Channel9.id, Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bergerak cepat merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah peta penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada 2029. Putusan tersebut menetapkan pemilu nasional dan lokal digelar secara terpisah, dengan jeda waktu minimal dua tahun. Menanggapi keputusan tersebut, Kemendagri menyatakan tengah mengkaji secara menyeluruh dampak dari pemisahan agenda demokrasi tersebut. Kajian akan […]
Channel9.id – Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) agar memberikan atensi terhadap pelaksanaan program strategis Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) dan Penyediaan Tiga Juta Rumah. Pemda diimbau agar berperan aktif mendukung program tersebut. Hal itu menjadi catatan penting dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Evaluasi PKG dan Program Tiga Juta Rumah […]
Channel9.id – Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan bakal mengkaji dampak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilihan umum (pemilu) nasional dengan daerah. Salah satu dampak dari putusan ini yaitu potensi perpanjangan masa jabatan DPRD. “Kemendagri segera lakukan kajian terhadap putusan MK,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya kepada wartawan, Sabtu (28/6/2025). Bima menuturkan […]
Channel9.id – Jakarta. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan akan mendalami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal mulai tahun 2029. Putusan MK tersebut dinilai akan berdampak pada berbagai aspek, termasuk regulasi dan skema pembiayaan pemilu. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri, Bahtiar, menyampaikan bahwa pihaknya akan mempelajari substansi putusan […]
Channel9.id-Jakarta. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki Indeks Perkembangan Harga (IPH) tinggi agar segera mengambil langkah pengendalian. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama (RSU), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (23/6/2025). Tomsi menekankan, perubahan IPH sebagai proksi inflasi berpengaruh langsung […]
Channel9.id-Jakarta. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan, Kemendagri siap mendukung penyelesaian polemik atas status kepemilikan empat pulau yang menjadi diskursus antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Pihaknya juga siap memfasilitasi upaya tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. “Terbuka sekali kemungkinan kedua gubernur difasilitasi oleh Kemenko [Bidang Politik dan Keamanan] dan Menteri Dalam […]
Channel9.id-Jakarta. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal ZA menguraikan kronologi lengkap penetapan status administrasi empat pulau yang menjadi diskursus antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut). Ia menyebut, penetapan status administrasi Pulau Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, Lipan, dan Panjang telah melalui proses verifikasi oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Setelah seluruh tahapan dilalui, status […]
Channel9.id-Jakarta. Wamendagri Bima Arya menyatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan ruang bagi Pemda untuk menyelenggarakan rapat ataupun pertemuan di hotel. Bima menyebut, kebijakan ini merupakan bentuk dukungan terhadap pemulihan perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata. “Pak Menteri memberikan satu ruang bagi teman-teman kepala daerah atas dasar data-data yang kami miliki terkait dengan belanja daerah […]
Channel9.id-Jakarta. Kemendagri menegaskan, organisasi kemasyarakatan (Ormas) tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi yang dimiliki aparat penegak hukum. Penegasan ini merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf e Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. Pasal tersebut menyebutkan bahwa “Ormas dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan […]
Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian menegaskan kesiapan pihaknya dalam mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) siap menjalankan salah satu tugas yang diberikan, yakni mengoordinasikan Pemda dalam mendukung program tersebut. “Salah satu tugas daripada Kementerian Dalam Negeri adalah untuk menghubungkan dengan Pemda-Pemda. Karena ini kan Sekolah Rakyat, ini nanti banyak sekali hubungannya dengan Pemda,” […]
