Channel9.id-Sudan. Koalisi partai sipil Sudan menolak segala bentuk negosiasi dengan pihak junta dan memilih mempertahankan negosiasinya di jumpa pers pertamanya sejak kudeta yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, Kamis (11/10/2021).
Dalam pernyataan di konferensi pers yang diumumkan oleh juru bicara Alwathiq Elbereir, dituliskan kalau Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC), yang turut menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan di tahun 2019 dengan militer setelah digulingkannya Omar al-Bashir, menolak adanya
Koalisi menyebutkan kalau mereka mendukung Perdana Menteri Abdalla Hamdok, yang saat ini sedang menjadi tahanan rumah, dan bergabung dengannya untuk mengembalikan kondisi negara menjadi seperti sebelum terjadinya kudeta.
“Kita tidak memutus hubungan kerja sama kami … dan kita harus kembali ke dokumen konstitusional,” ujar juru bicara FFC dan menambahkan kalau kudeta itu terjadi setelah koalisi partai sipil mulai membahas isu tertentu di Dewan Kedaulatan.
“Kudeta itu tidak merepresentasikan institusi militer Sudan,” tambah sang juru bicara, menyebutkan kalau koalisi tidak akan menerima kembalinya Burhan sebagai kepala negara.
Beberapa politikus sipil dan pejabat ditangkap oleh junta setelah kudeta, dan Elbereir mengatakan kalau mereka menghadapi tekanan yang mengancam hidup mereka.
Several civilian politicians and officials were arrested following the coup, and Elbereir said they were facing pressures that were endangering their lives.
Upaya mediasi sejak terjadinya kudeta sempat terhambat, sedangkan pertemuan tingkat rendah sudah ditentukan. Walaupun begitu masih belum ada penunjukkan kabinet ataupun kepala Dewan Kedaulatan yang baru.
Burhan menyebutkan kalau ia berkomitmen untuk transisi demokratis dan diadakannya pemilu pada bulan Juli 2023.
Burhan sedang menghadapi tekanan internasional untuk menyudahi kudetanya. Dewan Keamanan PBB akan berdiskusi dengan Sudan melalui utusan khusus PBB Volker Perthes dalam pertemuan tertutupnya di hari Kamis.
Kelompok perlawanan junta telah menyerukan “gerakan satu juta,” pada tanggal 13 dan 17 November, yang mana didukung oleh FFC.
Walaupun mereka dihadapi dengan adanya pemutusan jaringan internet, mereka tetap berhasil mengumpulkan ratusan hingga ribuan orang untuk berunjukrasa pada tanggal 30 Oktober lalu. Mereka juga mengancam adanya kampanye pembangkangan sipil.
(RAG)
