Connect with us

Hukum

Kasus Jiwasraya Berawal dari Laporan eks Menteri BUMN Rini Soemarno

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan penyidikan kasus Jiwasraya berawal dari laporan Rini Soemarno ketika menjabat Menteri BUMN.

Rini, kata Kejagung, yang melaporkan dugaan fraud di Jiwasraya.

“Kasus Jiwasraya bermula dari adanya laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno yang tertuang dalam nomor: SR-789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiono, dalam keterangan tertulis, Senin (13/1).

Ia menyatakan ada dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 perusahaan. Penyalahgunaan investasi itu, katanya, melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini menyebabkan ada indikasi kerugian keuangan negara Rp 13 triliun.

“Adanya dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu (13 perusahaan) yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang diduga akibat adanya transaksi-transaksi tersebut. PT Asuransi Jiwasraya sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun,” kata Hari.

Hingga hari ini, Kejagung terus melakukan pemeriksaan secara maraton terkait kasus Jiwasraya. Kejagung menjadwalkan 7 orang saksi di antaranya dari perusahaan Bursa Efek Indonesia. Dalam keterangan pers yang diterima pada Senin (13/1) ada tujuh saksi yang hadir di antaranya:

  1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Bursa Efek Indonesia, Goklas AR Tambunan
  2. Kepala Divisi Penilaian Perusajaan 2 Bursa Efek Indonesia, Vera Florida
  3. Kepala Divisi Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia, Adi Pratomo Aryanto
  4. Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Irvan Susandy
  5. Endra Febri Styawan sebagai Kepala Unit Pemeriksaan Transaksi Bursa Efek Indonesia,
  6. Mantan Direktur PT. OSO Manajemen Investas Lies Lilia Jamin
  7. Syahmirwan, SE.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polda Metro Jaya Tetap Serahkan Berkas Kasus Ke Kejaksaan Agung

Published

on

By

Chanel9.idJakarta. Polda Metro Jaya tetap melakukan tugas menyerahkan berkas kasus-kasus yang sudah diselidiki ke Kejaksaan Agung di tengah wabah pandemi Covid-19.

“Penyerahannya tetap jalan, kita menghitung hari, tetap kita serahkan berkas misalnya yang P21,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Kamis (2/4).

Kendati situasi wabah corona, ia menegaskan, pihaknya tetap menyerahkan berkas-berkas kasus ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Lantaran, pada suatu kasus ada massa tenggat yang harus diselesaikan oleh penyidik.

“Proses hukum tetap berjalan kan ada waktu 20 hari penahanan, biasanya tahanan dititipkan di sini dan berkas sama seperti biasa,” ungkapnya.

Yusri menegaskan pula, proses penyerahan berkas perkara maupun tersangka tidak menjadi masalah. Namun, Yusri menyatakan, pihak kejaksaan lebih sering menitipkan tersangka ke rutan milik polisi, meski penyidik sudah menyerahkannya.

“Yang jadi permasalahannya tahananya ini yang diharapkan dari kejaksaan saat mau menyerahkan dia minta titip dulu di sini, kenapa, karena takut terkontaminasi sama yang ada ditempatnya. Ini masih kita koordinasikan dengan teman-teman JPU,” katanya.

Adapun dalam persidangan, Yusri mengaku tidak ada hambatan. Lantaran, sidang bisa menggunakan teleconference.

“Sidang tidak ada masalah, tetap berjalan sidang. Kemarin sidang narkoba, sidang melalui telekonference,” ujar Yusri.

  • (Hendrik)
Continue Reading

Hukum

Jaksa Ungkap Peran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap Harun Masiku

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Jaksa menjelaskan peran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR Harun Masiku yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto memerintahkan kuasa hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan terkait PAW Harun Masiku ke KPU RI.

Hal itu diungkapkan jaksa KPK dalam sidang pembacaan dakwaan dengan terdakwa Saeful di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Awalnya, Jaksa menyatakan persoalan kasus suap PAW ini bermula dari DPP PDIP memberitahu kepada KPU RI bahwa Caleg DPR PDIP dapil 1 Sumatera Selatan atas nama Nazarudin Kiemas telah meninggal dunia pada 26 Maret 2019.

“Bahwa pada tanggal 11 April 2019 berdasarkan Surat Nomor: 2334/EXDPP/IV/2019, DPP PDIP memberitahukan kepada KPU RI bahwa H Nazarudin Kiemas yang merupakan calon anggota Legislatif DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel I yang meliputi Palembang, Lubuklinggau, Banyuasin, Musi Rawas serta Musi Rawas Utara telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019,” kata jaksa KPK.

KPU kemudian merespons dengan mengeluarkan Keputusan KPU RI Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang perubahan keenam atas keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam keputusan KPU itu, nama Nazarudin Kiemas dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT), namun nama yang bersangkutan masih tetap tercantum dalam surat suara pemilu.

Jaksa melanjutkan, pada 21 Mei 2019, KPU RI melakukan rekapitulasi perolehan suara PDIP untuk Dapil Sumsel 1 dengan perolehan suara sebanyak 145.752 suara. Nama Nazarudin Kiemas memperoleh suara 0, Riezky Aprilia memperoleh suara 44.402 sedangkan Harun Masiku memperoleh suara 5.878. Kemudian PDIP menggelar rapat pleno memutuskan Harun Masiku sebagai caleg terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazarudin Keimas, yang meski sudah dicoret namun sebenarnya disebut memperoleh suara 34.276.

“Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP meminta Donny Tri Istiqomah selaku Penasihat Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI,” kata jaksa.

Jaksa menyatakan PDIP kemudian mengirimkan surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 kepada KPU RI, yang pada pokoknya meminta suara Nazarudin Kiemas dialihkan ke Harun Masiku. Bahkan, kata jaksa, Harun Masiku langsung menemui Ketua KPU Arief Budiman agar permohonan PDIP itu bisa diakomodir. Namun permohonan PDIP itu ditolak KPU.

(virdika rizky utama)

Continue Reading

Hukum

Kejaksaan Agung Terus Berupaya Lengkapi Berkas Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Published

on

By

Channel9.id Jakarta. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung terus berupaya melengkapi berkas tiga tersangka kasus Jiwasraya. Dalam hal ini, penyidik memeriksa satu saksi ahli yang merupakan ahli bidang asuransi bernama Irvan Rahardjo. Pemeriksaan itu sesuai petunjuk jaksa pada Rabu (1/4).

“Kemarin sudah diperiksa Irvan Rahardjo dari Badan Mediasi dan Arbitase Asuransi Indonesia. Dia ahli bidang asuransi,” ucap Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono kepada wartawan, Kamis (2/4).

Selain itu, jaksa penyidik memeriksa enam saksi. Hari menjelaskan, pemeriksaan itu adalah pemeriksaan tambahan lantaran pemeriksaan sebelumnya dianggap belum cukup.

“Terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan kembali berdasarkan petunjuk penuntut umum. Keterangan mereka juga digunakan untuk pembuktian berkas pada tiga tersangka, BT, HH dan JHT yang masih proses pemberkasan,” ungkap Hari.

Pemeriksaan tambahan pada para saksi itu, kata Hari, tetap memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan virus corona. Pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab tertulis kemudian dituangkan ke dalam BAP dan pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan jarak aman, mengenakan masker.‎

Untuk diketahui Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, yakni Hendrisman Rahim, Harry Prasetyo dan Syahmirwan karena belum lengkap.

Berkas tersebut pertama dilimpahkan pada 11 Maret 2020 ke jaksa penuntut umum. Lalu dikembalikan karena belum lengkap pada 17 Maret 2020. Kemudian disusul dengan petunjuk Penuntut umum pada 21 Maret 2020.

Dalam perkara ini Kejagung menjerat enam tersangka. Tiga tersangka yang lain ialah Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Joko Hartono. Keenam tersangka dinilai paling bertanggung jawab atas kerugian negara Rp 16,81 triliun dalam dugaan korupsi serta pencucian uang di Jiwasraya.

(Hendrik)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC