Channel9.id – Jakarta. Bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto menyindir PDI Perjuangan yang dinilainya sarat politik dinasti di internalnya.
Meski begitu, Prabowo menilai politik dinasti yang ada di PDI Perjuangan dianggap sebagai hal yang wajar dan baik. Pasalnya, menurut Prabowo, dinasti politik tidak selalu negatif, namun juga bisa menjadi hal yang positif.
“Kalau saya boleh jujur, anda lihat itu di semua partai politik, termasuk di PDI Perjuangan itu ada dinasti politik. Dinasti politik itu sesuatu hal yang wajar,” ujarnya di agenda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Djakarta Theatre, Selasa (24/10/2023).
Prabowo mengimbau kepada masyarakat agar tidak berpandangan negatif mengenai dinasti politik. Dia mengakui bahwa dirinya melakukan dinasti politik, di mana keluarganya berperan bagi kemajuan bangsa selama ini.
“Saya dari dinasti politik, kami dinasti dan keluarga berjuang untuk rakyat. Dua paman saya gugur untuk republik ini,” katanya.
Menurut Prabowo, selama dinasti politik memberi nilai yang positif untuk bangsa hal tersebut tidak masalah bagi dirinya.
“Jadi kita ambil pengertian yang positif ya dari dinasti politik ini,” ujarnya.
Sebelumnya, berdasarkan survei Litbang Kompas menunjukkan sebanyak 63,7 persen responden menyetujui adanya aturan yang membatasi praktik politik dinasti.
Dikutip dari survei tersebut, sebanyak 63,7 persen responden menyatakan setuju dan 23,2 persen menyatakan tidak setuju. Sedangkan 13,1 persen menyatakan tidak tahu.
“Separuh lebih responden (63,7 persen) menyatakan setuju dengan adanya aturan tersebut,” kata peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu, Senin (23/10/2023).
Kendati begitu, survei juga menunjukkan suara publik yang terbelah ketika ditanya apakah larangan tersebut sebagai bentuk membatasi hak politik orang lain.
Sebanyak 47,2 persen menyatakan larangan politik dinasti sebagai bentuk membatasi hal politik orang lain, sedangkan 41,9 persen menyatakan sebaliknya. Sementara 10,9 persen lainnya menyatakan tidak tahu.
“Sikap terbelahnya publik ini tidak lepas dari penilaian yang melihat sama pentingnya antara perlunya membatasi politik dinasti dan perlunya menjamin hak politik bagi siapa pun untuk berpartisipasi dalam proses kompetensi politik,” tutur Yohan.
Di lain sisi, 53 persen responden menyatakan tidak setuju dengan praktik politik dinasti. Sedangkan 34,7 persen lainnya menyatakan setuju dan 12,3 persen menyatakan tidak tahu.
Baca juga: Gelora Dianggap Dukung Dinasti Politik, Fahri: Mereka Hanya Benci Jokowi
IG
