Connect with us

Opini

Ratio Utang, Efek Crowding Out, dan Solusinya

Tayang

,

Oleh: Gede Sandra*

Banyak pihak yang mengatakan bahwa rasio utang Indonesia, terutama Debt to GDP ratio yang menyatakan perbandingan antara total seluruh utang dengan PDB, berada dalam batas aman. Data terakhir rasio utang terhadap PDB Indonesia (q1-2020) adalah di 34,5 persen. Masih sangat jauh dibandingkan dengan rasio utang negara-negara Amerika Serikat (106 persen) dan Jepang (230 persen), menurut pihak-pihak tersebut. Benarkah?

Yang pertama, tentu kita tidak dapat membandingkan Indonesia dengan Amerika ataupun Jepang. Amerika Serikat dan Jepang adalah negara yang mayoritas surat utangnya dipegang oleh domestik, sebesar lebih dari 90 persen untuk Jepang dan 70 persen untuk AS. Sedangkan Indonesia sebaliknya, 60 persen surat utang (dalam USD maupun Rp) dimiliki oleh asing.

Yang kedua, adalah tentang rasio. Batas aman rasio utang terhadap PDB 60 persen tidak relevan diterapkan bagi Indonesia, karena batas 60 persen hanya untuk negara-negara maju di Eropa dan OECD. Menurut IMF pada tahun 2002, rasio yang wajar untuk negara-negara berkembang adalah sebesar 40 persen.

Menurut tulisan Anthony Budiawan di harian Kompas, ambang batas rasio utang 60 persen untuk anggota OECD diputuskan dalam perjanjian Maastricht tahun 1992. Dalam perjanjian

tersebut diperoleh kesepakatan: ambang batas rasio utang terhadap PDB dari dua kali lipat dari pendapatan pajak (tax ratio) negara-negara Eropa saat itu yang berada di kisaran 30-an persen. Sementara, pendapatan pajak Indonesia tahun 2019 hanya 10-an persen, jadi batas aman dari rasio utang terhadap PDB Indonesia sebenarnya adalah hanya 20 persen.

Selain rasio total utang terhadap PDB, ada satu rasio lagi yang perlu diperhatikan, yaitu debt service ratio (DSR). DSR (tier 2) Indonesia per kuartal 1-2020 sudah di 48,6 persen. Ini jauh di atas batas aman DSR untuk negara berkembang (berpendapatan menengah ke bawah) yang seharusnya hanya maksimal (strong policy government) di kisaran 25 persen. Dengan DSR Indonesia (tier 2) yang sudah mencapai 48,6 persen, maka kita sebenarnya sudah jauh sekali di atas ambang batas aman tersebut.

Jadi kesimpulannya, secara rasio yang diakui, yaitu debt to gdp ratio dan debt service ratio, sebenarnya utang Indonesia sudah sampai pada taraf berbahaya.

Kemudian ada masalah lain akibat agresifnya pemerintah menerbitan surat utang, yaitu timbulnya crowding out effect. Penerbitan surat utang yang berbunga tinggi menyebabkan pemerintah kebanjiran uang dari sektor perbankan- yang seharusnya digunakan juga untuk swasta. Kemudian uang pinjaman dari publik yang disalurkan perbankan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membangun (spending) berbagai infrastruktur dan melunasi cicilan pokok dan bunga utang lama.

Tidak ada jatah kredit untuk sektor swasta, karena uang perbankan tersedot oleh surat utang pemerintah. Sektor swasta Indonesia kemudian “berkerumun di luar pasar (crowding out)”, tidak diikutkan dalam perekonomian. Dampak utama dari efek “crowding out” ini  adalah pertumbuhan kredit perbankan yang terendah sepanjang sejarah pada tahun 2019, hanya 6,08 persen. Artinya benar telah terjadi perlambatan ekonomi.

tersebut diperoleh kesepakatan: ambang batas rasio utang terhadap PDB dari dua kali lipat dari pendapatan pajak (tax ratio) negara-negara Eropa saat itu yang berada di kisaran 30-an persen. Sementara, pendapatan pajak Indonesia tahun 2019 hanya 10-an persen, jadi batas aman dari rasio utang terhadap PDB Indonesia sebenarnya adalah hanya 20 persen.

Selain rasio total utang terhadap PDB, ada satu rasio lagi yang perlu diperhatikan, yaitu debt service ratio (DSR). DSR (tier 2) Indonesia per kuartal 1-2020 sudah di 48,6 persen. Ini jauh di atas batas aman DSR untuk negara berkembang (berpendapatan menengah ke bawah) yang seharusnya hanya maksimal (strong policy government) di kisaran 25 persen. Dengan DSR Indonesia (tier 2) yang sudah mencapai 48,6 persen, maka kita sebenarnya sudah jauh sekali di atas ambang batas aman tersebut.

Jadi kesimpulannya, secara rasio yang diakui, yaitu debt to gdp ratio dan debt service ratio, sebenarnya utang Indonesia sudah sampai pada taraf berbahaya.

Kemudian ada masalah lain akibat agresifnya pemerintah menerbitan surat utang, yaitu timbulnya crowding out effect. Penerbitan surat utang yang berbunga tinggi menyebabkan pemerintah kebanjiran uang dari sektor perbankan- yang seharusnya digunakan juga untuk swasta. Kemudian uang pinjaman dari publik yang disalurkan perbankan tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membangun (spending) berbagai infrastruktur dan melunasi cicilan pokok dan bunga utang lama.

Tidak ada jatah kredit untuk sektor swasta, karena uang perbankan tersedot oleh surat utang pemerintah. Sektor swasta Indonesia kemudian “berkerumun di luar pasar (crowding out)”, tidak diikutkan dalam perekonomian. Dampak utama dari efek “crowding out” ini  adalah pertumbuhan kredit perbankan yang terendah sepanjang sejarah pada tahun 2019, hanya 6,08 persen. Artinya benar telah terjadi perlambatan ekonomi.

Di atas semua itu, yang terpenting kini adalah bagaimana solusi dari utang yang sudah terlalu membengkak, yang menghasilkan perlambatan ekonomi. Bagi kami, renegosiasi utang tidak mungkin ditawar lagi sebagai solusi atas krisis utang yang sudah terjadi.

Bagi utang luar negeri yang non surat utang, berupa pinjaman ke negara lain, sebisa mungkin untuk dilakukan dalam bentuk debt swap. Negosiasi debt swap dengan negara kreditor dapat dilakukan  dengan memanfaatkan isu lingkungan hidup. Biasa disebut juga sebagai debt- to- nature swap. Jadi, negara kreditor akan menghapuskan sebagian utang luar negeri Indonesia bila Indonesia melakukan konservasi hutannya di dalam negeri. Utang kita kepada mereka akan diringankan dengan syarat kita melakukan pelestarian lingkungan. Isu adalah penyelamatan paru-paru dunia, suatu isu yang sedang menjadi keprihatinan global saat ini. Parlemen di negara-negara kreditor Indonesia pasti akan dengan senang hati melakukan debt to nature swap untuk utang Indonesia.

Bagi utang yang berbentuk bond, surat utang (biasa disebut Surat Berharga Negara/SBN), yang dapat dilakukan adalah renegosiasi dengan jalan debt-switching. Menukar surat utang yang bertenor panjang dengan yang pendek, dan surat utang yang berbunga ketinggian dengan surat utang baru yang berbunga lebih rendah. Langkah ini sangat terbuka untuk dilakukan karena saat ini suku bunga di negara-negara maju sudah berada pada posisi negative dan nol persen.

Semua ini, renegosiasi dan debt switching, adalah jalan untuk mengurangi beban bunga dari surat utang Indonesia. Tidak lain agar  di masa depan Indonesia dapat terhindar dari bahaya krisis utang bagi perekonomian.

*Analis Pergerakan Kedaulatan Rakyat

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Opini

Poros New Normal Pilgub Sumbar

Published

on

By

Oleh: Indra J Piliang*

Channel9.id-Jakarta. Sebulan menjelang pendaftaran, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat (Sumbar) memasuki tahap krusial. Yakni, penentuan (segera) calon-calon yang bakal diusung. Di atas kertas, setelah pasangan Fakhrizal – Genius Umar gagal memenuhi syarat calon perseorangan, masih bisa terbentuk maksimal empat pasangan calon. Dari 65 kursi Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Prov Sumbar, terdapat komposisi yang menarik: 14, 10, 10, 10, 8, 4, 3, 3, dan 3.  Syarat untuk mengusung minimal 14 kursi.

Dua pasang calon sudah mendekati final, yakni Nasrul Abit – Indra Catri yang diusung Partai Gerindra (14 kursi) dan Mulyadi – Ali Mukhni yang diusung oleh Partai Demokrat (10 kursi) dan Partai Amanat Nasional (10 kursi). Sudah 34 kursi yang terangkut.

Belakangan, Partai Golkar (8 kursi) membangun poros baru bersama Partai Nasdem (3 kursi) dan Partai Kebangkitan Bangsa (3 kursi). Bolehlah poros ini disebut Poros New Normal. Koalisi kuning-biru-hijau. Penggagas Poros New Normal ini adalah pimpinan partai di tingkat provinsi. Tentu, saya membangun komunikasi dengan pimpinan pusat partai. Sebagai Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar dengan wilayah koordinasi seluruh Sumbar, penulis punya subjektifitas dalam hal ini.

“Tunggu surprised!” jawab Aditya Willy, petinggi Partai Nasdem yang saya tidak tahu jabatannya.

“Terkait Pilgub, tinggal menunggu jadwal pembahasan dengan DPP,” balas Haji Alex Lukman, Ketua DPD PDI Perjuangan.

Saya merasa tak perlu berkomunikasi dengan sahabat saya, M Hanif Dhakiri terkait sikap PKB. Siapa pula politisi asal Sumbar yang berani berhadapan dengan Febby Dt Bangso? Lebih satu dekade saya kenal Febby, sulit sekali mengalahkan kelincahan, keuletan, dan penguasaan bola Febby. Ndak ada lapangan permainan saja, Febby bisa bermain sendiri dengan spartan, ligat, dan presisi.

Jika Poros New Normal Sumbar ini berhasil solid, bahkan bisa bertambah dengan PDI Perjuangan, bagiama dengan Mahyeldi Ansharullah dari Partai Keadilan Sejahtera (10 kursi)? Satu-satunya partai yang bisa memenuhi syarat untuk diusung bersama tinggal Partai Persatuan Pembangunan yang punya 4 kursi.

Dari dua pasangan yang sudah diumumkan, empat teritorial sudah terwakili, yakni Kab Pesisir Selatan (Nasrul Abitt), Kab Agam – Kota Bukittinggi (Indra Catri), Kota Pariaman –  Kab Padang Pariaman (Ali Mukhni) dan Kota Payakumbuh – Kab 50 Kota (Mulyadi). Teritorial yang belum terwakili adalah Kota Solok (termasuk Kabupaten Solok dan Kab Solok Selatan), Kab Pasaman (dan Kab Pasaman Barat), Kota Sawahlunto (Kab Sijunjung dan Kab Dharmasraya) dan Kab Tanah Datar (dan Kota Padang Panjang). Populasi Kepulauan Mentawai terlalu kecil untuk dihitung sebagai kekuatan politik.

Padang?

Sejak dulu saya tak memasukkan Padang sebagai basis politik dalam pilgub Sumbar. Padang tidak mewakili teritorial subetnografis apapun. Padang adalah pasar besar yang menjadi ibukota provinsi pada tahun 1958. Alasan perpindahan Ibukota Sumbar dari Bukittinggi ke Padang tentu sangat terang-benderang: Bukittinggi semakin identik dengan Ibukota Pemerintahan Revolusioner Rakyat Indonesia (PRRI). Bolehlah nanti diskusi lebih panjang tentang posisi menarik kota yang paling besar populasinya ini, namun sulit menjadi tempat bersandar politisi Sumbar moderen.

Nasrul Abit lahir di Air Haji, Pesisir Selatan, 24 Desember 1954, adalah sarjana Universitas Lampung. Ali Mukhni, kelahiran Kampung Pauah, Padang Pariaman, 16 September 1956, adalah sarjana Universitas Negeri Padang.

Indra Catri, kelahiran Bukittinggi 4 April 1961, adalah sarjana Institut Teknologi Bandung. Mulyadi, kelahiran Bukittinggi 13 Maret 1963, adalah sarjana Universitas Trisakti.

Mahyeldi Ansharullah yang menjadi salah satu yang diperkirakan dapat tiket, kelahiran Bukittinggi, 25 Desember 1966, adalah sarjana Universitas Andalas.

Dalam “teori berdasarkan pengalaman” yang penulis dapatkan, pertarungan dalam perebutan kursi gubernur dan wakil gubernur pada dasarnya adalah perebutan pengaruh antara dua perguruan tinggi negeri yang berada di provinsi tersebut. Yakni antara kampus keilmuan versus kampus keguruan. Sementara untuk pemilihan bupati atau walikota, perebutan pengaruh terjadi antara alumni SMA 1 versus SMA 2.

Untuk kasus Sumbar, antara Universitas Andalas versus Universitas Negeri Padang. Jadi, mohon maaf, jika dari yang sudah mendapatkan tiket, baru Ali Mukhni yang punya “partai” pendukung yang kuat, yakni jejaring alumni Universitas Negeri Padang. Sehingga, jika Mahyeldi jadi maju, pertempuran sengit bakal terjadi lagi antara “partai” Unand versus “partai” UNP. Namun di tempat silang nan bapangka, karajo nan bapokok, Mahyeldi bersihoyak dengan Indra Catri dan Mulyadi yang sama-sama asal Bukittinggi.

Di luar Mahyeldi, terdapat nama Fakhrizal yang kelahiran Bukittinggi, 26 April 1963. Walau tidak berhasil memenuhi syarat calon perseorangan, Fakhrizal merupakan calon unggulan yang bisa masuk dalam koalisi PKS. Tapi ada persoalan mendasar, Mahyeldi dan Fakhrizal sama-sama rang Bukik, koto rang Agam, sebagaimana juga Mulyadi dan Indra Catri. Dalam rentang usia, ceruk pemilih yang diwakili juga kecil. Fakhrizal masuk generasi baby boomers dan Mahyeldi yang lahir tahun 1966 berada dalam generasi X.

Pilihan yang tersedia bagi Fakhrizal adalah bertungkus lumus dengan koalisi Golkar-Nasdem-PKB. Koalisi kuning-biru-hijau ini menjadi terminal terakhir bagi Fakhrizal untuk ikut atau tidak. To be or not to be.

Di luar nama Fakhrizal, penulis hanya punya dua nama, yakni Suherman TRD (34 tahun) dan Faldo Maldini (30 tahun). Suherman dan Faldo bisa menjadi pilihan calon wakil gubernur bagi Fakhrizal. Angin politik membawa keberpihakan kepada Suherman dan Faldo. Suherman dan Faldo adalah wakil generasi milenial alias mereka yang lahir tahun 1981-1994. Bukan karena saya kenal keduanya dengan baik, tapi googling saja.

Suherman dan Faldo paling banyak muncul di media sosial, dibandingkan dengan nama-nama lain. Bukan hanya itu, pilkada raya 2020 adalah pilkada yang 100% menerapkan protokol COVID 19. Keseluruhan proses dan tahapan berlangsung di media, baik media cetak, elektronik, hingga online. Sama sekali tidak ada pengerahan massa semacam kampanye terbuka berhiaskan dangdut.

Diluar Faldo dan Suherman? Jangan lupa, Pilgub Sumbar penuh dengan kejutan. Dalam bayangan imajinatif saya, terdapat “kejadian” ajaib ini, yakni Fakhrizal berpasangan dengan Sutan Riska Tuanku Kerajaan. Sutan Riska adalah Bupati Dharmasraya kelahiran Solok, 21 Mei 1989. Masih 31 tahun. Pun berada dalam Generasi Milenial. PDI Perjuangan dan PPP bisa jadi bergabung. Lima partai politik nasional yang pada tahun lalu berada di satu kubu.

Dimana Genius Umar (48)? Tentu bisa tetap mendampingi Fakhrizal, apabila Suherman dan Faldo “dilewati”. Cuma, saya pribadi lebih berharap sahabat sebangku saya, Genius, melanjutkan kerja keras guna membangun water front city Pariaman. Tapi, kalau memang jodoh, bisa juga Genius adalah paket yang dikawal koalisi kuning-biru-hijau.

*Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara 2020-2024

 

Continue Reading

Lifestyle & Sport

Jebakan Impian

Published

on

By

Oleh: Fatchuri Rosidin*

Channel9.id-Jakarta. Tulisan saya minggu lalu mengajak Anda untuk menuliskan impian. Kenapa judul tulisan kali ini Jebakan Impian?

Menuliskan impian itu langkah pertama untuk mewujudkannya. Kita mungkin punya banyak impian, mulai dari impian punya karir yang bagus, penghasilan yang lebih dari cukup, punya bisnis sendiri, punya kendaraan baru, punya rumah sendiri, sampai impian masuk surga. Semua impian ini bisa kita bagi 2: impian yang merupakan halte, dan impian yang bersifat terminal.

Apa bedanya? Impian halte itu impian antara; saat kita mencapainya, kita masih ingin meraih yang lebih tinggi lagi. Saat penghasilan kita 5 juta, kita ingin 10 juta. Kita merasa 10 juta lebih dari cukup untuk kebutuhan kita. Tapi saat sampai di angka 10 juta, pikiran kita berubah. Kita ingin naik lagi jadi 15 juta. Itu artinya penghasilan itu impian halte.

Impian jadi manajer juga halte. Kenapa? Karena saat sudah jadi manajer, kita ingin karir kita naik lagi sampai General Manager (GM). Sudah jadi GM ingin naik lagi sampai direktur. Sudah jadi direktur, ingin jadi direktur di perusahaan yang lebih besar. Begitu seterusnya. Itulah ciri halte: saat kita sudah sampai, kita ingin melanjutkan ke tujuan berikutnya.

Jadi, jabatan itu halte. Uang itu halte. Rumah itu halte. Mobil juga halte. Hidup yang hanya mengejar halte tak akan membuat kita bahagia. Kita akan selalu merasa kurang. Dan akhirnya terjebak untuk mengejar halte demi halte tanpa tahu apakah perjalanan kita semakin mendekat ke terminal.

Itulah fenomena hedonic treadmill. Di atas treadmill, meskipun berlari kita tak berpindah tempat. Kecepatan kita tambah dan kita pun berlari lebih cepat, tapi posisi kita tak berpindah tempat.  Penghasilan mungkin bertambah, tapi kebahagiaan jalan di tempat.

Sebaliknya, saat kita sampai di impian terminal, kita tak menginginkan yang lain. Impian terminal adalah ujung perjalanan hidup kita, cita-cita tertinggi kita. Impian yang saat kita sudah berhasil meraihnya, tak ada  lagi keinginan baru. Impian yang merupakan puncak kebahagiaan kita. Impian yang menjadi ujung perjalanan hidup kita. Impian yang berasal dari suara terdalam hati nurani kita. Impian terminal saya adalah masuk surga bersama keluarga. Itu impian tertinggi saya. Saat itu tercapai, saya tak menginginkan yang lain.

Mengenali mana impian terminal dan halte akan membantu kita menentukan prioritas. Ibarat supir angkot, saat jalanan macet karena banjir, supir angkot akan mencari jalan lain dan

mengorbankan halte di depannya daripada terjebak dan tak sampai terminal. Halte bisa dikorbankan, tapi terminal tidak.

Begitu juga impian kita. Impian halte bisa dikorbankan jika mengganggu sampainya kita di impian terminal. Saya rela mengorbankan impian punya penghasilan tinggi jika untuk mendapatkannya saya harus korupsi. Karena kalau itu saya ambil, saya mengorbankan impian terminal masuk surga bersama keluarga.

Impian terminal akan memandu kita dalam mengejar karir dan mencapai impian halte yang lain. Impian masuk surga bersama keluarga membantu saya untuk menilai apakah impian-impian halte yang sedang saya kejar mendekatkan saya ke surga atau justru menjauhkannya; apakah cara yang saya tempuh untuk mewujudkan impian halte tidak membuat saya terganjal masuk ke surga.

Setiap awal tahun, banyak orang menuliskan impian yang ingin dicapai tahun itu. Menuliskan impian tahunan itu bagus; akan mengingatkan apa yang ingin dicapai dan membuat kita bersemangat mengejarnya. Tapi tanpa menuliskan impian terminal lebih dahulu, mengejar impian tahunan akan membuat kita seperti mengejar halte demi halte tanpa kita melihat apakah halte yang kita kejar semakin mendekatkan kita ke terminal atau justru menjauhinya.

Di usia pensiun, banyak orang baru menyadari bahwa yang mereka kejar selama ini hanya halte dan baru bersiap melangkah ke terminal di ujung usia. Sebagian orang bahkan baru menyadari bahwa halte yang mereka kejar selama ini justru menjauhkannya dari terminal.

Jadi, apa impian terminal Anda? Apakah impian halte yang sedang Anda kejar makin mendekatkan Anda ke impian terminal atau menjauhkannya?

*Direktur Inspirasi Melintas Zaman (IMZ)

Continue Reading

Opini

Penangkapan Djoko Tjandra, Berawal Surat Kapolri ke Polis Diraja Malaysia

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Proses penangkapan pelaku kejahatan yang buron ke luar negeri bukan perkara mudah. Proses penangkapan pelaku kejahatan yang berkeliaran di luar negeri membutuhkan kerjasama yang apik antara sesama polisi dua negara. Polri membuktikan memiliki hubungan dan kerjasama yang baik dengan Polis Diraja Malaysia dalam proses penangkapan buronan Djoko Tjandra.

Proses penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia itu berawal dari surat Kapolri Jendral Idham Azis yang dikirim ke pihak Polis Diraja Malaysia.  Surat itu berisi permintaan kerjasama antara Polisi dengan Polisi, antara Kepolisian RI dengan Polis Diraja Malaysia.

Setelah surat permintaan kerjasama dari Kapolri itu, terjalinlah kerjasama antara polisi dan polisi untuk menemukan jejak keberadaan Djoko Tjandra di negeri jiran itu.  Keberadaan Djoko Tjandra tercium di Kuala Lumpur.

Pasca Kapoliri berkirim surat ke Polis Diraja Malaysia, Polri dan Polis Diraja Malaysia membentuk tim khusus. Dari Indonesia Kapolri menunjuk Kabareskrim Komjen Listiyo Sigit meminpin tim khusus. Selanjutnya tim khusus kedua belah pihak menjalin koordinasi intensif. Komunikasi yang apik terus dilakukan Polri dan Polis Diraja Malaysia untuk membekuk Djoko Tjandra.

Kerjasama intensif Polri dan Polis Diraja Malaysia berbuah manis. Hari Kamis (30/7) siang Polis Diraja Malaysia sudah menemukan tempat keberadaan buronan Djoko Tjandra.  Buronan itu diketahui berada di suatu tempat di Kuala Lumpur.

Setelah informasi tentang keberadaan Djoko Tjandra diterima Polri dari Polis Diraja Malaysia, Tim Khusus dipimpin Komjen Listiyo segera berangkat ke Kuala Lumpur pada Kamis sore hari. Menurut keterangan Kabareskrim, dirinya berangkat dengan petinggi Polri lainnya. Salah seorang yang turut serta dengan Kabareskrim ke Kuala Lumpur adalah Kadiv. Propam Polri Irjen Sigit. Tim khusus itu akhirnya membekuk Djoko Tjandra hari Kamis itu pula.

Komjen Listiyo menegaskan penangkapan Djoko Tjandra tersebut sebagai wujud komitmen dan kesungguhan Polri khususnya jajaran Bareskrim mengejar dan menangkap pelaku korupsi itu. Tidak menunda-nunda waktu lagi, Djoko Tjandra diterbangkan dari Malaysia ke Indonesia dengan menumpang pesawat air Craft dan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 22.40 Wib.  Dengan pengawalan ketat anggota Polri, Djoko Tjandra kemudian digiring ke Bareskrim Polri.

Keberhasilan tersebut, diapresiasi berbagai pihak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian misalnya, ia memuji kerja keras polisi yang berhasil menerobos birokrasi antar dua negara tetangga. Mantan Kapolri itu menyebut, Kapolri beserta jajarannya patut mendapat apresiasi atas penangkapan buronan cessie Bank Bali itu.

*Sosiolog

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC