Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memenuhi undangan Komisi II DPR RI yang menggelar rapat tingkat I terkait bahasan akhir mini fraksi sebagai sikap menerima atau menolak RUU tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Pergantian UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi UU.
Di sela-sela rapat tersebut, ada pernyataan menarik yang dilontarkan Mendagri. Orang nomor satu di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sempat menyinggung soal isu reshuffle kabinet.
Awalnya, Tito membahas soal rapat dengan anggota DPR terkait pembahasan Perppu Pilkada. Ia mendengar, ada yang mengatakan bahwa dirinya lebih mengutamakan rapat di DPR, ketimbang rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi. Tito merasa perlu meluruskan itu. Ia mengaku, telah meminta izin kepada Presiden untuk hadir rapat di DPR.
“Dalam rapat yang kemarin ada teman-teman anggota DPR yang menyampaikan mengapresiasi kehadiran saya dalam rapat tentang Perppu ini, pembahasan Perppu dua kali dan menyampaikan bahwa saya mengutamakan rapat Perppu dibandingkan dengan rapat terbatas Presiden, itu tidak benar. Saya sudah meminta izin kepada Bapak Presiden untuk menghadiri rapat pembahasan tentang Perppu ini, karena ini adalah hal yang sangat penting. Perppu ini pembahasan ini amat menentukan proses menjadi undang-undang agar memiliki landasan yang kuat untuk Pilkada 9 Desember 2020,”jelas Tito.
Begitu juga dengan rapat kali ini, kata dia, dirinya juga sudah minta izin terlebih dahulu kepada Presiden.
“Ini saya sudah meminta izin, ” katanya.
Hadir di rapat dengan izin Presiden, kata Mendagri, adalah kewajibannya. Bukan kemudian dikaitkan dengan isu atau wacana reshuffle. Apalagi, disebut dirinya cari dukungan. Baginya, masalah reshuffle itu adalah urusan Allah SWT. Reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden.
“Saya sangat percaya bahwa semua jabatan apapun juga itu adalah amanah dari Allah SWT dan atas keputusan prerogatif Bapak Presiden. Jadi kita harus hormati apapun juga, bukan tadi kemarin ada yang menyampaikan saya agak sedikit kurang nyaman mengenai masalah isu reshuffle nanti teman-teman kira nanti ada pesanan dari saya, tidak. Saya sama sekali tidak pernah meminta pada teman-teman di DPR menyampaikan pendapat lain-lain tidak, semata-mata mungkin spontan. Saya sebagai Mendagri hanya bekerja saja, ” ujarnya.
Sebagai Mendagri, kata Tito, ia paham salah satu tugas utama saat ini adalah mengawal agar Pilkada ini bisa berlangsung secara Luber Jurdil dan Aman Covid-19.
“Dan Insya Allah dengan situasi yang baru situasi yang luar biasa Covid-19 mudah-mudahan berkat kerjasama kita semua kita akan bisa menjaga agar tidak menjadi media penularan Covid-19, ini ya. Jadi sekali lagi saya hanya bekerja saja. Masalah yang lain-lain, jabatan dari Allah SWT dan keputusan hak prerogatif dari Bapak Presiden, kita harus hormati, ” pungkasnya.
