Channel9.id-Jakarta. Wamendagri Ribka Haluk meluruskan isu yang berkembang terkait penanaman kelapa sawit di Tanah Papua. Ia menegaskan tidak ada arahan Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan pemerintah daerah menanam sawit di Papua. Ribka menjelaskan, arahan Presiden kepada kepala daerah se-Tanah Papua lebih menitikberatkan pada percepatan pembangunan daerah, khususnya penguatan ketahanan pangan. Kelapa sawit, kata dia, hanya […]
Channel9.id-Aceh Tamiang. Mendagri Tito Karnavian memastikan stok beras untuk masyarakat di daerah terdampak bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh dalam kondisi aman hingga enam bulan ke depan. Kepastian tersebut diperoleh setelah Mendagri mengonfirmasi langsung ketersediaan stok kepada Perum Bulog. Hal itu disampaikan Tito kepada awak media usai Apel Pembukaan Tim Satuan Tugas Kementerian […]
Channel9.id – Jakarta. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak membatasi kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, maupun hak masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Supratman menekankan bahwa seluruh ketentuan dalam KUHP dan KUHAP disusun melalui proses panjang, partisipatif, dan demokratis, […]
Channel9.id – Timika. Tokoh masyarakat sekaligus pengusaha muda Papua, Maximus Tipagau, meminta Pemerintah Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak bersikap tegas dan serius dalam menangani konflik yang terus berlanjut di Distrik Kwamki Narama.ma Konflik yang terjadi sejak Oktober 2025 itu telah menimbulkan korban jiwa, mengganggu keamanan warga, dan mengancam stabilitas pemerintahan daerah. Maximus menilai konflik yang […]
Channel9.id – Jakarta. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengeklaim pelibatan publik dalam penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan yang paling luas sepanjang sejarah. Ia menilai pemerintah dan DPR membuka ruang keterlibatan publik dari berbagai elemen dalam setiap tahapan pembahasan. Supratman menyebut masukan dalam revisi KUHP dan […]
Channel9.id – Jakarta. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengklaim penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Ia menyebut pemerintah dan DPR membuka ruang keterlibatan publik sepanjang pembahasan RKUHP hingga pengesahannya. Dalam konteks pembaruan hukum acara pidana, Supratman menyebut revisi KUHAP yang disahkan pada 2025 juga disusun dengan pelibatan publik […]
Channel9.id-Aceh Tamiang. Mendagri Tito Karnavian meminta Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bekerja keras membantu percepatan pemulihan layanan publik di Kabupaten Aceh Tamiang pascabencana banjir dan longsor. Arahan tersebut disampaikan Tito saat memimpin apel pembukaan Tim Satuan Tugas (Satgas) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Perkantoran Kabupaten Aceh Tamiang, Senin (5/1/2026). Tito menegaskan, keberhasilan pemulihan […]
Channel9.id, Jakarta. Pemerintah memilih bersikap hati-hati dan menahan diri dari langkah antisipasi khusus di tengah eskalasi politik dan keamanan di Venezuela, menyusul penangkapan Presiden Nicolás Maduro oleh Amerika Serikat. Penilaian sementara pemerintah menyebut dampak terhadap kepentingan ekonomi Indonesia masih terbatas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan hingga kini tidak ada aset milik Indonesia di […]
Channel.id, Jakarta — Pemerintah menegaskan bahwa ketentuan mengenai penghinaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) nasional tidak ditujukan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Pasal 218 dan Pasal 240 KUHP baru yang mulai berlaku pada awal 2026 justru dirumuskan secara terbatas dan hanya dapat diproses melalui mekanisme delik aduan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa perumusan […]
Channel9.id – Jakarta. Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP) yang baru telah melibatkan Fakultas Hukum seluruh Indonesia hingga masyarakat sipil. Pastinya, proses penyusunan KUHAP baru telah memenuhi prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) untuk memastikan aspirasi masyarakat benar-benar diakomodasi. Partisipasi publik ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor […]
