Connect with us

Hukum

KPU Tak Akan Halangi KPK Usut Kasus Wahyu Setiawan

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan siap membantu KPK untuk menuntaskan kasus dugaan suap terhadap Wahyu Setiawan.

KPU pastikan tak bakal menghalang-halangi tugas KPK.

“Prinsipnya KPU siap. Bahkan, ketika proses penggeledahan kemarin kami temui kita sampai tanya juga, masih ada lagi dokumen yang diperlukan yang belum ada. Jadi sepenuhnya KPU sangat terbuka sejak awal dan KPU tidak pernah menghalang-halangi,” ujar Komisioner KPU, Viryan Aziz, kepada wartawan, Jakarta Pusat, Selasa (14/1).

Viryan menyatakan proses hukum terhadap Wahyu kepada KPK. Dia mengaku siap jika dipanggil KPK sebagai saksi.

“Tapi kalau dikaitkan dengan misalnya apakah ada dugaan keterlibatan itu domainnya di KPK. Misalnya ada perkembangan lain, silakan kami siap untuk dimintai keterangan,” ucapnya.

Menurut Viryan dirinya sempat terkejut saat Wahyu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Namun, dia menilai OTT itu dilakukan KPK karena alasan yang jelas.

“KPK ini kan alatnya canggih bisa hal seperti ini terungkap pertama kami juga semua terkejut, kita tidak berharap ini terjadi, namun demikian proses yang dilakukan KPK kan jelas,” kata dia.

Dia juga cerita soal para komisioner KPU yang sadar kalau misalnya ponsel mereka disadap. Viryan mengaku tak masalah jika penyadapan benar-benar dilakukan.

“Kami juga sadar misalnya handphone kita disadap, bahkan sejak tahun lalu. Kita nggak ada masalah kita terus bekerja biasa aja dan buat kita selama kita bekerja biasa aja normal tidak ada hal ini, buat apa risih juga,” ujarnya.

(vru)

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hukum

Polda Metro Jaya Tetap Serahkan Berkas Kasus Ke Kejaksaan Agung

Published

on

By

Chanel9.idJakarta. Polda Metro Jaya tetap melakukan tugas menyerahkan berkas kasus-kasus yang sudah diselidiki ke Kejaksaan Agung di tengah wabah pandemi Covid-19.

“Penyerahannya tetap jalan, kita menghitung hari, tetap kita serahkan berkas misalnya yang P21,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Kamis (2/4).

Kendati situasi wabah corona, ia menegaskan, pihaknya tetap menyerahkan berkas-berkas kasus ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Lantaran, pada suatu kasus ada massa tenggat yang harus diselesaikan oleh penyidik.

“Proses hukum tetap berjalan kan ada waktu 20 hari penahanan, biasanya tahanan dititipkan di sini dan berkas sama seperti biasa,” ungkapnya.

Yusri menegaskan pula, proses penyerahan berkas perkara maupun tersangka tidak menjadi masalah. Namun, Yusri menyatakan, pihak kejaksaan lebih sering menitipkan tersangka ke rutan milik polisi, meski penyidik sudah menyerahkannya.

“Yang jadi permasalahannya tahananya ini yang diharapkan dari kejaksaan saat mau menyerahkan dia minta titip dulu di sini, kenapa, karena takut terkontaminasi sama yang ada ditempatnya. Ini masih kita koordinasikan dengan teman-teman JPU,” katanya.

Adapun dalam persidangan, Yusri mengaku tidak ada hambatan. Lantaran, sidang bisa menggunakan teleconference.

“Sidang tidak ada masalah, tetap berjalan sidang. Kemarin sidang narkoba, sidang melalui telekonference,” ujar Yusri.

  • (Hendrik)
Continue Reading

Hukum

Jaksa Ungkap Peran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Terkait Kasus Suap Harun Masiku

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Jaksa menjelaskan peran Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) DPR Harun Masiku yang menjerat eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Hasto memerintahkan kuasa hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan terkait PAW Harun Masiku ke KPU RI.

Hal itu diungkapkan jaksa KPK dalam sidang pembacaan dakwaan dengan terdakwa Saeful di Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Raya, Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Awalnya, Jaksa menyatakan persoalan kasus suap PAW ini bermula dari DPP PDIP memberitahu kepada KPU RI bahwa Caleg DPR PDIP dapil 1 Sumatera Selatan atas nama Nazarudin Kiemas telah meninggal dunia pada 26 Maret 2019.

“Bahwa pada tanggal 11 April 2019 berdasarkan Surat Nomor: 2334/EXDPP/IV/2019, DPP PDIP memberitahukan kepada KPU RI bahwa H Nazarudin Kiemas yang merupakan calon anggota Legislatif DPR RI dari PDIP Dapil Sumsel I yang meliputi Palembang, Lubuklinggau, Banyuasin, Musi Rawas serta Musi Rawas Utara telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019,” kata jaksa KPK.

KPU kemudian merespons dengan mengeluarkan Keputusan KPU RI Nomor 896/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IV/2019 tentang perubahan keenam atas keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019. Dalam keputusan KPU itu, nama Nazarudin Kiemas dicoret dari Daftar Calon Tetap (DCT), namun nama yang bersangkutan masih tetap tercantum dalam surat suara pemilu.

Jaksa melanjutkan, pada 21 Mei 2019, KPU RI melakukan rekapitulasi perolehan suara PDIP untuk Dapil Sumsel 1 dengan perolehan suara sebanyak 145.752 suara. Nama Nazarudin Kiemas memperoleh suara 0, Riezky Aprilia memperoleh suara 44.402 sedangkan Harun Masiku memperoleh suara 5.878. Kemudian PDIP menggelar rapat pleno memutuskan Harun Masiku sebagai caleg terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazarudin Keimas, yang meski sudah dicoret namun sebenarnya disebut memperoleh suara 34.276.

“Atas keputusan rapat pleno DPP PDIP tersebut, Hasto Kristiyanto selaku Sekjen PDIP meminta Donny Tri Istiqomah selaku Penasihat Hukum PDIP untuk mengajukan surat permohonan ke KPU RI,” kata jaksa.

Jaksa menyatakan PDIP kemudian mengirimkan surat nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019 kepada KPU RI, yang pada pokoknya meminta suara Nazarudin Kiemas dialihkan ke Harun Masiku. Bahkan, kata jaksa, Harun Masiku langsung menemui Ketua KPU Arief Budiman agar permohonan PDIP itu bisa diakomodir. Namun permohonan PDIP itu ditolak KPU.

(virdika rizky utama)

Continue Reading

Hukum

Kejaksaan Agung Terus Berupaya Lengkapi Berkas Tiga Tersangka Kasus Jiwasraya

Published

on

By

Channel9.id Jakarta. Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung terus berupaya melengkapi berkas tiga tersangka kasus Jiwasraya. Dalam hal ini, penyidik memeriksa satu saksi ahli yang merupakan ahli bidang asuransi bernama Irvan Rahardjo. Pemeriksaan itu sesuai petunjuk jaksa pada Rabu (1/4).

“Kemarin sudah diperiksa Irvan Rahardjo dari Badan Mediasi dan Arbitase Asuransi Indonesia. Dia ahli bidang asuransi,” ucap Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono kepada wartawan, Kamis (2/4).

Selain itu, jaksa penyidik memeriksa enam saksi. Hari menjelaskan, pemeriksaan itu adalah pemeriksaan tambahan lantaran pemeriksaan sebelumnya dianggap belum cukup.

“Terdapat hal-hal yang perlu ditanyakan kembali berdasarkan petunjuk penuntut umum. Keterangan mereka juga digunakan untuk pembuktian berkas pada tiga tersangka, BT, HH dan JHT yang masih proses pemberkasan,” ungkap Hari.

Pemeriksaan tambahan pada para saksi itu, kata Hari, tetap memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan virus corona. Pemeriksaan dilakukan dengan cara tanya jawab tertulis kemudian dituangkan ke dalam BAP dan pemeriksaan dilaksanakan dengan memperhatikan jarak aman, mengenakan masker.‎

Untuk diketahui Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengembalikan berkas perkara tiga tersangka kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya, yakni Hendrisman Rahim, Harry Prasetyo dan Syahmirwan karena belum lengkap.

Berkas tersebut pertama dilimpahkan pada 11 Maret 2020 ke jaksa penuntut umum. Lalu dikembalikan karena belum lengkap pada 17 Maret 2020. Kemudian disusul dengan petunjuk Penuntut umum pada 21 Maret 2020.

Dalam perkara ini Kejagung menjerat enam tersangka. Tiga tersangka yang lain ialah Benny Tjokrosaputro, Heru Hidayat, dan Joko Hartono. Keenam tersangka dinilai paling bertanggung jawab atas kerugian negara Rp 16,81 triliun dalam dugaan korupsi serta pencucian uang di Jiwasraya.

(Hendrik)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC