Channel9.id-Jakarta. Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh mengingatkan petugas pelayanan administrasi kependudukan jangan sekali-kali memungut biaya dari masyarakat.

Seluruh pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil (Disdukcapil) mulai dari pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA) hingga KTP elektronik (E-KTP) tidak dipungut biaya alias gratis.

“Keputusan menggratiskan seluruh biaya pengurusan administrasi kependudukan merupakan kebijakan pemerintah pusat. Jadi, sampai di tingkat bawah keputusan tersebut harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh,” kata Zudan, Senin, 17 Februari 2020.

Dia menegaskan pemerintah akan menindak petugas pelayanan adminduk yang memungut biaya atas jasa layanan pembuatan dokumen kependudukan.Zudan meminta masyarakat melaporkan petugas bersangkutan .

Zudan juga mengimbau kepada petugas di Dinas Dukcapil daerah agar tidak perlu lagi menerbitkan Surat Keterangan pengganti E-KTP (Suket) baru, karena Kemendagri telah menyediakan blangko E-KTP sebanyak 16 juta keping.

Dari jumlah itu, sudah terdistribusi ke daerah sekitar 3,3 juta keping dan telah terpakai untuk mencetak E-KTP sebanyak 1,9 juta keping. “Saat ini di daerah sedang berproses mencetak KTP elektronik. Dari 3,3 juta keping ini yang sudah terpakai untuk mencetak KTP elektronik yaitu 1,9 juta, masih ada 1,4 juta keping stok di daerah siap digunakan,”kata Zudan.

Channel9.id-Jakarta. Ombudsman Republik Indonesia, pagi ini memberikan penghargaan kepada Bripka Sigit Prabowo yang aksi heroiknya menggendong penumpang bus Transjakarta yang kena serangan jantung ke RS Harapan Kita.

Aksi Bripka Sigit Prabowo, Anggota Polantas Polda Metro Jaya, pada Jumat minggu (14/2/20) lalu sempat viral di media sosial. Aksi heroiknya yang didokumentasikan masyarakat sempat menjadi viral dan menjadi perbincangan di jagat media sosial.

Ombudsman RI rencananya akan menghadiahi Bripka Sigit Prabowo sebagai pelayan publik teladan. Penghargaan itu akan disampaikan langsung oleh Ketua Ombudsman RI,Prof Amzulian Rifai, SH, LLM.

Penghargaan kepada Bripka Sigit Prabowo akan disematkan dalam apel kesiapan rutin Senin (17/2/20), di kantor Ombudsman RI Jalan Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan.

Atas aksinya tersebut, pasien jantung yang digendongnya dari Halte RS Harapan Kita ke dalam RS Jantung Harapan Kita mendapat penanganan lebih awal sehingga, bisa cepat mendapatkan pertolongan yang sangat diperlukan bagi yang terkena serangan jantung.

Ombudsman RI sebagai lembaga yang mengawasi pelayanan publik oleh lembaga, kementerian dan instansi pemerintah, selain melakukan pengawasan juga memberikan reward atau penghargaan, kepada lembaga atau orang-perorang dalam kaitan dengan pelayanan publik.

Keikhlasan Bripka Sigit Prabowo, patut diteladani oleh siapa saja. Khususnya aparatur negara dalam memberi pertolongan kepada orang sakit terutama di tempat-tempat umum.

Channel9.id-Jakarta. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menempati posisi teratas dari 10 menteri yang dikenal publik. Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari, mengatakan pihaknya mengukur popularitas dengan pertanyaan terbuka. Responden diminta menyebutkan satu nama menteri yang ada di benaknya (top of mind).

“Responden disuruh sebutkan nama-nama yang dia kenal, nama terbanyak Prabowo Subianto 18,4 persen, kemudian Sri Mulyani 10,6 persen, lalu pendatang baru yang lain Erick Thohir 8,2 persen,” kata Qodari, Minggu, 16 Februari 2020.

Di urutan keempat, kata Qodari, Menko Politik Hukum dan Politik Mahfud MD (7,9 persen), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem (5,3 persen), Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan (5,2 persen), dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (5 persen).

Selanjutnya, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko (3,2 persen), Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (2,4 persen), dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (2,2 persen).

Prabowo juga kembali berada di urutan teratas menteri yang dinilai publik mempunyai kinerja bagus, yakni 26,8 persen, disusul Sri Mulyani sebesar 13,9 persen, dan Erick Thohir (12,6 persen).

Di urutan keempat, Mahfud MD (7,3 persen), disusul Nadiem Makarim (5,2 persen), Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono (1,8 persen), Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (1,4 persen), Tito Karnavian (1,4 persen), Menko PMK Muhadjir Effendy (0,9 persen), dan Luhut B. Panjaitan (0,9 persen).

Setidaknya ada lima alasan publik menilai kinerja menteri, yakni hasil kerjanya sudah terlihat (19,5 persen), orangnya tegas (18 persen), berpengalaman (16 persen), keahlian sesuai (8,7 persen), dan orangnya berani (8,6 persen).

Qodari menilai popularitas tinggi yang dimiliki Prabowo tak terlepas dari rekam jejak sebagai bekas calon presiden selama dua kali. Angka-angka ini, kata dia, menjadi modal Prabowo untuk karier politik ke depan. “Jadi kalau melihat data ini, bisalah saya katakan keputusan Pak Prabowo untuk masuk kabinet adalah keputusan yang tepat. Artinya panggung politiknya terus bertahan sampai 2024,” kata dia.

Survei nasional itu dilaksanakan Indo Barometer pada tanggal 9—15 Januari 2020 menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan memiliki margin of error lebih kurang 2,83 persen. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara tatap muka responden menggunakan kuesioner dengan syarat responden WNI yang berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah.