Sohibul Imam mengatakan PKS tetap menjadi oposisi pada pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin periode selanjutnya. Menurut Shohibul oposisi di butuhkan sebagai penyeimbang dan menjaga proses demokrasi di Indonesia.
“Insyaallah PKS menjadi oposisi saat yang lain tidak mau di oposisi, meskipun keputusan akhir dari sikap kita nanti menunggu Majelis Syuro,” katanya usai menghadiri Bimbingan Teknis dan Pembekalan Anggota Legislatif PKS Terpilih Periode 2019-2024 di Hotel Grasia, Kota Semarang, Jumat (2/8/2019).
Para kader PKS dari berbagai daerah di Indonesia juga menginginkan agar partainya berada di luar pemerintahan sebagai wujud sistem pengawasan dan keseimbangan.
Sohibul mengaku tidak masalah jika harus menjadi satu-satunya partai oposisi karena hal itu merupakan masukan sekaligus keinginan dari para kader PKS serta pemilih pasangan calon presiden Prabowa-Sandi pada Pilpres yang lalu.
Ia mengungkapkan Presiden Joko Widodo sebelumnya pernah mengajak PKS untuk bergabung pada koalisi, namun ditolak dengan beberapa masukan.
“Saya beri masukan demi menjaga demokrasi, lebih baik kita menjadi oposisi dan justru titik kritisnya itu sendiriannya itu,” ujarnya.
PKS tidak mempermasalahkan jika akhirnya Partai Gerindra bergabung ke koalisi.
“Yang perlu dipahami, Pak Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, red) pun belum final dan ‘feeling’ saya sebagai sahabat yang sudah lama, saya kok tetap merasa Pak Prabowo tetap bersama PKS di luar koalisi,” ujarnya.
