Channel9.id-Jakarta. Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Bahtiar mengatakan, MIPI memiliki tanggung jawab moral dan kepentingan untuk memberikan edukasi pada masyarakat terkait ilmu pemerintahan. Di Indonesia, kata dia, belum banyak ilmuwan yang fokus terhadap ilmu tersebut.
“(Ilmu pemerintahan) Bisa berkembang berdasarkan lingkungan pemerintahan itu sendiri,” katanya saat webinar bertema “Memahami Ilmu Pemerintahan [Sesi 4]: Geneologis Ilmu Pemerintahan dan Bentuknya Dewasa Ini”.
Bahtiar menegaskan, ilmu pemerintahan Indonesia harus berkembang dan tidak harus ikut dalam pemikiran Barat. Indonesia sebagai negara yang memiliki pemerintahan dengan peradaban, zaman, serta lingkungan sosial-budayanya yang khas, bisa mengonstruksi konsep dan teori terkait ilmu pemerintahannya sendiri.
“Kalau perlu Barat yang belajar ke sini gitu. Pemikir-pemikir seperti ini tak banyak,” terangnya.
Sementara itu, Dosen Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Sutoro Eko Yunanto memaparkan sejarah perkembangan ilmu pemerintahan dari konsep para filsuf Yunani hingga tokoh-tokoh di Indonesia. Dalam sejarahnya, sistem pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh tradisi Eropa Kontinental melalui jalur kolonialisme. Tradisi ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap ilmu, pengetahuan, hingga praktik pemerintahan.
“Kita ini dipengaruhi oleh tradisi Kontinental. Jadi tradisi kontinental itu memahami pemerintahan itu sebagai hukum dan administrasi. Hukum milik negara yang kemudian melahirkan ‘rechsstaat’ atau negara hukum. Kemudian, praktik menjalankan pemerintahan itu adalah menjalankan hukum dalam bentuk bestuur,” jelasnya.
Baca juga: Universitas Pancasila dan BPIP Adakan Pertemuan Bangun Sinergi Aktualisasi Pancasila
Di sisi yang lain, lanjut Sutoro, Indonesia dipengaruhi oleh tradisi Anglo Saxon atau tradisi Amerika yang memiliki konsep kuat terkait pemerintahan. Di Amerika Serikat terdapat negara-negara bagian yang dikonsolidasi oleh pemerintah federal yang ada di Washington, D.C. Negara-negara bagian itu sudah lama ada dan menjalankan pemerintahannya sendiri.
“Tetapi konsep government itu berkembang sangat pesat di Amerika. Ketika mereka merdeka tahun 1776, baik George Washington maupun John Adams itu berbolak-balik bicara tentang science of government, ilmu pemerintah, ilmu pemerintahan. Ini sebelum mereka menjadi presiden dan wakil presiden sudah berbicara tentang itu,” ulasnya.
Eko melanjutkan, dua pendiri Amerika itu meyakini jika ilmu pemerintahan adalah ilmu induk. Hal ini sebagaimana yang ditulis oleh John Adams, “Tugas saya adalah belajar ilmu pemerintahan agar anak-anak kita itu memiliki kebebasan untuk belajar kimia, arsitektur, seni, matematika, dan sebagainya,”tuturnya.
Sementara itu, Sutoro dalam tulisannya berjudul “Membongkar Ilmu Pemerintahan” (2020) mengembangkan sendiri konsep ilmu pemerintahan. Dia menyebut, ilmu pemerintahan bukanlah ilmu administrasi atau ilmu politik. Dalam tulisannya itu, Sutoro menyampaikan kritik, yang terjadi pada hari ini ilmu pemerintahan anti pada politik, lupa pada hukum, dan enggan pada administrasi.
“Kita harus bisa menguraikan definisi itu menjadi bangunan pengetahuan dari epistemologi sampai aksiologi. Jadi artinya mahasiswa tidak diajarkan apa itu pemerintahan, apa definisi ilmu pemerintahan. Tapi harus konsisten (mempelajari ilmu pemerintahan) dari pangkal ke ujung,” tandasnya.
