Channel9.id-Jakarta. Pengamat politik Tony Rosyid mengatakan demokrasi Indonesia saat ini sudah mengarah pada demokrasi liberal yang sangat dipengaruhi oleh para kapitalis dan kuatnya oligarki politik.
Dia bahkan mensinyalir ada kelompok pemodal yang turut membiaya calon anggota legislatif untuk maju dari partai politik. Dengan demikian, ujarnya, para politisi itu akan memperjuangkan kepentingan para pemodal tersebut sehingga sulit diharapkan DPR akan menghasilkan wakil daerah yang berkualitas.
“Saya dengar ada calon anggota legislatif yang dibiayai sampai Rp15 miliar per orang. Jumlah mereka puluhan menurut informasi yang saya dapatkan,” katanya dalam diskusi “Penguatan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (29/9).
Baca juga: Andi Arief: Demokrat Tak Sanggup Bayar Yusril 100 M Dia Akhirnya ke Moeldoko
Sementara, anggota Forum Konstitusi, Gegorius Seto Harianto mengatakan korupsi di kalangan anggota Dewan tidak telepas dari biaya politk yang tinggi. Belum lagi biaya kampanye dan mahar politik yang tinggi.
Karena itu, ujar Seto, negara sebaiknya membiayai partai politik sesuai kemampuan sehingga partai politik dan para politisi tidak terlalu terbebani saat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif maupun untuk kampanye.
Sebagai catatan, anggota DPR yang terlibat korupsi tidak berkurang, bahkan melibatkan para pimpinan dengan berbagai modus. Terakhir Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka kasus suap oleh Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK). Sebelumnya juga pernah Ketua DPR Setya Novanto dan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang berstatus terdakwa.
“Setuju sekali parpol dibiayai negara. Bahkan korupsi yang mereka lakukan bisa jauh lebih besar dari kalau negara mengeluarkan anggaran untuk mereka,” ujar Seto
IG
