Channel9.id – Jakarta. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mencurigai lembaga Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) akan menghentikan upaya hilirisasi sumber daya alam yang dilakukan pemerintah Indonesia. Bahkan, ia menyebut IMF akan menyusup ke calon presiden yang berkontestasi di Pilpres 2024.
Ia menyebutkan tiga pihak yang tidak senang dengan program hilirisasi yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketiga pihak itu di antaranya, negara-negara pengimpor utama komoditas mentah Indonesia, eksportir komoditas mentah sumber daya alam di Indonesia, serta institusi global yang tak senang jika Indonesia menjadi negara maju.
Ia pun menyebut institusi global itu yakni IMF. Bahlil mengatakan, meski sudah minta maaf telah menyarankan supaya hilirisasi tidak diperluas, namun masih ada indikasi dari IMF supaya program hilirisasi ini tidak dilanjutkan dan mereka akan menyusup ke calon penguasa tertentu.
“Ada variabel ketiga, ada negara-negara yang tidak pengin Indonesia maju. Itu yang saya contohkan seperti IMF, tapi sekarang sudah minta maaf dia. Katanya ada kekeliruan dalam interpretasi di media, kata si direktur IMF,” kata Bahlil dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal III 2023 di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10/2023).
Meski IMF sudah minta maaf, Bahlil tak habis pikir dengan kajian lembaga keuangan internasional itu. Ia mengatakan IMF mengerti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bagus, inflasi terjaga, dan sedang melakukan transisi mendapatkan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi.
Oleh karena itu, ia mempertanyakan mengapa di bagian kajian berikutnya IMF malah meminta Indonesia mempertimbangkan ulang soal larangan ekspor nikel. Bahkan, IMF meminta larangan tersebut tidak diperluas ke bahan mentah lain.
“Dan yang seperti itu dia akan masuk kepada calon penguasa, atau kepada partai politik. Hanya dua itu saja instrumennya. Dan kita tidak mau yang memimpin negara kita nanti seperti itu,” tegas Bahlil.
Selain itu, Bahlil menduga bahwa ada pihak-pihak yang memang tidak ingin hilirisasi dilanjutkan setelah era kepemimpinan Presiden Jokowi. Jika itu terjadi, menurutnya Indonesia bakal kembali ke zaman seperti penjajahan Belanda.
Ia menyebut Indonesia dikendalikan oleh Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) dulu karena hanya mengeruk bahan baku, lalu diekspor mentah-mentah.
“Nah sekarang, ada orang yang masuk di calon salah satu presiden mungkin membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi. Nah ini bahaya ini. Nah itu tidak boleh negara kita dikendalikan oleh orang-orang yang kayak begini. Makanya, Presiden itu harus berani, harus punya keteguhan hati dan tahu teknis,” tutur Bahlil.
Seperti diketahui, pada 2020 lalu, Uni Eropa menggugat Indonesia di WTO karena melarang ekspor bijih nikel. Sayangnya, pada Oktober 2022 lalu WTO menyetujui gugatan Uni Eropa dan meminta Indonesia untuk mengubah kebijakannya. Tak tinggal diam, Pemerintah Indonesia mengajukan banding atas kekalahan pertama ini pada Desember 2022 lalu.
Belum juga proses sidang banding berjalan, Uni Eropa kembali melakukan ‘serangan’ baru melalui konsultasi Penegakan Aturan atau Enforcement Regulation. Hal ini dilakukan untuk melakukan konsultasi kepada industri-industri yang dirugikan atas kebijakan Pemerintah Indonesia.
Jika terbukti ada kerugian, Uni Eropa akan melakukan pembalasan, salah satunya dengan menerapkan bea masuk barang-barang dari Indonesia.
Selain Uni Eropa, IMF juga mengkritik kebijakan hilirisasi Presiden Jokowi. IMF tiba-tiba mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia perlu mempertimbangkan penghapusan secara bertahap kebijakan larangan ekspor nikel dan tidak memperluasnya untuk komoditas lain.
Desakan IMF ini disebutkan dalam Article IV Consultation. Menurut IMF, kebijakan hilirisasi perlu mempertimbangkan masalah analisa biaya dan manfaat. IMF mengingatkan agar kebijakan hilirisasi menimbulkan dampak negatif bagi negara lain.
Namun, Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva meluruskan sikap mereka dalam pertemuannya dengan Luhut di KTT ASEAN Jakarta. Kini, ia menegaskan IMF mau Indonesia melanjutkan kebijakan hilirisasi yang sudah dijalankan.
HT
