Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Jaksa Agung ST Burhanudin, dan Kapolri yang diwakili Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto menandatangani Nota Kesepahaman Koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintah.
Acara penandatanganan dilakukan saat Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Tito menjelaskan, Rakor tersebut digelar untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat pengawasan oleh jajaran inspektorat, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dan paralel dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri.
Tito mengatakan, Nota Kesepahaman itu untuk mengedepankan pendampingan agar kepala daerah bisa membelanjakan anggarannya lebih optimal. “Karena APBD ini tulang punggung belanja masyarakat juga,” jelasnya di hadapan awak media.
Baca juga: Tito Karnavian Ingatkan APIP Utamakan Pencegahan Pelanggaran
Kendati demikian, upaya itu tidak mengesampingkan langkah penegakan hukum terhadap mereka yang memiliki mens rea maupun yang tertangkap tangan melakukan tindakan melanggar hukum. “Tidak menafikan itu, tapi di sini kita memperkuat pengawasan internal,” ujar Tito.
Lebih lanjut Tito mengatakan, pengawasan intenal itu dilakukan dengan memperkuat sistem di sektor hulu yakni melalui upaya pencegahan dan membuat sistem pengawasan berbasis digital. Pihaknya mendorong kepala daerah agar membuat sistem yang lebih transparan. Dirinya juga meminta kepala daerah agar memanfaatkan jajaran inspektorat untuk mendampingi sekaligus membantu penyusunan rencana dan program kerja.
“Jadi memanfaatkan betul jajaran inspektorat ini untuk mendampingi, kemudian melakukan pencegahan, termasuk pada pembuatan perencanaan dari awal. Kalau teman-teman APH (aparat penegak hukum) kan tidak bisa masuk di situ, (baik) kejaksaan (maupun) polisi, kalau sudah ditetapkan baru ada menyimpang itu ditangani,” tegasnya.
Sementara itu, Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir dalam laporannya menuturkan, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan launching aplikasi Lapor APIP dan penandatanganan kerja sama ihwal pengawasan bantuan operasional sekolah dan pengawasan dana alokasi khusus bidang kesehatan. Kemudian ada pula diskusi panel yang diisi oleh narasumber dari lintas kementerian dan lembaga.
