Connect with us

Ekbis

Digugat Pailit, Direktur Global Mediacom Klarifikasi

Tayang

,

Channel9.id-Jakarta. PT Global Mediacom Tbk (MCOM) meluruskan berita terkait perusahaannya yang digugat pailit oleh perusahaan asal Korea Selatan KT Corporation. Perusahaan itu menegaskan jika saat ini proses tersebut baru permohonan. Selain itu, perusahaan menganggap permohonan itu tidak valid lantaran permohonan telah dibatalkan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur, Chief Legal Counsel PT Global Mediacom Tbk, Christophorus Taufik pada Minggu (02/08).

“Permohonan KT Corporation  patut dipertanyakan validitasnya karena perjanjian yang dijadikan dasar permohonan telah dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No 97/Pdt.G/2017/PN.Jak.Sel tanggal 4 Mei dan telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Christophorus pada pernyataan tertulisnya.

Ia menuturkan, kasus itu telah berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Bahkan, lanjutnya, KT Corporation pernah mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (MA).

“Tapi ditolak MA berdasarkan putusan MA No.104PK/Pdt.G/2019 tanggal 27 Maret 2019,” tutur Christophorus.

Menurutnya, sudah seharusnya Pengadilan Niaga menolak permohonan KT Corporation karena tidak didukung fakta hukum yang valid. Christophorus menilai, permohonan yang diajukan merupakan upaya mencari sensasi di tengah kondisi ekonomi dunia saat pandemi Covid-19.

“Tindakan KT Corporation sudah masuuk sebagai tindakan pencemaran nama baik, dan Perseroan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-haknya, termasuk menempuh pelaporan secara pidana kepada pihak Kepolisian,” tandasnya.

Sebelumnya, PT Global Mediacom Tbk digugat pailit oleh KT Corporation di Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat. Gugatan perkara itu tertuang dalam nomor perkara 33/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Jkt.Pst di tanggal Selasa, 28 Juli 2020.

Dalam surat itu menyatakan PT Global Mediacom Tbk yang beralamat di MNC Tower lantai 27, Jl. Kebon Sirih No.17-19, Jakarta 10340 pailit dengan segala akibat hukumnya.

Untuk diketahui, Global Mediacom merupakan perusahaan yang memayungi seluruh perusahaan media milik Grup MNC. Mulai dari PT Media Nusantara Citra, bisnis prepaid DTH pay-tv, ott hingga media online seperti Okezone, MNC Shop, Me Tube dan lainnya.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ekbis

Freeport Siapkan Investasi Rp 220 Triliun selama 2020-2041

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. PT Freeport Indonesia (PTFI) menyiapkan investasi jangka panjang sebesar US$15,1 miliar atau Rp220,46 triliun (kurs Rp14.600 per dolar AS). Alokasi investasi terhitung 22 tahun, yaitu dari 2019 hingga 2041 mendatang. Nilai investasi itu belum termasuk pembangunan smelter. Demikian laporan rencana investasi Freeport yang dirilis, Selasa, 4 Agustus 2020.

Detailnya, nilai investasi yang disiapkan pada tahun lalu sekitar US$1 miliar, pada 2020 sekitar US$1,3 miliar, dan pada 2021 turun menjadi sekitar US$1 miliar. Kemudian, investasi Freeport kembali naik pada 2024 mendatang menjadi US$1,6 miliar. Namun, nilai investasi yang disiapkan tahun-tahun selanjutnya akan lebih rendah.

Pada 2035, Freeport hanya menyiapkan investasi sebesar US$100-200 juta. Lalu, pada 2041 sebesar US$600-700 juta.

Sementara, sejak 1973 hingga 2018, Freeport tercatat hanya mengalokasikan investasi sebesar US$15,8 miliar atau Rp230 triliun. Nilai investasi tertinggi terjadi pada 2013 sebesar US$1,1-1,2 miliar.

Freeport mengklaim pemerintah mendapatkan keuntungan dari perusahaan. Pada 1992-2019 manfaat langsung yang diterima pemerintah senilai US$20,5 miliar dan tidak langsung sebesar US$45,8 miliar. Manfaat langsung ini berasal dari pembayaran pajak, royalti, dividen, pembayaran lain.

Sementara, manfaat tidak langsung berasal dari pembayaran gaji karyawan, pembelian dalam negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri. Total manfaat langsung yang diterima pemerintah lebih tinggi dari Freeport McMoran Inc selaku pemegang saham Freeport sekitar 40 persen. Total yang didapat Freeport McMoran selama 1992-2018 sebesar US$13,5 miliar.

Continue Reading

Ekbis

Pemerintah Tetapkan Pajak Produk Pertanian Tertentu 1 Persen

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan  menetapkan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu tarif efektif pajak pertambahan nilai (PPN) produk pertanian tertentu turun menjadi 1 persen. Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. “Sekarang petani dapat memilih untuk menggunakan mekanisme nilai lain atau mekanisme normal,” kata Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu, Selasa, 4 Agustus 2020.

Sebelum PMK 89/2020 terbit, barang kena pajak yang berasal dari petani maupun kelompok petani dengan peredaran usaha di atas Rp4,8 miliar dikenai PPN 10 persen dari harga jual.

Febrio menuturkan melalui peraturan tersebut maka petani dapat memilih menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak yaitu 10 persen dari harga jual sehingga tarif efektif PPN menjadi 1 persen dari harga jual. Berbagai barang hasil pertanian yang dapat menggunakan nilai lain adalah barang hasil perkebunan, tanaman pangan, tanaman hias dan obat, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

“Untuk menggunakannya, petani hanya perlu memberitahukan kepada DJP terkait penggunaan mekanisme nilai lain tersebut pada saat menyampaikan SPT Masa PPN,” ujarnya.

Badan usaha industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1 persen dan tetap dapat mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan. “Pemungutan oleh badan usaha industri ini semakin meningkatkan kemudahan bagi petani dan kelompok petani,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah pernah memberikan fasilitas perpajakan bagi sektor pertanian berupa pembebasan PPN melalui PP 12 Tahun 2001 s.t.d.t.d. PP 31 tahun 2007.

Namun pada 2013 fasilitas tersebut dicabut oleh putusan Mahkamah Agung No 70 P/Hum/2013 sehingga atas penyerahan barang hasil pertanian menjadi terutang PPN.  “Sejak putusan dicabut hingga saat ini petani masih kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kemudahan yang ditawarkan PMK ini dapat menjadi penyelesaiannya,” kata Kacaribu.

Continue Reading

Ekbis

Indonesia Terancam Resesi Menyusul Sejumlah Negara Maju

Published

on

By

Channel9.id-Jakarta.  Indonesia terancam memasuki masa resesi setelah sejumlah prediksi menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua 2020 berada di zona minus atau negatif. Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, di Jakarta (3/8) menyatakan, pertumbuhan PDB Indonesia pada kuartal II 2020 akan menyentuh nilai -6,09 secara year on year (yoy).  Jika pencapaian negatif berlanjut di kuartal III saat ini, maka Indonesia resmi  mengalami resesi.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, menduga, pertumbuhan kuartal kedua berada di kisaran -4,79 (yoy). Adapahn Kepala Ekonom Bank CIMB Niaga, Adrian Panggabean, menyatakan pertumbuhan Q2-2020 akan berada di posisi -5,1%. Badan Pusat Statistik (BPS) sendiri baru akan merilis nilai pertumbuhan Q2-2020 pada Rabu (5/8) esok.

Resesi adalah sebuah penurunan signifikan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan berlangsung selama berbulan-bulan. Sejumlah indikator menyatakan, resesi terjadi jika pertumbuhan ekonomi mengalami negatif selama dua kuartal berturut-turut secara yoy. Kendati demikian, resesi dianggap bagian tak terhindarkan dari siklus bisnis suatu negara. Pengusaha Sandiaga Uno dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Yudhoyono, juga menyatakan, kemungkinan Indonesia mengalami resesi kali ini sangatlah besar.

Penyebab resesi bisa bermacam-macam. Bisa karena utang yang berlebihan, inflasi yang terlalu besar, hingga guncangan ekonomi yang tiba-tiba karena pandemi virus Corona seperti saat ini.

Akibat pandemi virus Corona, beberapa negara maju sudah mengumumkan resesi yang mereka alami. Negara-negara itu terbentang di Asia, Eropa, dan Amerika. Berikut rangkumannya.

  1. Singapura

Singapura terjerumus dalam resesi setelah penutupan bisnis-bisnis di sana diperpanjang akibat penyebaran virus Corona.

Menyadur dari Bloomberg, dibandingkan dengan awal tahun, produk domestik bruto (PDB) Singapura turun -12,6% pada kuartal kedua. Begitu juga dengan nilai dolar Singapura. Dolar Singapura turun 0,2% menjadi S$ 1.3930 terhadap dolar Amerika Serikat.

  1. Jerman

Produk domestik bruto (PDB) Jerman menyusut turun sebesar -2,2% pada kuartal pertama. Menyadur dari DW, penurunan ini menjadi yang paling tajam sejak krisis keuangan global 2008 dan paling tajam kedua setelah reunifikasi Jerman.

Adapun resesi ini disebabkan oleh penurunan pengeluaran konsumen sebesar 3,2%, penurunan investasi perusahaan di pabrik dan peralatan sebesar 6,9%, penurunan ekspor sebesar 3,1%, dan penurunan impor sebesar 1,6%.

Menurut BBC, hal ini sangat disayangkan karena Jerman bisa dikatakan sebagai kekuatan besar dalam perdagangan global.

  1. Amerika Serikat

Melansir dari Sky News, selama periode 12 bulan terhitung dengan perhitungan bulanan, produk domestik bruto Amerika Serikat menunjukkan angka sebesar -32,9% pada kuartal kedua.

Peningkatan tingkat infeksi virus Corona membuat politisi semakin didorong untuk menyetujui datangnya bantuan-bantuan baru.

  1. Jepang

Jepang menjadi negara yang jatuh ke dalam resesi kuartal terakhir. Menyadur dari Japan Times, produk domestik bruto (PDB) Jepang menyusut menjadi -3,4% secara tahunan di kuartal 2020. Hal ini dikarenakan ekspor yang merosot dan pengeluaran konsumen yang terhambat karena social distancing.

     5-7. Italia, Spanyol, dan Perancis

Italia, Spanyol, dan Perancis masuk kedalam negara dengan penurunan ekonomi terburuk di antara negara-negara zona Eropa.

Menyadur Euractiv, tahun ini pengeluaran Italia akan turun 11,2%, sementara Spanyol akan turun sebanyak 10,9%. Sedangkan Perancis akan menjadi yang terendah dengan penurunan sebanyak 10,6%.

Kabar baiknya, telah diperkirakan bahwa ketiga negara ini akan bangkit kembali tahun depan dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sebesar 6,1% untuk Italia, 7,1% untuk Spanyol, dan 7,6% untuk Perancis.

IG/YD

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

HOT TOPIC