Hot Topic Nasional

Mahfud Disebut Akan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi Besok

Channel9.id – Jakarta. Cawapres nomor urut 2 Mahfud Md disebut bakal menyerahkan surat pengungduran diri dari posisi Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) besok, Kamis (1/2/2024).

Seorang kolega yang juga Timses Ganjar-Mahfud, Islah Bahrawi, menyebut Mahfud telah meminta waktu bertemu Jokowi saat bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (29/1/2024) malam.

Dalam kegiatannya di Lampung hari ini, Islah menyebut Mahfud akan memberikan pernyataan publik sekaligus menunjukkan surat pengunduran diri hari ini, Rabu (31/1/2024).

“Hari ini di Lampung Pak Mahfud akan menunjukkan surat pengunduran diri itu, yang akan langsung diserahkan kepada presiden besok,” ujarnya.

Menurutnya, seorang menteri bisa kapanpun mundur, baik seizin maupun tidak seizin presiden. Namun, ia mengatakan Mahfud memilih untuk bertemu karena mengutamakan etika.

“Pak Mahfud mengutamakan etika, unggah-ungguh, karena gini, Pak Mahfud masuk kabinet itu baik-baik, jadi keluarnya juga harus baik-baik. Makanya Pak Mahfud tetap harus ketemu presiden untuk kulo nuwun mundur,” kata Islah saat dihubungi, Rabu (31/1/2024), dikutip dari CNNIndonesia.

Islah mengatakan keputusan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam itu telah disampaikan Mahfud kepada partai politik pengusung, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Sempat beberapa parpol tidak setuju, tapi Pak Mahfud berkeputusan, ‘karena yang minta saya Pak Ganjar, maka saya harus seiring sejalan dengan Pak Ganjar’. Jadi Pak Mahfud tetap berpegangan pada usulan Mas Ganjar, meskipun akhirnya Bu Mega menyetujui,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud Md buka bicara soal rencana mundur dari posisi Menko Polhukam. Mahfud mengaku sudah berencana mundur sejak debat pertama Pilpres 2024.

“Saya merencanakan mengundurkan diri itu sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama,” kata Mahfud Md di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mahfud mengungkap alasan dia mundur sebagai Menko Polhukam adalah agar bisa leluasa membuka data dan menyampaikan kritik pada pemerintahan.

“Agar lebih leluasa membuka data sebenarnya sehingga lebih etis jika saya membaca data-data itu jika saya tidak di pemerintahan,” ujarnya.

HT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

65  +    =  69