Channel9.id – Jakarta. Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data Satgas PRR per Kamis (26/2/2026), sebanyak 401 unit huntap bagi penyintas banjir di tiga provinsi tersebut telah terbangun.
Pembangunan tersebut merupakan bagian dari target 17.969 unit yang direncanakan oleh Satgas PRR Pascabencana Sumatera.
Selain unit yang telah selesai, ribuan huntap lainnya masih berada pada tahap konstruksi awal di tiga provinsi terdampak. Di Aceh, dari 9.430 unit yang direncanakan, 104 unit dalam progres pembangunan.
Di Sumatera Utara, dari 4.493 unit yang direncanakan, sebanyak 524 unit tengah dibangun atau meningkat dari 297 unit per 20 Februari. Sementara di Sumatera Barat, dari 4.046 unit yang direncanakan, 817 unit dalam progres pembangunan atau naik dari 655 unit per 20 Februari.
Meski menunjukkan tren peningkatan, pembangunan huntap masih berada pada tahap awal karena membutuhkan kesiapan lahan, perencanaan teknis, serta infrastruktur sesuai standar bangunan tahan bencana. Proses tersebut dinilai lebih kompleks dibandingkan pembangunan hunian sementara.
Pembangunan huntap dilakukan secara paralel oleh berbagai pihak, antara lain Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Polri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Yayasan Buddha Tzu Chi, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Danantara, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Keterlibatan lintas lembaga ini dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian permanen bagi warga terdampak.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk memprioritaskan percepatan pembangunan huntap dalam kunjungannya ke daerah terdampak. Percepatan itu dilakukan guna memberikan kepastian tempat tinggal bagi warga yang kehilangan hunian akibat bencana.
Ia menyatakan kelancaran pembangunan sangat bergantung pada validitas data penerima bantuan yang disiapkan pemerintah daerah. Karena itu, ia menyatakan bakal terus menagih kelengkapan data tersebut kepada kepala daerah.
“Kecepatan membangun huntap itu nomor satu adalah data dari pemda. Ini harus ditanya satu per satu warga ini,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
HT
