Connect with us

Hukum

Kasus Jiwasraya Berawal dari Laporan eks Menteri BUMN Rini Soemarno

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan penyidikan kasus Jiwasraya berawal dari laporan Rini Soemarno ketika menjabat Menteri BUMN.

Rini, kata Kejagung, yang melaporkan dugaan fraud di Jiwasraya.

“Kasus Jiwasraya bermula dari adanya laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno yang tertuang dalam nomor: SR-789/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 perihal Laporan Dugaan Fraud di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah ditindak lanjuti oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiono, dalam keterangan tertulis, Senin (13/1).

Ia menyatakan ada dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan 13 perusahaan. Penyalahgunaan investasi itu, katanya, melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini menyebabkan ada indikasi kerugian keuangan negara Rp 13 triliun.

“Adanya dugaan penyalahgunaan investasi yang melibatkan grup-grup tertentu (13 perusahaan) yang melanggar prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang diduga akibat adanya transaksi-transaksi tersebut. PT Asuransi Jiwasraya sampai dengan bulan Agustus 2019 menanggung potensi kerugian negara sebesar Rp13,7 triliun,” kata Hari.

Hingga hari ini, Kejagung terus melakukan pemeriksaan secara maraton terkait kasus Jiwasraya. Kejagung menjadwalkan 7 orang saksi di antaranya dari perusahaan Bursa Efek Indonesia. Dalam keterangan pers yang diterima pada Senin (13/1) ada tujuh saksi yang hadir di antaranya:

  1. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3 Bursa Efek Indonesia, Goklas AR Tambunan
  2. Kepala Divisi Penilaian Perusajaan 2 Bursa Efek Indonesia, Vera Florida
  3. Kepala Divisi Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia, Adi Pratomo Aryanto
  4. Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Irvan Susandy
  5. Endra Febri Styawan sebagai Kepala Unit Pemeriksaan Transaksi Bursa Efek Indonesia,
  6. Mantan Direktur PT. OSO Manajemen Investas Lies Lilia Jamin
  7. Syahmirwan, SE.
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Tim Satreskoba Polrestabes Surabaya Tembak Mati Pelaku Pengedar Narkoba

Published

on

By

Channel9.id-Surabaya. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Sandi Nugroho pamerkan pelaku dan juga barang bukti sabu. Di kamar mayat RS Dr. Sutomo Surabaya.

Kapolrestabes menyampaikan jika anggotanya telah melakukan kegiatan penindakan tegas terukur dengan menembak mati terhadap pelaku pengedar narkotika yang telah menjadi musuh bersama.
Pelaku yang ditembak mati itu bernama, Mustofa Ali (24) warga Kedung Kandang Pasuruan.

Kombes Pol Sandi Nugroho juga menyatakan jika hal tersebut guna menindaklanjuti perintah Bapak Presiden, Kapolri dan Kapolda Jawa Timur guna menciptakan situasi Kamtibmas yang ada di Jawa Timur khususnya Surabaya dalam keadaan aman dan kondusif.

Kegiatan yang dilakukan pelaku ini disinyalir mengganggu keamanan dan ketertiban di Kota Surabaya adalah adanya barang-barang seperti narkotika sabu dan ekstasi dan jenis lainya.

Pelaku-pelaku yang ditangkap dan beberapa kali dievaluasi bagi pelaku dari kejahatan jalanan, kejahatan dengan pemberatan, rata-rata pelaku adalah pengguna dan dan juga pengedar narkoba.

Dari pelaku ini sendiri dapat diamankan sebanyak 1 Kg sabu dan ekstasi sebanyak 1.000 butir lebih dan saat ini masih dikembangkan lagi oleh Satreskoba Polrestabes Surabaya.

“MA ditangkap di daerah Jambangan Surabaya, ini merupakan konsekuensi dan perintah saya, apabila ada pelaku kejahatan yang membahayakan petugas agar ditindak tegas apalagi ini adalah pelaku narkoba yang sangat membahayakan bagi generasi penerus bangsa,” sebut Sandi.

MA sendiri merupakan rangkaian dengan pelaku lain yang sudah ditangkap sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa anggota tidak tinggal diam setelah menangkap satu pelaku namun dikembangkan ke pelaku lain dan juga jaringannya.

Bukan hal yang asing lagi dari jaringan yang telah ditangkap ini, dari dokumen data serta beberapa alat komunikasi, lanjutnya, polisi menemukan adanya peredaran meliputi Kediri, Malang Pamekasan, Surabaya dan hampir sebagian besar kota di Jawa Timur.

Pelaku merupakan kaki tangan dari seseorang narapidana yang saat ini mendekam di salah satu Lapas di Jawa Timur. Mereka juga sering berkomunikasi.

“Saya ucapkan terima kasih kepada Satreskoba Polrestabes Surabaya yang telah gigih dapat mengungkap kasus Narkoba dari hasil pengembangan juga informasi yang didapat,” tutup Sandi Nugroho.

Continue Reading

Hukum

Polda Riau Ringkus Pelaku Perdagangan Organ Harimau Sumatera

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Polda Riau berhasil menggagalkan perdagangan organ Harimau Sumatera dengan meringkus tiga pelaku yang menjadi kurir.  Ketiganya masing-masing berinisial MN (45), RT (57) dan AT (43) ditangkap pada Sabtu (15/2), di Jalan Arjuna Dusun IV, Candi Rejo, Pasir Penyu, Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto menyebut organ Harimau Sumatera tersebut antara lain 1 lembar kulit, 4 taring, dan 1 karung berisi tulang-belulang Raja Hutan disimpan dalam plastik dan karung.

“Tim menerima informasi jual beli bagian tubuh Harimau Sumatera Jumat lalu, 14 Februari 2020. Ketiga tersangka membawa bagian tubuh Harimau Sumatera dari daerah Muara Tebo, Jambi menggunakan mobil Toyota Avanza nopol D 1606 ABK,” kata Sunarto dalam keterangannya, Minggu (16/2).

Sunarto mengungkapkan ketiga kurir perdagangan organ Harimau Sumatera ini diperintahkan oleh seorang yang kini sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) berinisial HT dengan diberi upah sebesar Rp 2 juta dari Kabupaten Tebo, Jambi.

“Selanjutnya akan diserahkan kepada seseorang an. HN (DPO) di Air Molek, Kab. Indragiri Hulu,” jelasnya.

Praktek perdagangan ilegal organ harimau Sumatera ini marak terjadi karena tingginya harga jual di pasar gelap. Selembar kulit harimau bisa dijual dengan harga sekitar Rp 30 juta-Rp 80 juta, taring harimau Rp 500 ribu-Rp 1 juta per buah, dan tulang harimau laku Rp 2 juta per kilo.

Sunarto menyebut, harga tinggi itu disinyalir menjadi alasan para penyelundup nekat melakukan aksi kejahatannya. Indonesia, lanjutnya, sebagai bagian dari dunia internasional, akan menghentikan kejahatan penyelundupan satwa tersebut, mengingat satwa itu sudah dalam kategori terancam punah.

“Ini bentuk kejahatan terorganisir dengan sistem terputus. Satu dengan lainnya memiliki tugas dan perannya masing-masing. Polda Riau akan terus perangi dan ungkap perdagang,” pungkas Sunarto.

Continue Reading

Hukum

PK Syafruddin Temenggung: Antara Kepastian Hukum dan Bangkitnya Zombie Ekonomi

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Hingga Jumat petang kemarin (14/2/20) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyidangkan kasus Peninjauan Kembali (PK) putusan Mahkamah Agung yang membebaskan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang banyak ditentang para ahli hukum, termasuk mantan Ketua KPK sendiri. Ini lantaran PK, secara filosofinya adalah hak terpidana untuk mendapatkan keringan hukuman, bukan hak jaksa untuk memberatkan hukuman bebas terdakwa.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menjadi salah satu ahli yang dihadirkan oleh Tim Pembela Hukum SAT, menyebutkan. Bahwa Jaksa tidak memiliki legal standing karena Komisi Yudisial (KY) sudah memutuskan bahwa PK hanya boleh dilakukan oleh terpidana, keluarga atau ahli warisnya.

“Sesuai putusan MK Nomor 133 intinya sesuai Pasal 263 ayat 1 yang boleh mengajukan PK adalah terpidana dan ahli warisnya,” ujar Hamdan Zoelva di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Hamdan menguraikan putusan MK itu sejalan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

“SEMA ini sejalan dengan putusan MK. Artinya ketika keluar SEMA masih ada yang mengajukan PK sehingga mengacu kepada MK. MK akhirnya memberikan kepastian jaksa tidak boleh mengajukan PK sesuai ketentuan SEMA,” kata Hamdan.

Hamdan menyebutkan bahwa upaya hukum luar biasa yang diberikan kepada penegak hukum adalah kasasi demi kepentingan umum. Sementara PK didesain untuk terpidana mengoreksi putusan kasasi.

Sedangkan ahli hukum pidana Chairul Huda menilai putusan MK tentang pasal 263 ayat 1 KUHAP sudah tepat. Menurut dia, putusan itu menegaskan norma yang tersurat di pasal tersebut.

Jaksa Penuntut Umum KPK yang tidak terima dengan putusan Kasasi MA tanggal 9 Juli 2019 yang membebaskan SAT dan melakukan PK. Saat membacakan memori PK Jaksa KPK, Haerudin mengatakan PK diajukan untuk mengoreksi putusan yang keliru terhadap terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Ketika putusan Kasasi MA, membebaskan SAT. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun berkomentar agar baiknya KPK berhati-hati menangani perkara lama, apalagi baru kali ini KPK kalah di MA.

“Kasus ini penting jadi peringatan ke KPK untuk betul-betul memenuhi segala ketentuan dan hati-hati memenuhi syarat itu. Walau benar juga MA tidak 100 persen hakim sama pendapatnya, beda pendapatnya,” kata JK kepada media (10/7/19).

“Kasusnya, kan, dibilang perdata, jadi kalau perdata ada jalan yang lain. Mesti ada yang nuntut (kalau berlanjut),” kata mantan Wakil Presiden itu.

Tidak hanya datang dari JK, bahkan mantan Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji pun menyoroti langkah hukum yang aneh oleh KPK ini.

Menurut Indriyanto, dalam paparan tertulisnya kepada media massa pada 7 Februari lalu, mengatakan, “Pengajuan PK oleh KPK terkait kasus Syafrudin Temanggung, dari  Sisi Regulasi, KPK sewajarnya memperhatikan legitimasi Subyek Pemohon PK yang limitatif, yaitu Terpidana dan Ahli Waris, bukan Hak dari Penegak Hukum, walaupun yurisprudensi tidak konstan peradilan pernah memberikan tempat penegak hukum sebagai subjek pemohon PK,” katanya.

Yurisprudensi yang tidak konstan, yang dimaksud Indriyanto adalah dalam kasus aktivis buruh Muchtar Pakpahan, di mana Jaksa Kejaksaan Agung di zaman Orde Baru itu melakukan PK atas Muchtar.

Tetapi, setelah ada putusan MK di zaman reformasi ini, bahkan Profesor Ahli Hukum Pidana dari Universitas Gajah Mada Eddy OS Hiariej menyebut kasus Muchtar Pakpahan yang menjadi yurisprudensi KPK adalah sebuah noda hitam dalam sejarah praktek hukum pidana di Indonesia. Di mana saat itu Jaksa bisa dikontrol oleh penguasa Orde Baru, untuk berbuat apa saja atas nama hukum.

Jika para ahli hukum sudah bersepakat soal kaidah PK ini, lalu apa sebenarnya yang akan dicari KPK dengan ngotot dan menabrak tatanan hukum ini? Dan jika itu terjadi, maka tidak ada kepastian hukum.

Dan, ada yang dilupakan bahwa BPPN di mana SAT pernah menjadi pimpinannya adalah lembaga superbody bidang ekonomi untuk menangani krisis ekonomi 1997-1998. Di tangan BPPN ada 2000 lebih akun perusahaan yang terpaksa dilikuidasi, diambil alih negara, dengan cara-cara yang ekstra pula.

Jika kasus hukum mantan Ketua BPPN masih diotak-atik lagi, bisa jadi muncul gugatan hukum dari para pemilih ribuan perusahaan-perusahaan yang dulu diambil alih negara lewat BPPN. Mereka menganggap pengambil alihan mereka tidak sah. Wahh bisa hidup lagi zombie-zombie ekonomi.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC