Channel9.id – Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan uji coba kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hari ini, Senin (21/8/2023). Kevijakan ini berlaku bagi 50 persen aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta.
Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko memastikan kebijakan WFH ini tidak mengganggu pelayanan publik. Ia mengatakan kebijakan itu tidak berlaku pada RSUD, Puskesmas, Satpol PP, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, hingga pelayanan tingkat kelurahan.
“Jajaran Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kami pastikan penerapan WFH tidak berdampak pada pelayanan publik dan pekerjaan tetap dilakukan sebagaimana mestinya,” kata Sigit beberapa waktu lalu.
Sigit mengatakan WFH bagi ASN yang melakukan fungsi staf atau pendukung, berlaku sepanjang 21 Agustus hingga 21 Oktober. Kebijakan ini diterapkan guna mengurangi kemacetan di ibu kota.
WFH juga berlaku hingga Oktober karena ada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 pada 4-7 September.
Persentase pegawai yang melaksanakan WFH dan kehadiran di kantor akan disesuaikan kembali. Tidak lagi 50 persen. Rinciannya, pegawai yang WFH sebanyak 75 persen dan bekerja dari kantor sebanyak 25 persen.
“Penyesuaian ini berlaku pada kantor-kantor pemerintahan yang dekat dari lokasi KTT ASEAN, seperti Kantor Dinas Pariwisata di Kuningan, Jakarta Selatan,” katanya.
Pemprov DKI juga bakal menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah yang berada di sekitar lokasi KTT ASEAN pada 5-7 September.
Sistem PJJ diberlakukan dengan presentase kehadiran siswa sebanyak 50 persen. Namun, guru dan tenaga pendidik di sekolah tersebut, diminta tetap hadir dan beraktivitas 100 persen.
Sigit mengatakan setelah KTT ASEAN berlangsung, sekolah di sekitar venue dapat melaksanakan pembelajaran seperti biasa atau 100 persen kehadiran siswa.
“Sekolah yang menerapkan PJJ hanya yang berlokasi di sekitar venue KTT ASEAN, seperti di daerah Thamrin, Sudirman, Tanah Abang, Kuningan, dan Menteng. Namun, untuk sekolah yang jauh dari venue KTT ASEAN, seperti di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Timur, tetap beraktivitas normal dengan masuk 100 persen,” katanya.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan telah menginstruksikan agar seluruh kementerian menerapkan kebijakan work from home (WFH). Hal ini berkaitan dengan upaya mitigasi polusi udara DKI Jakarta yang memburuk dalam beberapa waktu terakhir.
Hal itu disampaikan Heru usai rapat koordinasi pada Jumat (18/08/2023) yang dihadiri Luhut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan PJ Gubernur Banten Al Muktabar.
“Tadi Pak Menteri mengarahkan untuk work from home. Nanti semua kementerian WFH,” ucap Heru, Jumat (18/08/2023).
Luhut juga memberikan arahan untuk pengetatan kendaraan ganjil genap dan perbaikan tarif parkir. “Terus lebih dipikirkan untuk tarif parkir dan lain-lain,” ujarnya.
Heru menyebut pihaknya akan menyelenggarakan WFH bagi pegawai pemerintahan yang tidak melakukan pelayanan langsung mulai 21 Agustus.
“Kalau Pemda DKI udah mulai tanggal 21. Yang tidak bersentuhan dengan masyarakat. Rumah sakit dan sekolah tidak (WFH),” ucap Heru.
Lebih lanjut Heru juga mengatakan Pemprov DKI akan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-43.
“PJJ itu nanti tanggal 4-7 (September). Di luar itu WFH yang tidak sentuhan tadi PJJ, rumah sakit, dan seterusnya. PJJ untuk KTT saja,” ucapnya.
Baca juga: Atasi Kualitas Udara Buruk, Pemprov DKI Siapkan Regulasi WFH
Baca juga: Atasi Stres Saat WFH dengan Kiat Ini
HT
