Channel9.id-Jakarta. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan ada 68 juta peserta didik mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah atas (SMA) di Indonesia terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Mereka semua terpaksa belajar dari rumah. “Secara global terdapat 1,25 miliar peserta didik di dunia yang terdampak, sekitar 5,44 persennya berada di Indonesia,” kata Direktur Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud, Jumeri, Selasa, 4 Agustus 2020.

Selain peserta didik, Kementerian juga mencatat sedikitnya 13 juta orang menjadi pendidik di rumah selama virus corona mewabah. “Karena selama belajar dari rumah ini 75 persen tanggung jawabnya orang tua dan 25 persen tanggung jawab guru PAUD,” kata dia.

Kemudian, ada 542 guru PAUD yang bekerja dari rumah serta sebanyak 203 ribu guru menerapkan kebijakan belajar dari rumah. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Kementerian, sebanyak 10 ribu guru PAUD di Indonesia memberi tugas kepada muridnya lewat orang tua. “Jadi guru PAUD memberikan tugas pada orang tua untuk bisa melakukan pembelajaran kepada putra dan putrinya,” kata Jumeri.

Hasil survei yang sama juga menemukan sebanyak 19,90 persen metode pembelajaran didapatkan dari TVRI sebagai televisi nasional. “Pendidikan anak usia dini penting untuk diperhatikan dengan baik. Sebab, pada periode tersebut orang tua dan guru memiliki kesempatan mengoptimalkan tumbuh kembang anak,” ujar Jumeri.

Akibat pandemi virus corona, kegiatan belajar mengajar siswa dan guru di sekolah dihentikan sementara. Belajar jadi dilakukan di rumah masing-masing dengan bantuan gawai. Tak hanya siswa jenjang SD hingga SMA atau sederajat, mahasiswa yang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi pun demikian. Belajar dari rumah diterapkan guna mencegah penularan virus corona di tempat umum.

Channel9.id-Jakarta. Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menepis wacana penundaan kembali Pilkada serentak 2020 di tengah peningkatan jumlah kasus baru virus Covid-19 di Indonesia. Dikatakannya, tidak ada keraguan lagi terkait pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Ia juga menegaskan bahwa keputusan tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sudah final.

Politisi Fraksi PAN itu menyampaikan, jadwal pelaksanaan Pilkada semula disepakati tanggal 23 September 2020, namun telah diundur hingga akhir tahun. Dikatakannya, penetapan jadwal Pilkada 2020 telah melalui pembahasan dan kajian yang mendalam antara pemangku kebijakan terkait dan telah diputuskan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Regulasi itu telah disahkan pada 17 Juli 2020 menjadi Undang-undang.

“Perppu tersebut dikeluarkan untuk menunda pelaksanaan Pilkada serentak yang semula direncanakan 23 September menjadi 9 Desember 2020. Hal itu disebabkan adanya ancaman bencana non alam pandemi Covid-19,” ucap Guspardi melalui keterangan persnya, Selasa (04/08).

Awalnya, Komisi II DPR RI mewacanakan pelaksanaan Pilkada 2020 diundur menjadi tahun 2021, tambah Guspardi. Tetapi setelah dilakukan pembicaraan secara intensif serta berdasarkan analisa dan kajian- kajian antara pemerintah dan DPR, maka ditetapkanlah penundaan pilkada itu menjadi tanggal 9 Desember 2020.

Guspardi mengemukakan, perubahan jadwal hanya dimungkinkan bila terjadi kondisi yang luar biasa.

“Kemungkinan untuk diundur lagi ke 2021 sangat kecil, kecuali memang ada sesuatu keadaan yang sangat luar biasa terjadi,” ujar politisi dapil Sumatera Barat II itu.

Ia menyatakan, jika terjadi sesuatu hal yang luar biasa sehingga mengharuskan pilkada diundur, maka tentu akan dilakukan lagi pembicaraan antara pemerintah dengan DPR.

Guspardi juga menyebutkan, pertimbangan lain terkait penetapan tanggal Pilkada serentak 2020 itu adalah tidak ada yang bisa menjamin kapan wabah Covid-19 akan berakhir.

Di samping itu, lanjutnya, pemerintah dalam hal ini Mendagri mengatakan bahwa ada 49 negara yang menjadwalkan pemilu di berbagai negara lain dan tidak ada satupun dari negara tersebut melakukan penundaan menjadi tahun 2021 dan Indonesia merupakan negara yang terakhir melaksanakan pilkada di tahun 2020 ini. Hal itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah dan Komisi II DPR RI untuk menetapkan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Terkait anggaran pilkada yang saat ini telah dialihkan pemerintah untuk penanganan Covid-19, Guspardi berujar, publik tak perlu risau. Pasalnya, Mendagri Tito Karnavian sudah membuat surat edaran melarang seluruh kepala daerah mengalihkan anggaran pilkada sebagai dana penanganan wabah.

“Malah Komisi II telah menyetujui usulan tambahan pelaksanaan anggaran Pilkada Serentak yang bersumber dari APBN,” katanya.

Lebih lanjut Guspardi meminta KPU agar berkomitmen memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik dalam setiap tahapan hingga puncak Pilkada.

“Salah satu syarat tahapan Pilkada 2020 dapat dilanjutkan di tengah pandemi Covid-19 adalah wajib menerapkan protokol kesehatan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

IG

Channel9.id – Jakarta. Polri melaporkan penurunan angka kejahatan di Indonesia. Pada minggu ke-31 tahun 2020 angka kejahatan menurun sebesar 3,06 persen bila dibandingkan pada minggu ke-30.

Pada minggu ke-31 terjadi 5.483 kejadian, sedangkan minggu ke-30 sebanyak 5.656 kejadian.

“Terjadi penurunan angka kejahatan sebesar 173 kejadian atau 3,06 persen,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Selasa (4/8).

Dari 5.483 kasus kejahatan pada minggu ke-31, 4.604 kasus di antaranya merupakan kejahatan konvensional.

Sedangkan kejahatan transnasional berjumlah 830 kasus, kejahatan terhadap kekayaan negara 45 kasus, dan kejahatan berimplikasi kontijensi sebanyak empat kasus.

Kejahatan konvensional yang paling banyak terjadi pada minggu ke-31 adalah kasus narkoba dengan jumlah 580 kasus.

Diikuti kasus pencurian dengan pemberatan sebanyak 538 kasus, 365 kasus penggelapan, dan 166 kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua.

“Untuk kasus perkosaan sebanyak 70 kejadian,” pungkasnya.

(HY)