Connect with us

Hot Topic

Hamdan Zoelva : Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi, Jaksa Tidak Bisa Mengajukan Peninjauan Kembali

Tayang

,

Channel9.id – Jakarta. Dua saksi ahli hadir  dalam sidang Peninjauan Kembali yang diajukan oleh KPK terhadap Mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Pertama adalah Hamdan Zoelva, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi  dan Ahli Hukum Acara Pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Dr Chairul Huda, SH, MH. Dalam kesaksiannya, keduanya menegaskan jika Jaksa KPK tidak punya legal standing untuk mengajukan PK.

“Sesuai putusan MK nomor 133 intinya sesuai Pasal 263 ayat 1 yang boleh mengajukan PK adalah terpidana dan ahli warisnya,” kata Hamdan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jum’at (14/2/2020).

Hamdan menguraikan, dalam putusan MK Nomor: 133/PUU-XIV/2016 telah memberikan penafsiran konstitusional atas ketentuan Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga sudah jelas dalam putusan itu bahwa subjek yang berwenang mengajukan PK bukanlah jaksa KPK.

“Maka MK menegaskan bahwa pasal itu konstitusional. Manakala pasal dimaknai lain dari yang secara eksplisit dicantumkan di pasal 263 itu inkonstitutional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,” tutur Hamdan.

Dia menegaskan putusan MK itu sejalan dengan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/HS/SP/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 yang ditujukan keada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.

“(SEMA,-red) Ini sejalan dengan putusan MK. Artinya ketika keluar SEMA masih ada yang mengajukan PK sehingga mengacu pada MK. MK akhirnya memberikan kepastian jaksa tidak boleh mengajukan PK sesuai ketentuan SEMA,” kata dia.

Sementara itu, Chairul Huda menilai putusan MK tentang Pasal 263 ayat 1 KUHAP sudah tepat. Menurut dia, putusan itu menegaskan norma yang tersurat di pasal tersebut.

“Menegaskan norma Pasal 263 ayat 1 KUHAP itu konstitusional sepanjang ditafsirkan seperti apa yang ada dalam norma sendiri. Jadi tidak boleh ditafsirkan lain,” kata dia.

Dia mengungkapkan upaya hukum luar biasa yang bisa dilakukan penegak hukum adalah kasasi demi kepentingan hukum. Sementara PK di desain untuk terpidana mengoreksi putusan kasasi

“Lembaga PK di desain untuk kepentingan terpidana dan ahli warisnya. Tidak di desain untuk kepentingan jaksa,” pungkasnya.

Menurut Chairul Huda  Pengajuuan PK oleh Jaksa, bukanlah perkara yang dapat dibenarkan. “Lihat surat keputusan Mahkamah Agung  No 268 tahun 2019, masih hangat hangat kuku, jelas di situ salah satu putusannya, perkara yang tidak dapat dibenarkan adalah ketika perkara PK diajukan oleh Jaksa  Penuntut Umum, “ jelasnya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung.

Permohonan itu dibacakan JPU Haerudin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, dengan susunan majelis Hakim Rosmina sebagai ketua didampingi hakim anggota Saifudin Zuhri dan Jult Mandapot Lumban Gaol.

Dalam permohonannya, JPU Haeruddin menjelaskan bahwa PK diajukan untuk mengoreksi putusan yang keliru terhadap perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap.

“Sehingga tidak ada pihak yang kepentingannya dirugikan, baik kepentingan terpidana maupun kepentingan korban tindak pidana yang diwakili negara,” kata JPU Haerudin, di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

Dalam putusan kasasinya, MA memutuskan Syafruddin Arsyad Temenggung tidak melakukan tindak pidana pada 9 Juli 2019, sehingga harus dibebaskan. Putusan itu diketuk oleh Salman Luthan selaku hakim ketua dan Syamsul Rakan Chaniago serta M Askin sebagai hakim anggota. Syafruddin dinyatakan bebas, lepas dari tuntutan hukum.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Hot Topic

Wakapolri: Polri Akan Lakukan Penyemprotan Disinfektan Serentak di Seluruh Indonesia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengeluarkan perintah penyemprotan disinfektan di seluruh Indonesia secara massal pada 31 Maret 2020.

Perintah tersebut melalui Telegram bernomor ST/1008/III/KES.7/2020 tertanggal 27 Maret 2020 yang ditandatangani Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono.

Gatot menjelaskan, hal ini untuk menindaklanjuti maklumat Kapolri tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona (Covid-19) dan Telegram Kapolri bernomor ST/868/III/KEP./2020 tentang antisipasi perkembangan pandemik virus corona.

“Dalam rangka mendukung keselamatan masyarakat diperlukan gerakan preventif secara masif dan serentak untuk meminimalisir tingkat penyebaran virus corona (Covid-19),” kata Wakapolri dalam surat Telegram, Minggu (29/3).

Gatot menambahan, selanjutnya diperintahkan kepada Kepala Satuan Kerja (Kasatker) dan Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil), para Kapolres dan Kapolda se Indonesia beserta seluruh jajaran fungsionalnya seperti Brimob, Sabhara dan Lantas untuk melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan secara serempak.

Kegiatan ini, lanjut Gatot, dilakukan bersama-sama dengan Rekan-rekan TNI dan Pemda setempat serta instansi lainnya.

“Bersama dan bersinergi kita minimalisasi penyebaran virus corona, dan dengan menggunakan seluruh kendaraan dinas Polri seperti kendaraan watercanon dan KBR, atau memanfaatkan kendaraan dinas lain seperti mobil pemadam kebakaran dan sarana pendukung lainnya,” jelas Gatot.

Adapun pelaksanaan penyemprotan secara massal dan serentak ini bakal dilakukan pada Selasa 31 Maret 2020 mulai pukul 09.00 WIB atau 10.00 WITA atau 11.00 WIT.

Continue Reading

Hot Topic

Karantina Kota Tegal, Wali Kota: Melindungi Warga dari Virus Corona

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Dedi Yon Supriyono, mengatakan kebijakan memberlakukan karantina wilayah atau lockdown untuk melindungi warga dari virus corona baru (Covid-19). “Kami melihat dari kaca mata kemanusiaan, saya melakukan untuk melindungi warga saya,” ujarnya dalam diskusi, Sabtu, 28 Maret 2020.

Dedi menjelaskan Kota Tegal yang berada di jalur utara adalah daerah transit bagi daerah-daerah tetangga seperti Brebes dan Pemalang. Pelintas dari Jakarta juga melewati Kota Tegal sebelum melintasi wilayah lain di Jawa Tengah.

Dedi juga menyinggung status Jakarta yang sudah ditetapkan sebagai zona merah penyebaran virus corona. Apalagi banyak warga Tegal yang merantau di DKI Jakarta. Dengan isolasi wilayah, Tegal akan memasang pembatas dan membuat sistem satu pintu untuk orang yang keluar masuk kota tersebut.

Dedi mengatakan, orang-orang yang berlalu lintas di daerahnya akan dicek suhu tubuh serta diminta menunjukkan identitas diri. Pemerintah Kota Tegal mulai memberlakukan penutupan akses pada Senin, 30 Maret hingga Jumat, 30 Juli 2020.

Continue Reading

Hot Topic

Diduga Positif Covid-19, Anggota DPRD Jawa Barat Gatot Tjahjono Meninggal Dunia

Published

on

By

Channel9.id-Bandung. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Gatot Tjahjono meninggal dunia usai berjuang melawan virus corona atau Covid-19 di Rumah Sakit Umum Pemerintah Hasan Sadikin Bandung, pukul 22.20 WIB, Jumat, 27 Maret 2020. Gatot juga menjabat Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Barat.

Jenazah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Sirnaraga, Cicendo, Kota Bandung, pada Sabtu, 28 Maret 2020, pukul 05.00 WIB.

Informasi Gatot Tjahjono meninggal beredar grup WhatsApp. Berikut isi pesan yang mengabarkan bahwa Gatot Tjahjono telah berpulang ke rahmatullah, “Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke hadirat Allah SWT, Ayahanda kami tercinta, Ir. H Gatot Tjahyono , MM pada hari ini, Jumat 27 Maret 2020, pada pukul 22.20 di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung karena sakit yang dihadapinya.”

Pesan yang disampaikan Adyesa Kevindra Albari, anak almarhum mewakili Keluarga Gatot Tjahjono itu menjelaskan, almarhum sakit sejak Senin 16 Maret 2020 yang sebelumnya diduga adalah DBD/Tipes dan dirawat di RS Borromeus. Almarhum sempat  berangsur membaik dengan trombosit naik, nafsu makan membaik walaupun demamnya tidak turun-turun sehingga dilakukan CT Scan.

Hasil CT Scan, dokter mendiagnosa bahwa kemungkinan almarhum terkena Covid-19 sehingga perawatan dipindahkan ke RS Hasan Sadikin Bandung. Almarhum juga sempat jantungnya 2 kali terhenti dan 2 kali pula keluarga menerima berita kepulangannya ke rahmatullah.

Atas bantuan dari Bapak Gubernur Jawa Barat dan berbagai pihak keluarga almarhum sudah melakukan tes Covid-19 melalui dinas kesehatan.Hasilnya sebagian keluarga ada yang positif Covid-19, ada yang negatif sehingga dilakukan isolasi mandiri. Sampai saat ini tidak ada keluarga almarhum yang menunjukkan gejala terjangkit Covid-19.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC