.id, Rabu 3 Maret 2021.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah mengecam keras Piala Menpora digelar karena khawatir menjadi klaster baru Covid 19.

Untuk itu, IPW mendesak Presiden Jokowi segera menegur Kapolri yang memberi izin Piala Menpora. Selain itu Pemda yang wilayahnya dijadikan lokasi Piala Menpora harus menolak pertandingan Piala Menpora digelar karena dikhawatirkan menjadi klaster baru Covid 19.

“Sebab itu Presiden Jokowi harus menegur Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam pemberian izin Piala Menpora yang akan digelar 20 Maret sampai 25 April 2021 di empat kota, Malang, Solo, Bandung dan Sleman,” ujarnya.

Bagaimana pun even ini jelas-jelas akan menciptakan kerumunan kendati pertandingannya sendiri tidak ada penonton.

“Padahal, Presiden Jokowi secara tegas di akun twitternya tertanggal 16 Nopember 2020 menyebutkan aparat harus berani mengambil tindakan terhadap para pelanggar. Karena, keselamatan rakyat di tengah pandemi merupakan hukum yang tertinggi,” tandas Neta.

Menurut Neta, jika Kapolri benar-benar memberikan izin terhadap penyelenggaraan Piala Menpora, maka itu merupakan pembangkangan secara nyata terhadap Presiden Jokowi yang nyata-nyata berpedoman bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.

“Jangan sampai perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan pemerintah dalam setahun untuk mengendalikan pandemi Covid 19 ini sia-sia. Mencegah kerumunan massa yang berpotensi menjadi klaster baru Covid-19, harus menjadi perhatian Kapolri, yang menjadi ujung tombak pemberian izin keramaian,” katanya.

Sebab setiap tim sepakbola di Piala Menpora minimal membawa 30 orang untuk menetap di kota penyelenggara dan akan bersinggungan dengan masyarakat setempat seperti karyawan hotel, panitia lokal dan juga pendukung klub. Sehingga, ada sekurang-kurangnya 50 orang yang saling bersinggungan.

“Padahal, kerumunan pada masa pandemi sangat beresiko untuk menularkan Covid-19. Sebab itu jika Piala Menpora tetap digelar, jika terjadi klaster baru Covid 19, Menpora dan Kapolri harus bertanggungjawab membiayai hidup keluarga korban yang tewas dan harus mundur dari jabatannya,” pungkas Neta.

HY

Continue Reading

HOT TOPIC