Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali buka suara terkait dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Pemprov DKI Jakarta periode 2020 senilai Rp 2,85 triliun.
Mereka mengaku tengah mengikuti perkembangan informasi terkait kasus tersebut.
Namun, tak banyak yang dapat disampaikan oleh KPK. Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya baru bisa menyampaikan perkembangan kasus tersebut ketika sudah naik ke tahap penyidikan.
Baca juga: Kejari Kabupaten Tangerang Tetapkan Dua Tersangka Korupsi Bansos
“Ketika proses penyidikan dan penuntutan pasti kami akan sampaikan nanti,” kata Ali kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (16/2/2023).
Ia juga tak menjawab apakah KPK sedang di tahap penyelidikan atau masih mencari informasi permulaan terkait kasus tersebut.
Ia hanya memastikan pihaknya akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas KPK dalam melaksanakan tugasnya.
“Itu juga sepanjang terhadap informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat,” ungkapnya.
Ali menegaskan, informasi yang menjadi bagian strategi penyidikan tak bisa dibeberkan ke publik karena termasuk dalam kategori yang dikecualikan.
Hal tersebut dilakukan agar proses penyidikan dan penuntutan bisa berjalan dengan lancar.
“Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kira teman-teman sudah bisa menyimpulkan apa yang kemudian kami sampaikan,” tutup Ali.
Kasus tersebut sebelumnya mencuat di media sosial mengenai dugaan korupsi program bansos Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta periode 2020 senilai Rp 2,85 triliun.
Diketahui, di media sosial Twitter pada 9 Januari, berhembus kabar dugaan korupsi program bansos Pemprov DKI Jakarta.
Hal ini terungkap melalui sebuah utas di akun @kurawa yang mengaku mendapat informasi mengenai adanya penimbunan 1.000 ton beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Namun, kondisi beras sudah rusak karena ditimbun sejak lama.
Penimbunan beras itu diduga merupakan program bansos Pemprov DKI Jakarta yang mengucurkan bantuan Rp 3,65 triliun dalam bentuk sembako untuk menanggulangi pandemi Covid-19 pada 2020.
Melalui program itu, Dinas Sosial DKI Jakarta menunjuk tiga rekanan sebagai penyalur paket sembako.
Mereka adalah Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. “Di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp 2,85 triliun, mengapa?” tulis akun @kurawa
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menanggapi dugaan korupsi program bansos senilai Rp 2,85 triliun itu.
“Saya enggak tahu, itu kan sudah lama,” ucap Heru di Balai Kota pada Rabu, 11 Januari 2023 lalu.
Heru menegaskan, jajarannya sudah merekonsiliasi data penerima bansos di DKI Jakarta sebanyak 3 sampai 4 kali. Dengan demikian, ia mengaku tidak tahu terkait data sebelumnya.
“Dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data, rekonsiliasi data (penerima bansos). Kalau yang lalu-lalu, kan saya enggak paham,” tutur Heru.
HT
