Channel9.id – Jakarta. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, dengan disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua menjadi undang-undang pada rapat paripurna, Kamis ini akan memberikan sejumlah konsekuensi baru.
Konsekuensi itu bisa berdampak pada aturan keterwakilan di DPR RI.
“Begitu ada penambahan provinsi baru, tentu nanti ada keterwakilan dari daerah itu,” ujar Doli, Kamis 30 Juni 2022.
Baca juga: Komisi II DPR Ambil Keputusan Tingkat I Tiga RUU DOB Papua
Penambahan provinsi di Papua pasti akan ada penambahan anggota DPR. Jika sebelumnya Papua hanya satu dapil, kalau nanti jadi empat provinsi, maka minimal ada empat dapil. Tentu ini juga akan merubah jumlah anggota DPR RI.
Dan jumlah anggota DPD di Papua yang saat ini ada empat orang juga akan bertambah. Usai pemekaran, maka anggota DPD di Papua akan bertambah menjadi 16 orang. Karena ditambah Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan, yang masing-masing Provinsinya diwakili oleh 4 orang anggota DPD.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini bahwa dalam Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua tersebut, juga akan ditambahkan khusus satu pasal yang menjadi entry point untuk merevisi UU Pemilu.
“Kita akan ada pembicaraan khusus DPR RI khususnya Komisi II dengan pemerintah terkait rencana Revisi tersebut (UU Pemilu -red), akan diambil siapa mengenai inisiatifnya, kedua, apakah nanti bentuknya revisi atau cukup dengan peraturan pengganti undang-undang,” ungkap Doli.
Adapun Ketiga RUU Terkait DOB yang akan disahkan Kamis (30/6).yaitu RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan.
HY
