Channel9.id – Jakarta. Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi wacana pembentukan koalisi besar yang menggabungkan seluruh partai dalam jangka panjang. Koalisi besar ini disebut-sebut akan menyisakan satu atau dua partai politik di luar koalisi.
Terkait hal ini, Anies tidak menyatakan sikapnya dengan tegas. Ia hanya mengatakan partai pengusungnya yang tergabung dalam Koalisi Perubahan akan solid mendorong hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu.
“Bismillah Insya Allah yang tiga partai ini, partai perubahan (Partai NasDem, PKS, dan PKB) itu solid akan mengusung hak angket. Itu dulu mulainya di situ,” kata Anies di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu (3/3/2024).
Sebab, kata Anies, proses kontestasi Pemilu 2024 belum rampung. Ia menyebut saat ini proses penghitungan suara untuk menentukan pemenang pemilu masih dijalankan KPU. ”Toh, kita masih menunggu sampai hasil Pemilu semuanya selesai, kan (Pemilu) kita belum selesai. Belum selesai penghitungannya,” tuturnya. Di sisi lain, Anies mengaku masih menunggu tindakan konkret dari PDIP untuk merealisasikan hak angket dapat bergulir di DPR. Ia berharap wacana hak angket yang diusulkan PDIP itu dapat difinalisasi dalam waktu dekat. ”Kita tunggu, mudah-mudahan dalam hari-hari ke depan akan final,” jelas Anies.
Sebelumnya, wacana pembentukan koalisi besar ini diungkapkan oleh Co-Captain Tim Nasional Pemenangan Anies-Imin (Timnas AMIN), Sudirman Said. Ia mengaku mendengar informasi tentang adanya skenario koalisi besar yang akan mengikutkan seluruh atau mayoritas partai nasional.
Nantinya, kata Sudirman, koalisi partai besar itu akan berdiri selama 20 sampai 25 tahun. Bahkan, dalam skenario itu hanya akan menyisakan 1-2 partai di luar koalisi.
“Katanya nih bisik-bisik di luar sudah ada yang membuat skenario bahwa keadaan ini akan berlangsung selama 20 sampai 25 tahun, bahkan sudah mulai ada bisik-bisik sudah seluruh partai dimasukkan saja dalam koalisi besar, permanen, jangka panjang,” kata Sudirman dalam diskusi yang digelar Desantara Foundation di Bilangan Blok M, Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2024).
Menurutnya, skenario ini sangat merusak demokrasi di Indonesia. Pasalnya, hal ini akan mematikan pihak oposisi sehingga akan membuat demokrasi dalam suatu negara tidak seimbang.
“Kalau niatnya mengkooptasi hampir seluruh partai kemudian menjadi kekuatan besar, apalagi dengan niat-niat buruk, itu menurut saya bukan hal yang baik dan itu mesti dijadikan concern bersama oleh masyarakat,” imbuhnya.
Dengan demikian, menurutnya, apabila skenario ini benar-benar terjadi maka hal tersebut akan membuat demokrasi Indonesia benar-benar rusak karena masuk kategori yang tidak bisa diperbaiki.
“Ini satu itikad yang sangat buruk yang akan membuat kita makin terjerembab yang saya sebut tadi bisa masuk kategori unfixable atau tidak bisa diperbaiki,” pungkasnya.
HT
