Channel9.id – Jakarta. Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman menanggapi hasil survei lembaga Indikator Politik Indonesia. Dalam hasil survei yang menyatakan meningkatnya kepercayaan publik ke Polri itu, Habiburokhman menilai adanya perbaikan signifikan dalam konteks pelayanan ke masyarakat, terutama tes pembuatan SIM.
Ia menyebut langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan evaluasi uji praktik SIM sudah tepat.
“Kepolisian saya lihat ada perbaikan yang signifikan, terutama dalam konteks pelayanan. Nah, ini mungkin berpengaruh. Kita lihat evaluasi tes SIM yang dikeluarkan Pak Kapolri kemarin,” ujarnya dalam jumpa pers hasil survei Indikator secara virtual, Minggu (2/7/2023).
Menurutnya, uji praktik SIM selama ini seolah menjadi misteri. Menurut dia, uji praktik SIM baru bisa lolos jika warga benar-benar mengikuti kursus.
“Karena selama ini tes SIM itu menjadi misteri kayaknya kita nggak bakal bisa lolos tanpa ada ‘hengki pengki’. Sebab, kalau nggak kursus, bener-bener mahir sekali baru bisa naik motor, naik mobil menyetir kendaraan sehingga bisa lolos tes SIM yang dilakukan Polri selama ini,” ujar Habiburokhman.
Ia pun menceritakan pengalaman keluarganya yang mengikuti tes SIM. Ia mengatakan uji praktik SIM itu sangat susah.
“Saya cerita tadi anak saya, ponakan saya, gimana mau lolos misalnya tes SIM itu suruh mundurin mobil yang tinggi sekali tetapi cone atau kerucutnya rendah sekali, nggak ada yang bisa lihat, pakai perasaan katanya, belum lagi kalau motor, motor itu disuruh bikin angka 8 memang kita mau disuruh pemain sirkus,” ujar Habiburokman.
“Itu yang kata Pak Kapolri, anggota Polri sendiri kalau dites belum tentu lulus semua, paling 20 persen yang lulus kalau pake tes standar yang sekarang. Sehingga sudah tepat apa yang disampaikan Pak Kapolri soal tes itu karena sekarang ini SIM itu sangat penting dan diperlukan untuk mencari nafkah oleh sebagian besar masyarakat,” sambung dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajaran Satuan Lalu Lintas (Satlantas) se-Indonesia untuk mempermudah birokrasi pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi masyarakat.
Perintah tersebut disampaikan langsung Listyo dalam sambutannya saat Upacara Wisuda Program Pendidikan Ilmu Kepolisian di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK), Rabu (21/6/2023).
Listyo mengaku sampai saat ini dirinya masih mendengar banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya untuk memperoleh SIM.
“Kalau kita lihat, pembuatan SIM juga masih sulit. Laporan kasus juga sama, balik nama kendaraan dan seterusnya. Dan tentunya ya kita akan selalu lakukan perbaikan,” jelasnya.
Listyo menekankan, dalam proses pembuatan SIM yang harus diutamakan ialah pemahaman agar masyarakat dapat berkendara dengan selamat. Oleh karenanya ia meminta agar proses pembuatan SIM tidak lagi dipersulit.
“Jangan terkesan bahwa pembuatan ujiannya khususnya praktik ini hanya untuk mempersulit dan ujung-ujungnya ‘di bawah meja’. Enggak tes, malah lulus. Ini harus dihilangkan,” tegas jenderal bintang empat itu.
Adapun hasil survei Indikator Politik menyatakan tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 76,4 persen pada Juni 2023. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak periode yang sama tahun lalu, sebelum kasus Ferdy Sambo mencuat ke publik.
Lebih rinci, Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi menjelaskan tingkat kepercayaan ini terdiri dari 65,6 persen responden yang cukup percaya dan 10,8 persen responden yang sangat percaya terhadap Polri.
“Ternyata, kurang dari setahun, polisi berhasil memulihkan citranya,” kata Burhanuddin saat memaparkan hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Atas Kinerja Lembaga Penegak Hukum dan Perpajakan’ secara virtual, Minggu (2/7/2023).
Burhanuddin mengatakan, pada rilis survei Agustus 2022, kepercayaan publik terhadap Polri anjlok di angka 54 persen. Saat itu, survei dilakukan kurang lebih sebulan setelah peristiwa pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo.
“Kami sampaikan itulah trust (kepercayaan) paling rendah (kepada) polisi. Kami umumkan saat itu,” tuturnya.
Adapun survei ini digelar pada 20-24 Juni 2023 terhadap 1.220 responden. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka oleh pewawancara yang terlatih.
Pemilihan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling. Kemudian, margin of error survei kurang lebih sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20 persen dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.
Baca juga: Kepercayaan Publik Meningkat Tajam, Polri Pulihkan Citra Usai Anjlok Digerus Kasus Sambo
Baca juga: Polda Metro Jaya Hentikan Sementara Pelayanan Perpanjangan hingga Pembuatan SIM
HT
