Channel9.id – Sleman. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman mencatat seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang beroperasi di wilayahnya belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) per hari ini, Senin (29/9/2025).
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Sleman, Tunggul Birowo mengatakan, saat ini terdapat 66 SPPG yang beroperasi di Kabupaten Sleman, DIY.
“Dari 66 itu memang belum ada satu pun yang punya sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS,” kata Tunggul saat dihubungi wartawan, Senin (29/9/2025).
Ia menuturkan, sejak awal beroperasi, SPPG di Sleman tidak pernah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab), melainkan langsung ke Badan Gizi Nasional (BGN).
Meski belum diwajibkan, para pengelola SPPG mulai mengurus SLHS dari Dinkes setelah marak kasus keracunan MBG.
“Ya, setelah merebak kasus keracunan di mana-mana itu kan memang akhirnya tergerak untuk mengurus itu,” ujarnya.
Sebagai syarat mendapatkan SLHS, kata Tunggul, para pengelola SPPG itu mesti mengurus nomor induk berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) via aplikasi pelayanan satu pintu atau Online Single Submission (OSS). Setelah itu, mereka diwajibkan mengikuti penyuluhan atau pelatihan hygiene sanitasi bagi penjamah pangan minimal 50 persen dari total penjamah makanan di dapur.
Setelah itu, Dinkes akan melakukan inspeksi tempat/dapur produksi, termasuk melaksanakan uji laboratorium terhadap air bersih, sampel makanan, pemeriksaan alat penyimpanan, saji dan lain sebagainya. Skor minimal agar lolos inspeksi adalah 80.
Syarat terakhir adalah pemeriksaan uji laboratorium terhadap air bersih, sampel makanan, dan usap alat saji dengan hasil memenuhi syarat. Semua dokumen tersebut kemudian diunggah ke OSS.
“Jadi nggak mungkin kalau orangnya sudah dilatih kita nggak melihat dapurnya, kan. Dapur pengelolaannya seperti apa, kebersihannya seperti apa, ketersediaan air bersihnya seperti apa, cara nyimpen bahan makanannya seperti apa, itu kan harus ada kunjungan lapangan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menyebut sebagian besar SPPG yang menyiapkan MBG masih belum memiliki SLHS.
“Saya tahu sebagian besar masih dalam proses. Datanya belum lengkap ada di saya,” kata Budi di kantornya, Minggu (28/9/2025).
Oleh karenanya, ia mengatakan pemerintah akan memperketat proses standardisasi buntut maraknya kasus keracunan MBG di berbagai daerah.
Tak hanya standar SPPG, Budi mengatakan pihaknya juga bakal memperketat proses kontrol terhadap bahan baku yang digunakan hingga proses penyajian kepada penerima manfaat atau siswa.
“Kita tadi sudah bersama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) akan mengontrol proses dari persiapannya. Mulai dari pemilihan makannya, kemudian pengolahan makanannya, kemudian penyajiannya seperti apa,” ujarnya.
Baca juga: Mendagri Tito: Pemda Harus All Out Lawan TBC dan Kawal MBG
HT
