Connect with us

Opini

Rekor, Defisit APBN 2019 Mencapai 353 Triliun

Tayang

,

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Defisit APBN 2019 dilaporkan sebesar Rp353 triliun pada tanggal 7 Januari lalu. Kementerian keuangan mencoba menjelaskan bahwa capaian itu tidak terlampau jauh dari target. Yang dikedepankan adalah realisasi 2,2% dari PDB dibandingkan targetnya yang 1,84%. Padahal, selisihnya secara nominal terbilang cukup besar, yaitu Rp57 triliun.  

Realisasi APBN selama era reformasi memang selalu mengalami defisit. Total belanja negara lebih besar dibandingkan dengan pendapatan. Nilai defisit berfluktuasi, atau tidak selalu bertambah. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2017, kenaikan belanja lebih tinggi dibanding kenaikan pendapatan. Defisit secara nominal cenderung makin lebar.

Hal sebaliknya terjadi pada tahun 2018, sehingga nominal defisit turun. Sayangnya, defisit tahun 2019 kembali meningkat. Bahkan, merupakan rekor defisit terbesar secara nominal.

Pemerintah nyaris tak pernah mengedepankan nilai nominal defisit sebagai alat analisis ataupun narasi penjelasan kepada publik. Ukuran yang dipakai adalah persentase atau rasio defisit atas Produk Domestik Bruto (PDB). PDB dianggap mewakili besaran pendapatan nasional.

Rasio defisit APBN atas PDB cukup berfluktuasi dari tahun ke tahun. Rasio defisit tahun 2019 sebesar 2,20%. Rata-rata rasio defisit pada periode Jokowi I (2015-2019) sebesar 2,31%. Jauh lebih lebar dibanding periode SBY I (2005-2009) yang hanya 0,80%. Masih lebih lebar pula dari periode SBY II (2010-2014) yang sebesar 1,58%.

Defisit secara nominal dan secara rasio sebenarnya berhasil ditekan pada tahun 2018. Sri Mulyani semula mengklaim sebagai kinerja luar biasa, menjadi defisit paling rendah sejak tahun 2012. Klaim berdasar laporan realisasi sementara pada awal Januari 2019, yakni sebesar 1,72% dari PDB. Sedangkan defisit tahun 2012 tercatat 1,78%. Secara nominal, defisitnya sebesar Rp259,9 triliun.

Tatkala Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) telah diselesaikan dan kemudian diaudit oleh BPK, defisit nominal bertambah sebanyak Rp9,5 trilun menjadi Rp269,4 triliun. Sedangkan rasio atas PDB naik menjadi sebesar 1,82% dari PDB.

Meski defisit dalam LKPP 2018 audited ternyata lebih lebar dari laporan sementara, namun hal sebaliknya terjadi pada tahun 2017.

Faktor yang membuat perbedaan signifikan antara laporan sementara dengan yang audited pada tahun 2018 adalah besaran Belanja. Dapat dikatakan, ada beberapa Belanja yang belum terlaporkan. Sedangkan dalam hal pendapatan, perubahan hanya kecil.

Belanja yang semula dilaporkan Rp2.202,2 triliun, bertambah Rp11,1 triliun menjadi Rp2.213.1 triliun. Sedangkan Pendapatan hanya bertambah Rp1,4 triliun.

Pada tahun 2017, perbedaan signifikan terdapat pada laporan tentang Pendapatan, yang bertambah sebesar Rp10,6 triliun. Antara lain karena soal administrasi kebijakan tax amnesty saat itu. Sedangkan tambahan dari Belanja yang kemudian terlaporkan sebesar Rp5,8 triliun.

LKPP 2019 APBN sendiri baru akan diketahui beberapa bulan lagi. Dan yang telah diaudit akan terpublikasi bulan Mei. Defisit definitif tampaknya akan lebih besar dari yang sementara.

Pendapatan yang belum terlaporkan kemungkinan tidak banyak, mengingat telah ada upaya keras sebulan terakhir untuk menggenjotnya. Tidak ada program tax amnesty seperti tahun 2017 yang menyisakan penyesuaian administrasi signifikan hingga hari terakhir tahun berjalan.

Pengecualian adalah jika ada yang belum tercatat dari upaya “injak kaki” wajib pajak kelas kakap yang dipersuasi untuk bayar lebih. Kelebihan bayar itu tetap dicatat sebagai pendapatan 2019, meski akan memperoleh restitusi pada tahun berikutnya. 

Sementara itu, belanja definitif dapat dipastikan akan lebih besar dibandingkan laporan yang bersifat sementara. Kemungkinan bertambah sekitar Rp10 triliun.

Dengan pertimbangan tersebut, defisit definitif secara nominal dari APBN 2019 dapat mencapai Rp360 triliun. Rasionya atas PDB yang presisi masih bergantung realisasi setahun yang akan dipublikasikan BPS pada bulan Februari mendatang.

Perhitungan saat ini berdasar asumsi PDB harga berlaku sebesar Rp16.045 triliun. Jika ternyata setara, maka rasionya akan menjadi 2,24%. Jika nilai PDB lebih besar, maka rasionya dapat sedikit turun. Dan sebaliknya.   

Penulis memprakirakan PDB harga berlaku akan lebih rendah dari asumsi itu, kemungkinan sekitar Rp15.900 hingga Rp16.000 triliun. Pada akhirnya, rasio defisit yang definitif akan sekitar 2,25%. Lebih besar dari laporan sementara yang sebesar 2,20%.

Defisit itu masih dalam batas yang diperbolehkan oleh undang-undang. Pemerintah menjelaskan bahwa kondisinya tetap terjaga dan telah dilakukan secara terukur, sebagai bentuk countercyclical pelemahan ekonomi.

Bagaimanapun, rekor defisit nominal telah tercipta. Dan secara rasio atas PDB juga makin lebar. Ruang untuk “manuver fiscal” menyempit pada tahun 2020.

Semoga kondisi perekonomian tidak jauh lebih buruk dari prakiraan Nota Keuangan dan APBN 2020.

*Chief Economist Institut Harkat Negeri

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Wah, Rasio Utang Pemerintah Bisa Terus Meningkat Hingga 2024

Published

on

By

Oleh: Awalil Rizky*

Channel9.id-Jakarta. Utang pemerintah terus bertambah selama sepuluh tahun terakhir. Posisinya pada 31 Desember 2019 mencapai Rp4.779,28 triliun. Laju kenaikan posisi utang per tahun pada era Pemerintahan Jokowi I secara rata-rata meningkat dibanding era pemerintahan Megawati, SBY I dan SBY II.

Pemerintah terus menjelaskan, meski secara nominal meningkat pesat, rasionya atas Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terkendali. Rasio sebesar 30,18% pada akhir 2019 diklaim terkendali dan tidak melanggar batas yang diperbolehkan oleh Undang-undang (60%). Bagaimanapun, rasionya cenderung meningkat dari 24,68% pada akhir 2014. Pada semua era pemerintahan sebelumnya, sejak Gus Dur, rasio menurun.

Pemerintahan juga sering menjelaskan bahwa peningkatan utang dan rasionya itu dalam rangka produktif. Kerap disosialisasi tentang berbagai proyek strategis nasional. Ditampilkan antara lain tambahan dan perbaikan jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan semacamnya.

Pihak pengkritik menyampaikan beberapa sanggahan. Antara lain berupa analisis tentang belanja modal yang tidak meningkat signifikan bahkan cenderung stagnan. Sementara itu, pembayaran bunga utang justeru meningkat pesat. Kritik lain yang lebih mendasar mempertanyakan konsep produktif yang mestinya berupa dampak atas PDB (pertumbuhan ekonomi), yang ternyata tidak mengalami perbaikan. Bukankah jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik tadi harusnya meningkatkan produksi nasional secara lebih cepat.

Pandemi covid-19 memaksa Pemerintah merevisi APBN secara radikal. Bukan hanya besaran, melainkan juga prosedurnya. Jika APBN Perubahan memerlukan Undang-Undang dengan segala prosesnya, maka kini hanya dengan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres nomer 54 tanggal 3 April menjadi APBNP pertama tahun 2020. Perpres nomer 72 tanggal 24 Juni menjadi APBNP kedua.

Postur APBN 2020 menjadi berubah sangat signifikan. Belanja Negara semula direncanakan sebesar Rp2.540,42 triliun oleh APBN, direvisi menjadi Rp2.613,72 triliun oleh Perpres 54, dan diubah lagi menjadi Rp2.739,17 triliun oleh Perpres 72. Pendapatan Negara yang semula Rp2.233,20 triliun, menjadi Rp1.760,88 triliun, dan kini menjadi Rp1.699,95. Dengan demikian, defisit makin melebar, hingga mencapai Rp1.039,22 triliun.

Pembiayaan utang tahun 2020 semula direncanakan dalam APBN sebesar Rp351,85 triliun. Melonjak menjadi Rp1.760,88 triliun dalam Perpres nomer 54. Bertambah lagi menjadi Rp1.699,95 triliun dalam Perpres nomer 72. Besaran ini merupakan rencana tambahan utang secara neto melalui pengelolaan APBN.

Apakah posisi utang (outstanding) pada akhir tahun 2020 akan bertambah sebesar itu dibandingkan posisi akhir tahun 2019? Tidak demikian juga. Ada faktor tambahan, yaitu penguatan atau pelemahan kurs rupiah antara dua tanggal posisi tersebut dinyatakan. Sekitar 38 persen utang Pemerintah pada akhir 2019 merupakan utang dalam mata uang asing. Sedangkan posisi utang dinyatakan dalam nilai rupiah.

Faktor kurs ini “menguntungkan” karena rupiah menguat terhadap dolar jika dibandingkan antara 31 Desember 2019 (Rp13.901) dengan 31 Desember 2018 (Rp14.481). Tampaknya akan berbeda pada akhir 2020 nanti. Kini kurs di kisaran Rp14.500, dan Bank Indonesia menargetkan pada akhir 2020 bisa bertahan di kisaran Rp15.000. Utang akan bertambah karena faktor ini sekitar Rp195 triliun.

Dengan perhitungan demikian, maka posisi utang pemerintah setahun ini akan bertambah dari pembiayaan utang (Rp1.220,46 triliun) dan dari pelemahan kurs (RP195triliun). Faktor lain pengaruhnya sangat kecil. Posisi utang menjadi sebesar Rp6.195 triliun pada akhir 2020.

Pemerintah sendiri memprakirakan rasio utang atas PDB pada akhir 2020 berdasar Perpres 54 sebesar 36,38%. Kemudian direvisi lagi berdasar Perpres 72 menjadi 37,60%. Suatu lonjakan yang luar biasa jika dibanding akhir tahun 2019 yang hanya 30,18%.

Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2021 kepada DPR pada 12 Mei. Pembahasan KEM-PPKF merupakan bagian dari penyusunan APBN 2021. Dalam dokumen itu ada proyeksi fiskal, termasuk rasio utang atas PDB hingga tahun 2024.

Dokumen masih berdasar Perpres 54 yang memprakirakan rasio utang sebesar 36,38% pada akhir 2020. Proyeksi tahun-tahun selanjutnya berupa rentang angka, batas bawah dan atas. Jika dihitung besaran tengahnya, maka proyeksi sebagai berikut: 37,32% (2021), 37,02% (2022), 36,91% (2023), dan 36,78% (2024).

Ketika pembahasan berlangsung dalam Rapat Panja terkait di DPR tanggal 24-25 Juni, Pemerintah mempresentasikan besaran berdasar Perpres 72. Seperti yang dikemukakan di atas, prakiraan rasio akhir 2020 telah berubah menjadi 37,60%. Tidak diinformasikan proyeksi tahun-tahun setelahnya dalam paparan yang beredar di publik. Logikanya juga akan lebih besar. Akan mencapai 38% pada akhir 2024.

Tentang proyeksi hingga tahun 2024, ada baiknya kita mengingat pengalaman krisis 1997/98. Meski berbeda dan kemungkinan dampak pandemi tidak sebesar krisis dalam hal rasio utang, tetap perlu dimengerti polanya. Rasio utang terus meningkat pesat selama 4 tahun, hingga tahun 2000. Turunnya kemudian berlangsung perlahan. Setelah 16 tahun atau pada 2010 baru rasionya setara 1996.

Proyeksi rasio dari dokumen KEM-PPKF yang masih berdasar Perpres 54, mencoba mempertahankan rasio pada posisi akhir tahun 2020. Diproyeksikan hanya akan naik turun sekitar 1%. Suatu skenario yang terlampau optimis.

Satu masalah yang jelas masih akan dihadapi adalah defisit yang besar, karena pendapatan tak mudah digenjot drastis sekalipun perekonomian berangsur pulih. Sementara itu, PDB tak serta merta naik pesat, dan dimulai dari baseline yang cukup rendah akibat pandemi.

Kemampuan pemerintah membayar utang menjadi tidak terlampau besar. Laju penambahan utang memang bisa diharapkan tidak setinggi tahun 2020. Namun masih mungkin di atas rata-rata kondisi normal, atau setidaknya setara. Rata-rata kenaikan utang 2010-2019 sebesar 11,73% per tahun. Jika dilihat rata-rata kurun 2015-2019, mencapai 12,96%.

Sementara itu rata-rata kenaikan PDB nominal (harga berlaku) 2010-2019 sebesar 12,96% per tahun. Jika dilihat rata-rata kurun 2015-2019, hanya sebesar 8,48%.

Dengan demikian, kemungkinan laju pertumbuhan posisi utang masih lebih tinggi dari laju PDB nominal. Tingkat kehati-hatian bisa diperbaiki, antara lain lebih menahan diri dalam berutang dibanding era sebelumnya. Namun, ruang fiskal yang amat sempit, hanya bisa mengurangi jarak keduanya. Rasio utang tetap akan naik, meski perlahan.

Tentu realisasi masih menunggu hingga waktunya nanti. Melihat perekembangan terkini, penulis memprakirakan rasio yang lebih besar dari perhitungan Pemerintah. Defisit dan kemudian pembiayaan utang 2020 akan lebih besar dari target, sedangkan kurs rupiah berpotensi melampaui Rp15.000. Rasio utang bisa mencapai 38%. Dengan tingkat kehati-hatian yang cukup memadai pun dalam pengelolaan utang, rasio masih akan berkisar 40% pada tahun 2024.

Penulis mengakui bahwa penambahan utang memang diperlukan dalam rangka mitigasi dampak ekonomi dari pandemi. Namun tentang akan bertambah sebesar itu, dan dengan rasio yang tinggi hingga beberapa tahun ke depan, perlu penjelasan yang lebih baik. Pemerintah harusnya lebih detil dan terbuka kepada publik tentang rencana pengelolaan utangnya. Rakyat perlu mengetahui secara cukup gamblang, dan DPR mestinya menyuarakan pikiran pembanding.

*Kepala Ekonom Institut Harkat Negeri

Continue Reading

Lifestyle & Sport

Kambing vs Corona

Published

on

By

Oleh: Fatchuri Rosidin*

Channel9.id-Jakarta. Pandemi Covid-19 telah melahirkan 4,9 juta orang miskin baru di Indonesia. Angka itu didapat dari kenaikan jumlah penduduk miskin yang dikeluarkan BPS dibandingkan tahun 2019. Jika pemerintah gagal mengatasi pandemi ini dengan cepat, Center of Reform & Economics (CORE) bahkan memprediksi jumlah orang miskin baru akan mencapai 12,2 juta orang.

Pemerintah telah mengalokasikan dana hingga 677,2 trilyun untuk mengatasinya. 203,9 trilyun di antaranya dialokasikan untuk perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak dalam bentuk bansos, bantuan sembako, bantuan tunai, program prakerja, program keluarga harapan, dan dana desa.

Tapi saya tidak ingin membahas program pemerintah. Sudah banyak yang membahasnya. Saya lebih tertarik menyoroti inisiatif lembaga-lembaga sosial yang bisa dijadikan benchmark dalam pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin. Siapa tahu program ini bisa diduplikasi untuk mengatasi kemiskinan. Saya ingin kupas salah satu saja: kurban.

Kenapa kurban? Karena potensi ekonominya besar. Tahun ini, diprediksikan ada 2,3 juta pekurban. Nilai ekonominya menurut riset Institute for Demographic & Poverty Studies (IDEAS) mencapai 20,5 trilyun. Jadi saya tertarik mengupasnya.

Saya pilih satu program saja. Namanya Tebar Hewan Kurban (THK) yang dikelola oleh Dompet Dhuafa. Program ini saya pilih untuk dibedah karena fokusnya memang pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah, bukan jualan kambing. Program ini sudah berjalan 26 tahun. Tahun ini mereka mentargetkan bisa mendistribusikan 30.000 domba/kambing dan 1.000 sapi.

Oleh Dompet Dhuafa, kurban dijadikan sarana pemberdayaan ekonomi. Sasarannya para peternak kecil di desa-desa. Juga keluarga-keluarga miskin yang kemudian dilatih menjadi peternak binaan. Targetnya meningkatkan kesejahteraan peternak.

Lalu, disusunlah business process-nya.  Bagaimana agar program ini bisa memberdayakan peternak kecil? Apa problem yang selama ini dihadapi oleh peternak kecil di daerah? Apa yang akan dilakukan oleh Dompet Dhuafa untuk mengatasi persoalan tersebut?

Mereka lakukan riset dan menemukan masalah-masalah  yang dihadapi para peternak kecil di daerah: permodalan, pengetahuan yang rendah tentang pemeliharaan hewan ternak, manajemen, dan pemasaran.   Desain program THK kemudian disusun untuk menjawab masalah ini.

Dalam hal permodalan, lembaga penerima penghargaan Magsaysay Award 2016 ini mengalokasikan dana sosialnya untuk memberikan bantuan modal bagi peternak kecil di daerah. Dompet Dhuafa datang ke desa-desa untuk merekrut calon peternak binaan dan memberikan bantuan modal. Modalnya bukan uang, tapi anak kambing.

Lalu, Dompet Dhuafa mengirimkan tenaga-tenaga ahli peternakan untuk melakukan pembinaan kepada peternak. Dompet Dhuafa menyebutnya sebagai pendamping. Mereka direkrut khusus, dilatih, dan disiapkan mentalnya. Karena tugas mereka tak hanya berkunjung memberikan pelatihan, tapi juga live-in alias tinggal di desa bersama para peternak; bertanggung jawab atas pembinaan peternak dalam satu wilayah tertentu.  Para pendamping ini juga bertugas memfasilitasi tumbuhnya wadah bisnis peternak dan mengakses jaringan pemasaran.  Merekalah para pejuang yang  bekerja dalam sepi, mendedikasikan dirinya untuk memberdayakan para peternak.

Untuk memastikan kualitas ternak agar layak dijadikan kurban, Dompet Dhuafa secara periodik mengirimkan tim Quality Control (QC) untuk mengeceknya. Tim QC  ini datang ke desa-desa menempuh perjalanan ratusan kilometer dengan jalan berbukit-bukit, menembus hutan, menelusuri sungai, menyeberang laut, hanya untuk memastikan hewan ternak memenuhi standar kualitas. Kisah-kisah perjalanan para quality controller ini seringkali diabadikan dalam catatan memoar perjalanan yang menyentuh hati.

Bagaimana dengan pemasarannya? Di sinilah Dompet Dhuafa dengan cerdik memanfaatkan hari raya  Idul Adha untuk memasarkannya. Dompet Dhuafa bertindak sebagai off-taker; membeli semua ternak kurban yang dipelihara oleh para peternak binaan dan menawarkannya kepada masyarakat mampu yang akan berkurban.

Hewan ternak kurban ini tidak dibawa ke rumah pekurban, tapi dipotong dan dibagikan ke daerah-daerah miskin yang berada dalam satu wilayah dengan lokasi peternak. Distribusi kurban Dompet Dhuafa telah menjangkau  4.155 desa, 375 kecamatan, 214 kabupaten, dan 33 propinsi. Ini juga cara cerdas memotong biaya distribusi sehingga harga kurban yang ditawarkan Dompet Dhuafa bisa lebih terjangkau. Tahun ini kambing kurban mereka tawarkan mulai dari harga 1,49 juta rupiah.

Dompet Dhuafa memprioritaskan distribusi daging kurbannya ke daerah miskin, daerah penampungan pengungsi akibat bencana, panti jompo, panti asuhan, masjid, dan pesantren di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan bantuan hewan kurban karena umumnya ekonomi masyarakatnya kurang mampu.

Bisakah program semacam ini digunakan untuk memberikan lapangan kerja baru, termasuk mereka yang terkena imbas Corona? Apa bisa kambing dipakai untuk melawan Corona?

Kalau caranya seperti yang dilakukan Dompet Dhuafa, saya yakin jawabannya bisa. Tapi memang harus serius dan butuh stamina panjang. Program pemberdayaan ekonomi tak bisa hit & run. Tak cukup dengan memberikan modal. Tak cukup hanya melatih. Kita harus melakukan pendampingan peternak; menjadi mentor mereka, dan yang tak kalah penting menularkan optimisme dan etos kerja.

*Direktur Inspirasi Melintas Zaman

Continue Reading

Ekbis

Jaga Kewarasan Kita dalam Kasus Utang Freeport

Published

on

By

Oleh: Ferdy Hasiman*

Channel9.id-Jakarta. Perilaku salah satu anggota Komisi VII DPR-RI dari Partai Demokrat yang mengusir Direktur Utama Holding Tambang BUMN (MIND) atau PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak tak patut dicontoh. Cara mengungkapkan kata-kata dan pernyataan politisnya juga tak etis dan tak menjaga kewibawaan lembaga DPR.

Muatan emosi, kemarahan, emosional dia pertontonkan ke publik. Biasanya orang yang suka marah itu dipastikan menjadi tak rasional dan argumentasinya tidak kuat. Untuk itu, Dewan Kehormatan DPR perlu memberikan teguran kepada politisi itu.

Kemarahannya juga menjadi tidak masuk akal karena berawal dari permintaan data detail terkait utang US$5 miliar Mind Id untuk membeli 51 persen saham perusahaan tambang dan emas Grasberg, Papua PT Freeport Indonesia. Dirut Mind Id sudah menjelaskan langkah-langkah pembayaran utang  obligasi itu, ada yang 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Jadi pembayaran utang tak serampak, tetapi langkah demi langkah. Itu sangat lazim dalam korporasi dan perjanjian bisnis.

Namun, setelah diberikan penjelasan oleh Dirut Mind Id, masih juga tak terima dan dia sendiri tak memiliki alasan kuat terhadap penolakannya. Sulit membayangkan melihat aksi korporasi pembelian Freeport Indonesia yang sangat kompleks itu dari kaca mata politik, apalagi jika disusupi kepentingan dibaliknya. Pembelian Freeport Indonesia oleh negara adalah bagian dari upaya menjalankan amanat UUD’45.

Tambang tembaga dan emas Grasberg adalah tambang paling profitable di dunia. Indonesia menyesal jika pemerintah tak menggunakan momen ini untuk merebut kembali kedaulatan tambang kita di Grasberg, Papua. Tambang Freeport Indonesia ini memiliki beberapa operasi, yaitu, tambang open pit dan underground. Tambang open-pit sudah mencapai titik puncak produksi tahun 2019. Cadangan tambang open-pit hanya 7 persen dari keseluruhan tambang Freeport di Grasberg. Mulai tahun 2021, Freeport Indonesia mulai menambang di underground (tambang bawah tanah) dengan investasi di atas US$8 miliar. Cadangan tambang underground adalah 93 persen dari totol cadangan Freeport di Indonesia. Jadi Indonesia rugi jika tak mengambil-alih tambang Freeport Indonesia. Dana US$5 miliar untuk membeli Freeport Indonesia itu kecil jika dibandingkan keuntungan yang diperoleh dari proses penambangan sampai tahun 2041 nantinya.

Di masa pandemi sekarang ini saja, Freeport Indonesia masih memproduksi 120.000 matrik ton tembaga per hari.  Ini adalah masa transisi dari open-pit ke underground. Tetapi Freeport masih menikmati untung. Pada masa transisi ini, Mind memang sedikit mendapat dividen dari Freeport di angka US$250 juta mulai tahun 2020-2022. Namun, dana itu sudah cukup untuk membayar utang jatuh tempo per tahun untuk membeli saham Freeport.

Mulai tahun 2021, tambang underground akan beroperasi normal dan kapasitas produksinya kembali normal seperti tahun-tahun sebelumnya ketika dia menikmati untung dari penambangan open pit. Mulai tahun 2022, tambang underground akan memproduksi tembaga sekitar 170.000 ton-200.000 ton per hari dan tentu mendapat keuntungan besar setiap tahun. Dalam perhitungan, mulai tahun 2023, dengan produksi yang kembali normal, Mind Id mendapat dividen sebesar US$1 miliar.  Mind Id bisa saja membayar utang obligasi US$5 miliar dolar dalam lima (5) tahun jika dia mau. Utang pembelian saham Freeport Indonesia tak perlu dipersoalkan. Karena memang kita untung. Setelah 5 tahun Mind Id akan menikmati untung besar sampai tahun 2041 dan penerimaan negara menjadi sangat besar, karena Mind Id adalah perusahaan BUMN.

Pemerintahan yang berani mengambil-alih  saham Freeport Indonesia adalah pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kemandirian ekonomi dan kemandirian tambang. Pemerintah sudah pada jalur yang tepat mengambil alih Freeport Indonesia agar Indonesia mendapat manfaat besar dari pengolahan tambang strategis kita. Kita tak boleh  terus bergantung pada pihak asing melakukan eksplorasi tambang kita. Kita perlu membebesarkan BUMN kita agar mampu belajar, transfer knowledge, transfer technology, dan transfer of experience dari perusahaan tambang besar agar Indonesia bisa  menambang secara mandiri ke depan.

Sangat sulit melihat aksi korporasi Freeport Indonesia dari kaca mata politik. Serangan lawan politik terhadap rejim yang mengambil-alih Freeport Indonesia akan selalu terjadi. Sisi paling sensitif, seperti utang obligasi US$5 miliar akan selalu dieksploitasi. Utang selama ini kerap menjadi komoditas politik. Padahal, dalam dunia korporasi utang itu sesuatu yang wajar, normal, sejauh asetnya sehat, cashflownya juga masih terjaga.

Mind Id ini salah satu perusahaan paling sehat, makanya dipercayakan untuk mengambil-alih Freeport dan menjadi pemimpin holding tambang (PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk dan PT Bukit Asam Tbk). Berdasarkan data kami, Mind id saat ini memiliki cash flow sebesar Rp 40 triliun. Sementara bayar utang di tambah bunga utang untuk membeli Freeport Indonesia per tahun  sebesar US$250 juta atau sekitar Rp 4 triliuan. Itu sudah cukup memberi kayakinan kepada publik di tanah air bahwa Mind Id memiliki kemampuan membayar utang. Publik wajib diberika informasi sempurna agar pembelian saham Freeport Indonesia ini tak terbawa arus permainan para elit dan politisi.

DPR yang protes dengan utang Mind Id semestinya waras. Freeport Indonesia adalah salah satu perusahaan tambang paling profitable di dunia. Publik harus mengapresiasi positif langkah ambisius pemerintahan Jokowi mengambil-alih Freeport Indonesia. Langkah ini tidak pernah dilakukan presiden sebelumnya, termasuk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang sebelumnya diberikan kesempatan untuk merenegosiasi kontrak, tetapi momen itu tidak digunakan dengan baik. Di akhir masa jabatannya, SBY malah menyetujui PP No.77/2014, yang isinya Freeport Indonesia hanya mendivestasikan saham ke pemerintah Indonesia sebesar 30 persen saja. Ini kan bukti rejim yang berpihak pada kepentingan Freeport, karena konstitusi UUD’45 menganatkan agar pertambangan strategis dikendalikan negara untuk kesejahteraan rakyat.

DPR mestinya menggunakan ruang rapat komisi VII sebagai tempat untuk menyuarakan aspirasi rakyat, bukan menyuarakan aspirasi dan kepentingan partai politik tertentu, apalagi kalau pemimpin partai itu yang sebelumnya menjabat sebagai pemimpin tertinggi bangsa ini tak sanggup melakukan renegosiasi kontrak Freeport Indonesia. DPR harus menggunakan podium itu untuk menyuarakan aspirasi rakyat, mewakili rakyat, bukan mewakili dirinya sendiri. Itulah arti demokrasi perwakian itu.

*Peneliti Alpha Research Database dan Penulis Buku Freeport; Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC